BB – Krisis penebangan liar yang melibatkan kayu Sonokeling semakin memprihatinkan di wilayah Timor Barat, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Masyarakat dan pemerhati lingkungan hidup mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus terhadap ancaman ini.
Penebangan liar kayu Sonokeling telah menjadi masalah serius sejak tahun 2017. Kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi ini terus menjadi target para pelaku ilegal logging.
Pemerintah Provinsi NTT sebenarnya telah memberlakukan moratorium penebangan Sonokeling sejak 2022. Moratorium tersebut melarang penebangan, pengangkutan, dan penampungan Sonokeling tanpa izin resmi. Namun, aktivitas ilegal masih terus terjadi.
Pada 14 November 2024, pihak UPT KPH Kabupaten TTU berhasil menangkap pelaku penampungan dan pengiriman ratusan kayu Sonokeling ilegal di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu. Kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan lindung tanpa dokumen resmi.
Meskipun kasus ini telah ditangani oleh Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Bali Nusra sejak November 2024, masyarakat menduga penanganannya berjalan lambat. Publik terus mempertanyakan perkembangan kasus tersebut, termasuk status penyidikan dan penetapan tersangka.
Masyarakat Timor Barat berharap Presiden Prabowo melalui Menteri KLHK, Raja Juli Antoni, dapat memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan transparan.
Dalam beberapa kesempatan, Menteri KLHK menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu contohnya adalah gerakan penanaman 1 juta pohon yang digelar serentak di berbagai wilayah, termasuk di Noetnan, Kota Kupang, pada 14 Januari 2025.
Namun, masyarakat menilai perhatian tersebut perlu ditingkatkan, khususnya untuk melindungi Sonokeling yang menjadi ikon alam khas Timor. Illegal logging yang tidak terkendali berpotensi merusak hutan dan ekosistem secara permanen.
Presiden Prabowo dikenal memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Ia sering menegaskan pentingnya menjaga alam, bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak membunuh makhluk hidup sekecil apa pun. Dalam konteks ini, masyarakat Timor Barat berharap Presiden Prabowo dapat menunjukkan ketegasan terhadap pelaku kejahatan lingkungan.
1. Penegakan hukum tegas: Memastikan pelaku ilegal logging segera ditindak sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Pengawasan ketat: Meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung di NTT, terutama Sonokeling.
3. Perlindungan ekosistem: Memastikan keberlanjutan ekosistem melalui regulasi yang efektif dan dukungan bagi masyarakat lokal.
Krisis hutan Sonokeling di Timor Barat memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Publik berharap komitmen Presiden Prabowo terhadap pelestarian lingkungan dapat diwujudkan melalui langkah nyata untuk melindungi Sonokeling dari ancaman ilegal logging. Langkah tegas akan menjadi bukti nyata bahwa keadilan lingkungan hidup adalah prioritas utama di era pemerintahan saat ini.
