Cerita Haru Kepala Daerah Berlutut Jadi Pengingat: Wakil Bupati Kupang Ajak Warga Jangan Menyerah

KUPANG, BBC — Di tengah dinamika pembangunan daerah yang sarat tantangan fiskal dan kompleksitas sosial-ekonomi, Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki secara resmi menutup rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tingkat Kecamatan Fatuleu Tengah.

Forum strategis tersebut berlangsung khidmat di Gereja Imanuel Nonbaun pada Jumat (6/3/2026), dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, legislatif, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan perempuan dan pemuda.

Kegiatan Musrenbang ini tidak sekadar menjadi forum administratif perencanaan pembangunan, melainkan juga menjadi ruang deliberatif yang mencerminkan praktik participatory governance, di mana aspirasi masyarakat dihimpun melalui pendekatan bottom-up planning.

Dalam perspektif tata kelola pembangunan modern, proses tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan daerah bersifat inclusive, responsive dan evidence-based terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya yang sarat refleksi dan pesan moral, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap gagasan, usulan dan aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang akan menjadi kompas strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

“Hasil Musrenbang ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan RKPD tahun 2027, sekaligus diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 serta agenda pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2026, fokus pembangunan Kabupaten Kupang diarahkan pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan aksesibilitas wilayah,” ujar Aurum Obe Titu Eki di hadapan para peserta Musrenbang.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Kupang tahun 2027 adalah Percepatan Transformasi Lokal Berbasis Hilirisasi, Infrastruktur Berkelanjutan, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Kabupaten Kupang Emas. Tema ini, menurutnya, merefleksikan paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan prinsip sustainability, value-added economy dan human capital development.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan ekonomi lokal melalui strategi hilirisasi potensi daerah, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (sustainable infrastructure), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.
Suasana Musrenbang yang berlangsung di rumah ibadah juga menghadirkan nuansa reflektif dan spiritual.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada jemaat dan pengurus gereja yang telah memfasilitasi tempat kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan merupakan manifestasi dari social capital yang sangat penting dalam memperkuat kohesi sosial serta mendukung keberhasilan agenda pembangunan daerah.

Penutupan Musrenbang ini sekaligus menandai berakhirnya tahapan penghimpunan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan.

Seluruh rekomendasi program yang telah dirumuskan akan dibawa ke forum perangkat daerah hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Kupang sebagai bagian dari proses perencanaan yang sistematis, terintegrasi dan berbasis prioritas.

Namun di balik bahasa teknokratis pembangunan, Wakil Bupati tidak menutupi realitas yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan nada yang jujur dan penuh empati, ia mengakui bahwa kondisi ekonomi saat ini menempatkan banyak daerah pada situasi yang tidak mudah.

“Bapa dan Mama sekalian, saya memahami kondisi yang sedang kita hadapi. Pemerintah daerah juga merasakan tekanan yang sama. Situasi ekonomi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kupang, tetapi juga dirasakan hingga tingkat nasional,” ungkapnya dengan suara yang tenang namun sarat keprihatinan.

Dalam perspektif kebijakan publik, keterbatasan fiskal daerah memang menjadi tantangan nyata bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Meski demikian, Aurum menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi justifikasi bagi stagnasi pembangunan.

Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program-program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian yang merupakan fondasi inclusive economic growth bagi masyarakat pedesaan.

Di tengah sambutannya, Wakil Bupati membagikan sebuah kisah yang menggugah emosi para hadirin. Ia menceritakan pengalaman seorang kepala daerah dari Nias Utara yang, dalam sebuah forum nasional, rela berlutut di hadapan para menteri demi memperjuangkan nasib masyarakatnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.

“Ada seorang kepala daerah dari Nias Utara yang sampai berlutut di hadapan para menteri dan berkata, ‘Kami capek menjadi orang miskin’. Kisah itu mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan kemiskinan bukanlah perkara mudah. Namun kondisi sulit tidak boleh membuat kita menyerah,” tuturnya.

Kisah tersebut seolah menjadi metafora tentang betapa beratnya perjuangan banyak daerah di Indonesia dalam keluar dari jebakan ketimpangan pembangunan. Dalam ruang sunyi Gereja Imanuel Nonbaun, kisah itu menghadirkan suasana haru yang menyentuh kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, tetapi juga tentang martabat manusia dan harapan masa depan.

Karena itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak dalam pesimisme. Menurutnya, perubahan besar seringkali berawal dari kesadaran kecil dalam diri manusia untuk saling menopang dan bekerja bersama.

“Saya titip kepada para camat, kepala desa, dan seluruh pemangku kepentingan, mari kita jaga semangat kolaborasi dan koordinasi. Laporkan setiap persoalan yang menjadi beban rakyat, dan mari kita selesaikan bersama melalui semangat gotong royong,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat. Dalam paradigma collaborative governance, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta Musrenbang karena Bupati Kupang tidak dapat hadir secara langsung. Menurutnya, Bupati saat ini sedang menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta yang tidak dapat ditinggalkan.

Acara penutupan Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang Guntur Subu Taopan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Fatuleu Tengah Gratia Rawis, para kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Melalui forum Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap proses perencanaan pembangunan daerah dapat terus berjalan secara partisipatif, transparan dan accountable.

Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, solidaritas sosial, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik (public service leadership), pemerintah optimistis bahwa berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi secara bertahap menuju terwujudnya visi besar Kabupaten Kupang Emas—sebuah masa depan yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara sosial dan kemanusiaan.