Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo Tantang Pemkot Kupang Berbenah, Visitasi PON 2028 Jadi Momentum Evaluasi Venue
KUPANG, BBC – Menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) bukan hanya persoalan menyiapkan lapangan pertandingan dan gedung olahraga. Di balik kompetisi yang mempertemukan atlet dari berbagai daerah, terdapat pekerjaan besar yang menyangkut standar venue, akomodasi, transportasi, pelayanan, dan koordinasi lintas sektor.
Tantangan tersebut mulai dipetakan melalui visitasi venue PON 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemeriksaan dilakukan untuk menilai sekaligus memfinalisasi kelayakan fasilitas yang akan digunakan dalam penyelenggaraan berbagai cabang olahraga.
Wakil Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Dr. Suwarno, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa venue yang digunakan dalam PON harus memenuhi standar sesuai kebutuhan masing-masing cabang olahraga.
“Tidak mungkin kita melakukan PON mempertandingkan cabang-cabang olahraga dengan venue yang boleh dikatakan tidak standar,” tegas Suwarno saat menghadiri jamuan makan malam bersama Tim Visitasi Venue PON 2028 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (15/10/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa persiapan PON tidak dapat berhenti pada ketersediaan fasilitas. Kelayakan teknis menjadi bagian penting yang harus dipastikan sebelum venue ditetapkan sebagai lokasi pertandingan.
Visitasi Menentukan Arah Pembenahan
Tim visitasi terdiri dari jajaran KONI Pusat dan delegasi teknis dari induk organisasi cabang olahraga. Mereka bertugas melakukan penilaian sekaligus finalisasi venue yang dipersiapkan untuk PON 2028.
Menurut Suwarno, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan setiap venue. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan pembenahan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga pemerintah dan pihak terkait memiliki waktu untuk menindaklanjutinya.
Visitasi juga tidak hanya berlangsung di Kota Kupang. Sejumlah daerah lain di NTT turut menjadi bagian dari pemetaan lokasi pertandingan, menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan cabang olahraga.
Rote dipersiapkan untuk selancar ombak, Labuan Bajo untuk layar, Alor untuk aeromodeling, dan Ende untuk arung jeram. Sejumlah wilayah di Sumba dan kabupaten lainnya juga masuk dalam rangkaian peninjauan.
Sebaran lokasi tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan PON di NTT membutuhkan pendekatan yang tidak seragam. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, akses transportasi, dan kebutuhan fasilitas yang berbeda.
Karena itu, penilaian venue perlu mempertimbangkan bukan hanya kelayakan arena, tetapi juga kesiapan lingkungan pendukung yang memungkinkan atlet, ofisial, dan perangkat pertandingan mencapai lokasi serta menjalankan aktivitas secara aman dan lancar.
Ribuan Atlet, Belasan Ribu Anggota Rombongan
Tantangan berikutnya adalah akomodasi. Suwarno menyampaikan bahwa jumlah atlet yang diperkirakan mengikuti PON 2028 mencapai 5.000–6.000 orang. Jika dihitung bersama ofisial dan anggota rombongan lainnya, total kebutuhan pelayanan dapat mencapai 12.000–15.000 orang.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan yang harus dipersiapkan sejak dini. Ketersediaan hotel dan penginapan, kapasitas kamar, transportasi, konsumsi, serta koordinasi pelayanan menjadi bagian yang tidak dapat dikesampingkan.
“Kami sengaja menyampaikan catatan ini di awal supaya ada persiapan yang lebih baik,” ujarnya.
Suarwo juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak hotel dan berbagai pemangku kepentingan agar kebutuhan akomodasi dapat dipenuhi.
Dalam penyelenggaraan olahraga berskala nasional, kebutuhan penginapan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah tempat tidur. Lokasi akomodasi terhadap venue, waktu tempuh, akses transportasi, serta pengaturan kedatangan dan kepulangan rombongan juga perlu diperhitungkan.
Di wilayah kepulauan seperti NTT, koordinasi transportasi menjadi semakin penting ketika lokasi pertandingan tersebar di beberapa kabupaten. Perencanaan yang matang diperlukan agar perpindahan atlet dan ofisial tidak mengganggu jadwal kompetisi.
Meski demikian, proyeksi jumlah peserta dan rombongan tersebut masih perlu diterjemahkan ke dalam perencanaan operasional yang rinci, termasuk pemetaan kapasitas penginapan dan kebutuhan transportasi untuk masing-masing lokasi.
