Bersama Petani, Bangun Daerah: Alsintan sebagai Cermin Komitmen Yosef–Aurum

BB — Pemerintah Kabupaten Kupang kembali menunjukkan konsistensinya dalam mendukung sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan dan pembangunan daerah.

Sebanyak 31 Kelompok Tani (Poktan) dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang menerima bantuan 31 unit traktor roda empat, sebagai bagian dari program strategis percepatan mekanisasi pertanian.

Penyerahan bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) tersebut berlangsung di Lapangan Civic Center, dipimpin langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede bersama Wakil Bupati, Aurum Titu Eki.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni penyerahan alat, tetapi juga refleksi dari semangat kolektif pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemandirian pangan dari desa.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan bahwa bantuan ini adalah buah dari perjuangan panjang serta kerja kolaboratif lintas sektor, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Kupang.

Total nilai bantuan alsintan tersebut mencapai Rp15 miliar—sebuah angka yang mencerminkan keseriusan negara dalam membangun dari bawah, dari ladang-ladang petani kecil.

“Kita percaya bahwa pembangunan sejati harus dimulai dari akar. Petani adalah fondasi bangsa ini. Tanpa mereka, ketahanan pangan tidak akan pernah menjadi kenyataan,” ujar Bupati Yosef dengan nada penuh empati.

Ia juga menyampaikan bahwa proses pengadaan dan distribusi alsintan ini tidak terjadi secara instan. Ada tahapan verifikasi, seleksi administratif, dan prioritas geografis yang harus dipenuhi agar bantuan ini tepat sasaran dan adil.

“Kami dahulukan wilayah yang jauh, yang selama ini sulit dijangkau bantuan,” tegasnya.

Baik Yosef maupun Aurum bukan sekadar pemimpin administratif. Keduanya dikenal luas sebagai figur muda yang energik dan berpihak pada kelompok marjinal, khususnya petani. Mereka lebih sering turun ke lapangan daripada tinggal di balik meja.

Dalam berbagai kesempatan, mereka kerap menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya mengatur, tetapi juga melayani dan mendengar langsung suara rakyat kecil.

Dalam konteks ini, kehadiran mereka di tengah para petani bukan hanya bentuk tanggung jawab, tetapi juga simbol bahwa negara tidak abai terhadap kesejahteraan kelompok produksi pangan utama bangsa.

Distribusi traktor bukan semata-mata soal bantuan teknis. Di baliknya, ada pesan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan humanistik.

Traktor roda empat yang disalurkan diharapkan dapat mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan produktivitas, dan secara jangka panjang mengurangi beban kerja petani.

Bupati Yosef juga memberi pesan tegas kepada seluruh penerima agar traktor tidak hanya dijadikan simbol di media sosial, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi.

“Kalau dua bulan tidak digunakan, maka dengan berat hati akan kami tarik kembali. Ini bukan hadiah, tetapi amanah untuk masa depan,” ujarnya.

Sebagai penutup, seluruh unsur pemerintahan yang hadir mengajak masyarakat untuk terus menjaga solidaritas, saling mendukung, dan memastikan setiap bantuan dari negara menjadi kekuatan yang nyata dalam mendorong kemandirian desa dan kedaulatan pangan.

Wakil Bupati Aurum menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Kupang dalam memperkuat struktur ekonomi lokal berbasis pertanian.

“Ketika petani kita kuat, maka desa kita tumbuh. Dan ketika desa tumbuh, maka daerah ini akan berdiri kokoh di atas fondasi yang adil dan berdaya,” ungkap Aurum.

Dukungan terhadap sektor pertanian di Kupang tidak datang dari eksekutif saja. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kupang, Tome Da Costa, dan Wakil Ketua II, Sofia Malelak DeHaan, turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut.

Keduanya menyampaikan bahwa legislatif siap mendukung penuh setiap kebijakan yang berpihak kepada petani.

“Selama tiga dekade saya bersama petani, baru kali ini saya menyaksikan distribusi alat pertanian dengan skala dan keadilan seperti ini. Ini bukan sekadar program, tapi juga wujud penghormatan terhadap jasa dan peran petani,” ungkap Sofia dengan penuh semangat

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan di tingkat desa agar alat-alat ini tidak menimbulkan konflik sosial antar kelompok, melainkan menjadi jembatan untuk kolaborasi dan harmoni.