JAKARTA, BBC – Kota Kupang Raih Terbaik II Nasional Regional Nusa Tenggara dan Maluku, 15 Motor Disiapkan untuk Perkuat Layanan Adminduk

Penghargaan di panggung nasional bukan sekadar pengakuan atas keberhasilan sebuah pemerintahan daerah. Lebih dari itu, penghargaan menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik harus terus dibuktikan melalui kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Prinsip itulah yang mengiringi capaian Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc. Kota Kupang berhasil meraih penghargaan Terbaik II kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) tingkat kota untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan CNBC Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Capaian ini menempatkan Kota Kupang di antara pemerintah kota yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam pemeringkatan regional, Kota Bima berada di posisi pertama, Kota Kupang di urutan kedua, sedangkan Kota Mataram menempati peringkat ketiga.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Kupang memperoleh 15 unit sepeda motor dan satu unit printer Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Bantuan tersebut bukan sekadar tambahan inventaris pemerintah. Jika dimanfaatkan secara tepat, kendaraan operasional dapat memperkuat jangkauan pelayanan administrasi kependudukan, terutama bagi warga yang menghadapi keterbatasan akses untuk mengurus dokumen kependudukan.

Sementara itu, printer KTP-el dapat mendukung kelancaran proses penerbitan dokumen identitas. Keduanya menjadi modal pendukung untuk memperkuat pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan responsif.

Prestasi yang lahir dari sejumlah indikator

Penghargaan yang diraih Kota Kupang bukan diberikan semata-mata berdasarkan penilaian seremonial. Ada sejumlah indikator yang menjadi dasar evaluasi, yakni capaian perjanjian kinerja kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Indeks Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman Republik Indonesia.

Indikator tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya diukur dari banyaknya dokumen yang diterbitkan. Kinerja aparatur, mutu pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik turut menjadi bagian penting dalam penilaian.

Dengan demikian, penghargaan ini sekaligus mencerminkan pentingnya tata kelola pelayanan yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bagi warga, administrasi kependudukan merupakan kebutuhan mendasar. Akta kelahiran diperlukan untuk kepentingan pendidikan dan berbagai layanan lainnya. KTP-el menjadi identitas utama dalam mengakses pelayanan publik. Kartu Keluarga dibutuhkan untuk berbagai urusan sosial dan administrasi.

Di balik setiap dokumen tersebut terdapat kebutuhan masyarakat yang tidak selalu dapat ditunda. Karena itu, pelayanan yang lambat, berbelit-belit, dan sulit dijangkau dapat menjadi beban tersendiri, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, maupun mobilitas.

Dari penghargaan menuju pembenahan pelayanan

Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tengah percepatan transformasi digital pelayanan publik.

Menurut Tito, basis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu basis data paling lengkap milik pemerintah. Data tersebut tidak hanya memuat identitas penduduk, tetapi juga dilengkapi elemen biometrik berupa pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

Sistem administrasi kependudukan juga telah terintegrasi melalui jaringan pelayanan di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Kondisi ini membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih sederhana dan terintegrasi. Nomor Induk Kependudukan (NIK), misalnya, dapat menjadi identitas dasar dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga pelayanan administrasi lainnya.

Artinya, administrasi kependudukan tidak lagi sebatas urusan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, atau akta pencatatan sipil. Sektor ini menjadi fondasi bagi pengembangan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Tito juga mengingatkan pentingnya kompetisi antardaerah sebagai sarana mendorong peningkatan kinerja. Penghargaan diharapkan menjadi motivasi sekaligus ruang pembelajaran bagi daerah untuk saling mengembangkan inovasi pelayanan.

Ukuran keberhasilan adalah kepuasan masyarakat

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Kupang.

Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hasil kerja seorang pemimpin semata, melainkan buah dari dukungan masyarakat dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Penghargaan ini bukan tentang hebatnya saya, melainkan karena anugerah Tuhan, dukungan masyarakat, serta dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” ungkap Christian.

Pernyataan tersebut menempatkan penghargaan sebagai hasil kerja kolektif, sekaligus mengingatkan bahwa pelayanan publik tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan pimpinan. Dibutuhkan konsistensi aparatur dan partisipasi masyarakat agar setiap pembenahan menghasilkan perubahan nyata.

Christian berharap capaian tersebut tidak membuat jajaran Pemerintah Kota Kupang cepat berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan itu harus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.

“Bagi kami, penghargaan yang sesungguhnya bukan hanya yang diterima di panggung, melainkan ketika masyarakat merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat, ramah, dan berkualitas. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pemerintah diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Pesan tersebut menjadi tantangan sekaligus ukuran bagi Pemerintah Kota Kupang setelah menerima penghargaan nasional.

Sebab, 15 sepeda motor dan satu printer KTP-el akan memiliki arti lebih besar apabila mampu memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat pengurusan dokumen, dan mengurangi kesulitan warga.

Pada akhirnya, prestasi pemerintahan tidak berhenti pada piagam, peringkat, maupun penghargaan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat ketika berhadapan langsung dengan pelayanan pemerintah.