PON Tidak Bisa Dikerjakan Satu Pihak
Suw arno meminta seluruh potensi yang dimiliki NTT dilibatkan dalam penyelenggaraan PON 2028. Menurut dia, kegiatan berskala besar tersebut membutuhkan kerja bersama lintas sektor agar seluruh kebutuhan dapat ditangani secara terkoordinasi.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran dalam menyiapkan fasilitas serta infrastruktur sesuai kewenangannya. Sementara itu, KONI dan induk organisasi cabang olahraga berperan dalam memastikan kebutuhan teknis pertandingan terpenuhi.
Sektor perhotelan, transportasi, layanan kesehatan, keamanan, pelaku usaha, serta masyarakat juga berpotensi menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan.
Keterlibatan banyak pihak membuat pembagian tanggung jawab menjadi krusial. Tanpa koordinasi yang jelas, persiapan berisiko berjalan sendiri-sendiri, sementara kebutuhan di lapangan saling berkaitan.
Karena itu, rekomendasi visitasi perlu diikuti dengan tindak lanjut yang terukur. Setiap kebutuhan perlu dipetakan berdasarkan lokasi, tingkat urgensi, penanggung jawab, dan waktu penyelesaian.
Pendekatan ini juga membantu pemerintah daerah membedakan pekerjaan yang harus segera dilakukan dengan kebutuhan yang masih memerlukan perencanaan lebih panjang.
Kota Kupang Menyatakan Siap Berbenah
Di tingkat kota, Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menyambut visitasi sebagai kesempatan untuk mengetahui kekurangan sekaligus memperbaiki kesiapan daerah.
Dalam jamuan makan malam bersama Tim Visitasi, Christian menyatakan Pemerintah Kota Kupang terbuka terhadap seluruh penilaian yang diberikan. Ia menilai masukan dari KONI Pusat dan delegasi teknis merupakan bagian penting dalam proses pembenahan sebelum PON 2028 berlangsung.
“Ini kesempatan bagi kami untuk berbenah. Dengan adanya Tim Visitasi ini, kami tahu mana yang kurang. Kami juga terbuka terhadap semua penilaian. Jangan ragu, jangan sungkan, karena kami ingin berbenah supaya nanti kami betul-betul siap menghadapi PON 2028,” ujar Christian.
Ia menjelaskan, kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT akan diteruskan kepada gubernur. Adapun kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota, termasuk akses jalan dan fasilitas di sekitar venue, akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Christian juga mengingatkan bahwa fasilitas yang dipersiapkan dengan baik merupakan bentuk penghargaan kepada atlet yang telah berlatih dan menaruh harapan untuk meraih prestasi.
Pemerintah Kota Kupang berharap visitasi selama tiga hari menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembenahan fasilitas olahraga.
Keberhasilan Diukur dari Kesiapan Nyata
Persiapan PON 2028 menghadirkan dua pekerjaan yang harus berjalan beriringan. Pertama, memastikan venue memenuhi persyaratan teknis setiap cabang olahraga. Kedua, membangun sistem pendukung yang mampu melayani ribuan atlet dan belasan ribu anggota rombongan.
Keduanya membutuhkan perencanaan yang saling terhubung. Venue yang memenuhi standar tetap membutuhkan akses yang memadai, sedangkan ketersediaan akomodasi harus didukung transportasi dan pengaturan kegiatan yang efektif.
Di sisi lain, tersebarnya lokasi pertandingan di sejumlah daerah NTT menghadirkan peluang untuk memperluas keterlibatan daerah dalam kegiatan olahraga nasional. Namun, peluang tersebut juga menuntut koordinasi yang lebih cermat agar perbedaan kondisi geografis tidak menjadi hambatan penyelenggaraan.
Visitasi yang dilakukan sejak awal menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan sebelum mendekati waktu pelaksanaan. Masukan teknis, proyeksi kebutuhan akomodasi, serta pembagian kewenangan perlu diterjemahkan menjadi rencana kerja yang memiliki target dan penanggung jawab jelas.
PON 2028 pada akhirnya bukan hanya tentang keberhasilan menyelenggarakan pertandingan. Ajang ini juga menjadi ujian bagi kemampuan daerah mengelola fasilitas, pelayanan publik, dan kerja sama lintas sektor dalam skala besar.
Bagi NTT, pekerjaan tersebut dimulai dari keberanian mengenali kekurangan dan kesanggupan menindaklanjutinya. Hasil visitasi akan menjadi berarti apabila rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mendorong pembenahan, sehingga kesiapan venue dan pelayanan tidak sekadar menjadi rencana, tetapi terwujud dalam pelaksanaan.
