Kehadiran Wakil Bupati Kupang dalam agenda tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap berbagai kegiatan strategis yang melibatkan lembaga pemerintah dan institusi keuangan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Acara yang digelar di Hotel Aston Kupang tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, jajaran Kejaksaan, pimpinan Bank NTT, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi NTT.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank NTT dengan Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejaksaan Negeri se-Provinsi NTT berlangsung dalam suasana resmi, mencerminkan semangat sinergi antarlembaga dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada prinsip good governance.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki kemudian meninggalkan lokasi acara setelah seluruh agenda seremonial selesai dilaksanakan.

Di tengah semangat kolaborasi yang diusung dalam momentum tersebut, sosok Wakil Bupati Kupang sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki, tampil mencuri perhatian lewat komitmennya terhadap penguatan budaya membaca di daerah.

Kehadiran Aurum bersama para Bunda Literasi kabupaten/kota se-NTT menjadi simbol kuat bahwa gerakan literasi tidak hanya menjadi agenda pendidikan semata, melainkan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan masa depan daerah.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindryanti Asty Laka Lena, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT, serta insan pers tersebut, Aurum menunjukkan dukungan penuh terhadap gerakan literasi berbasis kolaborasi lintas sektor.

Momentum Hari Buku Nasional kali ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai tantangan literasi di NTT yang masih membutuhkan perhatian serius.

Namun di tengah tantangan tersebut, Aurum memandang bahwa harapan tetap tumbuh melalui dedikasi para guru, pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), relawan literasi dan seluruh elemen masyarakat yang terus bergerak mendampingi anak-anak hingga ke kampung-kampung.

Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki dinilai menghadirkan energi baru dalam mendorong kesadaran membaca di tengah masyarakat.

Kehadirannya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memperlihatkan dukungan moral terhadap pentingnya membangun generasi yang cerdas, kritis dan berdaya saing melalui budaya membaca.

Dalam sambutannya, Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindryanti Asty Laka Lena, menegaskan bahwa berbicara tentang buku dan perempuan sejatinya adalah berbicara tentang masa depan bangsa.

“Anak yang mampu membaca dengan baik akan memiliki kemampuan untuk menata masa depannya sendiri,” ujarnya.

Pernyataan tersebut selaras dengan semangat yang terus didorong Aurum dalam berbagai momentum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kupang, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Mindryanti, tantangan literasi di NTT saat ini bukan lagi sekadar isu pendidikan, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah dan sekolah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan keluarga, komunitas, media, hingga relawan literasi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk belajar dari Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang dinilai berhasil membangun ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Hari Buku Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tantangan kita hari ini bukan hanya membuat anak-anak bisa membaca, tetapi bagaimana membuat mereka senang membaca,” tegasnya.

Di tengah semangat tersebut, kehadiran Aurum Obe Titu Eki memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan di daerah dapat menjadi kekuatan strategis dalam membangun budaya literasi yang lebih humanis dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif para Bunda Literasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, gerakan literasi di NTT diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi mampu melahirkan perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas generasi muda di masa depan.

Bukan tentang pangkat, bukan pula tentang struktur, melainkan tentang ketulusan yang hadir tanpa diminta—sebatang cokelat dari tangan seorang anak kecil.

Peristiwa itu terjadi di lobi lantai dua Kantor Bupati Kupang, Oelamasi. Saat para pejabat berdiri rapi untuk sesi foto bersama, suasana tampak seperti biasa: formal, teratur dan penuh protokol. Namun, dari sudut yang tak banyak diperhatikan, seorang anak perempuan kecil melangkah pelan, menembus batas-batas yang selama ini tak kasatmata.

Ia mendekat ke arah Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki.

Tanpa ragu, tanpa canggung, anak itu mengangkat tangannya dan menyentuh wajah sang wakil bupati. Sentuhan yang sederhana, namun begitu jujur—seolah tak mengenal jarak antara rakyat kecil dan pemegang jabatan publik.

Saat Aurum Obe Titu Eki menoleh, tatapan mereka bertemu dalam keheningan yang singkat, tetapi sarat makna.

Lalu, tanpa kata-kata, anak itu menyodorkan sebatang cokelat.

