Rp26 Miliar Disiapkan pada 2027, Pelabuhan Nunbaun Sabu Bersiap Naik Kelas

Rp26 Miliar Disiapkan pada 2027, Pelabuhan Nunbaun Sabu Bersiap Naik Kelas

KUPANG, BBC – Pelabuhan Nunbaun Sabu (NBS) di Kota Kupang memasuki tahap penting dalam rencana pengembangannya. Setelah persoalan hibah lahan sisi darat yang berlangsung selama kurang lebih 14 tahun akhirnya diselesaikan, pembangunan fasilitas pendukung senilai sekitar Rp26 miliar direncanakan pada 2027.

Anggaran tersebut disiapkan untuk membangun terminal penumpang, kantor, lapangan parkir, dan pagar keliling. Fasilitas itu diharapkan mendukung pelayanan pelabuhan yang lebih tertata sekaligus terintegrasi dengan rencana rekonstruksi sisi laut.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kupang, Simon Baon, menyampaikan bahwa lahan yang telah dihibahkan akan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu.

Simon juga mengapresiasi Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, atas penyelesaian persoalan hibah yang telah menjadi kendala selama beberapa tahun. Rampungnya proses tersebut memberikan kepastian untuk melanjutkan rencana pengembangan fasilitas pelabuhan.

Perjanjian hibah barang milik daerah antara Pemerintah Kota Kupang dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ditandatangani di Jakarta, Selasa (20/10/2026), oleh Christian Widodo dan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andi Sutomo Panjaitan.

Langkah tersebut menjadi titik penting bagi pelabuhan yang mulai dibangun sejak 2012 dan telah memiliki izin operasional itu. Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana pembangunan dapat diwujudkan sesuai tahapan, anggaran, dan kebutuhan pelayanan.

Terminal penumpang hingga area parkir

Fasilitas yang direncanakan pada 2027 mencakup beberapa kebutuhan dasar operasional pelabuhan. Terminal penumpang diperlukan untuk mendukung pelayanan orang yang menggunakan transportasi laut. Kantor akan menunjang kegiatan operasional dan administrasi, sementara lapangan parkir dan pagar keliling diharapkan membantu penataan kawasan.

Pembangunan fasilitas sisi darat itu direncanakan berjalan terpadu dengan rekonstruksi sisi laut. Keterpaduan tersebut penting agar pengembangan tidak hanya menghasilkan bangunan baru, tetapi juga mendukung fungsi pelabuhan secara menyeluruh.

Pelabuhan yang tertata perlu memiliki hubungan yang baik antara area pelayanan penumpang, pergerakan kendaraan, kegiatan operasional, dan akses kapal. Tanpa perencanaan yang saling terhubung, pembangunan fisik berisiko belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengguna jasa.

Karena itu, tahapan pelaksanaan, kesiapan teknis, dan koordinasi antarinstansi akan menentukan sejauh mana rencana tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan.

Kapal rakyat, pariwisata, hingga distribusi BBM

Pengembangan Pelabuhan Nunbaun Sabu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan bagi beragam jenis kapal. Simon menyebut, sasaran pelayanannya mencakup kapal pelayaran rakyat, kapal pariwisata, kapal pesiar atau yacht, kapal pengangkut BBM, serta kapal yang menunjang konektivitas dan kebutuhan masyarakat sekitar Kupang, termasuk Pulau Kera dan Sulamu.

Cakupan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pelabuhan tidak terbatas pada aktivitas bongkar muat. Pelabuhan juga berpotensi mendukung pergerakan masyarakat, kegiatan wisata bahari, dan distribusi kebutuhan penting ke wilayah yang bergantung pada transportasi laut.

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan atau kawasan pesisir, konektivitas laut berpengaruh langsung terhadap akses terhadap barang dan jasa. Peningkatan fasilitas pelabuhan berpeluang membantu memperbaiki kenyamanan dan keteraturan pelayanan, meskipun dampak akhirnya tetap bergantung pada kualitas operasional serta pengelolaan setelah pembangunan selesai.

Sementara itu, pengembangan layanan untuk kapal pariwisata dan yacht dapat membuka peluang bagi aktivitas ekonomi pendukung. Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan pelayanan, standar keselamatan, serta koordinasi dengan pihak terkait agar pertumbuhan kegiatan tidak mengabaikan ketertiban dan perlindungan pengguna jasa.

Hibah lahan menjadi fondasi, bukan garis akhir

Sebelum rencana pembangunan dapat dijalankan, penyelesaian status lahan menjadi salah satu tahapan penting. Itulah sebabnya penandatanganan hibah yang tertunda selama kurang lebih 14 tahun memiliki arti strategis bagi pengembangan Pelabuhan NBS.

Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan bahwa pelabuhan di Nusa Tenggara Timur memiliki peran penting karena laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Pelabuhan menjadi penghubung antarpulau, jalur pergerakan hasil usaha, serta akses menuju pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.

“Pelabuhan itu bukan hanya tempat membongkar muat kapal. Jauh lebih dari itu, di sana ada harapan kehidupan masyarakat,” kata Christian.

Ia menilai, pelabuhan yang dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, penyelesaian hibah lahan baru menyelesaikan satu bagian dari proses panjang tersebut. Pembangunan fasilitas harus diikuti tata kelola aset yang akuntabel, pelayanan yang efektif, dan pemeliharaan infrastruktur agar manfaat investasi dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Pusat dan daerah diminta bergerak bersama

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andi Sutomo Panjaitan, menyambut baik penyelesaian hibah lahan tersebut. Ia mengingatkan agar aset yang diserahkan digunakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai peruntukannya.

Lollan juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menumbuhkan rasa memiliki di tengah masyarakat, menjaga keselamatan pelayaran, serta mengedukasi pengguna jasa mengenai ketentuan keselamatan di pelabuhan dan di atas kapal.

Pesan itu menegaskan bahwa pengembangan pelabuhan bukan hanya tanggung jawab pengelola infrastruktur. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengguna jasa, dan masyarakat turut memiliki peran dalam memastikan fasilitas berfungsi dengan baik dan aman.

Christian pun mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan kebutuhan infrastruktur lain, termasuk rencana terminal konsolidasi dan depo kontainer serta dukungan peralatan untuk pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Kupang.

Bagi pemerintah kota, kerja sama lintas pemerintahan diperlukan agar pembangunan transportasi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam memperkuat sistem logistik dan mobilitas masyarakat.

Tantangan berikutnya: memastikan manfaatnya terasa

Dengan penyelesaian hibah lahan dan rencana anggaran sekitar Rp26 miliar pada 2027, Pelabuhan Nunbaun Sabu memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Namun, masyarakat akan menilai keberhasilan pengembangan ini dari hasil yang dapat dirasakan, bukan hanya dari nilai anggaran atau jumlah fasilitas yang dibangun.

Pertanyaan pentingnya adalah apakah terminal penumpang mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik, apakah kawasan pelabuhan menjadi lebih tertata, apakah keselamatan pengguna semakin terjamin, dan apakah kegiatan ekonomi yang tumbuh dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan, mutu fasilitas, koordinasi pengelolaan, serta konsistensi pemeliharaan setelah proyek selesai.

Setelah proses hibah yang panjang akhirnya tuntas, Pelabuhan Nunbaun Sabu kini menghadapi tahap yang tidak kalah penting: memastikan rencana pembangunan berlanjut menjadi layanan transportasi laut yang lebih baik dan konektivitas yang semakin kuat bagi Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.