Peradaban lahir dari ruang-ruang kelas yang sederhana, tempat anak-anak belajar mengeja harapan, menata cita-cita dan menumbuhkan keyakinan bahwa masa depan dapat diubah melalui ilmu pengetahuan. Karena itu, setiap langkah yang berpihak kepada pendidikan pada hakikatnya adalah langkah yang sedang menanam kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Kesadaran itulah yang tercermin dalam kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Kupang Daerah Pemilihan II dari Fraksi PSI, Feteaser Demitrius Tafetin, yang akrab disapa Aser Tafetin, ketika menyambangi UPTD SDN Ajaobonet, Desa Tanini, Kecamatan Takari, Jumat (17/7/2026).

Sebagai putra asli Fatuleu, Aser memilih meninggalkan kenyamanan ruang kerja dan hadir di tengah masyarakat. Baginya, seorang wakil rakyat tidak cukup memahami persoalan hanya melalui laporan tertulis ataupun pembahasan di ruang rapat.

Kehadiran di lapangan merupakan bentuk penghormatan terhadap amanat rakyat sekaligus jalan untuk memahami kenyataan sebagaimana adanya.

Di sekolah yang berdiri sederhana itu, Aser tidak datang untuk menjadi pusat perhatian. Ia lebih banyak memilih diam. Tatapannya menyusuri ruang-ruang belajar yang menjadi saksi lahirnya mimpi-mimpi anak desa, sementara telinganya setia mendengarkan setiap suara yang selama ini mungkin jarang memperoleh ruang untuk didengar.

Masyarakat menyampaikan berbagai harapan dan pergumulan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan pendidikan anak-anak mereka. Dialog yang berlangsung tanpa kemewahan itu justru menghadirkan makna yang mendalam. Sebab, setiap keluhan yang terucap bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cermin dari perjuangan orang tua yang mendambakan masa depan yang lebih baik bagi putra-putri mereka.

Suasana sederhana itu perlahan berubah menjadi ruang kontemplasi. Di balik dinding sekolah yang bersahaja, tersimpan semangat besar yang tidak pernah menyerah kepada keadaan.

Anak-anak tetap belajar dengan mata yang penuh harapan, sementara para guru terus mengabdikan diri dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan paling mulia untuk memutus rantai keterbatasan.

Kepada media ini, Aser Tafetin mengaku kunjungannya meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam batinnya.

“Saya sungguh terharu mendengar secara langsung apa yang disampaikan masyarakat. Ketika kita hadir sendiri, kita dapat melihat kenyataan yang sesungguhnya. Pendidikan bukan semata-mata berbicara tentang bangunan sekolah, melainkan tentang harapan anak-anak yang setiap pagi datang membawa mimpi untuk mengubah masa depan mereka,” ungkapnya.

Menurut Aser, kesederhanaan bukanlah penghalang bagi lahirnya generasi unggul. Sejarah membuktikan bahwa banyak tokoh besar justru ditempa oleh keterbatasan, bukan oleh kemewahan.

Ruang kelas yang sederhana sering kali melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki ketangguhan, daya juang, serta karakter yang kokoh dalam menghadapi kehidupan.

“Saya percaya bahwa dari ruang kelas yang sederhana akan lahir anak-anak hebat. Mereka sedang belajar menjadi pribadi yang kuat, belajar memelihara harapan dan suatu hari nanti merekalah yang akan membangun Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Aser menegaskan bahwa amanat sebagai wakil rakyat tidak boleh dimaknai sebatas menghadiri sidang atau menyusun kebijakan. Lebih dari itu, amanah tersebut menuntut keberanian untuk hadir, mendengar dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat agar benar-benar memperoleh perhatian dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Sebagai wakil rakyat, saya memiliki tanggung jawab moral untuk berada bersama masyarakat. Apa yang saya dengar hari ini akan menjadi dasar bagi saya untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebutuhan dunia pendidikan melalui pembahasan kebijakan dan anggaran di DPRD Kabupaten Kupang,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pendidikan sebagai gerakan kolektif.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah ataupun sekolah, melainkan juga oleh keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha dan seluruh komponen bangsa yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda.

Secara filosofis, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Ia bukan sekadar sarana mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan ruang pembentukan karakter, integritas, etika dan kebijaksanaan.

