BB – Bertempat di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur berlangsung sukses.
Acara ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan digital DIPA dan TKD oleh Presiden RI pada 10 Desember 2024 di Istana Negara.
Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, hadir bersama jajaran Forkopimda, Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT Catur Ariyanto Widodo, serta para Bupati, Penjabat Bupati, dan Walikota.
Dalam sambutannya, Dr. Andriko menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang segera dieksekusi untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya mengimbau agar alokasi DIPA dan TKD tahun 2025 dapat segera dijalankan sehingga masyarakat NTT segera merasakan dampak positif dari berbagai program pemerintah,” ujar Dr. Andriko Kamis 12/12
Dr. Andriko menjelaskan bahwa total alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKD untuk Provinsi NTT mencapai Rp34,85 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,32 triliun dan Transfer ke Daerah serta Dana Desa sebesar Rp25,53 triliun. Kebijakan TKD tahun 2025 difokuskan pada:
1. Pengembangan sentra ekonomi baru.
2. Peningkatan sinergi fiskal pusat dan daerah.
3. Perbaikan kualitas belanja APBD.
4. Penguatan sumber pendapatan lokal.
5. Pengembangan pembiayaan inovatif.
Selain itu, Gubernur menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu: fokus pada hasil, efisiensi belanja, penguatan produk lokal, percepatan anggaran, dan transparansi.
Dalam pidatonya, Gubernur Andriko juga mendorong optimalisasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Lebih lanjut, ia menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi upaya konkret meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM, dan mendorong ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Catur Ariyanto Widodo, menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas.
“Dengan penyerahan DIPA sebelum tahun anggaran berjalan, diharapkan APBN menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Catur.
Penyerahan DIPA 2025 ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di NTT.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam mencapai target pembangunan di tahun mendatang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
