KUPANG, BBC — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-NTT mempertegas komitmen kolektif dalam memperkuat transformasi kelembagaan dan tata kelola Bank NTT agar semakin sehat, modern, kompetitif dan mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berpihak kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank NTT Tahun Buku 2025 serta RUPS Luar Biasa Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Fernandes, Lantai 4 Kantor Gubernur NTT.
Setelah agenda utama selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan konferensi pers di lobi lantai dua Kantor Gubernur NTT bersama seluruh kepala daerah dan jajaran manajemen Bank NTT.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam keterangannya menegaskan bahwa RUPS kali ini menjadi momentum strategis untuk memastikan Bank NTT terus bertumbuh secara profesional sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan pelayanan publik di seluruh wilayah NTT.
“Pemberitaan kali ini lagi-lagi dengan RUPS luar biasa, Bank NTT untuk berbagai agenda. Yang pertama terkait dengan RUPS tahunan. Kami tadi sudah mengecek bagaimana kinerja Bank NTT dan juga mendengarkan juga dari komisaris dan sudah mendapat persetujuan dari semua pemegang saham,” ujar Melki.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pemegang saham, baik dari unsur pemerintah daerah maupun mitra strategis seperti Bank Jatim, menerima laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris Bank NTT.
“Dari kami kepala daerah maupun dari Bank Jatim. Ada direksi Bank Jatim juga yang hadir tadi mewakili pemegang saham pengendali dari Bank Jatim. Intinya adalah kami menerima laporan pertanggungjawaban dari direksi dan komisaris. Dan antara lain yang juga diputuskan adalah dividen diputuskan sama dengan tahun lalu,” katanya.
Menurut Melki, berbagai keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Bank NTT dalam mendukung program prioritas pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh NTT.
“Kemudian juga dengan berbagai putusan-putusan terkait dengan pelaksanaan yang harus juga dilakukan oleh Bank NTT dengan baik, terutama harus mendukung dan bersama-sama dengan program prioritas dari terutama provinsi dan kabupaten/kota se-NTT,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa jajaran direksi dan komisaris telah bersepakat untuk mendukung secara konkret program-program prioritas daerah.
“Jadi nanti direksi Bank NTT, para komisaris dan juga direksi sudah sepakat juga untuk mendukung program pemerintah provinsi,” lanjut Melki.
Dalam proses pembahasan RUPS tahunan, Melki menilai diskusi berlangsung secara konstruktif, terbuka dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh kepala daerah terkait dinamika sektor perbankan.
“Jadi secara umum untuk RUPS tahunan tadi berlangsung dengan konstruktif dan dialognya memang sangat bagus. Kita mengecek betul satu-satu parameter dari Bank NTT, baik itu dari segi aset, pengembangan bisnis, baik itu dari segi CAR dan sebagainya,” ungkapnya.
Menurutnya, pembahasan yang berlangsung secara mendalam memberikan wawasan baru bagi para pemegang saham mengenai berbagai isu strategis dalam dunia perbankan.
“Sangat diskusinya tadi betul-betul membuat kami kepala daerah semua tadi itu semakin memahami bagaimana isu-isu perbankan ini. Jadi sebagai pemegang saham kami, mudah-mudahan kami bisa menjawab di tempat kami masing-masing,” katanya.
Dalam agenda RUPS Luar Biasa, Melki mengungkapkan adanya sejumlah keputusan penting yang disesuaikan dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kemudian juga terkait dengan RUPS luar biasa, tadi kami juga sudah menyepakati untuk, sesuai dengan konsultasi rekomendasi OJK, pertama sesuai dengan rekomendasi OJK, anggaran dasar anggaran rumah tangga sudah tadi kami sesuaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi Bank NTT kembali disederhanakan guna meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan.
“Dari awal mula kami putuskan 7 direksi 5 komisaris, saat ini kembali lagi menjadi 5 direksi 3 komisaris,” jelas Melki.
Selain itu, RUPS juga memutuskan pergantian jabatan Direktur Kepatuhan Bank NTT.
“Dan sudah tadi kami juga putuskan, karena juga sudah ada hasil OJK, jadi Direktur Kepatuhan yang selama ini dipegang oleh Pak Christ Adoe, tadi sudah kami berhentikan dengan hormat,” katanya.
Melki kemudian menjelaskan bahwa posisi tersebut akan diisi oleh Refi dari Bank Jatim yang telah dinyatakan lolos uji kelayakan oleh OJK.
“Dan tadi setelah menerima juga surat dari OJK bahwa sudah diterima atau lulus di OJK Ibu Refi dari Bank Jatim, jadi tadi juga sudah disetujui dalam RUPS luar biasa menjadi Direktur Kepatuhan menggantikan Pak Christ Adoe. Dan nanti akan dilantik rencananya hari Selasa jam 15.30 sore,” jelasnya.
