BB — Pemerintah Kabupaten Kupang kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Triyantoro, kepada Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, dalam acara resmi di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Selasa (24/6/2025) sore.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung bersamaan dengan sebelas kabupaten lainnya di NTT, yaitu Malaka, Sumba Timur, Manggarai, TTS, TTU, Alor, Flores Timur, Ende, Belu, dan Ngada. Momentum ini menandai konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Triyantoro menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP kepada seluruh pemerintah daerah penerima.
“Ini adalah hasil dari kerja keras, ketepatan respons, serta komitmen pimpinan daerah dalam menindaklanjuti proses pemeriksaan. BPK tidak hanya memberikan opini, tetapi juga rekomendasi perbaikan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan,” ujarnya.
Opini WTP yang diberikan BPK berdasarkan pada empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Triyantoro juga mendorong agar ke depan laporan keuangan pemerintah daerah dapat diserahkan tepat waktu, yaitu sebelum akhir Maret setiap tahunnya. “NTT harus bisa menjadi provinsi yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan,” tegasnya.
Mendampingi Wakil Bupati Kupang dalam kegiatan tersebut, hadir pula Plt. Sekda Pieter Ch. Sabaneno, Kepala Inspektorat Daerah Agus Funay, serta Kepala BPKAD Kabupaten Kupang, Okto Tahik.
Capaian opini WTP ini menjadi indikator penting dari peningkatan kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada akuntabilitas publik.
Pemerintah Kabupaten Kupang pun berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran demi pembangunan yang berkelanjutan.
