KUPANG, BBC — Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kupang Tahun 2025 yang berlangsung di Asrama Haji, Kota Kupang, Jumat (8/8/2025).
Musda tersebut mengangkat tema “Meningkatkan Peran Ulama dalam Menguatkan Kebersamaan Umat Menuju Kabupaten Kupang yang Harmoni dan Berkeadilan”.
Tema ini merefleksikan urgensi peran ulama tidak hanya sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai penguat modal sosial (social capital), mediator dalam resolusi konflik, dan penjaga kohesi sosial di tengah keragaman demografis Kabupaten Kupang.
Dalam sambutannya, Aurum Titu Eki menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada MUI Kabupaten Kupang atas kontribusinya dalam membangun ekosistem sosial yang harmonis dan berkeadilan.
Menurutnya, peran MUI memiliki cakupan multidimensional, mulai dari pembinaan moral publik, penguatan literasi keagamaan, hingga mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang kondusif.
“Pembangunan sejati tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Ia harus menyentuh dimensi karakter, spiritualitas dan moralitas masyarakat. Ulama memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai dan perekat sosial di tengah kemajemukan,” tegas Aurum.
Pernyataan ini sejalan dengan konsep pembangunan holistik yang memandang kesejahteraan masyarakat sebagai integrasi antara dimensi material dan non-material, di mana keberlanjutan sosial dan kultural menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan.
Aurum menegaskan bahwa Musda MUI tidak boleh dipandang semata sebagai agenda organisasi rutin, melainkan harus dimanfaatkan sebagai forum evaluasi, refleksi dan perumusan strategi.
Ia berharap Musda menghasilkan kebijakan yang inklusif, kontekstual dan berpihak pada kepentingan umat dalam menjawab tantangan sosial, seperti kesenjangan pembangunan, pluralitas budaya dan penguatan etika publik.
Menurutnya, ulama yang memiliki sifat proaktif, rendah hati, dan terbuka terhadap perbedaan akan menjadi katalisator terciptanya iklim sosial yang stabil, di mana keragaman justru menjadi kekuatan yang memperkaya identitas daerah, bukan pemicu disintegrasi.
Pemerintah Kabupaten Kupang, kata Aurum, akan terus memperkuat sinergi dengan MUI dan seluruh elemen masyarakat sipil melalui dialog terbuka, kolaborasi program dan kebijakan yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi. Integrasi pembangunan fisik, sosial dan spiritual diyakini menjadi kunci untuk menciptakan Kabupaten Kupang yang inklusif, damai dan berkeadilan.
“Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hubungan sosial yang harmonis. Sinergi antara pemerintah dan ulama adalah modal sosial yang sangat berharga,” ujarnya.
Secara konseptual, pandangan yang disampaikan Wakil Bupati Kupang mencerminkan kerangka value-based inclusive development—pendekatan pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan nilai moral, kohesi sosial dan partisipasi masyarakat.
Dalam perspektif sosiologi pembangunan, ulama dapat diposisikan sebagai agen perubahan moral (moral change agent) dan arsitek kohesi sosial (architect of social cohesion).
Peran ini tidak hanya menjaga integritas norma sosial, tetapi juga mendorong terbentuknya jejaring lintas kelompok yang memfasilitasi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.
Musda MUI Kabupaten Kupang 2025, jika dimaknai secara strategis, bukan sekadar agenda kelembagaan, melainkan instrumen penting dalam penguatan tata kelola sosial berbasis nilai.
Dengan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan ulama, pembangunan Kabupaten Kupang dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang adil, inklusif dan berkelanjutan.
