BB – Masa depan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali menjadi sorotan publik. Pasca pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan besar: Apakah proyek IKN akan tetap berjalan atau justru terhenti?
Spekulasi ini semakin kuat setelah Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang berujung pada pemblokiran anggaran IKN oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Saat dimintai pendapat mengenai kelanjutan IKN, Presiden ke-7 RI Jokowi memilih untuk tidak banyak bicara. Ia menegaskan bahwa proyek ini kini menjadi tanggung jawab pemerintah baru.
“Tanyakan ke pemerintah, (saya) jangan ditarik-tarik. Itu urusan pemerintah. Laporan progres (IKN) ya ke presiden,” ujar Jokowi di kediamannya, Surakarta, Jumat (7/2/2025).
Meski demikian, Jokowi mengaku masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, meski hanya dalam konteks personal, bukan terkait pekerjaan.
Menteri PUPR Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN belum tersedia karena masih dalam status diblokir. Menurutnya, tanpa kejelasan anggaran, sulit untuk melanjutkan proyek pembangunan di ibu kota baru.
“IKN kayaknya belum ada progres sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” kata Dody, Kamis (6/2/2025).
Namun, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, anggaran IKN tidak benar-benar diblokir, melainkan belum dibuka dan masih tersebar di berbagai instansi seperti Otorita IKN dan Kementerian PUPR.
“Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka. Dana pembangunan IKN ada di OIKN, ada di Kementerian PUPR,” kata Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Dengan kondisi yang tidak menentu ini, publik mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait proyek IKN Nusantara. Apakah pembangunan tetap berlanjut sesuai rencana, ataukah akan mengalami revisi besar-besaran?
Pemerintah perlu segera mengklarifikasi status proyek ini untuk menghindari spekulasi dan ketidakpastian, terutama bagi investor dan pihak yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN.
Kelanjutan proyek IKN Nusantara masih menjadi tanda tanya besar. Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Prabowo, sementara anggaran IKN masih diblokir. Pemerintah perlu segera mengambil sikap tegas agar pembangunan ibu kota baru ini tidak terhenti di tengah jalan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
