KUPANG, BBC — Di hamparan lanskap kering Lifuleo yang menyimpan sunyi panjang penantian akan cahaya, negara kembali hadir melalui jejak langkah kebijakan yang terukur.
Di titik inilah, narasi tentang energi tidak lagi semata persoalan teknis, melainkan menjadi diskursus etis tentang keadilan, distribusi dan martabat hidup manusia.
Bupati Kupang, Yosef Lede, melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kupang I, Senin pagi (27/4/2026), di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat—sebuah ruang geografis yang kini sedang diproyeksikan menjadi simpul transformasi energi di daratan Timor.
Kunjungan tersebut melampaui makna administratif dan seremonial. Ia merupakan artikulasi konkret dari strategi pembangunan daerah yang berbasis pada penguatan infrastruktur energi sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kerangka itu, peninjauan terhadap kesiapan dan rencana pengembangan PLTMG II ditempatkan sebagai langkah awal menuju rekonstruksi sistem kelistrikan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Kupang.
Dalam pernyataannya, Bupati Yosef Lede menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi tidak sekadar melakukan observasi lapangan, melainkan menjadi bagian integral dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek strategis tersebut.
“Pembangunan PLTMG II yang akan dibangun untuk menunjang kebutuhan pasokan listrik yang ada di daratan Timor, khususnya ada di Kabupaten Kupang, sehingga pemerintah, yang hingga saat ini masih terdapat sejumlah desa yang belum terjangkau jaringan listrik secara optimal,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan realitas struktural yang masih dihadapi: adanya ketimpangan akses energi yang belum sepenuhnya terjawab oleh sistem yang ada. Oleh karena itu, kehadiran Bupati bersama jajaran perangkat daerah di PLTMG Kupang I diarahkan untuk membangun diskursus komprehensif yang tidak hanya menyoal aspek teknis pembangunan pembangkit, tetapi juga merangkum dimensi lingkungan, sosial, serta dukungan administratif sebagai prasyarat tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan.
Dalam perspektif pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kupang memandang bahwa PLTMG II tidak hanya akan memperluas kapasitas produksi listrik, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial.
Energi, dalam konteks ini, diposisikan sebagai katalis yang menggerakkan pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi berbasis lokal.
Dengan rencana penambahan kapasitas sebesar 30 Megawatt, proyek ini diharapkan mampu mereduksi kesenjangan distribusi listrik yang selama ini dirasakan di sejumlah wilayah.
Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses energi.
Sementara itu, Wakil Presiden Pra-Konstruksi, Kukhu Pambudi, menjelaskan bahwa pembangunan PLTMG II merupakan bagian dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dirancang untuk memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan di daratan Timor.
“Penambahan kapasitas sebesar 30 MW diharapkan mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kupang dan sekitarnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kukhu menegaskan bahwa proyek ini telah melalui serangkaian proses analisis dampak lingkungan yang ketat, termasuk AMDAL dan UKL-UPL. Berdasarkan hasil kajian tersebut, tidak ditemukan dampak lingkungan yang signifikan.
Kendati demikian, komitmen terhadap kepatuhan regulasi tetap menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan pembangunan, sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap keberlanjutan ekologi.
Proyek ini ditargetkan selesai tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam semangat kolaboratif, pihak PLN juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam memastikan kelancaran proses pembangunan, baik dari sisi teknis maupun sosial.
“Kami melakukan pemetaan dan penanganan yang tepat di lapangan. Harapannya, proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Kupang Absalom Buy, VP Generation Business Development II Muhammad Arif Rachman, Manajer UBP Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Adnan Widyantara, serta perwakilan PLN Unit Induk Wilayah NIT dan UPK Timor Defrits Aty.
Turut hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yoel Laitabun, Kepala Dinas PUPR Tonci Teuf, Kepala Dinas Perikanan Yaret Tamoes, Kepala Dinas Perhubungan Frist Kuhurima, Kepala RSKK Delsi Panie, Kabag Pemerintahan Jane Paoe, Kabag Prokopim Benidiktus Selan, Camat Kupang Barat Vily Nakamnanu, serta Kepala Desa Lifuleo.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung titik lokasi tapak konstruksi, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi teknis terkait rencana pembangunan serta integrasi tenaga kerja lokal dalam proyek strategis nasional tersebut—sebuah pendekatan yang menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh tercerabut dari akar sosial masyarakatnya.
Di Lifuleo, di antara deru mesin yang kelak akan memecah sunyi menjadi cahaya, sebuah harapan sedang disemai dengan kesadaran penuh. Energi tidak lagi sekadar aliran listrik, melainkan representasi kehadiran negara dalam menjawab ketimpangan.
Dan seperti benih yang setia menunggu musim, cahaya yang dirancang hari ini diyakini akan tumbuh—menerangi rumah-rumah, menggerakkan roda kehidupan, serta memulihkan martabat mereka yang selama ini hidup di batas gelap pembangunan.