Bukan hadiah besar. Bukan sesuatu yang bernilai materi tinggi. Namun justru di situlah letak kekuatannya. Cokelat itu menjadi simbol—tentang keberanian kecil, tentang kasih yang polos, tentang niat baik yang tidak dibungkus kepentingan.

Tanpa jeda panjang, Aurum Obe Titu Eki merespons dengan spontan. Ia memeluk anak itu. Sebuah pelukan yang hangat, tulus dan nyaris menghapus batas antara ruang birokrasi dan ruang kemanusiaan.

Di tengah deretan pejabat dan kamera yang menyala, pelukan itu menjadi peristiwa paling hidup—yang tidak diatur, tidak diskenariokan dan tidak dibuat-buat.

Dalam detik yang singkat itu, suasana berubah. Ruang yang sebelumnya dipenuhi simbol kekuasaan mendadak menjadi ruang empati. Para hadirin terdiam, sebagian tersenyum, sebagian lagi larut dalam keheningan yang sulit dijelaskan.

Ada sesuatu yang bergerak di dalam—sesuatu yang tidak bisa diwakili oleh bahasa administratif.

Secara makna, momen tersebut melampaui sekadar interaksi biasa. Ia menjadi refleksi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya bersentuhan dengan kemanusiaan.

Anak kecil itu, dengan segala kepolosannya, menghadirkan pelajaran yang sering kali luput: bahwa kedekatan tidak selalu dibangun melalui kebijakan besar, tetapi melalui keberanian untuk menyapa dan kerendahan hati untuk menerima.

Cokelat yang disodorkan itu seolah menjadi metafora—tentang harapan yang sederhana, tentang kepercayaan yang belum tercemar, tentang cinta yang tidak bersyarat. Dan pelukan yang diberikan sebagai balasan menjadi jawaban: bahwa ketulusan, ketika bertemu dengan hati yang terbuka, akan selalu menemukan jalannya.

Dalam perspektif sosial, peristiwa ini memperlihatkan bahwa sekat antara pejabat dan masyarakat sejatinya bukan sesuatu yang absolut.

Ia bisa runtuh dalam sekejap—cukup dengan satu sentuhan, satu pemberian kecil dan satu respons yang tulus. Di situlah nilai kepemimpinan diuji, bukan dalam forum resmi, melainkan dalam momen-momen spontan yang tidak bisa direkayasa.

Lebih dari itu, kejadian ini meninggalkan jejak emosional yang kuat. Ia bukan sekadar kenangan visual, tetapi menjadi narasi yang hidup—yang akan diceritakan kembali, yang akan dikenang dan yang mungkin, dalam diam, menginspirasi banyak orang.

Di tengah dunia yang sering kali dipenuhi formalitas dan kepentingan, seorang anak kecil datang membawa sesuatu yang berbeda: ketulusan tanpa agenda. Dan pada hari itu, di sebuah sudut kantor pemerintahan di Oelamasi, ketulusan itu menemukan tempatnya.

Mungkin, tidak semua orang akan mengingat siapa saja yang dilantik hari itu. Namun, banyak yang akan mengingat satu hal: seorang anak kecil, sebatang cokelat dan sebuah pelukan hangat yang mengajarkan bahwa kemanusiaan tidak pernah kehilangan relevansinya.

Sebab pada akhirnya, di antara semua simbol kekuasaan, yang paling bertahan bukanlah jabatan—melainkan rasa.

Kegiatan yang berlangsung di aula EIS, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Rabu (15/4), menjelma sebagai ruang pedagogis yang mempertemukan nilai spiritualitas, ekspresi estetik dan konstruksi karakter dalam satu kesatuan yang utuh dan reflektif.

Kehadiran Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, dalam momentum tersebut memberikan dimensi strategis terhadap pembacaan atas praktik pendidikan yang ditampilkan.

Rangkaian pertunjukan seni oleh peserta didik—meliputi vokal lagu-lagu Kristiani berbahasa Inggris, tarian kreasi kontemporer, permainan alat musik tradisional dan modern seperti sasando dan biola, hingga pementasan drama—merepresentasikan integrasi kurikuler yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada penguatan kompetensi afektif dan psikomotorik.

