Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), bersama Balai Besar KSDA NTT. 

Turut hadir sejumlah pejabat dan tokoh penting, seperti Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, perwakilan dari Dandim 1604/Kupang, serta tokoh adat wilayah Amfoang.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait perubahan fungsi Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 946 Tahun 2024. Kawasan seluas 78.789 hektar yang meliputi Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Timor Tengah Utara (TTU) kini resmi menjadi Taman Nasional Mutis Timau.

Penjabat Bupati Alexon Lumba dalam sambutannya menyatakan bahwa upaya pengelolaan kawasan konservasi ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami sangat mendukung setiap langkah untuk menjaga alam. Namun, ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Alexon.

Lebih lanjut, Alexon mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Mutis Timau.

Ia menekankan pentingnya melindungi spesies yang ada, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pengelolaan hutan. 

“Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat dapat diberi keterampilan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar KSDA NTT, Arief Mahmud, menjelaskan bahwa Taman Nasional Mutis Timau merupakan kawasan yang sebelumnya terdiri dari hutan lindung dan cagar alam yang tersebar di tiga kabupaten. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat, mengingat masih ada penolakan terhadap perubahan fungsi kawasan ini. 

“Kami terus berupaya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pihak tentang manfaat jangka panjang dari perubahan ini, baik untuk pelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujar Arief.

Acara sosialisasi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang efektif dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Mutis Timau. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku adat, Taman Nasional ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan, Taman Nasional Mutis Timau siap menjadi contoh sukses pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya melestarikan alam, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal.

Kegiatan sosialisasi yang digelar KPU Kabupaten Kupang berlangsung di SDN 1 Camplong,Kecamatan Fatuleu,Kabupaten Kupang NTT.Jumat 06/09/2024

Untuk mencakup berbagai aspek penting terkait pemilu, seperti tata cara pencoblosan, peran pemilih dalam menjaga integritas proses pemilu, serta penjelasan mengenai pentingnya menghindari politik uang. 

KPU juga menggandeng berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta media lokal, untuk membantu menyebarluaskan informasi yang relevan kepada masyarakat.

Ketua KPU Kabupaten Kupang,Nichson Manggoa melalui anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan,Samsul Gole menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Kupang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga masa depan bangsa,” ujar Samsul

Selain itu, pendidikan pemilih juga difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat yang sering kali kurang terlibat dalam pemilu, seperti pemilih muda, perempuan, dan kelompok difabel. KPU Kabupaten Kupang berusaha untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dengan program-program yang inklusif dan mudah diakses.

Melalui sosialisasi yang intensif dan edukatif ini, diharapkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kupang akan meningkat secara signifikan, serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Dengan demikian, Pemilu 2024 dapat menjadi momen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkualitas di Kabupaten Kupang.

KPU Kabupaten Kupang adalah lembaga independen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kupang. Melalui berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Kupang berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis.

Rapat yang berlangsung pada Kamis, 25 Juli 2024, di kantor sekretariat Jalan Jurusan Naibonat, Oebaboa Lingkungan 3, RT 049/RW 020, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, ini membahas berbagai program penting untuk masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Nicson A Taebenu menekankan pentingnya sosialisasi secara terbuka di seluruh desa di Kabupaten Kupang.

“Rapat perdana Divkum BHINDO hari ini fokus untuk mematangkan program jangka pendek, yakni rencana mengadakan sosialisasi terbuka di setiap desa. Sosialisasi ini akan dilakukan dalam bentuk surat kepada seluruh camat dan desa-desa,” ungkap Nicson.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan Divkum BHINDO dan manfaat yang dapat mereka peroleh.

“Kegiatan sosialisasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa ada Divkum BHINDO di Kabupaten Kupang,” tambah Nicson A Taebenu.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di Divkum BHINDO Kabupaten Kupang, termasuk Sekretaris Yustin F. Lolain, S.Pd., Bendahara Debora Bell, S.Ak., Ketua LBH Meggy Y. Keo, SH., Ketua Humas Salomo H. Obeng, dan Ketua Media Pers Frids Dikson Siki.

Dalam rapat, para peserta menyepakati langkah-langkah strategis untuk melaksanakan sosialisasi di seluruh desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan bantuan hukum yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Kupang.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di seluruh desa memahami peran Divkum BHINDO dan mendapatkan akses yang adil terhadap bantuan hukum,” ujar Meggy Y. Keo, Ketua LBH Divkum BHINDO.

Dengan suksesnya rapat perdana ini, Divkum BHINDO Kabupaten Kupang menunjukkan komitmennya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan layanan hukum yang maksimal.

Program sosialisasi ini diharapkan dapat segera direalisasikan dan membawa dampak positif bagi seluruh warga Kabupaten Kupang.

Divkum BHINDO Kabupaten Kupang mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi yang akan datang. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan lokasi sosialisasi akan disampaikan melalui surat resmi kepada masing-masing camat dan desa.

Dengan langkah ini, Divkum BHINDO Kabupaten Kupang siap untuk terus berkontribusi dalam memberikan bantuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. (Yustaf Siki)