Litherheaert Niuflapu Dorong Seleksi Merit: Perangkat Desa Harus Layak dan Siap Melayani

KUPANG, BBC — Pemerintah Desa Nunsaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, secara resmi menutup tahapan pendaftaran calon perangkat desa pada Rabu, 20 Mei 2026.

Agenda rekrutmen tersebut tidak hanya dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan menjadi bagian penting dari upaya institusional desa dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan berbasis profesionalisme, transparansi, efektivitas pelayanan publik dan prinsip meritokrasi.

Dalam wawancara bersama media di ruang kerjanya, Kepala Desa Nunsaen, Litherheaert Niuflapu menjelaskan bahwa hingga batas akhir pendaftaran, sebanyak delapan orang telah mendaftarkan diri untuk mengisi tiga formasi strategis di lingkungan Pemerintah Desa Nunsaen, yakni Kepala Dusun III, Kepala Dusun V dan Kepala Seksi Pemerintahan.

Menurutnya, masing-masing formasi memperoleh jumlah pendaftar yang berbeda. Formasi Kepala Dusun III diikuti oleh dua orang pendaftar, Kepala Dusun V sebanyak tiga orang pendaftar, sedangkan formasi Kasi Pemerintahan juga diikuti oleh tiga orang calon peserta seleksi.

“Dusun III ada dua orang yang mendaftar, Dusun V ada tiga orang yang daftar, dan untuk Kasi Pemerintahan ada tiga orang,” jelasnya.

Litherheaert mengatakan bahwa panitia seleksi saat ini telah menyelesaikan tahapan verifikasi dan pemeriksaan administrasi seluruh dokumen pendaftaran peserta.

Tahapan tersebut menjadi bagian fundamental dalam memastikan bahwa seluruh calon memenuhi persyaratan normatif dan administratif sesuai ketentuan peraturan pemerintahan desa yang berlaku.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan administrasi tersebut akan diteruskan kepada pihak Kecamatan Fatuleu Tengah untuk dilakukan evaluasi lanjutan serta koordinasi teknis bersama Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya terkait pelaksanaan tahapan tes tertulis.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini jadwal pelaksanaan ujian tertulis masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Kendati demikian, terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan tes akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kupang guna menjamin standar objektivitas, kesetaraan prosedural, dan integritas proses seleksi.

“Kami masih menunggu arahan dari kecamatan karena mereka akan berkonsultasi dengan pihak kabupaten terkait jadwal tes tertulis. Kemungkinan besar akan dilakukan serentak se-Kabupaten Kupang,” ujarnya.

Lebih jauh, Litherheaert menegaskan bahwa proses seleksi perangkat desa harus benar-benar dilaksanakan secara objektif, akuntabel, profesional, dan bebas dari segala bentuk intervensi kepentingan.

Menurutnya, perangkat desa merupakan elemen vital dalam struktur pemerintahan desa karena menjadi garda terdepan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pembangunan, hingga pembinaan sosial kemasyarakatan.

Ia menilai bahwa desa modern membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, kemampuan teknis, integritas moral, kedisiplinan kerja, serta kesiapan adaptif terhadap dinamika pelayanan masyarakat yang terus berkembang.

“Saya berharap semua proses berjalan transparan dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun supaya menghasilkan figur yang benar-benar kompeten. Saya tidak mau menerima orang yang datang baru belajar, tetapi saya membutuhkan orang yang langsung kerja,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan orientasi kepemimpinan desa yang mulai bergerak menuju paradigma merit system dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Dalam perspektif administrasi publik modern, sistem merit dipandang sebagai pendekatan paling rasional untuk menghasilkan aparatur yang profesional, berkinerja baik dan memiliki orientasi pelayanan terhadap masyarakat.

Penerapan prinsip meritokrasi dalam seleksi perangkat desa juga menjadi indikator penting bagi terciptanya pemerintahan desa yang sehat dan berdaya saing. Ketika proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi, maka peluang lahirnya aparatur yang memiliki legitimasi sosial dan kapasitas kerja akan semakin besar.

Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, desa tidak lagi dapat dikelola dengan pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan kedekatan personal atau relasi kekerabatan.

Pemerintahan desa saat ini dituntut untuk bergerak lebih progresif dengan menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan.

Karena itu, keberadaan perangkat desa yang kompeten menjadi kebutuhan yang sangat fundamental. Aparatur desa dituntut mampu memahami administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, hingga kemampuan membangun komunikasi sosial yang baik dengan warga

Langkah Pemerintah Desa Nunsaen dalam mendorong proses seleksi yang ketat dan profesional dinilai sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Rekrutmen perangkat desa bukan sekadar pengisian jabatan administratif, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas birokrasi desa yang berintegritas dan produktif.

Pada akhirnya, kualitas pembangunan desa sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankan roda pemerintahan di dalamnya. Infrastruktur dapat dibangun melalui anggaran, tetapi kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui integritas, kompetensi, dan dedikasi aparatur yang melayani dengan hati nurani.

Desa yang maju bukan hanya desa yang memiliki program pembangunan yang besar, melainkan desa yang mampu menghadirkan aparatur yang bekerja secara profesional, melayani secara adil, serta memiliki kesadaran moral bahwa jabatan publik adalah amanah sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.