BB – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengalaman dalam pengambilan kebijakan.
Kali ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, secara resmi mengangkat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Simon Petrus Kamlasi (SPK) sebagai Tenaga Ahli Bidang Lingkungan Hidup.
Pengangkatan ini ditetapkan melalui Keputusan Menko Pangan Nomor 02/M.PANGAN/KEP/01/2025 dan menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan kini mendapat perhatian serius dalam pembangunan sektor pangan nasional.
Simon Petrus Kamlasi, putra daerah Timor Tengah Selatan yang lahir pada 14 April 1975, bukan nama baru di dunia publik. Dikenal lewat pencalonannya sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan latar belakang militernya sebagai mantan Kasrem 161/Wira Sakti Kupang, SPK membawa semangat disiplin, kepedulian sosial, dan dedikasi terhadap pelestarian lingkungan ke ruang strategis pemerintahan pusat.
Dalam pernyataannya kepada media, SPK mengatakan, “Ini adalah amanah besar. Saya melihat posisi ini sebagai peluang untuk memastikan isu lingkungan hidup mendapatkan perhatian yang setara dalam kebijakan pangan nasional.”
Mengusung moto “Jangan beri air mata kepada anak cucu kita, tapi berilah mata air kepada anak cucu kita,” SPK menegaskan pentingnya keterpaduan antara pembangunan pangan dan pelestarian lingkungan. Ia mendorong pendekatan bentang alam (landscape approach) yang menyatukan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara harmonis.
“Strategi saya adalah mendorong kebijakan berbasis data, praktik agroekologi, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Kita harus menyeimbangkan produktivitas pangan dengan konservasi lingkungan,” ujar SPK.
Sebagai putra daerah NTT, SPK menyatakan komitmennya untuk menjadikan pengalamannya sebagai inspirasi pembangunan yang inklusif. Ia menegaskan bahwa masyarakat lokal bukan hanya objek kebijakan, tapi subjek utama dalam pengelolaan lingkungan dan pangan.
“Saya akan memperjuangkan keterlibatan aktif masyarakat lokal dan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan. Wilayah seperti NTT punya potensi besar bila diberdayakan dengan pendekatan partisipatif dan kebijakan yang tepat sasaran,” tegas SPK
Salah satu program unggulan SPK adalah membentuk forum koordinasi lintas kementerian yang reguler dan berbasis isu strategis. Tujuannya adalah menghindari tumpang tindih kebijakan dan memperkuat sinergi antara pembangunan pangan dan pelestarian lingkungan.
“Saya ingin kebijakan yang tidak hanya baik di atas kertas, tapi juga terukur dampaknya di lapangan. Sistem pemantauan dan evaluasi lintas sektor akan jadi kunci,” jelas anak Timor asal kuan soe
Menutup pernyataannya, SPK menekankan pentingnya nilai-nilai militer seperti disiplin dan ketegasan dalam birokrasi. Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan empati dalam implementasi kebijakan.
“Seperti ikan dan air, tentara dan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan. Saya ingin menjadikan TNI dan masyarakat lokal sebagai kekuatan sinergis dalam membangun sentra pangan yang berwawasan lingkungan, terutama di wilayah timur Indonesia,” pungkasnya.
Dengan semangat “Jangan beri air mata, tapi mata air,” Simon Petrus Kamlasi siap menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas dalam agenda nasional demi masa depan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