Dalam perspektif ilmu pendidikan, apa yang dipertunjukkan oleh siswa-siswi EIS mencerminkan sebuah ekosistem pembelajaran holistik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembentukan diri.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pendidikan modern yang menekankan pentingnya pengembangan soft skills, seperti kepercayaan diri, kemampuan kolaboratif, keberanian tampil di ruang publik, serta kompetensi komunikasi global melalui penguasaan bahasa asing.

Aurum Obe Titu Eki dalam keterangannya menegaskan bahwa kualitas lingkungan belajar merupakan determinan utama dalam membentuk karakter dan kapasitas generasi muda. Ia menilai bahwa praktik pendidikan di EIS telah berhasil mengonstruksi ruang belajar yang kondusif, adaptif dan transformatif.

“Anak – anak disini saya perhatikan saat mereka pentas, benar benar di asah aspek percaya dirinya, aspek kerjasamanya, berani untuk tampil, berani berhasa Inggris, itu semua benar – benar diajarkan disini dan tertanam dalam setiap siswa disini saya lihat. Ini suatu hal yang luar biasa dan ini harus ditularkan kepada sekolah – sekolah lainnya di Kabupaten Kupang, sehingga anak – anak di Kabupaten Kupang bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal dengan penuh percaya diri. Yang terpenting adalah lingkungan dimana mereka tumbuh berkembang dan belajar dan itu EIS berhasil menciptakannya dengan sangat baik”, jelas Aurum Obe Titu Eki.

Secara konseptual, pernyataan tersebut menegaskan pentingnya learning environment sebagai fondasi dalam pembangunan sumber daya manusia.

Lingkungan belajar yang inklusif dan suportif tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan, tetapi juga memungkinkan internalisasi nilai, pembentukan karakter, serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Lebih lanjut, kehadiran Wakil Bupati Kupang dalam perayaan ini mengandung pesan kebijakan yang signifikan, yakni perlunya replikasi model pendidikan berbasis lingkungan kondusif melalui kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah.

Sinergi ini dipandang sebagai strategi akseleratif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kupang secara sistemik dan berkelanjutan.

Dalam refleksi personalnya, Aurum Obe Titu Eki juga mengungkapkan dimensi emosional yang memperkaya makna kehadirannya. Ia menilai bahwa atmosfer pendidikan yang dibangun EIS menghadirkan pengalaman yang menyentuh, bahkan memberikan ruang pemulihan batin yang tidak ia rasakan pada masa pendidikannya dahulu.

“It’s a big honor for me to be here. Very happy, very thankful to be here to experience something very amazing, the environment you created here is very touching for me. So, terima kasih banyak. Saya berharap kedepan juga ada agenda – agenda yang bisa kita kerjasama supaya anak-anak kita juga tampil bukan cuma di panggung di sekolah ini, tapi mungkin saja bisa tampil di panggung lebih besar,” ujar Aurum Obe Titu Eki.

Dengan demikian, Perayaan Paskah EIS 2026 tidak hanya menghasilkan resonansi estetis, tetapi juga mengafirmasi sebuah tesis penting dalam pembangunan pendidikan: bahwa kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem belajar yang diciptakan hari ini.

Pendidikan yang efektif bukan hanya tentang kurikulum, melainkan tentang bagaimana lingkungan mampu menumbuhkan keberanian, memantik kreativitas, serta membangun kesadaran diri peserta didik sebagai bagian dari masyarakat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan EIS, Pendeta Edward Dethan, jajaran tenaga pendidik termasuk dua pengajar dari Australia, perwakilan Camat Kupang Tengah, serta Kepala Desa Mata Air dan Kepala Desa Noelbaki.

Kehadiran lintas elemen ini menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun fondasi pendidikan yang kokoh di tingkat lokal.

Dalam kerangka pembangunan daerah, momentum ini mempertegas bahwa investasi strategis yang paling fundamental terletak pada sektor pendidikan.

