Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Mutis, Kantor Bupati TTS, pada Senin, 24 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati secara resmi melantik, memberhentikan, serta mengambil sumpah jabatan terhadap 19 aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

Kebijakan rotasi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor BPSMS.31.03.03/821/11.II/2026 tertanggal 23 Februari 2026, yang memuat penataan jabatan sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas, profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi daerah.

Langkah ini dipandang sebagai strategi reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan organisasi pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rotasi jabatan juga menjadi instrumen evaluatif untuk memastikan optimalisasi kinerja aparatur sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Adapun pejabat yang dilantik dan mengalami pergeseran jabatan meliputi:

1.Bernadus Y. Sunbanu, S.TP., M.Si dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten TTS;

2.Drs. Christian M. Tlonaen dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

3.George Dominggus Mella, S.H., M.Si dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4.Apolos Banunaek, SE dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5.Nikson D.E. Nomleni, S.Sos., M.Si dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6.Jordan Matheus I.I. Betty, S.Sos dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Kepala Dinas Sosial;

7.Musa S. Benu, S.H dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

8.Apris Adrianus Manafe, SE., M.Si dari Staf Ahli Bidang Kesejahteraan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

9.Johanis Benu, SE., M.Si dari Kepala Bappeda menjadi Staf Ahli Bidang Kesejahteraan;

10.Agnes L. S. Fobia, S.Sos., M.Si dari Asisten Administrasi Umum menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

11.Ir. Melianus Olifianus B. Selan dari Kepala Dinas PUPR menjadi Asisten Administrasi Umum;

12.Martelens Ch. Liu, ST., MT dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Kepala Dinas PUPR;

13.Johny Eben Haeser Payon, S.H dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

14.Jacob E.P. Benu, ST., MT dari Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

15.Drs. Yerry Otte Nakamnanu, M.Si dari Kepala BPBD menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

16.drh. Dianar A. S. Ati dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Kepala BPBD.

Selain itu, tiga pejabat pimpinan tinggi pratama juga dikukuhkan dalam jabatan yang sama, yakni:

1.Denny Nubatonis, S.Sos., M.Si sebagai Asisten Pemerintahan Setda;

2.dr. R.A. Karolina Tahun sebagai Kepala Dinas Kesehatan;

3.Roby Selan, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Pariwisata.

Pelantikan ini menandai fase konsolidasi pemerintahan daerah setelah satu tahun kepemimpinan, sekaligus menjadi bagian dari strategi penyegaran organisasi untuk memperkuat kapasitas birokrasi dalam menjawab tantangan pembangunan.

Secara konseptual, rotasi jabatan merupakan praktik manajerial yang lazim dalam sistem administrasi publik modern, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara stabilitas kelembagaan dan dinamika inovasi pelayanan.

Dengan penataan tersebut, diharapkan setiap pejabat mampu meningkatkan integritas, profesionalitas, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Momentum ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented governance), sehingga mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Di salah satu rumah itu, tinggal seorang perempuan tua bernama Oma Marselina Benu, 72 tahun, seorang saksi hidup ketabahan yang setiap hari menenun harapan dari reruntuh sederhana kehidupan.

Pagi itu, langkah seorang aparat negara mendekat perlahan. Aiptu Ady Samadara, Bhabinkamtibmas Polres TTS, datang bukan membawa surat perintah atau berita duka, melainkan membawa berkat kecil dalam wujud beras, telur dan minyak goreng — sederhana, tapi sarat makna kemanusiaan.

Ia mengenakan seragam dinas lengkap, namun yang terpancar dari dirinya bukan ketegasan hukum, melainkan kelembutan nurani.

Di hadapan rumah berdinding bebak dan berlantai tanah itu, dua dunia bertemu: dunia yang berjuang di tengah keterbatasan dan dunia yang bertekad menjaga martabat kemanusiaan. Dalam pertemuan itu, kata-kata tidak banyak diucapkan, tetapi keheningan berbicara dengan bahasa yang lebih dalam daripada suara.

Oma Marselina menatap tamunya dengan wajah keriput yang memancarkan kelelahan dan kesabaran. Tatapan itu tidak sekadar pandangan mata seorang lansia kepada polisi, tetapi pandangan manusia kepada sesama manusia — sebuah pengakuan diam bahwa cinta dan kepedulian masih ada di tengah dunia yang sering lupa pada orang-orang kecil.

Aiptu Ady menundukkan kepala. “Saya hanya ingin berbagi, oma. Jangan lihat nilainya, lihat niatnya,” ujarnya dengan nada yang nyaris tenggelam di antara desir angin dan bunyi dedaunan kering. Kalimat itu sederhana, tapi memiliki bobot moral yang kuat.