Setiap buku yang dibuka, setiap pelajaran yang diajarkan dan setiap perhatian yang diberikan kepada seorang anak sesungguhnya adalah benih peradaban yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kehidupan bagi daerah dan bangsa.

Kunjungan Aser Tafetin ke SDN Ajaobonet menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang bermakna lahir dari kerendahan hati untuk mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum memutuskan dan merasakan sebelum bertindak.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang demokratis, kehadiran seorang wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar simbol kedekatan, melainkan manifestasi nyata dari prinsip pemerintahan yang responsif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan pendidikan, langkah sederhana yang ditempuh Aser menyampaikan pesan yang begitu dalam: masa depan tidak selalu dibangun dari tempat-tempat yang megah.

Ia sering kali bertumbuh dari ruang kelas kecil di pelosok desa, dari bangku-bangku kayu yang sederhana, dari tangan-tangan guru yang setia mengabdi dan dari mata anak-anak yang tetap berbinar meskipun hidup dalam keterbatasan.

Sebab, ketika seorang anak tetap berani bermimpi di tengah segala kekurangan, sesungguhnya harapan belum pernah meninggalkan negeri ini. Dan ketika masih ada wakil rakyat yang memilih datang untuk mendengar daripada sekadar berbicara, harapan itu akan terus menemukan jalannya menuju masa depan yang lebih bermartabat bagi Kabupaten Kupang.

Tahun ini, sekolah mencatat peningkatan jumlah peserta didik baru dengan 79 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel). Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan yang diberikan sekolah.

Kegiatan MPLS berlangsung selama empat hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026, dengan mengusung pendekatan pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan budaya sekolah, peningkatan disiplin, serta pengembangan kompetensi peserta didik sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah pertama.

Kepala UPTD SMP Negeri 10 Oesusu, Dorkas Albertina Na’u, S.Pd, mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta didik baru merupakan hasil dari kerja sama seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa.

“Puji syukur kepada Tuhan karena pada tahun ajaran ini jumlah peserta didik baru mengalami peningkatan hingga mencapai 79 orang sehingga kami dapat membuka tiga rombongan belajar. Ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada sekolah yang harus kami jawab dengan peningkatan kualitas pembelajaran, pelayanan pendidikan, dan pembinaan karakter peserta didik,” ujar Dorkas.

Menurutnya, MPLS bukan sekadar kegiatan penyambutan siswa baru, tetapi merupakan proses pendidikan awal yang memiliki nilai strategis dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami budaya akademik, mengenal hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta didik baru merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah. Mereka harus mengenal lingkungan belajar yang positif, memahami tata tertib, menghargai guru dan sesama teman, serta memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri,” jelasnya.

Dorkas menegaskan bahwa pendidikan pada era sekarang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

“Karakter adalah fondasi utama keberhasilan pendidikan. Sekolah memiliki tanggung jawab membangun generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki moral, etika, dan kepedulian sosial. Karena itu seluruh materi MPLS kami susun agar mendukung pembentukan profil pelajar yang berkarakter dan berdaya saing,” katanya.

Ia menambahkan bahwa berbagai materi yang diberikan selama MPLS telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, antara lain Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, etika bermedia sosial, budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), pendidikan karakter dan tata tertib sekolah, strategi belajar efektif serta pengenalan kurikulum, Peraturan Baris Berbaris (PBB), hingga pembelajaran lagu nasional dan lagu daerah.

“Seluruh materi tersebut dirancang untuk membentuk peserta didik yang disiplin, memiliki rasa cinta tanah air, menghargai budaya lokal, mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta siap mengikuti proses pembelajaran dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dorkas menjelaskan bahwa pihak sekolah terus berupaya menciptakan budaya sekolah yang sehat melalui berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik. Salah satunya adalah penyelenggaraan Turnamen Spenten Mini Soccer yang beberapa waktu lalu sukses dilaksanakan sebagai sarana pengembangan bakat, sportivitas, kerja sama tim dan pembentukan karakter peserta didik.

“Kami percaya bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Kegiatan olahraga, seni, organisasi, dan berbagai aktivitas positif lainnya merupakan bagian penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang utuh. Karena itu sekolah akan terus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai potensi masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia MPLS, Rusly Tanaem, S.Pd.Gr, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang agar berjalan edukatif, ramah anak, bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan, serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, MPLS difokuskan sebagai media pengenalan budaya sekolah, penguatan karakter, serta membangun hubungan positif antara peserta didik baru dengan guru maupun kakak kelas.

