Gibran: “Saya Mohon Maaf” — Pernyataan yang Menggema di Tengah Warga Amfoang

KUPANG, BBC — Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/5/2026), menghadirkan suasana emosional sekaligus penuh harapan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini hidup dalam keterbatasan infrastruktur dasar.

Di tengah hamparan wilayah yang masih menghadapi persoalan keterisolasian akibat rusaknya akses jalan dan jembatan, pernyataan sederhana namun sarat makna dari Wapres Gibran menjadi perhatian besar masyarakat.

Kalimat, “Saya mohon maaf,” yang disampaikan di hadapan warga Amfoang, menggema sebagai simbol empati negara terhadap realitas kehidupan masyarakat di daerah terluar dan tertinggal.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau langsung kondisi Jembatan Termanu dan Jembatan Manubelon yang mengalami kerusakan cukup parah dan telah lama menjadi hambatan utama mobilitas masyarakat di wilayah Amfoang Barat Daya.

Kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya berdampak pada akses transportasi, tetapi juga memengaruhi distribusi logistik, pelayanan pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga konektivitas antarwilayah.

Kunjungan Wapres ke Amfoang sendiri berlangsung di luar agenda resmi protokoler yang sebelumnya telah dijadwalkan pemerintah pusat. Semula, Gibran diagendakan melakukan kunjungan ke Pulau Rote.

Namun setelah menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang pada Kamis (21/5/2026), ia memutuskan untuk turun langsung melihat kondisi infrastruktur di Amfoang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Hari ini sebenarnya saya tidak ada jadwal ke Amfoang. Jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu teman-teman mahasiswa dan mereka menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Gibran di hadapan warga.

Setelah melihat langsung kondisi lapangan, Gibran mengaku prihatin terhadap kondisi wilayah yang menurutnya masih mengalami keterbatasan akses pembangunan. Ia menilai kerusakan jembatan yang terjadi telah memberikan dampak sosial yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat.

“Tadi kita sudah lihat dua jembatan yang rusak dan saya lihat kerusakannya cukup parah. Saya juga melihat kondisi desa dan kampung ini kurang baik karena terisolasi,” ungkapnya.

Puncak perhatian masyarakat terjadi ketika Gibran menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga Amfoang atas belum tertanganinya persoalan infrastruktur tersebut secara maksimal. Pernyataan itu disambut tepuk tangan warga yang selama bertahun-tahun berharap adanya perhatian langsung dari pemerintah pusat.

“Saya mohon maaf. Setelah pulang dari sini, saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi terbaik bagi bapak-ibu semua,” tegas Gibran.

Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, yang secara aktif mendampingi proses dialog bersama masyarakat serta menjelaskan berbagai persoalan strategis yang dihadapi kawasan Amfoang.

Kehadiran Aurum dinilai memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain Wakil Bupati Kupang, hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, yang bersama pemerintah daerah terus mendorong sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan terpencil dan perbatasan.

Dalam dialog bersama masyarakat, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi strategis lainnya, mulai dari kebutuhan air bersih melalui pembangunan sumur bor, persoalan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste di Naktuka, hingga permintaan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional agar memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih besar dan berkelanjutan.

Secara akademis dan dalam perspektif pembangunan wilayah, kunjungan Wapres ke Amfoang memiliki makna strategis yang sangat penting.

Kehadiran langsung pemerintah pusat di daerah terisolasi menunjukkan penguatan pendekatan pembangunan berbasis keadilan spasial, pemerataan infrastruktur dan penguatan konektivitas kawasan perbatasan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Infrastruktur bukan semata persoalan fisik pembangunan, melainkan instrumen fundamental dalam membangun kualitas hidup masyarakat, memperkuat integrasi wilayah, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta menghadirkan akses pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, perhatian pemerintah pusat terhadap Amfoang dinilai dapat menjadi momentum percepatan transformasi pembangunan kawasan utara Kabupaten Kupang.

Kunjungan yang berlangsung sederhana namun penuh makna tersebut meninggalkan pesan kuat bahwa negara hadir untuk mendengar, melihat, dan merespons secara langsung kebutuhan masyarakat di wilayah terluar.

Di tengah keterbatasan yang selama ini dirasakan warga Amfoang, kalimat “Saya mohon maaf” dari seorang Wakil Presiden menjadi simbol pengakuan, kepedulian dan harapan baru bagi masa depan pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Kupang.