Kupang, BBC — Di sudut barat laut Kabupaten Kupang, tepatnya di Dusun 4, Desa Timau, Kecamatan Amfoang Barat Laut, malam bukan hanya datang dengan sunyi. Ia datang membawa gelap yang pekat, membekap rumah-rumah sederhana, membungkam cita-cita kecil dan menggantung harapan besar yang belum pernah menemukan jawaban: kapan cahaya akan datang?

Bagi masyarakat di sana, kemerdekaan belum benar-benar tiba. Mereka belum merasakan nikmatnya terang listrik yang telah menjadi kebutuhan dasar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga hari ini — delapan puluh tahun lebih — gelap masih setia menemani malam-malam mereka.

“Kami tidak tahu seperti apa nyala lampu dari PLN. Anak-anak kami belajar di bawah pelita, ibu-ibu memasak ditemani asap lampu minyak. Kami hanya ingin terang, seperti dusun-dusun lain,” tutur Antonius Nope, warga setempat,kepada media ini Rabu 15/10/2025 sore

Desa Timau memiliki Empat dusun. Tiga di antaranya — Dusun 1, 2, dan 3 — telah lama menikmati fasilitas listrik. Namun Dusun 4 masih menanti, seolah tersisih dari arus pembangunan.

Lebih dari 100 kepala keluarga hidup dalam keterbatasan energi, seolah terang adalah hak yang hanya dimiliki sebagian warga negara.

“Tidak ada tiang listrik, tidak ada kabel melintang, tidak ada suara trafo. Yang ada hanya harapan yang kami gantung dari tahun ke tahun,” tambah Antonius, menyampaikan suara kolektif dari warga yang lama menanti kepedulian.

Di tengah kemajuan teknologi, pemerataan pembangunan adalah janji negara yang belum sepenuhnya menapak ke pelosok-pelosok yang jauh dari pusat kekuasaan. Di kota, lampu menyala 24 jam, namun di sini, gelap adalah keniscayaan — bukan karena malam, tetapi karena abainya terang.

Ketiadaan listrik bukan hanya tentang tidak adanya lampu. Ia adalah potret keterpinggiran sosial dan ekonomi. Anak-anak di Dusun 4 harus belajar dengan cahaya remang, orang tua tidak dapat menyimpan hasil panen dengan layak dan akses informasi nyaris tidak ada.

Di era di mana internet adalah jendela dunia, mereka bahkan belum memiliki saklar untuk membuka pintu terang
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin negara mengingat kami. Anak-anak kami juga berhak tumbuh dalam terang,” kata Antonius, lirih namun penuh harap.

Melalui media ini, warga Dusun 4 menyampaikan suara yang bukan sekadar keluhan, tapi panggilan kemanusiaan. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Provinsi NTT, hingga Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk hadir — bukan sekadar menjawab, tapi benar-benar mendengar.

“Jika benar pembangunan itu untuk semua, maka biarlah Dusun 4 juga merasakannya. Kami warga negara Indonesia. Kami berhak atas terang,” tegas Antonius.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akses terhadap listrik adalah indikator utama kesejahteraan. Listrik bukan hanya alat bantu penerangan, melainkan simbol keadilan sosial, pengungkit ekonomi dan penyokong pendidikan. Ketika satu wilayah masih gelap, maka terang kita semua belum utuh.

“Kami percaya, negara tidak tuli. Kami yakin, suara dari gelap ini akan sampai ke meja-meja kekuasaan,” pungkas Antonius dengan tatapan jauh, seakan menggambarkan kerinduan panjang yang belum selesai.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.