Dalam keterangannya, Kapolda NTT menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang belum produktif demi menciptakan kemandirian pangan. 

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, dan instansi terkait untuk bersama-sama memanfaatkan lahan-lahan yang belum maksimal. Ini adalah langkah konkret untuk mendukung ketahanan pangan yang menjadi fokus utama pemerintah,” ujar Irjen Pol. Daniel pada Rabu (20/11/24).  

Kegiatan ini tidak hanya berlangsung di NTT, tetapi juga di seluruh 34 provinsi dengan pengawasan langsung dari Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Pertanian. Di NTT, program ini memprioritaskan pemanfaatan lahan tidur yang tersebar di beberapa daerah. Sebagai langkah awal, penanaman jagung dilakukan di lahan seluas satu hektar dengan rencana pengembangan di lahan tambahan.  

“Setelah penanaman hari ini, kami akan memantau perkembangan lahan dalam 75 hari ke depan untuk memastikan hasil panennya dapat menunjang ketahanan pangan lokal dan nasional,” tambah Kapolda NTT.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, seluruh jajaran Polres hingga Polsek di NTT telah dikoordinasikan untuk berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Kapolda juga menjelaskan bahwa berbagai solusi akan diterapkan, termasuk penanaman menggunakan polybag di area yang minim lahan atau di lokasi dengan kondisi tanah yang kurang subur.  

“Kami siap membantu dengan tenaga kerja dari Polri, sementara masyarakat menyediakan fasilitas yang diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pemanfaatan lahan secara maksimal,” jelasnya.  

Program ini mendapat apresiasi luas karena dinilai sejalan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan kemandirian pangan. Irjen Pol. Daniel juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan program ini secara berkelanjutan.  

“Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memanfaatkan lahan secara optimal,” tuturnya.  

Dengan langkah ini, Kapolda NTT berharap wilayah NTT dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui hasil panen yang beragam dan berkelanjutan.  

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya PSI untuk menghadirkan perubahan nyata di Kabupaten Kupang menjelang Pemilu dan Pilkada serentak pada 27 November 2024.  

Acara ini dihadiri oleh para tokoh PSI, anggota DPRD, serta calon kepala daerah yang diusung oleh PSI. Dalam pidatonya, Kaesang menegaskan komitmen PSI untuk mendorong pembangunan berbasis potensi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Kupang.  

Kaesang Pangarep juga menyampaikan dukungannya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang,Yosef Lede  dan Aurum Titu Eki, yang diusung oleh PSI dengan nama Paket Gemoy.

Ia optimis bahwa kerja keras seluruh kader PSI akan membawa pasangan ini meraih kemenangan pada Pilkada Kabupaten Kupang.  

“Dengan semangat kerja keras dan solidaritas, saya yakin Yosef Lede dan Aurum Titu Eki akan menjadi pemenang. Mereka adalah pemimpin yang berani, tulus, dan siap membawa perubahan besar untuk Kupang,” ujar Kaesang.  

Ia juga menegaskan bahwa anggota DPRD dari PSI wajib bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan ini. 

“Anggota yang tidak serius bekerja untuk mendukung kemenangan Paket Gemoy siap kita PAW. Ini adalah perjuangan bersama untuk rakyat Kabupaten Kupang,” tegasnya.  

Menambah kepercayaan diri kader PSI, Kaesang mengungkapkan bahwa calon Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, baru-baru ini bertemu dengan Presiden Ketujuh RI,Joko Widodo, di Solo. 

Hal ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PSI memiliki dukungan strategis untuk menghadirkan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat.  

“Dengan dukungan dan kerja keras ini, tidak ada alasan bagi kita untuk ragu. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar yang harus kita maksimalkan demi masa depan yang lebih baik,” tambah Kaesang.  

 Kaesang juga mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kupang masa jabatan 2024–2029 yang baru dilantik. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terjalin erat demi mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten  Kupang.  

“Kepemimpinan DPRD yang baru harus menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Kolaborasi strategis ini adalah kunci kemajuan,” ujarnya.  

PSI memiliki visi besar untuk mendorong pembangunan berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur, serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, PSI juga fokus pada kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan.  

“Perubahan nyata hanya bisa terjadi jika kita bersatu dan bekerja keras. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar yang harus dikelola dengan bijaksana untuk generasi mendatang,” tutup Kaesang.  

Konsolidasi ini menegaskan bahwa PSI berkomitmen menjadi motor perubahan di Kabupaten Kupang.

Dengan semangat solidaritas dan visi besar yang jelas, PSI optimis menghadirkan Kupang yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.  

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di dua unit utama, yaitu Unit Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Unit Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polres Kupang.

