KUPANG, BBC – Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai bukan sekadar agenda silaturahmi pasca berakhirnya masa jabatan sebagai kepala negara.
Lebih dari itu, kunjungan tersebut dipandang sebagai pesan moral sekaligus refleksi mengenai pentingnya keberlanjutan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan mantan Bupati Kupang dua periode, Ayub Titu Eki, yang kini merupakan tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus akademisi.
Menurutnya, kehadiran Jokowi di NTT menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir, melainkan tetap diwujudkan melalui perhatian terhadap kehidupan masyarakat.
Ayub menyampaikan apresiasi atas kunjungan Jokowi ke Kabupaten Kupang, khususnya ke wilayah Kupang Barat untuk melihat secara langsung aktivitas para petani rumput laut.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kepedulian terhadap sektor ekonomi kerakyatan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir.
“Sebagai warga masyarakat Kabupaten Kupang, secara pribadi bahkan boleh saya katakan mewakili masyarakat Kabupaten Kupang, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jokowi. Walaupun sudah lebih dari satu tahun purna tugas sebagai Presiden, beliau masih dicintai dan didukung oleh masyarakat,” ujar Ayub.
Menurut Ayub, berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di atas 80 persen menjadi indikator bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan dan penghargaan atas kepemimpinannya selama dua periode.
Ia menilai, dinamika kritik maupun perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, masyarakat dinilai semakin dewasa dalam menilai berbagai informasi yang berkembang di ruang publik.
“Dalam politik selalu ada kompetisi. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Akan tetapi, masyarakat saat ini semakin mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan narasi yang dibangun semata-mata untuk kepentingan politik,” katanya.
Ayub menegaskan bahwa kedekatan Jokowi dengan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa tingkat kepercayaan publik terhadap dirinya tetap tinggi hingga kini.
Selama menjabat Presiden, Jokowi dikenal konsisten melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, berdialog langsung dengan masyarakat, serta melihat secara nyata berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
Menurutnya, pendekatan tersebut menciptakan hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat yang tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan administratif.
Ayub menilai kunjungan Jokowi ke Kupang Barat memiliki makna yang lebih dalam dibanding sekadar meninjau lokasi usaha masyarakat.
Ia mengatakan, perhatian Jokowi terhadap petani rumput laut menunjukkan bahwa pembangunan nasional harus bertumpu pada penguatan ekonomi produktif masyarakat.
“Beliau datang bukan hanya melihat infrastruktur atau bangunan yang sudah berdiri, tetapi ingin mengetahui bagaimana usaha masyarakat berkembang, bagaimana rakyat memperoleh penghasilan dan bagaimana kesejahteraan mereka dapat terus meningkat,” ujarnya.
Menurut Ayub, indikator keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui pembangunan fisik, melainkan dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Pembangunan sejati adalah ketika masyarakat memiliki penghasilan yang layak, kebutuhan hidup terpenuhi, anak-anak dapat mengenyam pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, serta memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa orientasi pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kecil merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Ayub juga menyinggung salah satu agenda penting yang pernah disuarakan Jokowi pada masa kepemimpinannya, yakni perlunya penguatan regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga disertai mekanisme penyitaan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi sehingga dapat dikembalikan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.
“Koruptor tidak cukup hanya dipidana. Aset yang diperoleh dari hasil korupsi juga harus dirampas agar memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara kepada rakyat,” tegasnya.
Ayub berharap pembahasan mengenai regulasi perampasan aset dapat terus didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Menutup pernyataannya, Ayub menegaskan bahwa kehadiran Jokowi di NTT merupakan momentum penting untuk memperkuat optimisme masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, perhatian terhadap ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan pesan besar yang patut dijaga demi masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