Pendidikan yang memerdekakan—yang mampu menyalakan nalar, menguatkan karakter dan menggerakkan perubahan—menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan visi Kabupaten Kupang sebagai wilayah yang maju, berdaya saing dan berkeadaban menuju Kabupaten Kupang Emas.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Aurum Obe Titu Eki ke Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Selasa (10/3/2026), dengan fokus utama pada penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung berbagai intervensi penanganan stunting di tingkat desa.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengevaluasi implementasi program penanganan stunting yang telah dijalankan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kupang meninjau secara langsung kegiatan posyandu yang menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi balita serta ibu hamil di desa tersebut.

Selain melakukan peninjauan, Aurum Obe Titu Eki juga berdialog dengan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, kader kesehatan, hingga para orang tua.

Dialog tersebut dimaksudkan untuk mendengar secara langsung berbagai kendala, kebutuhan, serta dinamika yang dihadapi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Dalam arahannya kepada masyarakat, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah semata.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam proses tumbuh kembang anak.

Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran sosial dan budaya saling mengingatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, langkah sederhana seperti saling berbagi informasi dan saling mengingatkan mengenai pola hidup sehat, gizi anak, serta perawatan ibu hamil dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya menekan angka stunting.

“Ada tanggung jawab kita secara sosial untuk saling mengingatkan. Hal ini sebenarnya sederhana, tidak perlu sesuatu yang rumit. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bertemu atau saling berkunjung, kita dapat saling mengingatkan tentang hal-hal baik yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak,” ujar Aurum Obe Titu Eki di hadapan warga.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah yang hadir, baik dari unsur puskesmas maupun perangkat daerah terkait, agar tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan semata.

Menurutnya, bantuan dalam berbagai bentuk memang penting, namun harus disertai dengan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Ia menilai bahwa perubahan pola pikir masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya jangka panjang untuk menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, setiap program bantuan yang diberikan hendaknya dibarengi dengan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pola makan sehat, perawatan ibu hamil, serta pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

“Memberikan bantuan memang penting, tetapi tanggung jawab kita juga adalah menyampaikan hal-hal baik agar masyarakat dapat berubah pola pikirnya. Pemimpin yang bijak bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga mendorong perubahan pemahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan paket makanan tambahan serta alat kesehatan pendukung bagi keluarga yang memiliki risiko stunting. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan asupan gizi anak serta memperkuat upaya pencegahan stunting di tingkat keluarga.

Selain itu, disepakati pula pembentukan tim pendamping khusus yang akan bertugas membantu mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program terkait penanganan stunting, seperti pemberian suplementasi gizi, penyuluhan pola makan sehat, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala.

Kunjungan kerja Wakil Bupati Kupang di Desa Nunkurus turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Imelda Sudarmadji, Sekretaris Camat Kupang Timur Yahya Letmani, Kepala Puskesmas Naibonat drg. Anak Agung Ayu Swandewi, serta Kepala Desa Nunkurus Ardyzed Nalle bersama sejumlah unsur masyarakat setempat.

Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, sehingga generasi masa depan daerah dapat tumbuh sehat, kuat dan berkualitas.

Forum strategis tersebut berlangsung khidmat di Gereja Imanuel Nonbaun pada Jumat (6/3/2026), dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, legislatif, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan perempuan dan pemuda.

Kegiatan Musrenbang ini tidak sekadar menjadi forum administratif perencanaan pembangunan, melainkan juga menjadi ruang deliberatif yang mencerminkan praktik participatory governance, di mana aspirasi masyarakat dihimpun melalui pendekatan bottom-up planning.

Dalam perspektif tata kelola pembangunan modern, proses tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan daerah bersifat inclusive, responsive dan evidence-based terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya yang sarat refleksi dan pesan moral, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap gagasan, usulan dan aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang akan menjadi kompas strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

“Hasil Musrenbang ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan RKPD tahun 2027, sekaligus diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 serta agenda pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2026, fokus pembangunan Kabupaten Kupang diarahkan pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan aksesibilitas wilayah,” ujar Aurum Obe Titu Eki di hadapan para peserta Musrenbang.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Kupang tahun 2027 adalah Percepatan Transformasi Lokal Berbasis Hilirisasi, Infrastruktur Berkelanjutan, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Kabupaten Kupang Emas. Tema ini, menurutnya, merefleksikan paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan prinsip sustainability, value-added economy dan human capital development.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan ekonomi lokal melalui strategi hilirisasi potensi daerah, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (sustainable infrastructure), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.
Suasana Musrenbang yang berlangsung di rumah ibadah juga menghadirkan nuansa reflektif dan spiritual.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada jemaat dan pengurus gereja yang telah memfasilitasi tempat kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan merupakan manifestasi dari social capital yang sangat penting dalam memperkuat kohesi sosial serta mendukung keberhasilan agenda pembangunan daerah.