Tim verifikasi yang dipimpin oleh Kabagjianalisro RBP Stamarena Polri, Kombes Pol Irene Aju Anggraini, disambut langsung oleh Kapolres Kupang, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H., beserta jajaran Polres Kupang. Kedatangan tim ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar pelayanan prima, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Dalam sambutannya, Kapolres Kupang menegaskan bahwa Polres Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Verifikasi yang dilakukan ini menjadi bentuk evaluasi yang konstruktif bagi kami dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berfokus pada peningkatan sistem yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selama proses verifikasi, Tim Mabes Polri melakukan pengecekan terhadap fasilitas dan sarana yang ada di Unit Pelayanan SIM dan SKCK. Mereka juga menilai prosedur dan kelengkapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kombes Pol Irene Aju Anggraini menyampaikan pentingnya menjaga standar pelayanan yang konsisten agar masyarakat mendapatkan pengalaman pelayanan yang optimal.

“Kami menyambut baik kedatangan tim verifikator ini, dan hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kupang,” ujar Kapolres AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata.

Kegiatan verifikasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik di Polres Kupang, khususnya dalam hal penerbitan SIM dan SKCK. Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat sistem pelayanan publik di seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Dengan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Mabes Polri, Polres Kupang optimis mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar prima, yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Program yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kupang ini resmi dicanangkan pada Jumat (6/9/2024) di Hotel T-More Kupang.

Dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pengelolaan data desa untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba, membuka acara tersebut dengan melakukan pencanangan Desa Bokong sebagai desa binaan dalam program Desa Cantik 2024.

Didampingi oleh Plt. Sekda Novita Foenay, Alexon menegaskan pentingnya program ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan desa-desa yang lebih mandiri dan memiliki daya saing tinggi.

“Program Desa Cantik bertujuan untuk membekali desa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola data statistik. Dengan data yang valid dan akurat, desa dapat berkontribusi dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa maupun hingga pusat,” ujar Alexon.

Program ini tidak hanya memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, tetapi juga meningkatkan literasi statistik. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan data statistik untuk memastikan program pembangunan di desa berjalan dengan efektif.

Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Bangngu Kale, dalam sambutannya juga menekankan pentingnya peran desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan dan pengumpulan data sektoral.

“Desa Cantik akan meningkatkan kapabilitas statistik desa, sehingga data yang dihasilkan lebih berkualitas dan pembangunan desa lebih tepat sasaran,” jelas Matamira.

Program ini sejalan dengan momentum Hari Statistik Nasional (HSN) yang diperingati setiap 26 September. Kepala BPS Kabupaten Kupang, I Made Suantara, menyebutkan bahwa BPS memeriahkan HSN dengan berbagai kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik, salah satunya melalui program Desa Cantik.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dinas Kominfo Kabupaten Kupang, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang, serta para camat dan kepala desa. Penandatanganan dukungan terhadap program Desa Cantik 2024 menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan desa-desa yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menghasilkan data statistik berkualitas.

Dengan pelaksanaan program ini, Kabupaten Kupang berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data desa dan sektor-sektor pembangunan lainnya, sehingga visi untuk mewujudkan desa yang lebih maju dan mandiri dapat tercapai dengan lebih cepat.

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT pada Selasa (3/9) ini menandai langkah baru bagi DPRD dalam menjalankan tugasnya untuk lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Ayodhia Kalake menyampaikan pesan penting dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Ia mengajak seluruh anggota DPRD yang baru dilantik untuk bersinergi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan kesuksesan bersama, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sinergitas dan kolaborasi antara DPRD dan Kepala Daerah harus diarahkan untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan masalah kerakyatan. Hal ini akan mendukung agenda prioritas nasional, terutama menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024,” ujar Ayodhia.

Pelantikan ini dipimpin oleh Kepala Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., yang melantik 65 anggota DPRD Provinsi NTT periode 2024-2029. Berdasarkan keputusan yang dibacakan Plt. Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Alfonsius Watu Raka, S.E., M.M., Ir. Emilia Nomleni terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi NTT sementara, dengan Jose Osorio Soares sebagai Wakil Ketua sementara.

Dalam kesempatan tersebut, Ayodhia Kalake juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada anggota DPRD periode 2019-2024 atas pengabdian mereka. Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif untuk membangun NTT yang lebih baik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut, sejumlah tokoh penting seperti Anggota DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto, serta perwakilan Forkopimda dan pejabat tinggi lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap pelantikan anggota DPRD baru serta komitmen bersama untuk membangun NTT menuju kemajuan yang lebih signifikan.

Acara pelantikan ini juga menjadi momen penting dalam perjalanan politik NTT, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Kolaborasi yang efektif antara DPRD dan pemerintah daerah diyakini akan mempercepat pencapaian target pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dengan semangat gotong royong, Ayodhia Kalake mengajak seluruh anggota DPRD untuk bekerja keras, bersatu, dan terus berinovasi demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. “Bersama-sama, kita bisa membangun NTT dan Indonesia yang lebih baik,” tutupnya dengan optimisme tinggi.