Tidak hanya itu, para pemegang saham juga menyepakati usulan nama baru untuk posisi komisaris independen.
“Yang berikutnya juga yang tadi penting adalah kami juga mengusulkan untuk komisaris, karena komisaris yang satu juga yang kami usulkan ke OJK kemarin tidak diterima karena satu dan lain hal. Kami tadi sudah sepakat bersama-sama untuk mengajukan Ibu Rita sebagai calon komisaris independen untuk melengkapi tiga komisaris independen dari Bank NTT,” ungkap Melki.
Dalam aspek kelembagaan, RUPS juga menyetujui perubahan status hukum Bank NTT menjadi Perseroda sesuai rekomendasi pemerintah pusat.
“Yang berikutnya tadi kami sudah menyepakati untuk perubahan menjadi perseroda dari PT Bank NTT menjadi Bank NTT Perseroda sesuai dengan rekomendasi dan juga aturan dari Kemendagri dan juga hasil konsultasi Pemprov dan DPRD Provinsi dan Kemendagri sudah tadi disepakati,” tegasnya.
Penguatan modal daerah juga menjadi salah satu keputusan penting dalam RUPS kali ini. Beberapa pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk menambah penyertaan modal demi memperkuat kapasitas Bank NTT.
“Dan tadi juga kami menyepakati juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar dan pemerintah provinsi 30 miliar,” jelas Melki.
Selain penyertaan modal dalam bentuk uang, pemerintah daerah juga membuka peluang penyertaan modal berbasis aset.
“Dan juga menyepakati ada inbreng atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bank pun bisa masuk menjadi bagian dari penyertaan modal dari Bank NTT,” tambahnya.
Melki menegaskan bahwa seluruh proses diskusi berjalan secara produktif dan menunjukkan optimisme besar terhadap masa depan Bank NTT.
“Jadi prinsipnya tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa diskusinya sangat produktif dan baik dan kami senang karena dengan diskusi yang terbuka ini membuat dan saya yakin perkembangan untuk Bank NTT ke depan akan jauh lebih baik lagi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa direksi dan komisaris memaparkan secara terbuka berbagai rencana bisnis dan target keuntungan Bank NTT untuk beberapa tahun mendatang.
“Tadi juga kami mengecek rencana bisnisnya, rencana juga pencapaian apa namanya keuntungan di tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan dipaparkan dengan terbuka juga oleh direksi dan komisaris Bank NTT,” ujarnya.
Menurut Melki, seluruh kepala daerah di NTT kini memiliki komitmen yang sama untuk membesarkan Bank NTT sebagai bank milik masyarakat NTT.
“Dan sekali lagi kami semua kepala daerah sudah berkomitmen juga untuk bersama-sama membesarkan Bank NTT dan semakin berkontribusi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di berbagai bidang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Melki juga menyoroti penguatan akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini disiapkan Bank NTT sebesar Rp350 miliar.
“Termasuk juga teman-teman yang mau untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat), silakan ke Bank NTT karena kita sudah punya KUR sekarang 350 miliar, yang terbagi untuk pekerja migran 50 miliar,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa alokasi khusus tersebut diperuntukkan bagi pekerja migran asal NTT agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih inklusif dan produktif.
“Jadi sekarang pekerja-pekerja migran asal NTT, silakan berkomunikasi dengan Bank NTT, ada KUR 50 miliar di sana,” lanjutnya.
Sementara itu, Rp300 miliar lainnya dialokasikan untuk sektor usaha ultra mikro, usaha kecil, dan menengah produktif di seluruh wilayah NTT.
“Dan 300 miliarnya itu untuk KUR baik itu untuk ultra mikro dan juga untuk kecil menengah, sudah dibagi itu. Jadi ada 350 miliar terbagi 50-nya untuk PMI dan 300-nya untuk KUR produktif,” jelas Melki.
Ia bahkan memastikan bahwa Bank NTT siap memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif namun selama ini mengalami kendala memperoleh akses layanan perbankan.
“NTT, di berbagai tempat se-NTT, silakan kalau yang punya usaha-usaha produktif yang ternyata perbankannya sulit, silakan ke Bank NTT. Tadi sudah juga disampaikan oleh semua kepala daerah untuk juga jadi atensi khusus,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Melki turut memperkenalkan Direktur Kepatuhan baru Bank NTT yang dinilai memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan nasional.
“Nah, Ibu Refi ini yang baru, ya, Direktur Kepatuhan yang baru dari Bank Jatim. Beliau punya reputasi 30 tahun di perbankan di Bank Jatim. Dan saya pikir bukan pemain baru karena sudah lama di perbankan juga 30 tahun dan berkiprah di Bank Jatim sudah 30 tahun,” pungkasnya.