Penutupan Musrenbang ini sekaligus menandai berakhirnya tahapan penghimpunan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan.

Seluruh rekomendasi program yang telah dirumuskan akan dibawa ke forum perangkat daerah hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Kupang sebagai bagian dari proses perencanaan yang sistematis, terintegrasi dan berbasis prioritas.

Namun di balik bahasa teknokratis pembangunan, Wakil Bupati tidak menutupi realitas yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan nada yang jujur dan penuh empati, ia mengakui bahwa kondisi ekonomi saat ini menempatkan banyak daerah pada situasi yang tidak mudah.

“Bapa dan Mama sekalian, saya memahami kondisi yang sedang kita hadapi. Pemerintah daerah juga merasakan tekanan yang sama. Situasi ekonomi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kupang, tetapi juga dirasakan hingga tingkat nasional,” ungkapnya dengan suara yang tenang namun sarat keprihatinan.

Dalam perspektif kebijakan publik, keterbatasan fiskal daerah memang menjadi tantangan nyata bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Meski demikian, Aurum menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi justifikasi bagi stagnasi pembangunan.

Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program-program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian yang merupakan fondasi inclusive economic growth bagi masyarakat pedesaan.

Di tengah sambutannya, Wakil Bupati membagikan sebuah kisah yang menggugah emosi para hadirin. Ia menceritakan pengalaman seorang kepala daerah dari Nias Utara yang, dalam sebuah forum nasional, rela berlutut di hadapan para menteri demi memperjuangkan nasib masyarakatnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.

“Ada seorang kepala daerah dari Nias Utara yang sampai berlutut di hadapan para menteri dan berkata, ‘Kami capek menjadi orang miskin’. Kisah itu mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan kemiskinan bukanlah perkara mudah. Namun kondisi sulit tidak boleh membuat kita menyerah,” tuturnya.

Kisah tersebut seolah menjadi metafora tentang betapa beratnya perjuangan banyak daerah di Indonesia dalam keluar dari jebakan ketimpangan pembangunan. Dalam ruang sunyi Gereja Imanuel Nonbaun, kisah itu menghadirkan suasana haru yang menyentuh kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, tetapi juga tentang martabat manusia dan harapan masa depan.

Karena itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak dalam pesimisme. Menurutnya, perubahan besar seringkali berawal dari kesadaran kecil dalam diri manusia untuk saling menopang dan bekerja bersama.

“Saya titip kepada para camat, kepala desa, dan seluruh pemangku kepentingan, mari kita jaga semangat kolaborasi dan koordinasi. Laporkan setiap persoalan yang menjadi beban rakyat, dan mari kita selesaikan bersama melalui semangat gotong royong,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat. Dalam paradigma collaborative governance, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta Musrenbang karena Bupati Kupang tidak dapat hadir secara langsung. Menurutnya, Bupati saat ini sedang menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta yang tidak dapat ditinggalkan.

Acara penutupan Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang Guntur Subu Taopan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Fatuleu Tengah Gratia Rawis, para kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Melalui forum Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap proses perencanaan pembangunan daerah dapat terus berjalan secara partisipatif, transparan dan accountable.

Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, solidaritas sosial, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik (public service leadership), pemerintah optimistis bahwa berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi secara bertahap menuju terwujudnya visi besar Kabupaten Kupang Emas—sebuah masa depan yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara sosial dan kemanusiaan.

Di balik forum perencanaan pembangunan itu, tersimpan cerita tentang keberanian, kesabaran, dan dedikasi seorang pemimpin yang memilih turun tangan menghadapi kerasnya medan demi memastikan negara tetap hadir di tengah rakyat.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, sementara Bupati Kupang Yosef Lede diketahui sedang menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta.