Ia mengandung nilai empati sosial, etika pelayanan publik dan kesadaran moral yang menjadi inti dari pengabdian sejati seorang aparat negara.

Dalam perspektif sosial-humaniora, tindakan kecil seperti yang dilakukan Ady bukan sekadar amal individual, tetapi merupakan manifestasi moralitas publik — bentuk konkret dari ethos kemanusiaan yang menjembatani jarak antara kekuasaan dan kemiskinan, antara negara dan rakyat kecil. Ia menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir lewat hukum, tetapi juga lewat kasih.

Oma Marselina tak mampu berkata banyak. Bibir tuanya gemetar, matanya basah dan dari relung wajah yang keriput itu, mengalir doa yang begitu lembut: doa syukur yang lahir dari rasa dihargai. Air matanya jatuh perlahan ke tanah, menyatu dengan debu rumahnya yang sederhana — simbol ketulusan yang lebih berharga dari ucapan panjang mana pun.

Masyarakat sekitar yang menyaksikan pun terdiam. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, hanya diam panjang yang penuh makna. Karena di hadapan mereka, mereka menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bantuan sosial — mereka menyaksikan sentuhan moral dari hati manusia kepada hati manusia lain.

Kisah ini menjadi refleksi sosial atas pentingnya etika kepedulian dalam struktur pelayanan negara. Aparat seperti Aiptu Ady telah menunjukkan bahwa dalam ruang paling sepi dan rumah paling sederhana sekalipun, nilai-nilai luhur tentang justice with compassion dapat hadir.

Dari rumah daun itu, kita belajar bahwa kemanusiaan tidak memerlukan panggung besar. Ia hanya butuh ruang kecil di hati, dan keberanian untuk mengetuk pintu orang yang mungkin sudah lama dilupakan dunia.

Sore mulai turun di Hoibeti. Matahari memudar di balik bukit, meninggalkan rona keemasan yang lembut. Oma Marselina duduk di kursi kecil, memandangi bantuan yang baru diterimanya dengan mata sendu namun tenang. Ia tahu, hari itu bukan sekadar hari menerima beras dan telur, tapi hari di mana Tuhan datang berkunjung lewat seragam seorang polisi yang berhati manusia.

Dan di langit yang mulai gelap, doa itu pun terucap pelan — begitu pelan hingga hanya Tuhan yang mungkin mendengarnya:
“Terima kasih, Tuhan… karena Engkau masih mengirim orang baik untuk mengingat kami yang tersisa di sudut dunia ini.”

Fenomena seperti ini, jika ditinjau dari dimensi etika pelayanan publik dan studi sosial kemanusiaan, merupakan bentuk transformative empathy — suatu tindakan kecil yang memiliki daya sosial besar dalam memperkuat kohesi sosial antara aparatur dan masyarakat marginal.

Ketika kebijakan sering kali berjalan di atas kertas, tindakan seperti Ady menjadi praktik nyata moralitas publik yang menghidupkan makna sejati dari semboyan Polri Presisi — polisi yang humanis, melindungi dan melayani dengan hati.

Mereka tidak menerima beras yang dijanjikan, melainkan hanya diarahkan berpose dengan karung kosong berisi pasir, jagung, atau jerigen kosong. Potret memilukan itu kemudian dijadikan dokumentasi resmi, seakan-akan bantuan pangan telah tersalurkan.

Tragedi sosial ini bukan sekadar soal beras yang hilang, tetapi soal harga diri rakyat kecil yang diinjak dengan praktik manipulasi.

Foto karung kosong itu menjadi bukti paling telanjang betapa lemahnya integritas birokrasi di tingkat desa, sekaligus memperlihatkan jarak yang kian lebar antara rakyat miskin dengan pemimpin yang seharusnya melindungi mereka

Antoneta Poli, salah satu warga penerima bantuan, mengisahkan bagaimana ia pada 6 September 2025 diminta datang ke rumah Sekretaris Desa.

Ia diberi karung beras 20 kilogram hanya untuk difoto, lalu beras tersebut ditarik kembali dengan janji akan diserahkan esok hari di kantor desa. Namun janji itu tak pernah ditepati.

“Saya sudah keluarkan uang transportasi Rp30 ribu, tapi berasnya tidak pernah sampai ke tangan saya. Yang tersisa hanya foto untuk laporan mereka,” tutur Antoneta dengan suara lirih.

Aranci Kase, warga lain bahkan lebih dipermalukan. Ia diminta membawa KTP serta dua jerigen kosong untuk dimasukkan ke dalam karung lalu difoto. Dokumentasi itu dijadikan bukti seolah ia menerima beras susulan.

“Mereka suruh saya berdiri dengan karung kosong itu. Katanya nanti ada bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada,” ujarnya getir.

