APBD 2027 Kota Kupang Segera Dibahas, DPRD Minta Data Jujur dan Program Tepat Sasaran
KUPANG, BBC – Di balik angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dijawab pemerintah: pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang tepat sasaran, serta program yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Karena itu, pembahasan anggaran tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administrasi. Setiap program perlu memiliki dasar perencanaan yang jelas, dukungan data yang akurat, dan sasaran yang dapat dievaluasi.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2025/2026 DPRD Kota Kupang, Senin (19/10/2026). Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Sasando, Gedung DPRD Kota Kupang itu, Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard E. Odja sama-sama menyoroti pentingnya sinergi, tanggung jawab, serta manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.
Salah satu agenda penting yang disoroti Richard adalah permintaan agar Pemerintah Kota Kupang segera menyampaikan dokumen rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dijadwalkan dan dibahas bersama sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku.
Permintaan ini menempatkan proses penganggaran sebagai salah satu pekerjaan penting yang harus dikawal bersama oleh eksekutif dan legislatif. Sebab, keputusan anggaran akan menentukan arah program pemerintah dan bagaimana sumber daya daerah dialokasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggaran Bukan Sekadar Angka
Dalam pengelolaan pemerintahan daerah, anggaran menjadi instrumen untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang dapat dilaksanakan.
Namun, anggaran yang besar tidak otomatis menjamin hasil yang baik. Demikian pula, banyaknya program tidak selalu berarti kebutuhan masyarakat telah terjawab.
Yang menentukan adalah ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan manfaat yang dihasilkan.
Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat manfaat.
Menurutnya, pemerintah dan DPRD perlu memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, hasil yang terukur, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan perhatian.
“Keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata diukur dari banyaknya rapat, program, atau dokumen yang dihasilkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari pelayanan yang semakin mudah, lingkungan yang semakin bersih, ekonomi keluarga yang semakin kuat, hingga kehidupan warga yang semakin sejahtera,” tegas Serena.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa keberhasilan anggaran perlu dinilai berdasarkan dampaknya, bukan hanya berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana atau besarnya dana yang terserap.
Program yang telah dianggarkan perlu menjawab persoalan yang jelas. Pelaksanaannya pun harus dievaluasi untuk mengetahui apakah target tercapai dan apakah masyarakat benar-benar menerima manfaatnya.
Dengan pendekatan itu, penganggaran menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan, bukan sekadar kewajiban tahunan pemerintah.
DPRD Minta Perangkat Daerah Terbuka
Ketua DPRD Kota Kupang Richard E. Odja menegaskan bahwa keberhasilan maupun kekurangan Pemerintah Kota Kupang merupakan tanggung jawab bersama.
“Keberhasilan Pemerintah Kota Kupang itu adalah keberhasilan kita bersama,” tegas Richard.
Ia menyatakan DPRD mendukung visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota Kupang. Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi dan evaluasi yang jujur terhadap pelaksanaan program.
Richard meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyampaikan data dan informasi secara jujur serta akurat, termasuk berbagai kendala yang dihadapi.
Permintaan ini penting karena evaluasi kebijakan hanya dapat dilakukan secara tepat apabila didukung informasi yang dapat dipercaya. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat berisiko menghasilkan penilaian yang keliru dan keputusan yang tidak menyelesaikan persoalan utama.
Sebaliknya, informasi yang terbuka memungkinkan pemerintah dan DPRD mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program, menentukan prioritas perbaikan, dan menyesuaikan langkah sesuai kebutuhan.
Keterbukaan juga perlu menjadi bagian dari tata kelola anggaran sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, pembahasan anggaran tidak hanya berkutat pada daftar kegiatan, tetapi juga menguji alasan suatu program dibutuhkan, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana hasilnya akan diukur.
Anggaran Perubahan dan Program Tiga Bulan Terakhir
Dalam rapat paripurna tersebut, Richard turut menjelaskan bahwa pembahasan anggaran perubahan dilakukan bersama Pemerintah Kota Kupang untuk memastikan program pembangunan dalam tiga bulan ke depan berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Periode akhir tahun anggaran membutuhkan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pemerintah perlu memastikan program berjalan sesuai jadwal, penggunaan anggaran mengikuti ketentuan, dan pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi standar yang ditetapkan.
Pada tahap ini, evaluasi menjadi penting untuk mengetahui program yang telah berjalan, kegiatan yang masih menghadapi hambatan, serta langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya tetap sesuai aturan.
Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan atau prinsip akuntabilitas. Penyerapan anggaran harus berjalan seiring dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan.
Karena itu, permintaan Richard agar perangkat daerah menyampaikan informasi secara jujur dan akurat memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan evaluasi. Pemerintah perlu mengetahui persoalan yang sebenarnya agar dapat menentukan tindakan korektif tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, hasil akhir dari proses tersebut adalah hal yang paling penting: apakah program yang telah direncanakan benar-benar selesai, pelayanan semakin baik, dan kebutuhan warga dapat ditangani.
