BB – Yosef Lede, Bupati Kupang terpilih periode 2025-2030, menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kupang.
Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai masalah yang telah lama membebani tenaga honorer, terutama terkait proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pernyataannya di Sekretariat GEMOY, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah,Rabu 08/01/2025 Yosef menegaskan bahwa kebijakan rekrutmen PPPK selama ini sarat dengan indikasi ketidakadilan dan kepentingan politik.
“Seharusnya tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun diprioritaskan, bukan justru tergeser oleh yang baru dua tahun honor,” ujar Yosef dengan nada tegas.
Yosef mengkritisi sistem kerja BKPSDM yang dianggap tidak transparan dan lebih memprioritaskan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan beberapa kasus di mana formasi PPPK diusulkan tanpa mempertimbangkan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Mengapa ada penundaan rekrutmen yang berulang kali? Ini jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres,” lanjutnya.
Yosef juga menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi formasi PPPK menambah kebingungan di kalangan tenaga honorer.
Setelah dirinya dan wakil bupati resmi dilantik pada Maret mendatang, Yosef akan meminta pihak terkait untuk mengaudit kinerja dan keputusan BKPSDM.
Langkah ini diharapkan dapat membongkar indikasi permainan dan rekayasa yang merugikan tenaga honorer di Kabupaten Kupang.
“Kami akan memastikan bahwa sistem kerja BKPSDM dibenahi. Prioritas harus diberikan kepada tenaga honorer lama, sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya.
Yosef juga menyoroti pentingnya memberi keadilan bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun. “Program PPPK seharusnya menjadi solusi untuk mereka, bukan justru memicu ketidakpuasan dan gelombang protes,” ujarnya.
Dengan rencana audit menyeluruh ini, Yosef berharap dapat menciptakan sistem yang transparan, adil, dan bebas dari kepentingan politik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap honorer mendapatkan haknya sesuai dengan pengabdian dan kinerjanya,” tutup Yosef.
