Gubernur Melki Laka Lena Tegaskan MBG Harus Perkuat Gizi, Ekonomi Lokal dan Masa Depan NTT

KUPANG, BBC – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang semata sebagai program penyediaan makanan bagi peserta didik.

Lebih dari itu, program strategis nasional tersebut harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat kualitas gizi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membangun masa depan NTT melalui pemberdayaan produk lokal dan pelaku ekonomi rakyat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Kupang yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat (26/6/2026).

Menurut Melki Laka Lena, rapat koordinasi tersebut harus menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan pelaksanaan Program MBG agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

“Rapat koordinasi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga harus menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal NTT dalam rantai pasok program,” tegas Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan rapat koordinasi pertama yang dihadirinya sejak Program MBG mulai berjalan. Karena itu, Kota Kupang diharapkan mampu menjadi contoh terbaik bagi seluruh kabupaten di Provinsi NTT dalam mengimplementasikan program tersebut.

“Kota Kupang harus menjadi contoh. Wali Kota beserta seluruh jajaran harus terus mendukung peningkatan dampak dan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Melki Laka Lena menilai Program MBG merupakan salah satu program nasional yang memiliki efek berganda (multiplier effect) karena mampu menyentuh berbagai sektor pembangunan secara bersamaan.

Menurutnya, selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program tersebut juga menciptakan aktivitas ekonomi setiap hari melalui kebutuhan bahan pangan, distribusi logistik, hingga penyerapan tenaga kerja.

“Di antara berbagai program nasional, MBG merupakan program yang menyentuh banyak pihak sekaligus. Setiap hari terjadi perputaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, melibatkan banyak pekerja dan memberikan manfaat langsung bagi anak-anak. Dampaknya dapat dirasakan setiap hari,” katanya.

Gubernur mengungkapkan bahwa di Kota Kupang terdapat sekitar 107 ribu penerima manfaat Program MBG dengan potensi perputaran ekonomi mencapai Rp440 miliar.

Menurutnya, harus benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha lokal.

Dalam arahannya, Melki Laka Lena mengajukan dua pertanyaan strategis yang menurutnya harus menjadi fokus evaluasi seluruh pemangku kepentingan.

Pertama, apakah besarnya anggaran dan perputaran ekonomi Program MBG benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang mengalami malnutrisi sehingga mampu mempercepat penurunan angka stunting.

Kedua, sejauh mana nilai ekonomi yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dipetakan agar manfaat Program MBG benar-benar maksimal, baik dalam meningkatkan status gizi masyarakat maupun memberikan dampak ekonomi yang luas,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya tata kelola Program MBG yang profesional dan akuntabel agar seluruh dapur SPPG mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan sasaran penerima manfaat dipetakan secara tepat, terutama kelompok masyarakat yang berisiko mengalami stunting.

Selain itu, Melki Laka Lena mendorong agar seluruh kebutuhan bahan pangan dalam Program MBG sebanyak mungkin berasal dari produk lokal NTT sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kota Kupang harus menjadi contoh yang baik sekaligus menjadi promotor bagi kabupaten lain dalam pelaksanaan Program MBG,” katanya.

Ia juga memperkenalkan gagasan “MBG NTT Incorporated”, yaitu konsep kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program MBG menjadi identitas pembangunan daerah yang melibatkan pemerintah, petani, peternak, UMKM, akademisi dan masyarakat secara terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas hadirnya Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Kita bukan hanya berbicara tentang makan, tetapi sedang berinvestasi untuk masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh sejak dalam kandungan hingga usia lanjut. Oleh sebab itu, Posyandu memiliki peran strategis dalam memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan bayi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang merupakan fase paling menentukan bagi kualitas generasi masa depan.

Christian Widodo mengungkapkan bahwa Kota Kupang saat ini telah memiliki 42 dapur SPPG dengan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp9 miliar.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara penyedia bahan pangan, pengelola dapur SPPG, serta seluruh mitra agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif, berkualitas dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Kota Kupang telah membentuk Satuan Tugas MBG yang akan melakukan pemantauan rutin setiap bulan terhadap operasional dapur SPPG, mulai dari aspek sanitasi, keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah.

Ia berharap cakupan penerima manfaat Program MBG terus diperluas, khususnya bagi peserta Posyandu dan PAUD sebagai kelompok prioritas dalam percepatan penurunan stunting.

“Saya yakin, di setiap porsi Makan Bergizi Gratis bukan hanya tersaji makanan, tetapi juga tersaji mimpi dan masa depan anak bangsa,” tutup Christian Widodo.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Fernando Soares, unsur Forkopimda Provinsi NTT dan Kota Kupang, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ruth Laiskodat, pimpinan perangkat daerah, Kepala Kantor Regional SPPG NTT, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, para camat se-Kota Kupang, akademisi, serta mitra SPPG.

Melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan produk lokal, dan kolaborasi lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan generasi NTT yang sehat, produktif dan berdaya saing.