Momentum Refleksi Besar! 1 Tahun Melki-Johni Diuji Lewat Survei Kepuasan Publik
Kupang, BBC – Pemerintahan bukan hanya tentang menjalankan program, tetapi juga tentang keberanian membuka diri untuk dinilai. Itulah pesan kuat yang disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, saat membuka Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap satu tahun kinerja dirinya bersama Wakil Gubernur Johni, Jumat (20/2).
Forum bertema “Diskusi Publik Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 1 Tahun Kinerja Melki–Johni sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT” itu menjadi panggung refleksi besar: sejauh mana janji politik diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, dan apakah dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi Terbuka, Bukan Seremoni
Dalam sambutannya, Melki menegaskan bahwa SKM bukan panggung pencitraan. Ia justru meminta hasil survei disampaikan apa adanya, tanpa polesan.
“Kalau ada yang kurang, katakan. Kalau belum tepat sasaran, kita perbaiki. Ini bahan evaluasi, bukan laporan keberhasilan semata,” tegasnya.
Ia memastikan data yang digunakan bersumber dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), bukan angka internal pemerintah. Transparansi data, menurutnya, menjadi fondasi agar kritik berbasis fakta, bukan persepsi liar.
Fondasi Satu Tahun: Tujuh Pilar dan Sepuluh Prioritas
Satu tahun pertama kepemimpinan Melki–Johni diarahkan pada penguatan pondasi pembangunan melalui tujuh pilar dan sepuluh program prioritas. Fokusnya menyentuh pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, transformasi tata kelola, hingga pembangunan berkelanjutan di 22 kabupaten/kota.
Di sektor kesehatan, pemerintah mengklaim penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial menunjukkan progres. Prevalensi stunting disebut berada di angka 20,5 persen per Desember 2025 berdasarkan data resmi. Layanan kesehatan ibu dan anak diperluas hingga tingkat posyandu, serta jaminan kesehatan menjangkau lebih dari 100 ribu warga rentan dalam enam bulan terakhir 2025.
Namun angka-angka itu tetap diuji melalui persepsi publik: apakah pelayanan benar-benar lebih mudah diakses? Apakah kualitasnya meningkat?
Pendidikan dan Transformasi Digital
Di bidang pendidikan, pemerintah memperluas sekolah vokasi, sekolah rakyat, serta rehabilitasi ratusan sekolah di wilayah prioritas. Lebih dari 11 ribu buku ajar disalurkan untuk SD dan SMP, sementara ribuan siswa menerima pendampingan dan beasiswa.
Transformasi digital juga didorong melalui penyediaan perangkat pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru. Pemerintah ingin pendidikan di NTT menjadi adaptif, berbasis teknologi, dan relevan dengan kebutuhan lokal.
Namun kembali, pertanyaan publik sederhana: apakah mutu pembelajaran meningkat di ruang kelas? Apakah anak-anak di desa terpencil merasakan perubahan nyata?
Penguatan ekonomi lokal menjadi narasi penting dalam satu tahun ini. Diversifikasi pangan seperti sorgum dan jagung terus digalakkan. Nelayan didorong mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah. Perempuan penenun mendapat pelatihan desain untuk menembus pasar lebih luas.
Di sisi infrastruktur, pembangunan jalan, air bersih, listrik, serta penguatan konektivitas lintas batas menjadi agenda prioritas. Pemerintah juga menggerakkan potensi diaspora NTT untuk transfer pengetahuan dan investasi.
Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan berada di kisaran 4,4 hingga 5 persen. Tetapi survei kepuasan akan menjawab: apakah pertumbuhan itu inklusif? Apakah pendapatan masyarakat benar-benar membaik?
Melki menekankan ke depan pemerintah akan menggunakan pendekatan data mikro—membaca kemiskinan, stunting, dan putus sekolah hingga level desa bahkan individu. Kebijakan tidak lagi berbasis asumsi, melainkan peta masalah yang detail.
Ia juga meminta ASN lebih banyak turun ke lapangan, bukan sekadar bekerja di balik meja. “Kita harus tahu siapa yang dibantu, di mana, dan kapan,” ujarnya.
Refleksi, Bukan Euforia.
Satu tahun pertama, kata Melki, adalah masa membangun fondasi. Perubahan besar memang tidak instan. Namun konsistensi, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci.
Diskusi publik SKM ini menjadi ruang demokrasi—tempat dukungan dan kritik berdiri sejajar. Pemerintah, publik, akademisi, hingga komunitas diajak merumuskan arah pembangunan berikutnya.
Momentum ini bukan tentang memuji atau menjatuhkan, melainkan memastikan bahwa pembangunan NTT berjalan di jalur yang tepat: lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera, dan berkelanjutan. Sebab pada akhirnya, legitimasi pemerintahan bukan hanya diukur dari angka-angka laporan, tetapi dari kepuasan masyarakat yang merasakan langsung dampaknya.