Rancangan APBD 2027 Menjadi Agenda Berikutnya
Selain evaluasi anggaran perubahan, perhatian DPRD juga diarahkan pada penyampaian dokumen rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Richard meminta Pemerintah Kota Kupang segera menyampaikan dokumen tersebut agar DPRD dapat menjadwalkan dan membahasnya sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku.
Pembahasan rancangan APBD merupakan kesempatan bagi eksekutif dan legislatif untuk menilai prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun berikutnya.
Pada tahap itu, usulan program perlu diuji berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, kesiapan pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.
Proses pembahasan juga perlu memastikan bahwa setiap program memiliki sasaran yang jelas dan dapat dievaluasi. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya memiliki daftar kegiatan, tetapi juga ukuran untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil.
Keterlibatan DPRD dalam proses penganggaran memberi ruang bagi fungsi pengawasan dan pembahasan prioritas. Pemerintah, pada saat yang sama, perlu menyediakan penjelasan serta data pendukung agar keputusan anggaran diambil berdasarkan informasi yang memadai.
Meski permintaan penyampaian rancangan APBD 2027 telah disampaikan, tahapan dan jadwal pembahasannya tetap perlu mengikuti ketentuan yang berlaku. Dokumen yang lengkap dan disampaikan sesuai prosedur menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Sinergi Bukan Berarti Tanpa Kritik
Dalam sambutannya, Serena mengingatkan bahwa pemerintah dan DPRD tidak harus selalu memiliki pandangan yang sama. Yang terpenting adalah memastikan perbedaan tersebut tidak menghilangkan tujuan bersama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kita mungkin memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan itu menjauhkan kita dari tujuan bersama. Kita tidak harus selalu sepakat dalam setiap proses, tetapi kita harus tetap sepakat bahwa kepentingan rakyat adalah yang utama,” ujarnya.
Pesan itu memperjelas bahwa sinergi tidak identik dengan menghilangkan kritik. Dalam proses penganggaran, kritik dan pertanyaan justru diperlukan untuk menguji kelayakan program, memperjelas dasar penggunaan dana, dan memastikan prioritas pemerintah sesuai dengan kebutuhan warga.
DPRD memiliki fungsi pengawasan, sementara pemerintah berkewajiban menjelaskan kebijakan dan melaksanakan program sesuai ketentuan. Hubungan keduanya akan lebih produktif apabila perbedaan pandangan diselesaikan melalui dialog berbasis data.
Dengan demikian, kerja sama tidak meniadakan pengawasan, melainkan memperkuat kualitas keputusan yang dihasilkan.
Mengukur Keberhasilan dari Pelayanan Publik
Richard menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program yang menjawab kebutuhan warga.
Penekanan ini penting karena masyarakat berhadapan langsung dengan hasil kebijakan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Pelayanan yang mudah diakses, informasi yang jelas, proses administrasi yang tidak berbelit, dan penanganan kebutuhan warga secara tepat merupakan bagian dari manfaat yang diharapkan dari penggunaan anggaran.
Demikian pula program pembangunan perlu dinilai bukan hanya berdasarkan penyelesaiannya secara administratif, tetapi juga dari fungsi dan manfaat yang dihasilkan.
Pemerintah dan DPRD perlu terus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar kekurangan yang ditemukan dapat menjadi bahan perbaikan pada periode berikutnya.
Serena sendiri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi Kota Kupang sebagai Kota Kasih, rumah bersama yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.
Visi tersebut, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan keadilan, memperkuat kepedulian, dan memastikan setiap warga merasa diperhatikan.
Ujian Tata Kelola Ada pada Pelaksanaannya
Rapat paripurna penutupan Masa Sidang III Tahun 2025/2026 turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda Kota Kupang, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kupang, Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekda, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, pimpinan instansi vertikal, staf ahli wali kota, pimpinan perangkat daerah, dan para camat se-Kota Kupang.
Dalam kesempatan tersebut, Serena menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kontribusi selama masa persidangan. Richard juga menyampaikan penghargaan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan masa sidang.
Namun, apresiasi dan komitmen kerja sama tersebut perlu diteruskan melalui langkah konkret.
Penyampaian rancangan APBD 2027, evaluasi program yang berjalan, keterbukaan data perangkat daerah, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian dari pekerjaan yang harus ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan anggaran yang tersusun rapi atau program yang tercatat dalam dokumen resmi. Mereka membutuhkan kebijakan yang menjawab persoalan, pelayanan yang semakin baik, dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
Di situlah sinergi pemerintah dan DPRD akan diuji: bukan semata-mata pada kesepakatan yang tercapai di ruang sidang, melainkan pada kualitas keputusan dan hasil yang benar-benar sampai kepada masyarakat Kota Kupang.