“Dengan pelaksanaan MPLS yang terarah, kami berharap seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, memiliki rasa percaya diri, memahami budaya sekolah, serta siap mengikuti proses pembelajaran selama tiga tahun ke depan,” ujar Rusly.

Melalui peningkatan jumlah peserta didik baru dan pelaksanaan MPLS yang berorientasi pada pendidikan karakter, UPTD SMP Negeri 10 Oesusu Takari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, melahirkan generasi yang berprestasi, berkarakter, disiplin, serta mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul bagi Kabupaten Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Turnamen yang digelar sejak 8 hingga 16 Juni 2026 tersebut menjadi ajang positif bagi para pelajar dan pemuda untuk mengembangkan bakat olahraga sekaligus memperkuat nilai-nilai disiplin, kerja sama dan persaudaraan.

Selama sembilan hari pelaksanaan, kompetisi berlangsung aman, tertib dan kondusif berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari panitia, sekolah, masyarakat, hingga aparat keamanan yang secara aktif mengawal jalannya pertandingan.

Ketua Panitia Spenten Mini Soccer 2026, Melki Ayub Ckotnilis Suan, yang akrab disapa Mekos Suan, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan turnamen yang telah menjadi agenda pembinaan olahraga dan karakter bagi generasi muda di wilayah Takari dan sekitarnya.

Menurutnya, keberhasilan sebuah turnamen tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir pertandingan, tetapi juga oleh semangat kebersamaan yang terbangun selama kegiatan berlangsung.

“Yang paling penting adalah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Kami bersyukur seluruh rangkaian pertandingan sejak pembukaan sampai penutupan dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar,” ujar Mekos Suan.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, masyarakat, para guru, orang tua, sponsor, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga turnamen dapat berjalan dengan sukses.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh pihak dalam turnamen ini. Kegiatan yang dimulai sejak tanggal 8 Juni sampai 16 Juni 2026 dapat berjalan dengan baik karena adanya kerja sama dan dukungan dari banyak pihak,” katanya.

Mekos Suan memberikan apresiasi khusus kepada jajaran kepolisian yang telah mengawal seluruh rangkaian pertandingan sejak hari pertama hingga penutupan.

Menurutnya, keamanan menjadi faktor penting yang mendukung terselenggaranya kegiatan olahraga secara sehat dan nyaman bagi seluruh peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengawal jalannya turnamen dari awal hingga akhir. Pengamanan dilakukan oleh Polsek Fatuleu, Polsek Takari dan Polsek Amfoang Selatan sehingga seluruh pertandingan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” ungkapnya.

Ia menilai keterlibatan aparat keamanan menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan, masyarakat dan aparat negara dalam mendukung kegiatan-kegiatan positif yang berorientasi pada pembangunan karakter generasi muda.

Pada akhir kompetisi, tim SMPN 10 Oesusu A (Black Hawk) berhasil keluar sebagai Juara I setelah menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen.

Posisi Juara II diraih oleh Warrior FC, sementara Retak FC menempati Juara III, dan SMPN 10 Oesusu B (Bintang) berhasil meraih Juara IV.

Keberhasilan para juara menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga di tingkat pelajar terus berkembang dan mampu melahirkan talenta-talenta muda yang potensial. Namun lebih dari itu, turnamen ini juga menjadi ruang pembelajaran yang menanamkan nilai sportivitas, kerja keras, disiplin dan semangat pantang menyerah.

Dalam acara penutupan, hadir pula wakil wasit Askab PSSI Kabupaten Kupang, Jonatan Loloin, yang menyampaikan apresiasi kepada UPTD SMP Negeri 10 Oesusu Takari dan panitia pelaksana atas keberhasilan menyelenggarakan turnamen tersebut.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah dan Ketua Panitia yang telah bekerja keras dan berjuang secara maksimal sehingga Spenten Mini Soccer 2026 dapat berlangsung dengan baik hingga selesai.

Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini sekaligus membentuk karakter generasi muda melalui olahraga yang menjunjung tinggi fair play dan sportivitas.

