Kota Kupang Menatap 2045: Menata Ruang Kota, Merawat Harapan Generasi Mendatang

KOTA KUPANG, BBC – Sebuah kota tidak hanya dibangun dari beton, aspal, gedung bertingkat, dan deretan pusat perdagangan. Kota juga dibentuk oleh ruang tempat anak-anak tumbuh, keluarga membangun kehidupan, pedagang kecil mencari nafkah, serta masyarakat menggantungkan harapan akan masa depan yang lebih baik.

Di balik perkembangan Kota Kupang yang terus bergerak, terdapat satu persoalan mendasar yang menentukan wajah kota pada masa mendatang: bagaimana ruang kehidupan dikelola agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat.

Pertanyaan itulah yang kini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Kupang melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2045.

Dalam Rapat Paripurna Ke-4 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (4/11/2026), Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan pembangunan. Lebih dari itu, RTRW harus menjadi fondasi untuk memastikan perkembangan kota berlangsung secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Pernyataan tersebut membawa satu pesan penting: membangun kota bukan hanya tentang apa yang dapat didirikan hari ini, melainkan juga tentang ruang kehidupan seperti apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Perkembangan sebuah kota selalu membawa konsekuensi. Pertumbuhan permukiman membutuhkan lahan, aktivitas perdagangan membutuhkan aksesibilitas, dunia usaha membutuhkan kepastian lokasi, sementara masyarakat membutuhkan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Jika seluruh kebutuhan tersebut berkembang tanpa perencanaan yang terintegrasi, ruang kota berisiko kehilangan keseimbangannya.

Kawasan permukiman dapat tumbuh semakin padat. Ruang terbuka hijau terdesak oleh pembangunan. Daerah yang seharusnya dilindungi berpotensi mengalami perubahan fungsi. Sementara itu, ketidakteraturan pemanfaatan lahan dapat memunculkan persoalan sosial dan hukum yang tidak mudah diselesaikan.

Karena itu, pembaruan RTRW Kota Kupang menjadi kebutuhan mendesak.

Wali Kota Christian Widodo menjelaskan, evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Kupang, yang ditinjau kembali pada 2020, menemukan sejumlah penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar perencanaan pembangunan mampu menjawab dinamika perkembangan kota.

RTRW 2026–2045 diharapkan menjadi pedoman dalam mengatur keseimbangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, kawasan lindung, ruang terbuka hijau, serta kawasan strategis ekonomi.

Dengan demikian, pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi berada dalam satu arah kebijakan yang saling terhubung.

Dua Puluh Tahun untuk Menentukan Wajah Kota Kupang

Rentang perencanaan 2026–2045 bukan waktu yang singkat. Dalam dua dekade tersebut, wajah Kota Kupang akan ditentukan oleh keputusan-keputusan pembangunan yang dibuat hari ini.

Jalan yang dibangun, kawasan yang dikembangkan, lokasi permukiman yang ditetapkan, hingga ruang terbuka yang dipertahankan akan memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat pada masa mendatang.

Karena itu, perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan lebih dari sekadar kebutuhan pembangunan fisik.

Aspek lingkungan hidup, mitigasi bencana, perubahan iklim, dan kebijakan tata ruang nasional maupun provinsi juga menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi tersebut.

Kota yang berkembang tanpa memperhitungkan risiko lingkungan mungkin terlihat maju dalam jangka pendek, tetapi dapat meninggalkan persoalan besar bagi masyarakat pada masa depan.

Di sinilah pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Ruang terbuka hijau, misalnya, tidak semestinya dipandang sebagai lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Keberadaannya merupakan bagian dari kebutuhan kota untuk menjaga kualitas lingkungan dan mendukung kenyamanan hidup masyarakat.

Begitu pula kawasan permukiman. Penataannya harus mempertimbangkan akses terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, dan kesempatan ekonomi.

Selain menjadi instrumen pengendalian pembangunan, RTRW juga memiliki fungsi memberikan kepastian hukum.

Masyarakat perlu mengetahui peruntukan ruang di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku usaha membutuhkan kejelasan mengenai lokasi dan kegiatan yang dapat dikembangkan. Pemerintah pun membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan pemanfaatan lahan.

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Kupang akan menjabarkan RTRW melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Integrasi tersebut diharapkan mempermudah masyarakat dan dunia usaha memperoleh informasi mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang, sekaligus memperkuat transparansi perizinan.

Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya dibangun melalui sistem digital. Pengawasan dan penegakan aturan juga harus berjalan secara konsisten.

Wali Kota menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pemanfaatan ruang yang telah terjadi tidak boleh dimaknai sebagai pemutihan pelanggaran. Penanganannya harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Artinya, ketertiban tata ruang harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban pemerintah.

Pembangunan yang Tidak Meninggalkan Siapa Pun

Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota juga mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPRD yang memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, pengendalian alih fungsi lahan, kepastian hukum, pemerataan pembangunan, dan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kedua Ranperda yang diajukan pemerintah.

Sebab, kota yang baik bukan hanya kota dengan kawasan ekonomi yang berkembang atau bangunan yang semakin modern. Kota yang baik adalah kota yang memberikan kesempatan kepada seluruh warganya untuk menikmati hasil pembangunan.

Pengembangan kawasan strategis ekonomi, konektivitas infrastruktur, pusat pelayanan kota, serta ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus berjalan seiring dengan perlindungan kawasan permukiman dan lingkungan.

Di dalamnya terdapat kehidupan masyarakat kecil yang setiap hari mengandalkan ruang kota untuk bekerja, berdagang, membesarkan keluarga, dan membangun masa depan.

Pada akhirnya, keberhasilan RTRW tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan atau banyaknya kawasan yang berhasil dikembangkan.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh kepastian, apakah lingkungan semakin terlindungi, dan apakah manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Melalui pembahasan Ranperda RTRW 2026–2045, Pemerintah Kota Kupang sedang menyiapkan salah satu fondasi penting bagi perjalanan kota menuju 2045.

Dua puluh tahun mendatang, generasi yang hari ini masih tumbuh akan hidup di dalam ruang yang sedang direncanakan sekarang.

Karena itu, menata Kupang bukan semata-mata pekerjaan pemerintah untuk hari ini. Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kota yang diwariskan kelak tetap memiliki ruang untuk tumbuh, lingkungan untuk dijaga, dan harapan untuk diperjuangkan. (Yusmiati Lado)