Infrastruktur Tak Sekadar Bangun, Gubernur NTT: Harus Aman, Berkelanjutan, dan Berdampak Ekonomi

Infrastruktur Tak Sekadar Bangun, Gubernur NTT: Harus Aman, Berkelanjutan, dan Berdampak Ekonomi

BBC, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT tidak boleh berhenti pada pemenuhan target fisik semata. Infrastruktur, menurutnya, harus dibangun dengan standar keselamatan yang tinggi, prinsip keberlanjutan yang kuat, serta mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Melki saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi bersama para pemangku kepentingan sektor konstruksi di Kupang, Selasa (13/1).

Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan infrastruktur daerah dengan visi NTT yang sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing.

“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya selesai dibangun. Ia harus aman digunakan, berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, serta memberi dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat,” kata Melki.

Keselamatan dan Mutu sebagai Prioritas
Gubernur Melki menekankan bahwa aspek keselamatan kerja dan mutu konstruksi merupakan fondasi utama penyelenggaraan pembangunan. Setiap proyek, baik jalan, sumber daya air, maupun permukiman, wajib memenuhi standar teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa kegagalan konstruksi bukan hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, pengawasan, pengendalian mutu, dan kepatuhan terhadap regulasi harus diperkuat sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan.

“Tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan dan kualitas. Infrastruktur yang gagal justru menjadi beban pembangunan,” tegasnya.

Prinsip Keberlanjutan dalam Pembangunan
Dalam konteks NTT yang memiliki karakter wilayah kepulauan dan rentan terhadap perubahan iklim, Melki menilai prinsip keberlanjutan menjadi keharusan. Infrastruktur harus dirancang adaptif terhadap kondisi lingkungan, hemat sumber daya, serta memperhitungkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem.

Pembangunan jalan, pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan permukiman layak huni, kata Melki, harus terintegrasi dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Pendekatan ini diyakini mampu memastikan manfaat infrastruktur dapat dirasakan lintas generasi.

“Pembangunan berkelanjutan bukan pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh membangun hari ini dengan mengorbankan masa depan,” ujarnya.

Infrastruktur sebagai Pengungkit Ekonomi
Lebih jauh, Gubernur NTT menegaskan bahwa infrastruktur harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Infrastruktur yang berkualitas akan membuka akses produksi, menurunkan biaya logistik, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Sektor jasa konstruksi, menurut Melki, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan kompetitif. Namun, dampak ekonomi tersebut hanya akan tercapai jika proyek-proyek infrastruktur dirancang dengan orientasi manfaat jangka panjang, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.

“Infrastruktur harus memberi nilai tambah ekonomi. Jika tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, maka arah pembangunannya perlu dievaluasi,” katanya.

Rapat kerja jasa konstruksi ini juga difungsikan sebagai forum evaluasi kinerja pembangunan infrastruktur di NTT. Melki menilai evaluasi yang komprehensif dan terstruktur penting untuk mengidentifikasi hambatan, memperbaiki kelemahan, serta merumuskan strategi perbaikan ke depan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek yang terus ditekankan. Keterbukaan informasi pembangunan dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha konstruksi.

“Transparansi bukan ancaman, tetapi kekuatan. Dengan keterbukaan, pembangunan akan lebih kredibel dan dipercaya publik,” ujar Melki.

Gubernur Melki mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, asosiasi jasa konstruksi, kontraktor, dan konsultan—untuk memperkuat kolaborasi, integritas, dan profesionalisme. Kepatuhan terhadap regulasi, etika profesi, serta keselamatan kerja harus menjadi komitmen bersama.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas hanya dapat terwujud jika seluruh pihak bekerja dalam satu ekosistem yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada mutu.

“Infrastruktur yang aman, berkelanjutan, dan berdampak ekonomi adalah cermin dari tata kelola pembangunan yang baik,” kata Melki.

Menuju Pembangunan NTT yang Berkualitas
Melalui arah kebijakan ini, Pemerintah Provinsi NTT ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Infrastruktur bukan sekadar simbol kemajuan, tetapi sarana nyata untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi daerah, dan membangun masa depan NTT yang lebih sejahtera.