Merajut Bahtera Kemanusiaan dari Timur: Yosef Lede Bawa Kabupaten Kupang Menjadi Tuan Rumah Temu Inklusi Nasional

KUPANG, BBC — Pembangunan yang berkeadilan tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Lebih dari itu, kemajuan suatu daerah harus tercermin dari kemampuannya menghadirkan ruang kehidupan yang setara, memberikan kesempatan tanpa diskriminasi, serta memastikan setiap warga negara memperoleh hak dan martabat kemanusiaan yang sama.

Dalam perspektif tersebut, Kabupaten Kupang memperoleh kehormatan menjadi tuan rumah Temu Inklusi Nasional ke-7 Tahun 2027. Penetapan ini bukan sekadar agenda penyelenggaraan kegiatan berskala nasional, melainkan momentum strategis untuk memperkenalkan praktik pembangunan inklusif dari kawasan timur Indonesia.

Komitmen tersebut ditandai melalui Soft Launching Temu Inklusi Nasional ke-7 Tahun 2027 yang dibuka langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, di Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Kamis (12/11/2026).

Kabupaten Kupang, khususnya Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, ditetapkan sebagai lokasi puncak kegiatan nasional tersebut. Penyelenggaraan ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena Kabupaten Kupang merupakan daerah pertama di kawasan Indonesia Timur yang dipercaya menjadi tuan rumah sejak kegiatan Temu Inklusi mulai dilaksanakan pada 2014.

Selain itu, Kabupaten Kupang menjadi daerah kedua di luar Pulau Jawa yang menjadi lokasi penyelenggaraan.

Bagi Yosef Lede, kepercayaan tersebut mengandung tanggung jawab sosial dan kelembagaan yang tidak sederhana. Kabupaten Kupang yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai daerah tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan nasional justru memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan kapasitas, potensi sosial, tantangan pelayanan dasar, serta praktik baik pembangunan berbasis masyarakat.

Dengan demikian, Temu Inklusi Nasional 2027 diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan gagasan mengenai bagaimana pembangunan dapat dirancang secara lebih partisipatif, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam sambutannya, Yosef Lede menegaskan bahwa Kabupaten Kupang memiliki modal sosial yang kuat pada tingkat akar rumput. Tradisi gotong royong, solidaritas dan keterlibatan masyarakat merupakan kekuatan sosial yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan inklusi sosial secara berkelanjutan.

Menurutnya, Desa Oeletsala dan Kecamatan Taebenu akan mengusung konsep homestay warga untuk menampung peserta dari berbagai daerah yang diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan orang.

Melalui konsep tersebut, para peserta tidak hanya ditempatkan di hotel, tetapi akan tinggal bersama masyarakat di rumah-rumah penduduk.

“Kabupaten Kupang memiliki modal sosial yan kuat di tingkat akar rungkut dimana tradisi gotng royong dan solidaritas warga menjadi fondasi utama inklusi sosial. Desa Oeletsala dan Kecamatan Taebenu akan mengusung konsep unik homestay warga seluruh peserta luar daerah yang diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan orang yang tidak akan menginap di Hotel melainkan tinggal bersama warga di rumah – rumah penduduk. Konsep ini tidak hanya mempererat interaksi sosial dan memberikan pengalaman riil kehidupan di bumi Flobamora, tetapi juga secara langsung menggerakan roda ekonomi mikro dan UMKM di Desa”, jelas Yosef Lede.

Konsep homestay tersebut memperlihatkan pendekatan penyelenggaraan yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek seremonial dan teknis kegiatan. Masyarakat ditempatkan sebagai bagian integral dari ekosistem penyelenggaraan, bukan sekadar penerima dampak dari sebuah agenda nasional.

Interaksi antara peserta dan keluarga tuan rumah juga berpotensi membangun pemahaman sosial yang lebih mendalam mengenai kehidupan masyarakat lokal, kebudayaan, solidaritas, serta realitas pembangunan di kawasan perdesaan.

Dari perspektif ekonomi kerakyatan, keterlibatan rumah tangga, pelaku UMKM dan kelompok masyarakat lokal dapat membuka peluang perputaran ekonomi pada tingkat desa.

Dengan demikian, agenda nasional tersebut diharapkan memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Yosef Lede menjelaskan, Soft Launching Temu Inklusi Nasional ke-7 Tahun 2027 secara resmi menandai dimulainya tahapan persiapan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kupang, katanya, berkomitmen memastikan kesiapan daerah melalui penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi, pembenahan infrastruktur, serta dukungan alokasi anggaran melalui APBD.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, terutama dalam pengembangan program inklusi yang dinilai terus memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas masyarakat.

Menurut Yosef, keberhasilan penyelenggaraan Temu Inklusi Nasional membutuhkan koordinasi lintas sektor, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pengawalan program secara konsisten.

