Dalam sambutannya, Ralph menyampaikan bahwa wartawan sebagai pilar keempat demokrasi memegang peran sentral dalam menyampaikan informasi yang kredibel, adil, dan mencerdaskan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar menjadi kompetensi mutlak yang harus dimiliki.

“Wartawan adalah pilar keempat demokrasi. Lewat bahasa, mereka menyampaikan realitas, membentuk opini publik, dan menjadi penghubung antara kekuasaan dan masyarakat. Maka, melek bahasa Indonesia bagi wartawan bukan lagi sekadar nilai tambah, tapi keharusan,” tegas Ralph.

Ia menekankan bahwa dalam praktik jurnalistik, pemilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Kekeliruan bahasa bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut akurasi informasi dan etika komunikasi publik.

“Media massa adalah ruang utama bahasa Indonesia berkembang dan dipraktikkan. Dari media jugalah muncul istilah baru seperti petahana, yang kini digunakan secara luas. Itu membuktikan betapa besar pengaruh wartawan terhadap dinamika bahasa,” jelasnya.

Kegiatan penyegaran ini diikuti oleh puluhan wartawan dari berbagai media cetak, daring, dan elektronik di seluruh Provinsi NTT. Para peserta mendapat materi kebahasaan yang mencakup kaidah penulisan, pembentukan istilah, dan praktik bahasa jurnalistik yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) serta KBBI.

Ralph menambahkan bahwa Balai Bahasa memiliki tanggung jawab mendampingi dan memperkuat kompetensi bahasa para wartawan agar penyebarluasan informasi publik dapat dilakukan dengan berdaya guna, komunikatif, dan tidak menyesatkan.

“Kami tidak ingin bahasa Indonesia hanya kuat di ranah pendidikan, tetapi juga merasuk dalam kehidupan sehari-hari, termasuk media massa. Wartawan adalah mitra penting kami dalam menjaga keutuhan dan martabat bahasa bangsa,” tutup Ralph.

Dengan kegiatan ini, Balai Bahasa Provinsi NTT berharap terjalin sinergi kuat antara lembaga bahasa dan media massa untuk bersama-sama memajukan kualitas komunikasi publik demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkokoh demokrasi di Indonesia.

Sejumlah wartawan yang datang untuk meliput jalannya debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati TTS harus menerima kenyataan pahit.

Setelah diundang oleh panitia untuk menempati tempat duduk yang disediakan, mereka tiba-tiba diminta untuk mengosongkan area tersebut karena kursi tersebut dialokasikan bagi tamu dari Bank NTT. Sikap yang dinilai diskriminatif ini langsung memantik reaksi keras dari para pekerja media online yang merasa profesinya tidak dihargai.

Beberapa jurnalis yang hadir merasa tindakan KPU TTS terkesan tidak menghormati peran media yang selama ini berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada publik. Salah satu jurnalis media online, Rhey Natonis dari Mata Timor.com, mengungkapkan kekecewaannya.

“Kami diarahkan dari pintu masuk sampai tempat duduk yang mereka siapkan. Tetapi, tiba-tiba kami disuruh pindah tanpa alasan yang jelas. KPU seharusnya berkoordinasi lebih awal agar tidak merugikan wartawan,” ujarnya.

Para jurnalis menilai tindakan ini menunjukkan sikap arogan dan merendahkan profesi wartawan. Padahal, mereka hadir dengan tujuan untuk meliput dan menyebarluaskan informasi penting mengenai debat kandidat yang sangat dinantikan masyarakat.

Tak hanya Natonis, sejumlah jurnalis senior juga menyampaikan kecamannya. Paul Paparesi, wartawan senior, menilai tindakan KPU TTS sebagai bentuk diskriminasi yang merendahkan martabat jurnalis.

“Ini sangat merendahkan pekerja media. Kami hadir untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tapi justru KPU TTS tidak memperlakukan kami dengan adil. Ada apa sebenarnya di balik ini?” ungkapnya.

Sikap diskriminatif ini tidak hanya membuat para wartawan meninggalkan lokasi acara, tetapi juga membuat mereka bertanya-tanya tentang keterbukaan KPU TTS dalam acara publik seperti debat kandidat.

Setelah meninggalkan ruangan, para wartawan berupaya untuk mendapatkan konfirmasi dari Ketua KPU TTS, Andhy Bresly A. Funu. Ketua DPRD TTS Mordekai Liu sempat membantu berkomunikasi, namun Ketua KPU TTS hanya menyatakan akan menemui wartawan setelah acara debat selesai.

Meski telah menunggu, para jurnalis tetap tidak mendapatkan klarifikasi langsung, sementara Ketua KPU terlihat sedang merokok dan berbincang santai dengan staf KPU lainnya.

Situasi ini semakin memperburuk kekecewaan para jurnalis, yang akhirnya memilih untuk pulang tanpa memperoleh klarifikasi yang diharapkan.

Insiden ini menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai KPU TTS tidak menunjukkan sikap profesional dalam memperlakukan wartawan. Tindakan ini mencoreng integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya bersikap netral dan terbuka terhadap media.

Publik berharap KPU TTS bisa mengambil langkah korektif agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Transparansi dan keterbukaan terhadap media sangat penting dalam proses demokrasi, terutama pada momen krusial seperti debat kandidat yang menjadi perhatian masyarakat luas.