Lebih ironis lagi, Mama Aranci Saekoko menyebut dirinya dijemput langsung oleh Sekretaris Desa. Namun setibanya di rumah aparat, ia malah diarahkan untuk berpose di depan dua karung berisi jagung, bukan beras.

“Saya diminta memegang KTP, lalu difoto dengan karung jagung itu. Katanya bantuan tahap berikut. Sampai hari ini hanya tinggal kata-kata,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Riko Bees, Pendamping Bantuan Pangan tingkat kecamatan, mengakui adanya praktik dokumentasi manipulatif ini. Ia menyebut alasannya karena batas penyaluran hanya lima hari.

Menurutnya, saat itu masih ada sisa 22 karung beras untuk 12 KK. Namun ketika ia mengecek kembali ke kantor desa, beras itu sudah lenyap tanpa jejak.

“Awalnya memang masih tersisa. Tapi ketika dicek ulang, beras itu sudah tidak ada lagi,” katanya singkat.

Peristiwa ini mencerminkan wajah gelap birokrasi desa: alih-alih menjadi pelayan rakyat, aparatur justru menjadikan rakyat miskin sebagai alat pencitraan. Rakyat yang lapar bukan hanya kehilangan beras, tetapi juga kehilangan martabat.

Foto dengan karung kosong bukan hanya simbol kebohongan administratif, melainkan juga simbol pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan.

Pemerintah desa yang seharusnya menjadi garda terdepan kesejahteraan justru menambah luka dan memperdalam jurang ketidakpercayaan.

Kasus Desa Salbait harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah di semua level. Bantuan sosial bukanlah kemurahan hati pejabat, tetapi hak konstitusional rakyat. Aparatur yang mempermainkan hak rakyat sama dengan melukai jantung demokrasi dan mengkhianati sumpah jabatan.

Investigasi yang transparan dan tegas perlu dilakukan, bukan sekadar klarifikasi dangkal. Hanya dengan langkah konkret, kepercayaan publik bisa dipulihkan.

Karung kosong di Desa Salbait kini menjadi simbol luka dan pengkhianatan. Yang ditunggu masyarakat bukan lagi janji kosong, melainkan keberanian pemerintah untuk mengisi karung itu dengan kebenaran, keadilan dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.

Bantuan ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama CV Rijani Trans, Riko Yusanto Nitti, dan diterima oleh Ketua Kelompok Hetven, Antoneta Liunokas, disaksikan perwakilan dari Dinas Peternakan Provinsi NTT serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Riko Nitti menyampaikan bahwa bantuan ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas desa.

Sapi betina produktif dipilih karena memiliki nilai strategis dalam siklus reproduksi ternak, yang berdampak langsung pada peningkatan populasi sapi dan pendapatan peternak.

“Dengan memiliki sapi betina produktif, peternak berpotensi memperoleh pendapatan berkelanjutan dari hasil reproduksi. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi investasi harapan,” ujar Riko Nitti.

Ia menegaskan bahwa pemberdayaan peternak lokal melalui aset ternak produktif adalah bentuk nyata kontribusi dunia usaha dalam memperkuat fondasi pangan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Penyerahan bantuan ini juga mendapat dukungan dari Dinas Peternakan Provinsi NTT, yang diwakili oleh Kepala Seksi Agribisnis, Clief Tafuli dan Kepala Resort Kecamatan Ki’e, Marten Kaseh.

Keduanya menilai inisiatif CV Rijani Trans sebagai model kolaborasi strategis antara sektor swasta dan komunitas desa dalam mencapai target swasembada daging nasional, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Selain memperkuat populasi ternak, bantuan ini juga diharapkan mampu mencegah pemotongan sapi betina produktif, yang selama ini menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan populasi sapi di NTT.

Ketua Kelompok Ternak Hetven, Antoneta Liunokas mengapresiasi bantuan ini dan berharap langkah CV Rijani Trans dapat menjadi contoh positif bagi perusahaan lain yang ingin berkontribusi bagi pembangunan desa.

“Bantuan ini membuka harapan baru bagi kami. Semoga sapi-sapi ini berkembang biak dan menjadi awal perubahan ekonomi bagi kelompok kami,” ungkap Antoneta.

Inisiatif CV Rijani Trans menunjukkan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pangan dan agribisnis.

Pendekatan yang mengedepankan keberlanjutan, kolaborasi, dan keadilan sosial ini perlu terus didorong agar model pembangunan berbasis desa bisa berkembang dan memberi dampak jangka panjang.

Dengan semangat gotong royong dan visi berkelanjutan, CV Rijani Trans telah membuktikan bahwa teknologi, modal dan niat baik jika diarahkan pada akar rumput, mampu menciptakan perubahan nyata bagi masa depan peternakan dan ketahanan pangan Indonesia.