Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui peluncuran Unit Bank Sampah Ruba Deo di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, yang diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, pada Senin (15/6/2026).

Peluncuran Bank Sampah Ruba Deo bukan sekadar seremoni kelembagaan, melainkan sebuah penanda lahirnya gerakan sosial-ekologis yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi berkelanjutan dari tingkat desa.

Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Kupang mengajak seluruh hadirin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga seluruh pihak dapat hadir bersama dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menyaksikan lahirnya salah satu inovasi lingkungan di Desa Mata Air.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Ume Daya Nusantara dan Pemerintah Desa Mata Air yang telah menginisiasi pembentukan Unit Bank Sampah Ruba Deo sebagai sebuah inovasi desa yang dinilai sangat strategis.

Menurutnya, kehadiran bank sampah tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masa kini, terutama dalam menjawab tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan bahwa persoalan sampah dan perubahan iklim saat ini telah menjadi tantangan nyata yang dihadapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat desa.

Peningkatan jumlah sampah yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas ekosistem, serta meningkatkan risiko terjadinya berbagai bencana lingkungan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong setiap desa untuk menghadirkan inovasi-inovasi pembangunan yang berpihak pada prinsip keberlanjutan (sustainable development), salah satunya melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti yang diwujudkan melalui Unit Bank Sampah Ruba Deo.

Aurum menegaskan bahwa bank sampah tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat pengumpulan sampah semata. Lebih dari itu, bank sampah merupakan ruang edukasi, sarana pemberdayaan masyarakat, sekaligus instrumen transformasi pola pikir dalam memandang sampah.

Menurutnya, melalui bank sampah masyarakat diajak untuk melihat sampah bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara produktif.

“Bank sampah bukan hanya tempat mengumpulkan sampah. Ini adalah wadah edukasi, pemberdayaan dan transformasi pola pikir masyarakat. Melalui bank sampah, masyarakat diajak melihat sampah bukan sebagai limbah semata, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Aurum.

Ia menuturkan bahwa perspektif tersebut menjadi salah satu arah kebijakan yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Kupang, yakni bagaimana masyarakat mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya melalui proses pemilahan, daur ulang dan pemanfaatan kembali menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga memperoleh peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Ketika sampah dikelola dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan lingkungan. Di dalamnya juga terdapat peluang ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Inilah konsep pembangunan yang ingin kita dorong, yaitu pembangunan yang ramah lingkungan sekaligus produktif secara ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Kupang menjelaskan bahwa pembentukan Unit Bank Sampah Ruba Deo juga menjadi bukti bahwa upaya menghadapi perubahan iklim tidak selalu harus dimulai dari program-program besar yang membutuhkan biaya tinggi.

Menurutnya, perubahan besar justru lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga, kebiasaan memilah sampah, hingga tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan sekitar.

“Pemerintah Kabupaten Kupang meyakini bahwa ketika masyarakat desa memiliki kapasitas dan kesadaran yang kuat dalam mengelola lingkungan, maka ketahanan desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan investasi sosial yang sangat penting bagi masa depan desa.

Kesadaran ekologis yang tumbuh dari masyarakat akan menjadi fondasi kokoh dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

Karena itu, Aurum berharap Unit Bank Sampah Ruba Deo dapat dikelola secara konsisten, profesional dan berkelanjutan sehingga tidak berhenti sebagai program seremonial semata.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah bank sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan Bank Sampah Ruba Deo diharapkan menjadi gerakan kolektif seluruh warga Desa Mata Air, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok atau satu pihak tertentu.

“Saya berharap Unit Bank Sampah Ruba Deo menjadi gerakan kolektif masyarakat Desa Mata Air. Jangan hanya menjadi program satu pihak. Keberhasilan bank sampah sangat ditentukan oleh keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankannya,” tegasnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus melahirkan berbagai inovasi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian desa, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang.

Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun kesadaran bersama dalam menjaga bumi sebagai ruang hidup yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, lahirnya Bank Sampah Ruba Deo menjadi simbol harapan bahwa perubahan dapat dimulai dari tingkat paling dasar, yakni rumah tangga dan komunitas desa. Dari tangan-tangan masyarakat yang peduli lingkungan tumbuh sebuah gerakan yang tidak hanya membersihkan sampah, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab ekologis bagi masa depan.

Gerakan tersebut menunjukkan bahwa membangun lingkungan yang sehat tidak selalu membutuhkan langkah yang besar. Sebaliknya, perubahan besar sering kali lahir dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Mengakhiri sambutannya, Aurum Obe Titu Eki secara resmi meluncurkan Unit Bank Sampah Ruba Deo Desa Mata Air dengan harapan keberadaannya dapat menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu direplikasi di berbagai desa lainnya di Kabupaten Kupang.

“Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Unit Bank Sampah Ruba Deo Desa Mata Air secara resmi saya nyatakan dilaunching,” pungkasnya.

Peluncuran Bank Sampah Ruba Deo menandai lahirnya babak baru pembangunan lingkungan di Desa Mata Air. Dari desa yang bertumbuh bersama kesadaran kolektif masyarakatnya, lahir sebuah gerakan yang mengajarkan bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari perubahan. Di sana, lingkungan dijaga, ekonomi diberdayakan dan harapan akan masa depan yang lebih hijau terus ditumbuhkan demi terwujudnya Kabupaten Kupang yang bersih, tangguh, produktif dan berkelanjutan.

Tragedi itu hadir sebagai bayang-bayang yang mengiringi Zoom Meeting Strategis Pemberantasan Kemiskinan yang diikuti seluruh kepala daerah se–Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki mengikuti pertemuan tersebut dari Ruang Rapat Bupati Kupang, Lobi Lantai Dua Kantor Bupati Kupang di Oelamasi, didampingi sejumlah kepala dinas terkait.

Ruang rapat tampak senyap, seolah turut menundukkan kepala. Keheningan di dalamnya bukan sekadar jeda suara, melainkan cerminan beratnya persoalan yang dibicarakan—tentang kehidupan yang terpinggirkan, tentang anak-anak yang tumbuh di batas kemampuan dan tentang masa depan yang menggantung rapuh.

Zoom meeting ini menjelma menjadi ruang kontemplasi bersama, tempat wajah kemiskinan ekstrem di NTT ditatap tanpa tirai. Kemiskinan tidak lagi dimaknai sebagai sekadar ketiadaan materi, melainkan sebagai proses panjang yang perlahan mengikis martabat manusia.

Ia merampas rasa aman, mempersempit akses pendidikan dan menempatkan anak-anak pada persimpangan yang tak seharusnya mereka hadapi di usia belia.

Tragedi di Ngada tidak berdiri sebagai peristiwa tunggal. Ia adalah simbol dari kesenyapan panjang yang terlalu sering diabaikan.

Ia berkisah tentang pagi-pagi yang dimulai tanpa sarapan, tentang langkah kecil yang menempuh jarak jauh menuju sekolah dan tentang mimpi-mimpi sederhana yang gugur sebelum sempat bersemi. Dalam sunyinya, tragedi ini berbicara lebih lantang daripada kata-kata.

Kemiskinan, dalam lanskap ini, menjelma menjadi luka struktural—tak selalu kasatmata, namun nyata terasa. Ia merayap ke ruang-ruang kelas yang kekurangan fasilitas, ke rumah-rumah yang tak cukup kokoh melindungi penghuninya dan ke kehidupan keluarga yang bertahan dalam diam.

Ketika kemiskinan dibiarkan berlarut, ia berubah menjadi ancaman perlahan bagi keselamatan, kesehatan dan kemanusiaan itu sendiri.

Pertemuan virtual tersebut berlangsung dengan penekanan pada kesinambungan langkah dan penguatan koordinasi antardaerah. Kehadiran para kepala daerah dan perangkat teknis mencerminkan kesadaran bahwa persoalan ini tidak mengenal batas administratif.

