Soe, BBC — Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat konektivitas wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan melalui peresmian Jembatan Gantung Kali Noemeto di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kamis (26/2/2026).
Peresmian infrastruktur tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Eduard Markus Lioe sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis aksesibilitas kawasan pedesaan.
Jembatan gantung tersebut dibangun melalui dukungan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total anggaran sebesar Rp1.027.819.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) serta memiliki panjang bentangan 40 meter.
Secara teknis, infrastruktur ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat lintas wilayah yang selama ini menghadapi kendala signifikan, khususnya pada musim hujan.
Dalam sambutannya, Bupati Eduard Markus Lioe menegaskan bahwa realisasi pembangunan jembatan tersebut merupakan manifestasi konkret dari sinergi dan kolaborasi multipihak dalam kerangka percepatan pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah mengalokasikan bantuan keuangan secara terarah dan strategis.
“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi serta DPRD Provinsi NTT atas dukungan anggaran yang telah diberikan. Bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jembatan gantung tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai struktur fisik penghubung dua wilayah, melainkan juga sebagai simbol transformasi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jembatan ini bukan sekadar bangunan fisik. Ini adalah simbol harapan, simbol konektivitas, dan simbol kemajuan. Selama ini akses masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun kegiatan sosial menghadapi berbagai tantangan, terutama pada saat musim hujan,” jelasnya.
Menurutnya, keterbatasan akses yang terjadi sebelumnya berdampak langsung terhadap produktivitas ekonomi warga, keterjangkauan layanan dasar, serta efektivitas interaksi sosial.
Dengan hadirnya jembatan tersebut, pemerintah daerah berharap mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar, aman dan efisien sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial.
“Pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan pembangunan hingga ke pelosok desa, karena kemajuan daerah harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
“Semoga kerja keras dan kebersamaan ini menjadi amal baik serta membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ungkapnya.
Bupati juga mengajak masyarakat Desa Linamnutu untuk memiliki rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga dan merawat jembatan sebagai fasilitas publik yang bernilai strategis bagi kehidupan sosial dan ekonomi desa.
“Fasilitas umum adalah milik kita bersama. Jika kita rawat dengan penuh tanggung jawab, maka manfaatnya akan dapat dirasakan dalam jangka panjang, bahkan oleh generasi yang akan datang,” pesannya.
Ia menutup sambutannya dengan harapan agar keberadaan Jembatan Gantung Kali Noemeto tidak hanya memperkuat konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi penghubung kesejahteraan, mempererat persaudaraan, serta mendorong akselerasi kemajuan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay, Anggota DPRD Provinsi Ince Sayuna, Camat Amanuban Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah, unsur TNI–Polri, serta masyarakat setempat sebagai wujud dukungan kolektif terhadap pembangunan infrastruktur daerah.