Mekos Suan menegaskan bahwa mini soccer bukan sekadar kompetisi untuk mencari pemenang, melainkan juga bagian dari proses pendidikan yang membentuk karakter peserta didik.

“Melalui kegiatan seperti ini, siswa belajar tentang kerja keras, menghargai lawan, mematuhi aturan dan membangun rasa percaya diri. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang harus terus ditanamkan kepada generasi muda,” jelasnya.

Dalam perspektif pendidikan modern, olahraga sekolah merupakan instrumen penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Selain meningkatkan kesehatan fisik, olahraga juga memperkuat kecerdasan sosial, emosional, kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itu, Spenten Mini Soccer 2026 menjadi bukti nyata komitmen UPTD SMP Negeri 10 Oesusu Takari dalam menghadirkan ruang-ruang kreatif, kompetitif dan produktif bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh.

Penutupan turnamen berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Sorak-sorai para peserta, dukungan masyarakat, serta kebanggaan para guru dan orang tua menjadi gambaran bahwa olahraga masih memiliki kekuatan besar dalam menyatukan masyarakat.

Lebih dari sekadar kompetisi, Spenten Mini Soccer 2026 telah menjadi panggung pembelajaran yang menumbuhkan semangat persaudaraan, sportivitas dan optimisme generasi muda. Dari lapangan sederhana di Oesusu, lahir harapan besar akan hadirnya generasi Kabupaten Kupang yang sehat, berkarakter, berprestasi dan siap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah di masa depan.

Demikianlah yang tergambar saat Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, menapakkan langkahnya di Desa Benu, Kecamatan Takari, Rabu (22/04/2026).

Di bawah naungan pepohonan yang teduh—seolah alam pun turut merendahkan suaranya—tercipta sebuah perjumpaan yang tidak diatur oleh protokol, melainkan oleh rasa. Aurum tidak berdiri sebagai pejabat yang berjarak, melainkan hadir sebagai manusia yang menyatu.

Ia merapat, duduk dan tertawa bersama ibu-ibu serta anak-anak desa. Dengan telepon genggam pribadinya, ia mengabadikan kebersamaan itu dalam sebuah swafoto—sebuah tindakan sederhana yang menjelma simbol kedekatan yang tak dibuat-buat.

Namun, dari kesederhanaan itulah lahir kejujuran yang paling jernih. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang ibu dengan suara yang lugu namun penuh makna menyampaikan harapan yang tak biasa: agar Wakil Bupati “jangan menikah dulu”, supaya bisa kembali lagi ke Takari. Ucapan itu, yang sekilas terdengar ringan, sejatinya adalah bahasa hati—tentang rasa memiliki, tentang kedekatan yang tak ingin lekang oleh waktu.

Aurum tidak menjawab dengan retorika. Ia memilih diam yang hangat, lalu menghadiahkan senyum. Dalam kesenyapan itu, tersimpan makna yang lebih luas dari sekadar kata.

Senyum itu adalah pengakuan tanpa suara—bahwa ia mendengar, memahami, dan menerima. Bahwa menjadi pemimpin tidak selalu tentang berbicara, tetapi tentang hadir sepenuhnya.

Dalam perspektif yang lebih reflektif, momen ini menegaskan wajah kepemimpinan yang empatik dan partisipatif—sebuah paradigma di mana kekuasaan tidak dipertontonkan, melainkan dilebur dalam kebersamaan.

Desa Benu menjadi saksi bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dibangun dari kebijakan yang tertulis, tetapi juga dari sentuhan kemanusiaan yang dirasakan.

Lebih dari itu, “tawa di bawah pohon” menghadirkan pelajaran sunyi tentang pentingnya ruang-ruang informal dalam tata kelola pemerintahan. Di ruang-ruang seperti inilah, relasi antara negara dan rakyat tidak lagi kaku, melainkan cair—mengalir dalam percakapan sederhana, dalam candaan yang jujur dan dalam tawa yang menyatukan.

Kunjungan kerja yang semula dirancang sebagai rutinitas birokrasi, pada akhirnya bertransformasi menjadi narasi kemanusiaan yang utuh. Desa Benu, hari itu, bukan sekadar titik dalam peta administrasi, melainkan ruang perjumpaan antara harapan yang tulus dan kepemimpinan yang bersedia merendahkan diri.