Namun perjalanan menuju dan kembali dari lokasi Musrenbang tidaklah mudah. Beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Fatuleu Tengah. Jalan tanah yang menjadi akses utama menuju Desa Nonbaun berubah menjadi hamparan lumpur yang licin, dalam dan sulit dilalui kendaraan.

Mobil dinas yang membawa Wakil Bupati Kupang harus berjuang keras menembus medan tersebut. Ban kendaraan beberapa kali kehilangan traksi, tergelincir di tanah basah, dan nyaris terperosok di jalur yang dipenuhi bebatuan.

Situasi itu menjadi ujian bagi rombongan yang melakukan perjalanan pulang dari kegiatan Musrenbang. Driver kendaraan dinas sempat berupaya melewati jalur yang berlumpur, namun kondisi jalan yang semakin berat membuat kendaraan sulit dikendalikan.
Di titik itulah sebuah keputusan yang tidak biasa diambil.

Ketika sang driver akhirnya menepi karena khawatir kendaraan tidak mampu melewati medan yang semakin berat, Wakil Bupati Kupang memilih mengambil alih kemudi.

Tanpa ragu, Aurum Obe Titu Eki berpindah dari kursi penumpang ke kursi pengemudi. Ia memegang setir mobil dinasnya sendiri, perlahan mengarahkan kendaraan melewati jalan berlumpur yang licin dan menantang.

Keputusan itu bukan sekadar tindakan spontan, melainkan refleksi dari karakter kepemimpinan yang tidak segan turun langsung menghadapi kesulitan.

Mesin kendaraan meraung pelan, roda perlahan berputar di tengah lumpur yang dalam. Dengan kehati-hatian, Wakil Bupati Kupang mengendalikan kendaraan melewati tanjakan, batu-batu kecil dan jalur tanah yang licin.

Di tengah perjalanan yang penuh tantangan itu, alam seakan memberikan pelajaran tentang arti ketekunan.

Angin desa berhembus pelan, pepohonan berdiri diam menyaksikan perjuangan kecil di jalan berlumpur itu. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada kemewahan protokoler. Yang ada hanyalah seorang pemimpin daerah yang berusaha membawa kendaraannya melewati jalan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat desa.

Di tempat-tempat seperti Fatuleu Tengah, jalan bukan sekadar jalur transportasi. Ia adalah simbol harapan masyarakat terhadap pembangunan.

Dan hari itu, harapan itu seolah berjalan bersama roda kendaraan yang dikemudikan langsung oleh wakil bupati.

Peristiwa sederhana itu mengingatkan banyak orang bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu ditunjukkan dari balik meja atau ruang rapat. Kadang ia hadir di jalan berlumpur, di tengah kesulitan yang nyata, ketika seorang pemimpin memilih untuk tidak menyerah pada keadaan.

Sebagaimana petuah lama yang sering diucapkan para orang tua di kampung-kampung Nusa Tenggara:
Pergi ke hutan mencari rotan,
Rotan dipintal menjadi tali.
Jika pemimpin berani berkorban,
Rakyat akan percaya sepenuh hati.

Kisah di jalan Fatuleu Tengah itu mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang. Namun bagi masyarakat yang setiap hari hidup berdampingan dengan kondisi infrastruktur yang terbatas, momen tersebut menjadi pengingat bahwa pemimpin mereka tidak berjarak dengan realitas di lapangan.

Musrenbang sendiri merupakan forum penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum ini, aspirasi masyarakat desa disampaikan dan dirumuskan menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Namun di balik seluruh proses formal itu, pengalaman di jalan berlumpur Fatuleu Tengah seakan memberi makna baru: bahwa pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, tetapi juga perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, keberanian dan empati.

Di ujung perjalanan, kendaraan itu akhirnya berhasil melewati medan sulit.
Tidak ada tepuk tangan meriah. Tidak ada perayaan.