Ia menuntut kerja kolektif, kesungguhan lintas sektor dan keberpihakan yang lahir dari empati, bukan semata kewajiban birokrasi.

Di ruang rapat Oelamasi, layar digital mempertemukan wajah-wajah dari berbagai penjuru NTT. Masing-masing membawa cerita daerahnya sendiri, namun disatukan oleh satu rasa yang sama: bahwa duka di satu tempat adalah peringatan bagi tempat lainnya.

Tidak ada riuh tepuk tangan, tidak ada ekspresi kemenangan. Yang hadir hanyalah kesenyapan yang sarat tanggung jawab.

Zoom meeting ini menjadi pengingat lirih bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonomi atau berdirinya bangunan fisik.

Pembangunan sejati diukur dari kemampuan negara menjaga agar anak-anaknya tidak tumbuh dalam kelaparan, tidak berjalan dalam kelelahan dan tidak kehilangan harapan sebelum sempat mengenal arti masa depan.

Tragedi siswa SD di Ngada pun berdiri sebagai cermin sosial yang getir. Ia mengajarkan bahwa kemiskinan yang diabaikan dapat berubah menjadi duka bersama—duka yang seharusnya cukup sekali terjadi, agar tak ada lagi cahaya kecil yang padam sebelum sempat menyala sepenuhnya.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kupang tahun ini tak sekadar seremoni. Ia menjelma menjadi ruang refleksi kebangsaan, pendidikan karakter, dan pemaknaan ulang terhadap jati diri bangsa Indonesia.

Bupati Kupang, Yosafat Lede, hadir mengenakan kain adat Amfoang, berdampingan dengan Wakil Bupati Aurum Obe Titu Eki yang membalutkan kain adat Amarasi.

Keduanya tak hanya tampil gagah, tapi juga mengirim pesan simbolik: bahwa akar budaya lokal adalah bagian utuh dari identitas nasional.

Dalam sambutan resmi yang dibacakan Bupati Yosef Lede Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merenungi kembali nilai luhur Pancasila sebagai rumah besar bagi seluruh anak bangsa.

“Pancasila menyatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi justru kekuatan untuk bersatu,” tulis Wahyudi dalam amanat yang dibacakan Bupati Lede.

Dalam konteks pembangunan nasional, Wahyudi menekankan bahwa Pemerintah Indonesia telah menetapkan “Asta Cita”—delapan agenda prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu agenda fundamental adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

“Melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan — dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Pancasila harus menjadi inspirasi dalam setiap karya, kebijakan, dan interaksi sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wahyudi mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Marilah kita terus bergotong-royong, menjaga persatuan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara,” pungkasnya.

Tampilnya pemimpin daerah dengan busana adat bukan sekadar seremonial. Ia menjadi narasi tersendiri tentang bagaimana warisan budaya lokal tidak bertentangan dengan semangat nasionalisme—bahkan menjadi penopangnya.

Di tengah globalisasi dan derasnya arus digitalisasi, pesan yang disampaikan dari Oelamasi pagi itu begitu terang: identitas bangsa dibangun dari rumah-rumah adat yang saling menghargai dan bersatu di bawah naungan Pancasila.

Bupati Kupang dalam pernyataan singkat kepada awak media menyebutkan, Hari Lahir Pancasila bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk terus diperjuangkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin tunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bangsa ini hidup di Kabupaten Kupang. Dari gotong royong di desa-desa, toleransi antar umat, hingga semangat melayani di lingkungan birokrasi. Semuanya berakar dari Pancasila,” ujar Yosef Lede.

Momentum Hari Lahir Pancasila juga menjadi cermin bagi dunia pendidikan. Di tengah krisis identitas global dan disrupsi teknologi, pembelajaran tentang ideologi kebangsaan perlu dihidupkan kembali—tidak hanya lewat kurikulum formal, tetapi juga lewat keteladanan dan keterlibatan sosial.

Pancasila tidak boleh sekadar menjadi hafalan pelajar, melainkan harus menjadi napas dalam praktik hidup.

Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara lokalitas dan nasionalisme, antara identitas dan kemajuan.

Turut hadir jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kapolres Kupang AKBP Rudy Junus Jacob Ledo, Dandim 1604/Kupang Letkol Inf Kadek Abriawan, perwakilan Pengadilan Negeri Oelamasi, Plt. Sekda Marthen Rahakbauw, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, ASN, hingga tenaga kontrak daerah.

Sorotan utama tertuju pada penampilan Bupati Kupang, Yosef Lede dan Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki yang hadir mengenakan kain adat khas daerah masing – masing, menciptakan visual budaya yang kuat sekaligus menguatkan pesan edukatif pada momen tersebut,Jumat 02 Mei 2025 di Oelamasi

Bupati Yosef Lede mengenakan kain adat Amarasi dengan dominasi warna merah – putih, selaras dengan simbol bendera nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki tampil dalam balutan kain adat Fatuleu, memperkuat semangat keberagaman budaya lokal yang menyatu dalam harmoni pemerintahan.

Perpaduan ini tidak hanya menampilkan pesona estetika tradisional, tetapi juga memuat pesan filosofis tentang pendidikan yang bersandar pada identitas dan akar budaya.

Dalam amanat upacara, Bupati Yosef Lede membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, yang menekankan bahwa Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi merupakan titik reflektif untuk meneguhkan komitmen kolektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional, melalui revitalisasi infrastruktur, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya pendidik.

“Guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid.Guru adalah orangtua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur,”kata Yosef Lede bacakan pidato Mendikdasmen.

Mendikdasmen memerlukan kerjasama semua pihak baik pemerintah, orangtua, masyarakat, dunia usaha dan media massa. Menurutnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana.

Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat.

Konteks ini diperkuat oleh penyampaian Bupati Lede di hadapan lebih dari seribu peserta upacara — angka tertinggi di Nusa Tenggara Timur menurut Gubernur NTT, Melki Laka Lena yang hadir secara daring.

Ia mengapresiasi Kabupaten Kupang atas keterlibatan masif dalam memeriahkan Hardiknas 2025, sekaligus menandai komitmen daerah dalam mendukung arah kebijakan pendidikan nasional.

Peringatan Hardiknas di Kabupaten Kupang tidak hanya terbatas pada seremoni upacara. Berbagai kegiatan edukatif dan budaya turut digelar untuk menyemarakkan momentum ini.

Di antaranya penyerahan cenderamata oleh Bupati kepada purna guru Laudya Mesak Lenggu, yang merupakan mantan guru Bupati di SD Batuplat, menegaskan pentingnya penghormatan kepada para pendidik sebagai fondasi peradaban.

Atraksi seni juga mewarnai kegiatan, mulai dari penampilan drumband SD GMIT Camplong I, fashion show anak-anak PAUD, hingga pentas tari Rabeka dari Amarasi dan tari Gawi dari Ende yang ditampilkan secara massal sebagai bagian dari pemecahan rekor MURI. Tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya, kegiatan ini juga menjadi ruang ekspresi anak-anak dalam bingkai pendidikan karakter.

Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati didampingi Forkopimda meninjau pameran produk kreatif siswa SMA, sebagai wujud dukungan terhadap penguatan keterampilan dan jiwa kewirausahaan sejak usia dini.

Peristiwa ini merepresentasikan model pendidikan kontekstual berbasis budaya lokal yang semakin relevan dalam menghadapi era global.

Ketika kebijakan pendidikan nasional diupayakan seinklusif mungkin, maka penguatan identitas lokal seperti yang dilakukan di Kabupaten Kupang menjadi bagian penting dalam membangun karakter siswa yang berdaya saing tanpa tercerabut dari akar budayanya.

Dengan mengangkat budaya sebagai bagian dari narasi pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan watak, pelestarian nilai, dan pemajuan kebudayaan.

Sebagaimana amanat konstitusi dan Nawacita Presiden, pendidikan harus menjadi jalan memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang peradaban masa depan.