Kupang, BBC – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Drs H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam strategi pemutusan rantai kemiskinan nasional, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pernyataan ini disampaikannya dalam forum Koordinasi Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang digelar di Centra Efata Kupang, Jalan Timor Raya, Oelamasi, Rabu (1/10/2025).
Hadir dalam momentum penting ini sejumlah pemimpin daerah, antara lain Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Bupati Kupang Yosef Lede serta Wali Kota Kupang Cristian Widodo, didampingi jajaran kementerian, akademisi, sektor swasta dan tokoh masyarakat.
L
Dalam sambutannya, Muhaimin menekankan bahwa program Sekolah Rakyat di Kupang tidak sekadar agenda pendidikan, melainkan strategi struktural untuk menutup jurang kemiskinan.
Menurutnya, pendidikan harus dipahami bukan sekadar fasilitas, tetapi sebagai pintu masuk transformasi sosial-ekonomi yang memampukan generasi muda keluar dari belenggu kemiskinan struktural.
“Kenapa ada Sekolah Rakyat? Itu cita-cita lama saya, bahkan sejak masa muda. Karena saya percaya, pendidikan adalah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Program ini hadir untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui generasi yang berpendidikan,” ujarnya.
Muhaimin juga mengaitkan gagasan ini dengan pengalaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, yang sejak masa pengabdian di wilayah perbatasan Timor Leste dan Papua, memiliki komitmen kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai alat keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% pada akhir 2026, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Ia mengakui target ini ambisius, tetapi menekankan pentingnya keberanian politik dan inovasi kebijakan.
“Kita punya target besar. Tahun 2026, kemiskinan ekstrem harus 0%. Ini tidak mudah, tapi dengan strategi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan kolaborasi semua pihak, insyaAllah kita bisa,” tegasnya.
Ia merinci tiga strategi pokok yang menjadi landasan implementasi kebijakan nasional:
Mengurangi pengeluaran rakyat, melalui pengendalian inflasi, layanan kesehatan gratis, pendidikan murah, dan transportasi terjangkau.
Meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui pemberdayaan, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja baru.
Menghapus kantong-kantong kemiskinan, melalui pembangunan infrastruktur dasar, perumahan layak, serta konektivitas wilayah tertinggal dan perbatasan.
Muhaimin menekankan perlunya paradigma baru dalam pengelolaan bantuan sosial. Jika sebelumnya bansos cenderung bersifat konsumtif dan jangka pendek, maka kini harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Bansos tidak boleh hanya habis begitu saja. Bantuan harus menghasilkan kualitas, keterampilan, produktivitas, dan peningkatan penghasilan masyarakat. Inilah yang saya maksud dengan pemberdayaan,” jelasnya.
Dalam kerangka tersebut, ia menekankan konsep graduasi sosial-ekonomi, yaitu proses bertahap bagi penerima bantuan untuk naik kelas dari kondisi paling rentan hingga menuju kemandirian ekonomi.
Aspek krusial lain yang disorot Muhaimin adalah pentingnya Basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (BTSN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan, tanpa data yang akurat dan mutakhir, kebijakan pengentasan kemiskinan rawan salah sasaran.
“Data ini bersifat dinamis, sehingga harus terus diperbarui. Kita tidak bisa menyalurkan bantuan atau program secara tepat tanpa data yang akurat. Karena itu, kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota harus terlibat aktif,” katanya.
Ia menegaskan, validitas data merupakan fondasi efektivitas APBN dan APBD dalam memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mengurangi angka kemiskinan.
Menutup sambutannya, Muhaimin menekankan bahwa penghapusan kemiskinan merupakan agenda kolektif yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Paradigma baru pembangunan adalah kolaborasi. Pemerintah, swasta, masyarakat, semua harus bahu-membahu. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Jika masih ada yang tertinggal, itu hanya bagian dari proses yang tertunda,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa NTT memiliki potensi strategis—mulai dari sumber daya alam, energi terbarukan, pariwisata, hingga komoditas unggulan pertanian—yang apabila dikelola dengan baik, akan menjadi lokomotif percepatan kesejahteraan.
“Pendidikan adalah pintu, pemberdayaan adalah jalan, dan kolaborasi adalah kunci. Dengan itu semua, kita bisa memutus rantai kemiskinan,” pungkasnya, disambut tepuk tangan seluruh peserta.