Namun di tengah sunyi jalan desa, sebuah pesan sederhana tertinggal: bahwa seorang pemimpin yang berani memegang kemudi di jalan yang sulit, sering kali adalah pemimpin yang memahami perjalanan rakyatnya.
Dan mungkin, dari jalan-jalan berlumpur seperti itulah lahir harapan baru bagi masa depan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Kick Off Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan Edukasi Kreasi Menu MPASI bersama Layanan Gizi Indofood di Aula Kantor Camat Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selasa (03/03/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan kewenangan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional, melalui Program Bangga Kencana yang diarahkan pada terwujudnya keluarga berkualitas dan pembangunan penduduk yang seimbang sebagai fondasi utama pembangunan manusia unggul.

“Melalui kebijakan nasional percepatan penurunan stunting, pemerintah menegaskan pentingnya konvergensi dan integrasi lintas sektor. Penunjukan BKKBN sebagai ketua pelaksana mengharuskan adanya koordinasi, orkestrasi kebijakan, serta komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan di daerah agar setiap intervensi berjalan efektif, terukur, akuntabel dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurutnya, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan model intervensi kolaboratif yang menyasar keluarga berisiko stunting melalui pendekatan pentahelix, yakni melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, masyarakat, serta dunia usaha.

Pendekatan ini dinilai strategis dalam memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan masyarakat berbasis kolaborasi dan tanggung jawab bersama.

Pemerintah Kabupaten Kupang, lanjut Wakil Bupati, berkomitmen memperkuat dukungan kebijakan afirmatif, penganggaran berbasis kinerja, serta sinergi lintas perangkat daerah guna memastikan percepatan penurunan stunting berjalan konsisten.

Komitmen tersebut juga mencakup pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, maupun kesiapan sosial-emosional.

“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi persoalan kualitas generasi masa depan. Karena itu, percepatan penurunannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Diperlukan kolaborasi kolektif, termasuk dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujarnya secara tegas.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Indofood yang berpartisipasi aktif dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

Partisipasi tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan nutrisi selama tiga bulan kepada 75 bayi yang lahir pada akhir Agustus dan awal September 2024.

Dukungan sektor swasta ini dinilai sebagai wujud konkret tanggung jawab sosial perusahaan dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat dan investasi jangka panjang pada kualitas generasi daerah.

Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat periode Januari 2026, prevalensi balita stunting di Kecamatan Kupang Timur masih menjadi perhatian serius.

Di wilayah kerja Puskesmas Oesao tercatat 247 balita atau sebesar 15,36 persen mengalami stunting. Sementara itu, di wilayah kerja Puskesmas Naibonat terjadi tren penurunan prevalensi dari 27,6 persen pada Desember 2025 menjadi 23,31 persen pada Januari 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan mulai memberikan dampak positif. Namun demikian, Wakil Bupati menegaskan bahwa capaian tersebut belum dapat dianggap final.

Diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, konsistensi implementasi program, peningkatan kapasitas kader, serta integrasi intervensi spesifik dan sensitif secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting tidak boleh dimaknai sebatas pemberian bantuan nutrisi jangka pendek. Lebih dari itu, program ini merupakan komitmen kolektif untuk memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi optimal pada periode seribu hari pertama kehidupan (HPK), yang secara ilmiah merupakan fase emas penentu kualitas kesehatan, kecerdasan dan produktivitas di masa depan.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, masyarakat dan dunia usaha terus diperkuat secara sistematis dan berintegritas.

Menurutnya, tanggung jawab kolektif dalam percepatan penurunan stunting adalah prasyarat utama untuk membangun generasi Kabupaten Kupang yang sehat, cerdas, produktif, serta memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan regional dan nasional.

Berdasarkan pantauan,akses menuju desa tersebut menggambarkan tantangan geografis yang tidak ringan. Rombongan harus melewati ruas jalan rusak, berbatu, serta tanjakan curam yang memperlambat mobilitas kendaraan.

Kondisi ini merefleksikan realitas struktural pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Meski demikian, kehadiran pemerintah daerah disambut secara antusias oleh masyarakat setempat. Aparatur desa, tokoh adat, kader kesehatan dan warga tampak berkumpul di lokasi kegiatan, mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap keberlanjutan intervensi kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemantauan layanan kesehatan ibu dan anak, penimbangan balita, pemberian edukasi gizi, serta evaluasi program percepatan penurunan stunting yang sedang berjalan.