Peristiwa ini mengingatkan bahwa di balik setiap kebijakan publik, terdapat denyut kehidupan yang tak boleh diabaikan. Sebab pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu mengatur, tetapi yang mampu merasakan.

Dan di bawah pohon itu, tawa yang mengalun bukan sekadar bunyi—ia adalah bahasa kebersamaan. Sebuah penegasan halus bahwa ketika pemimpin benar-benar hadir, ia tidak lagi berada di atas rakyatnya, melainkan di tengah-tengah mereka.

Medan yang terjal dan cuaca yang muram seolah menjadi metafora panjang tentang keterisolasian, kesabaran dan keteguhan masyarakat di pelosok Kabupaten Kupang.

Dalam kondisi alam yang demikian, perjalanan tidak lagi soal jarak, melainkan tentang niat dan keberanian moral. Namun bagi Bupati Kupang, Yosef Lede hujan yang dingin dan medan yang menguras tenaga bukanlah alasan untuk menunda kehadiran.

Di balik kabut yang menutup pandangan dan tanah basah yang menghambat laju kendaraan, langkah pengabdian tetap diarahkan menuju Jemaat GMIT Betel Nunasi, sebuah perjumpaan yang telah lama dinanti umat.

Pada Minggu (18/1), Yosef Lede bersama Ketua Sinode GMIT, Pendeta Semuel Pandie, menembus cuaca buruk demi menghadiri Pembukaan Sidang Klasis Fatuleu Timur ke-XIV Tahun 2026, yang diselenggarakan di Gereja GMIT Betel Nunasi, Desa Tanini.

Perjalanan ini bukan sekadar mobilitas fisik pejabat dan pemimpin gereja, melainkan simbol komitmen relasional antara negara, gereja, dan umat—komitmen yang diuji oleh alam dan kesunyian wilayah pinggiran.

Pembukaan sidang dilaksanakan dalam kebaktian Minggu yang khidmat. Di dalam gedung gereja, doa-doa dipanjatkan dengan suara lirih namun penuh pengharapan, bersahut dengan bunyi hujan yang terus mengetuk atap, seakan alam turut berdoa dalam bahasa kesedihannya sendiri.

Momentum iman tersebut kemudian dirangkai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Gereja Betel Nunasi, yang dilakukan oleh Bupati Kupang, Ketua Sinode GMIT, serta anggota DPRD Kabupaten Kupang, Habel Mbate.

Batu pertama itu diletakkan bukan hanya di atas tanah yang basah, tetapi juga di atas harapan jemaat yang lama bertahan dalam keterbatasan.

Dalam sambutannya, Yosef Lede menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan gereja di tengah masyarakat harus membawa dampak positif yang nyata, bukan sekadar simbolik.

Kolaborasi yang dibangun, menurutnya, harus mampu menjawab luka-luka sosial, ekonomi, dan spiritual yang selama ini dirasakan masyarakat.

Ia berharap Sidang Klasis Fatuleu Timur ke-XIV Tahun 2026 dapat melahirkan program-program pelayanan yang tidak hanya menguatkan iman jemaat, tetapi juga mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Kupang, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

“Kita Pemerintah Kabupaten Kupang sudah ada MoU dengan GMIT dalam hal kolaborasi program pembangunan di Kabupaten Kupang dan program pelayanan GMIT di wilayah Kabupaten Kupang karena sejatinya tujuan program pembangunan dan program pelayanan Gereja itu satu, yaitu peningkatan derajat kehidupan masyarakat yang di dalamnya ada jemaat-jemaat,” jelas Yosef Lede.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang membuka ruang seluas-luasnya bagi sinergi program antara pemerintah daerah dan klasis-klasis GMIT di seluruh wilayah Kabupaten Kupang, sebagai upaya kolektif membangun manusia dan ruang hidupnya.

Di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah, Yosef Lede juga mengakui adanya isu efisiensi anggaran yang sedikit banyak berdampak pada pelayanan pemerintah kepada masyarakat, termasuk jemaat GMIT.

Namun ia menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja keras agar dampak kebijakan tersebut tidak terlalu besar dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terpencil.

Lebih lanjut, Yosef Lede mengajak GMIT untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam mendorong kesadaran dan motivasi masyarakat agar memanfaatkan seluruh potensi yang ada, terutama di sektor pertanian, demi peningkatan kesejahteraan bersama.