“Menyongsong Temu Inkulsi ke-7 Tahun 2027 mendatang saya tegaskan kepada Panitia untuk melakukan pengawalan dan koordinasi lintas sektor yang solid. Lakukan finalisasi pengesahan Keputusan Bupati tentang Panita Daerah dengan mengintergasi forum inklusi kabupaten Kupang secara utuh. Kami berusaha untuk memastikan perbaikan infrastruktur fisik, akses jalan Baumata – Oeletsala, pengamanan pasokan air bersih, serta pengadaan unit sanita atau WC portable ramah disabilitas dan mematangkan penyiapan homestay warga, serta memastikan ketersediaan sarana ibadah yang inkulsif dan ramah bagi peserta” jelas Yosef Lede.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persiapan Temu Inklusi Nasional tidak hanya berkaitan dengan kesiapan lokasi dan penyelenggaraan acara. Terdapat dimensi pelayanan publik yang harus diperhatikan secara menyeluruh, terutama mengenai aksesibilitas fasilitas umum dan pemenuhan kebutuhan peserta dengan beragam kondisi fisik.

Perbaikan akses jalan Baumata–Oeletsala, ketersediaan air bersih, sanitasi yang ramah disabilitas, penyiapan homestay, serta sarana ibadah inklusif menjadi bagian dari agenda persiapan yang disampaikan Bupati.

Dalam kerangka pembangunan inklusif, aksesibilitas bukanlah fasilitas tambahan yang diberikan berdasarkan belas kasihan. Aksesibilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga negara agar setiap orang dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan.

Inklusi sebagai Manifestasi Keadilan Sosial
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, yang hadir secara daring, mengatakan bahwa pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas merupakan wujud nyata komitmen negara terhadap keadilan sosial sekaligus strategi memperkuat berbagai aspek pembangunan nasional.

Ia mengakui bahwa masih terdapat angka yang tinggi dari kelompok penyandang disabilitas yang belum dapat mengakses layanan dasar. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus terus diperbaiki oleh pemerintah agar seluruh elemen masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan sesuai kebutuhan masing-masing.

Pandangan tersebut menempatkan inklusi dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas. Persoalan disabilitas tidak semestinya dipandang sebagai isu sektoral semata, tetapi harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan, penyediaan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta penguatan partisipasi masyarakat.

Kesetaraan akses menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pembangunan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan struktural maupun sosial.

Sementara itu, Team Leader of Inklusi Indonesia–Australia, Kate Shanahan, mengatakan bahwa terpilihnya Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah Temu Inklusi 2027 merupakan keputusan yang tepat karena daerah tersebut merepresentasikan berbagai tantangan pembangunan sekaligus kekuatan komunitas masyarakat yang memiliki semangat gotong royong.

Ia menambahkan, tema “Timur untuk Indonesia Inklusif” yang dipilih untuk Temu Inklusi Nasional ke-7 Tahun 2027 menjadi bukti bahwa kawasan timur Indonesia merupakan sumber inspirasi.

Praktik baik dan semangat kebersamaan masyarakat dinilai sebagai energi yang dapat menggerakkan perubahan bagi Indonesia secara keseluruhan.

Tema tersebut sekaligus memberikan perspektif baru terhadap posisi kawasan timur dalam pembangunan nasional. Timur tidak hanya dipandang sebagai wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki pengetahuan lokal, kekuatan komunitas dan pengalaman kolektif yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan inklusif Indonesia.

Kegiatan Soft Launching tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki; Gubernur NTT yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Petrus Seran Tahuk; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, secara daring; serta Team Leader of Inklusi Indonesia–Australia, Kate Shanahan, secara daring.

Hadir pula Forkopimda Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Mateldius Sanam, para Asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Direktur Garamin Yafas Lay, beserta para pengurus.

Pada akhirnya, Temu Inklusi Nasional ke-7 Tahun 2027 menghadirkan kesempatan bagi Kabupaten Kupang untuk memperluas percakapan tentang pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian.

Sebab, pembangunan sejatinya bukan hanya tentang seberapa jauh sebuah daerah mampu bergerak, melainkan tentang siapa saja yang dapat ikut berjalan di dalamnya.

Tidak boleh ada manusia yang kehilangan kesempatan hanya karena perbedaan kondisi fisik, sosial, ekonomi, maupun latar belakang kehidupan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang terus berada di tepian ketika arus pembangunan bergerak menuju masa depan.

Dari Oeletsala, Kabupaten Kupang membawa pesan kemanusiaan untuk Indonesia: bahtera pembangunan hanya akan mencapai tujuan apabila seluruh manusia memperoleh tempat yang bermartabat di dalamnya.

Sebab, ukuran tertinggi sebuah kemajuan bukanlah ketika sebagian orang berhasil mencapai tujuan, melainkan ketika tidak seorang pun ditinggalkan dalam perjalanan menuju keadilan dan kesetaraan.