Posyandu menjadi pusat aktivitas layanan, memperlihatkan sinergi antara tenaga kesehatan, kader dan pemerintah desa dalam memastikan pemantauan tumbuh kembang anak berlangsung secara berkelanjutan.

Secara substantif, kondisi medan yang berat tidak hanya menjadi hambatan teknis, melainkan juga merepresentasikan tantangan pembangunan kesehatan di daerah terpencil.

Namun di balik keterbatasan tersebut, terlihat komitmen kuat pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terluar, dengan menempatkan kesehatan sebagai hak dasar sekaligus fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Kehadiran langsung pemerintah dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial negara dalam melindungi generasi masa depan.

Dari desa terpencil seperti Kiuoni, upaya-upaya preventif terus dilakukan secara konsisten, sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi yang sehat, produktif dan berkualitas.

Rakornas ini dirancang sebagai forum strategis kenegaraan yang berfungsi sebagai ruang temu konseptual antara pusat dan daerah—sebuah instrumen kebijakan yang bertujuan memperkuat koordinasi, menyelaraskan arah, serta mengharmonisasikan implementasi program prioritas nasional agar bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan yang berkesinambungan.

Kegiatan nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan lembaga negara, jajaran direksi BUMN, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh penjuru Nusantara.

Kehadiran lintas sektor dan lintas wilayah ini menegaskan Rakornas sebagai poros konsolidasi tata kelola pemerintahan nasional.

Dalam pengantar arahannya, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Rakornas memiliki signifikansi strategis sebagai medium konsolidasi nasional untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

Presiden menekankan bahwa fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional tidak semata bertumpu pada desain kebijakan, tetapi pada integritas moral, kesungguhan komitmen, dan tanggung jawab konstitusional seluruh aparatur negara—baik di tingkat pusat maupun daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi aktif para peserta Rakornas yang dinilai mencerminkan tekad kolektif bangsa dalam mengawal agenda pembangunan jangka panjang.

Menurut Presiden, sinergi lintas sektor dan lintas wilayah bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan energi kebangsaan yang menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya stabilitas nasional, keberlanjutan pembangunan, serta masa depan Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dalam laporan resminya menyampaikan bahwa Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 merupakan bagian integral dari upaya sistematis pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Rakornas ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, sebuah tema yang merefleksikan kebutuhan mendasar akan keselarasan kebijakan pembangunan lintas level pemerintahan.

Mendagri menjelaskan bahwa tahun 2026 menandai tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan elaborasi operasional dari visi pembangunan nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konteks tersebut, Rakornas berfungsi sebagai ruang kalibrasi kebijakan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada dalam koridor strategis nasional.

Substansi pembahasan Rakornas mencakup berbagai program prioritas dan strategis nasional, antara lain kebijakan ekonomi makro, investasi dan energi; penguatan kelembagaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih; percepatan agenda swasembada pangan; pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih; implementasi program Makan Bergizi Gratis; serta peran institusi penegak hukum dan pertahanan negara—termasuk Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi—dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program strategis nasional.

Bupati Kupang Yosef Lede dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas yang dinilainya tidak hanya memberikan arah kebijakan yang lebih terstruktur, tetapi juga menghadirkan dorongan etis dan intelektual bagi Pemerintah Daerah.

Rakornas, menurutnya, menjadi ruang refleksi dan afirmasi bagi daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program pembangunan yang kontekstual, adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Kupang menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang responsif, serta pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan.

Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dipandang sebagai fondasi utama dalam menapaki jalan panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti oleh sekitar 4.435 peserta dari seluruh Indonesia dan berlangsung dalam suasana khidmat yang sarat dengan semangat kebangsaan.

Momentum kebersamaan tersebut ditandai dengan pengumandangan lagu “Maju Tak Gentar” saat Presiden memasuki ruang pertemuan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penayangan video nasional bertajuk “Indonesia Berdikari”, serta interaksi dialogis antara peserta dan Menteri Dalam Negeri dalam sesi laporan dan pengarahan.

Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Kupang meneguhkan posisinya sebagai bagian integral dari arsitektur pembangunan nasional—sebuah entitas daerah yang tidak hanya mengikuti arus kebijakan, tetapi turut berperan aktif dalam menghidupkan visi besar pembangunan bangsa secara terencana, terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.