“Pemerintah Kabupaten Kupang sudah berupaya membantu masyarakat meningkatkan derajat kehidupannya. Kita lobi ke Pemerintah Pusat dan mendapat bantuan alsintan dalam jumlah yang masif,” ujar Yosef Lede.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah baru saja memperoleh bantuan untuk pengembangan 700 hektare tanaman jambu mente, yang akan dialokasikan ke wilayah-wilayah potensial seperti Fatuleu, Takari dan Amfoang.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan pengadaan satu juta pohon kopi dan jeruk, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga sebagai basis pengembangan agrowisata.

“Ini peluang-peluang yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Kupang dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Kami juga meminta para Pendeta untuk mendukung kami, terus memotivasi jemaat untuk menanam. Jangan biarkan sejengkal tanah dibiarkan tidak ditanami,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Sinode GMIT, Pendeta Semuel Pandie dalam suara gembalanya mengingatkan bahwa persidangan gereja sejatinya adalah ibadah. Oleh karena itu, setiap proses persidangan, termasuk Sidang Klasis Fatuleu Timur ke-XIV Tahun 2026, harus membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan serta relasi yang sehat dan penuh kasih antar sesama peserta.

Relasi yang hidup dan reflektif tersebut, menurutnya, akan melahirkan keputusan-keputusan persidangan yang mampu meningkatkan mutu pelayanan gereja di Klasis Fatuleu Timur.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Takari, Ketua Majelis Klasis Fatuleu Timur, para pendeta se-Klasis Fatuleu Timur, serta warga jemaat setempat.

Di tengah hujan yang terus jatuh dan medan yang seakan tak pernah ramah, Sidang Klasis pun dibuka. Jalan berlumpur menjadi saksi bisu bahwa pengabdian sejati tidak tunduk pada cuaca dan pelayanan yang lahir dari nurani tidak pernah berhenti oleh keterbatasan alam maupun kesunyian wilayah.

Warga Desa Oesusu, Kecamatan Takari, membongkar indikasi adanya penyimpangan administratif dan keuangan publik dalam proyek-proyek pembangunan desa tahun anggaran 2023–2024.

Temuan tersebut menyeret sejumlah kegiatan yang diduga fiktif secara hukum administratif, dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp325 juta.

Seorang warga Desa Oesusu yang meminta identitasnya dirahasiakan menuturkan, bahwa dalam dokumen LPJ, sejumlah proyek tercatat telah rampung. Namun fakta di lapangan menunjukkan nihilnya hasil pembangunan.

“Semua terlihat rapi di atas kertas, tapi nihil di lapangan. Kami menduga LPJ disusun secara manipulatif untuk menutupi penyimpangan,” ungkapnya dengan nada tegas kepada media pada Selasa 11/11/2025

Berdasarkan penelusuran dokumen yang diperoleh warga, sedikitnya empat kegiatan desa patut diduga tidak memiliki wujud fisik atau bukti pelaksanaan yang sah secara hukum administrasi keuangan desa, yakni:

1. Program Bantuan WC Sehat senilai Rp210 juta, target 40 unit, namun tak satu pun terbangun.

2. Pembangunan Pompa Hidram Rp45 juta, tidak ditemukan instalasi maupun sisa material.

3. Pengadaan Mesin Anjungan Perpustakaan Rp30 juta, tidak pernah terlihat di fasilitas publik.

4. Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Posyandu Rp40 juta, tidak diketahui keberadaan maupun pemanfaatannya.

Jika terbukti, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sumber warga menilai, persoalan ini tidak sekadar penyimpangan anggaran, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip transparansi publik dan akuntabilitas keuangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Dokumen APBDes Oesusu tidak pernah dibuka secara publik. Permintaan masyarakat untuk melihatnya selalu ditolak dengan alasan administratif yang tidak masuk akal,” ujarnya.

Kondisi ini, menurutnya, berpotensi melanggar Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak warga atas akses terhadap informasi penggunaan dana publik.

Minimnya transparansi ini, lanjut sumber, mengarah pada dugaan persekongkolan administratif, di mana perangkat desa diduga sengaja menutup akses publik demi melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan.

Dalam hukum administrasi pemerintahan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi yang melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, kepastian hukum dan akuntabilitas.

