Kupang ,BBC — Gerimis turun perlahan di dataran Fatuleu Tengah, menyentuh tanah berbukit yang dingin dan rapuh oleh usia. Di tengah cuaca yang tidak bersahabat itu, Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki memilih untuk tidak menunda langkah.
Pada Selasa (13/01/2026), ia hadir langsung meninjau kondisi jalan poros tengah tepatnya di Dusun II Kofi, Desa Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai bentuk respons nyata atas keluhan masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses.
Peninjauan tersebut dilakukan sepulangnya dari Kantor Bupati Kupang di Oelamasi. Udara dingin yang menusuk dan hujan gerimis yang terus membasahi kontur perbukitan tidak menjadi penghalang.
Wakil Bupati memilih turun dari kendaraan dan berjalan kaki, menyusuri badan jalan yang retak, tergerus dan berlumpur—sebuah gestur kepemimpinan yang tidak sekadar simbolik, tetapi sarat makna empati dan tanggung jawab.
Jalan poros tengah Babot merupakan infrastruktur strategis yang menjadi penghubung utama antara Desa Oelbiteno, Desa Passi, Desa Nonbaun, hingga Desa Tanini di Kecamatan Takari.
Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai ruang pertemuan kepentingan sosial, pendidikan dan ekonomi masyarakat lintas desa. Ketika jalan ini rusak dan tak dapat dilalui kendaraan, maka denyut kehidupan warga pun melambat.
Dalam keterangannya kepada media Buserbindo.com, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi merupakan bentuk tanggung jawab negara yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Beberapa hari yang lalu saya menerima pengaduan dari masyarakat. Bagi saya, pengaduan seperti ini tidak cukup diselesaikan di ruang rapat. Pemerintah harus hadir di lapangan, melihat dengan mata kepala sendiri, dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” ujar Aurum dengan nada tenang dan reflektif.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dipahami semata sebagai proyek fisik, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial.
“Jalan ini bukan hanya soal aspal dan beton. Ini adalah jalan guru menuju sekolah, jalan petani membawa hasil kebun ke pasar, dan jalan masyarakat untuk mengakses layanan dasar. Ketika jalan ini rusak, yang terhambat bukan hanya mobil, tetapi juga harapan dan masa depan,” tuturnya.
Secara historis, jalan poros tengah Babot diketahui terakhir dikerjakan pada tahun 2014. Seiring waktu, kondisi geografis wilayah yang berbukit, pergeseran tanah, serta intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan kerusakan pada sejumlah titik vital.
“Dari sisi teknis, kita melihat adanya pergeseran tanah di beberapa bagian. Ini bukan semata persoalan kelalaian, tetapi juga konsekuensi alamiah dari kondisi geografis kita. Karena itu, hari ini kami juga melibatkan pihak teknis dari Dinas PUPR untuk melihat langsung kondisi lapangan sebagai dasar perencanaan yang lebih matang,” jelas Aurum.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen untuk tidak mengambil kebijakan yang bersifat tambal sulam, melainkan menyiapkan penanganan jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan.
“Untuk jangka panjang, kita akan berkoordinasi secara serius dengan Dinas PUPR. Jalan ini bukan satu-satunya yang rusak. Maka pendekatannya harus komprehensif, berbasis data teknis, serta mempertimbangkan karakter alam wilayah,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Wakil Bupati Kupang memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif swadaya masyarakat yang memilih bangkit melalui semangat gotong royong.
“Masyarakat telah bersepakat melakukan rabat jalan secara swadaya. Mereka menyiapkan pasir, batu dan tenaga. Bahkan ada warga yang dengan tulus menyumbangkan semen. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga dan tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berdiri bersama masyarakat dalam upaya perbaikan jangka pendek tersebut.
“Pemerintah tidak boleh berjarak dengan rakyatnya. Untuk solusi jangka pendek ini, kami akan membantu sesuai kemampuan yang ada, sambil tetap menyiapkan solusi permanen agar masyarakat tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” katanya.
Lebih jauh, Aurum memaknai persoalan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab etis negara, terutama pada musim hujan ketika alam menguji ketahanan sosial masyarakat pedesaan.
“Hujan seharusnya menjadi berkah bagi tanah dan pertanian. Namun ketika infrastruktur tidak memadai, hujan justru berubah menjadi sumber kesulitan. Inilah yang tidak boleh kita biarkan terjadi terus-menerus,” ujarnya.
Menutup peninjauan tersebut, Wakil Bupati Kupang menyampaikan harapan agar kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dinas teknis dapat melahirkan perubahan yang berkelanjutan.
“Harapan kita sederhana namun mendasar: jalan ini kembali berfungsi, masyarakat kembali bergerak dan ke depan kita membangun infrastruktur yang lebih tangguh—selaras dengan kondisi geografis, alam dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
