BB – Proyek pembangunan 2.100 unit rumah bantuan pemerintah pusat di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, rumah-rumah tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir pada Sabtu (30/11/2024) lalu. Selain tembok rumah yang retak hingga nyaris roboh, infrastruktur pendukung seperti jalan lapen dan tembok penahan juga dalam kondisi memprihatinkan.
Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kupang, Tome da Costa, dengan tegas menyatakan kekecewaannya saat melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Dalam pengamatannya bersama anggota DPRD lainnya, kerusakan ini disinyalir akibat pengerjaan proyek yang tidak sesuai standar.
“Progres pekerjaan yang dilakukan empat kontraktor besar ini sangat mengecewakan. Tembok rumah retak, jalan lapen rusak, bahkan ukuran lahan rumah tidak sesuai spesifikasi,” ungkap Tome da Costa kepada media ini di pada Rabu (4/12).
Proyek yang melibatkan empat perusahaan besar, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Brantas, PT Nindya Karya, dan PT Yodha Karya, kini berada di bawah pengawasan ketat DPRD Kabupaten Kupang.
Tome da Costa menegaskan bahwa pihaknya akan segera memanggil para kontraktor untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Kerusakan ini harus segera diperbaiki. Kalau tidak, masyarakat akan menolak menempati rumah mereka. Ini tidak hanya mencoreng nama pemerintah pusat, tetapi juga merugikan warga eks-Timtim dan lokal yang sangat membutuhkan hunian layak,” tegasnya.
Selain kerusakan struktural, ukuran lahan rumah juga menuai kritik. Tome mengungkapkan bahwa ukuran yang seharusnya 10 x 15 meter ternyata hanya 8 x 7 meter. Hal ini semakin memperburuk kondisi perumahan yang sudah dihantam banjir.
“Pembangunan di lokasi 1 hingga 5 semuanya dalam kondisi rusak. Kami belum melihat adanya keseriusan dari kontraktor untuk memperbaiki masalah ini,” lanjutnya.
Tome da Costa memastikan DPRD akan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami tidak akan tinggal diam. Selain memanggil kontraktor, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan semua kerusakan diperbaiki sesuai standar,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Warga yang tinggal di lokasi perumahan kini hanya bisa berharap agar pemerintah segera turun tangan. “Rumah ini sudah lama dinantikan, tapi kalau begini keadaannya, bagaimana kami bisa tinggal dengan tenang?” keluh seorang warga.
Proyek perumahan yang seharusnya menjadi solusi bagi warga kini malah menimbulkan keresahan. Akankah DPRD Kabupaten Kupang berhasil menuntaskan permasalahan ini? Warga menunggu aksi nyata dari semua pihak yang bertanggung jawab.