Dengan adanya dugaan tersebut, warga menyerukan Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi, Yupiter Selan, SH., M.Hum., untuk turun langsung melakukan penyelidikan pro justitia di Desa Oesusu.

“Ini bukan tudingan kosong, tapi panggilan moral agar hukum ditegakkan. Kami percaya integritas Pak Kajari untuk memeriksa kebenaran laporan fiktif ini,” tegasnya.

Dalam konteks hukum acara pidana, langkah tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka (5) dan Pasal 109 KUHAP, di mana Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, terutama yang bersumber dari dana desa.

Selain Kejaksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang (IRDA) juga diminta membuka hasil audit internal secara publik, sebagai bentuk implementasi hak kontrol sosial masyarakat dan fungsi preventif pengawasan publik terhadap keuangan negara.

Namun hingga berita ini diterbitkan, IRDA maupun Pemerintah Desa Oesusu belum memberikan keterangan resmi, meski berbagai permintaan klarifikasi telah disampaikan oleh masyarakat.

Apabila dugaan laporan fiktif dan penggelapan dana publik terbukti, maka selain pidana korupsi, para pihak terkait juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik serta Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (medepleger) apabila terbukti dilakukan secara bersama-sama.

Secara administratif, kepala desa dan perangkat yang terlibat dapat dijatuhi sanksi sesuai Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 29 UU Desa, termasuk pemberhentian sementara atau permanen serta pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme tuntutan ganti rugi (TGR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018.

Dalam perspektif hukum tata negara, tindakan pembiaran oleh otoritas pengawas dapat dikategorikan sebagai bentuk omission liability, atau tanggung jawab hukum atas kelalaian yang menyebabkan kerugian negara tetap terjadi tanpa upaya pencegahan efektif.

Menurut warga pelapor, seruan ini tidak dimaksudkan untuk mempermalukan pemerintah desa, melainkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam penegakan hukum dan pengawasan keuangan negara.

“Uang desa bukan milik pribadi atau kelompok. Itu adalah hak rakyat, dan penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.

Secara normatif, tindakan warga ini sejalan dengan Pasal 41 UU Tipikor yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Pasal 9 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Pemerintah Desa Oesusu dan Inspektorat Kabupaten Kupang guna menjaga prinsip cover both sides sesuai Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Keputusan ini diambil setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang mengajukan surat resmi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memblokir gaji yang bersangkutan.

Hesron Aseriel Pinat, yang sebelumnya bertugas sebagai guru di SDN Fatuteta, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, tetap menerima gaji meskipun sudah divonis bersalah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor 1100 K/Pid.Sus/2021 pada 22 April 2022.

Namun, setelah mendapat putusan terbaru terkait hak-haknya pada Februari 2025, Pemkab Kupang akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membekukan gaji pada Maret 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Eliaser Teuf, menegaskan bahwa proses penghentian gaji ini dilakukan sambil menunggu Surat Keputusan (SK) pemberhentian resmi dari Bupati Kupang.

Kasus ini sempat menuai sorotan karena gaji seorang ASN yang telah menjadi terpidana masih tetap mengalir. Keputusan penghentian gaji ini dianggap sebagai langkah yang menegakkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

“Kami sudah bersurat ke BPKAD di Oelamasi untuk menghentikan pembayaran gaji sementara sambil menunggu keputusan resmi dari Bupati Kupang. Hal ini penting karena yang bersangkutan sudah menjadi terpidana,” ujar Eliaser Teuf kepada wartawan di Gedung DPRD Kabupaten Kupang, Selasa 25/03/2025

Meskipun gajinya telah dihentikan, status Hesron Aseriel Pinat sebagai ASN masih menunggu keputusan resmi dari Bupati Kupang. Jika SK pemberhentian telah diterbitkan, maka ia secara sah tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil.

Keputusan ini diharapkan menjadi peringatan bagi ASN lainnya agar tetap menjaga integritas dan tidak terlibat dalam tindak kriminal, terutama yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi pemerintahan.

Dengan penghentian gaji ini, Pemkab Kupang menunjukkan komitmennya dalam menegakkan aturan dan menindak ASN yang bermasalah.

Kasus ini menjadi bukti bahwa pelanggaran hukum tidak bisa ditoleransi, terutama bagi seorang pendidik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.