Sumber Terpercaya Buka Suara: “Kami Siap Bongkar Semua Jika Kajari Turun Periksa Dugaan Kebusukan di Desa Oesusu”

Kupang, BBC — Dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana desa kembali mencuat di Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Informasi ini didapat dari seorang sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Ia mengaku memiliki bukti dan keterangan terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di bawah kepemimpinan Kepala Desa Oesusu, Dani Novianto Tauho.

Menurut sumber tersebut, sejumlah bantuan dari luar—baik bantuan alat kesehatan, bantuan pompa hidran dari TNI AD, hingga program perpustakaan online dari NGO—diduga tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.

Bahkan, beberapa bantuan disebut tidak dapat ditemukan keberadaannya, sementara sebagian lainnya diduga dicantumkan sebagai anggaran Dana Desa.

“Kami siap memberikan keterangan lebih lengkap jika Kajari Oelamasi, Bapak Yupiter Selan, bersedia turun langsung memeriksa dugaan permainan kotor ini,” tegas sumber tersebut.

Sumber itu menyebutkan beberapa temuan yang dianggap janggal, antara lain:

1. Alat Kesehatan Pengukuran Bayi Hilang 5 Unit

Bantuan alat kesehatan untuk pengukuran badan bayi dilaporkan ludes dan tidak dapat ditemukan, padahal bantuan tersebut berasal dari pihak luar dan seharusnya tidak masuk dalam anggaran desa.

2. Bantuan Pompa Hidran TNI AD Diduga Dialihkan ke LPJ Desa

Pompa hidran dari TNI AD yang semestinya merupakan bantuan eksternal, diduga dimasukkan dalam LPJ Dana Desa tanpa penjelasan yang jelas.

3. Perpustakaan Online dari NGO Diduga Dicantumkan sebagai Anggaran Desa

Program perpustakaan online bantuan NGO JMP disebut-sebut juga dimasukkan dalam LPJ Dana Desa—meski sejatinya merupakan bantuan gratis.

4. Proyek Kantor Desa Belum Rampung

Meski anggaran telah turun, pembangunan kantor desa dilaporkan belum selesai, menambah panjang daftar pertanyaan warga.

Sumber dan beberapa warga yang menyampaikan keluhan berharap agar Kajari Oelamasi turun langsung tanpa melibatkan Inspektorat Daerah (IRDA). Mereka menilai IRDA selalu menutup-nutupi kasus dugaan korupsi di desa.

“Kami rakyat kecil, kami susah. Kami hanya percaya Kajari. Tolong turun periksa. IRDA jangan lagi dilibatkan, karena mereka selalu lindungi oknum yang bermain,” ujar sumber.

Warga berharap agar kejaksaan melakukan audit total, baik pada dana desa, bantuan luar, maupun LPJ yang telah dilaporkan. Mereka meminta agar seluruh dugaan penyimpangan dibuka secara terang benderang.

Sumber itu menegaskan kembali kesiapannya:

“Kalau Kajari turun, saya siap buka semua. Data ada, bukti ada.