Kupang, BBC — Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki secara resmi membuka Pelatihan Safeguarding dan Lokakarya Perlindungan dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual (PSEA), yang diselenggarakan oleh Catholic Relief Services (CRS) Indonesia bertempat di Hotel Neo Aston Kupang, Selasa (5/8/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Aurum menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan ini, seraya menyebutnya sebagai inisiatif kolaboratif lintas sektor yang menjadi representasi nyata semangat kebersamaan dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan dan resiliensi masyarakat terhadap bencana di Kabupaten Kupang.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CRS Indonesia atas inisiatif mulia ini,” ungkap Aurum dalam sambutannya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Preparedness and Resilience (PAR-IV) melalui inisiatif Community Resilience to Recurring Catastrophes (CORRECT), yang fokus pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang berulang, dengan pendekatan berbasis inklusi dan perlindungan.
Wakil Bupati Aurum menekankan bahwa bencana alam tidak semata-mata menimbulkan kerusakan fisik maupun kerugian material, namun juga memperparah ketimpangan sosial dan memperbesar kerentanan kelompok marginal.
Dalam konteks inilah, pendekatan kebencanaan harus melampaui aspek teknis dan fisik, serta menyentuh dimensi kemanusiaan, keadilan sosialbdan inklusi.
“Perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, sering kali menjadi korban paling terdampak saat bencana melanda. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) dalam seluruh tahapan manajemen risiko bencana,” tegas Aurum.
Pernyataan tersebut menandaskan pentingnya membangun sistem penanggulangan bencana yang berkeadilan dan tidak diskriminatif serta berpihak pada kelompok paling rentan, sesuai dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.
Lebih jauh, Wakil Bupati Aurum menggarisbawahi pentingnya pelatihan safeguarding dan lokakarya PSEA sebagai upaya memperkuat mekanisme perlindungan terhadap masyarakat dalam konteks darurat.
Isu eksploitasi dan kekerasan seksual dinilainya sebagai ancaman serius yang acap kali muncul dalam situasi bencana dan tidak boleh diabaikan.
“Komitmen terhadap safeguarding dan perlindungan dari eksploitasi serta kekerasan seksual harus menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola kebencanaan, baik dalam masa normal maupun masa krisis. Perlindungan terhadap martabat manusia adalah fokus utama,” ujar Aurum dengan nada tegas namun penuh empati.
Hal ini sejalan dengan nilai-nilai etika dalam kerja kemanusiaan yang mengedepankan respek terhadap martabat, integritas dan keamanan bagi setiap individu, khususnya mereka yang berada dalam kondisi darurat dan penuh keterbatasan.
“Tak ada yang boleh terlupakan dalam penanggulangan bencana,” tutup Wabup Aurum dengan suara lantang, menegaskan bahwa dalam setiap langkah membangun ketangguhan, manusia dan martabatnya harus senantiasa menjadi pusat perhatian.
Dalam kesempatan yang sama, Edu Mungga, Senior Program Officer CRS Indonesia, menyoroti adanya ketimpangan struktural yang selama ini dihadapi oleh perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok termarginalisasi lainnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan dalam program ketangguhan dan pemulihan pasca bencana.
“Kita perlu membangun komunitas yang saling peduli, kolaboratif dan inklusif. Hanya dengan cara demikian, tidak akan ada yang terabaikan dalam setiap upaya pemulihan,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan pemikiran dan arah kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan kelompok rentan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kupang, Elfrits Saneh serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, termasuk:
Kepala Dinas P2P3A Kabupaten Kupang, dr. Djokorda
Kepala Pelaksana BPBD, Semmy Tinenti
Kepala Dinas Nakertrans, Adriel Abineno
Kepala Dinas Pendidikan, Eliazer Teuf
Kepala BP4D, Juhardi Selan
Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan dan komunitas lokal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan teknis, melainkan komitmen kolektif untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan
