<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pppk &#8211; BuserBindo.Com</title>
	<atom:link href="https://buserbindo.com/tag/pppk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buserbindo.com</link>
	<description>Buru Sergap Bhayangkara Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 11:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://buserbindo.com/wp-content/uploads/2024/03/cropped-thumb-32x32.png</url>
	<title>Pppk &#8211; BuserBindo.Com</title>
	<link>https://buserbindo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seragam Pemerintah, Waktu Rakyat: PPPK Kabupaten Kupang Diduga Judi Saat Jam Dinas</title>
		<link>https://buserbindo.com/regional/seragam-pemerintah-waktu-rakyat-pppk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aminadab Bones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Diduga]]></category>
		<category><![CDATA[Jam Dinas]]></category>
		<category><![CDATA[Judi Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Pppk]]></category>
		<category><![CDATA[Seragam Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Waktu Rakyat:]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buserbindo.com/?p=9326</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, BBC — Seragam dinas semestinya menjadi tanda pengabdian. Di balik pakaian yang dikenakan aparatur pemerintah, ada tanggung jawab yang tidak terlihat, tetapi dirasakan masyarakat: melayani, bekerja dan menjaga kepercayaan publik. Namun, pemandangan berbeda terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang. Enam oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diduga tertangkap basah tengah melakukan aktivitas perjudian [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://buserbindo.com/tag/buserbindo"><em><strong>KUPANG, BBC</strong></em></a> — Seragam dinas semestinya menjadi tanda pengabdian. Di balik pakaian yang dikenakan aparatur pemerintah, ada tanggung jawab yang tidak terlihat, tetapi dirasakan masyarakat: melayani, bekerja dan menjaga kepercayaan publik.</p>
<p>Namun, pemandangan berbeda terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang. Enam oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diduga tertangkap basah tengah melakukan aktivitas perjudian di lingkungan kantor saat jam kerja.</p>
<p>Peristiwa tersebut memicu perhatian dan kekecewaan Pemerintah Kabupaten Kupang. Sebab, waktu yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat justru diduga digunakan untuk aktivitas perjudian.</p>
<p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, menunjukkan kekecewaannya terhadap dugaan tindakan tersebut.</p>
<p>Sebelum menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tampak dalam rekaman video dua oknum tersebut mendapatkan pembinaan fisik berupa push-up dan squat jump.</p>
<p>Dalam rekaman video yang beredar, Semi Tinenti tampak berang dan menyampaikan kekecewaannya secara langsung di hadapan para oknum PPPK yang diduga terlibat.</p>
<p>“Sudah berapa kali bikin begini? Omong jujur! Sudah berapa kali?” tegas Semmy dengan nada tinggi.</p>
<p>Kemarahan tersebut tidak semata-mata tertuju pada aktivitas perjudian yang diduga dilakukan saat jam kerja.</p>
<p>Semi Tinenti juga menyoroti persoalan tanggung jawab dan penghargaan terhadap perjuangan pemerintah dalam memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai PPPK.</p>
<p>Semi Tinenti menyayangkan sikap para oknum PPPK tersebut. Ia mengingatkan kembali perjuangan Bupati Kupang bersama jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras memperjuangkan nasib mereka hingga dapat diangkat sebagai PPPK.</p>
<p>Dalam rekaman tersebut, Semi Tinenti mengingatkan bahwa perjuangan pemerintah dilakukan demi memastikan para pegawai memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.</p>
<p>“Bupati berpikir sampai tengah malam demi mencari peluang agar kalian bisa makan bersama anak dan istri.</p>
<p>Ia kemudian menyampaikan kekecewaannya karena setelah perjuangan tersebut dilakukan, masih ditemukan dugaan tindakan yang tidak sejalan dengan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.</p>
<p>“Setelah diperjuangkan, jangankan bersyukur, kalian justru bermain judi di kantor pada jam kerja. Dulu berteriak menuntut hak, sekarang setelah didapatkan, malah bertindak seperti ini,” cecarnya penuh kekecewaan.</p>
<p>Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan pemerintah terhadap perilaku aparatur yang dinilai tidak sejalan dengan tanggung jawab setelah memperoleh status sebagai PPPK.</p>
<p>Bagi pemerintah daerah, pengangkatan sebagai PPPK bukan sekadar perubahan status kepegawaian. Di balik status tersebut terdapat kewajiban untuk menjalankan tugas, menaati ketentuan kedinasan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p>PPPK Kabupaten Kupang Jalani BAP<br />
Setelah kejadian tersebut, para pihak yang diduga terlibat kini menjalani Berita Acara Pemeriksaan atau BAP melalui BKPSDM Kabupaten Kupang.</p>
<p>Proses pemeriksaan dilakukan untuk menggali fakta secara menyeluruh mengenai kejadian tersebut, termasuk aktivitas yang dilakukan, waktu kejadian, serta pihak-pihak yang berada dalam peristiwa tersebut.</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Kupang tidak serta-merta menjatuhkan kesimpulan sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai.</p>
<p>Hasil BAP nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.</p>
<p>Dengan demikian, pihak-pihak yang sedang diperiksa tetap memiliki ruang untuk memberikan keterangan dan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi.</p>
<p>Seragam dinas pada akhirnya bukan sekadar pakaian. Ia adalah simbol bahwa seseorang sedang berada dalam ruang pengabdian. Ada negara yang hadir melalui dirinya, ada masyarakat yang menunggu pelayanan dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan.</p>
<p>Karena itu, ketika jam dinas berlangsung, waktu tersebut bukan sepenuhnya milik pribadi.</p>
<p>Ada waktu masyarakat di dalamnya.<br />
Ada hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.</p>
<p>Ada pula amanah pemerintah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.<br />
Dugaan aktivitas perjudian saat jam kerja menjadi pengingat bahwa disiplin aparatur tidak hanya berbicara mengenai datang dan pulang kantor.</p>
<p>Disiplin juga menyangkut bagaimana seorang aparatur menggunakan waktunya ketika tanggung jawab pelayanan berada di pundaknya.</p>
<p>Bagi seorang aparatur, setiap menit dalam jam kerja memiliki arti. Ada tugas yang menunggu, dokumen yang harus diselesaikan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan roda pemerintahan yang harus tetap bergerak.</p>
<p>Menunggu Hasil Pemeriksaan<br />
Pemerintah Kabupaten Kupang kini masih menunggu hasil BAP sebelum menentukan proses lebih lanjut terhadap para pihak yang diperiksa.</p>
<p>Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, langkah berikutnya akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Namun, sebelum seluruh proses tersebut selesai, prinsip kehati-hatian dan praduga tak bersalah tetap harus dijunjung.</p>
<p>Penegakan disiplin aparatur bukan semata-mata tentang menjatuhkan hukuman.<br />
Lebih jauh dari itu, penegakan disiplin merupakan bagian dari upaya menjaga marwah pemerintahan, membangun integritas aparatur, serta memastikan pelayanan publik tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.</p>
<p>Sebab, di balik setiap seragam pemerintah, ada amanah yang tidak boleh dilupakan.<br />
Dan di balik setiap jam kerja, ada waktu rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.<br />
Seragam boleh menjadi tanda bahwa seseorang adalah aparatur negara. Namun, pengabdianlah yang membuat seragam itu memiliki makna.</p>
<p>Pada akhirnya, jabatan bukan hanya tentang hak yang diterima, tetapi juga kewajiban yang harus ditunaikan.</p>
<p>Waktu dinas adalah waktu pengabdian. Kepercayaan masyarakat adalah amanah. Dan amanah tidak seharusnya dipertaruhkan di meja perjudian.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sehelai Asap yang Terlarang, Menghadirkan Penyesalan yang Menyentuh Nurani</title>
		<link>https://buserbindo.com/regional/sehelai-asap-yang-terlarang-menghadirkan-penyesalan-yang-menyentuh-nurani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aminadab Bones]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Charles padja]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Mateldius sanam]]></category>
		<category><![CDATA[Menghadirkan Penyesalan]]></category>
		<category><![CDATA[Menyentuh Nurani]]></category>
		<category><![CDATA[Pppk]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Sehelai Asap yang Terlarang]]></category>
		<category><![CDATA[Sekda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buserbindo.com/?p=8319</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG ,BBC — Dalam lanskap birokrasi yang kerap dipenuhi ritme kerja yang mekanis dan berulang, sesekali hadir sebuah peristiwa kecil yang justru menggugah kesadaran kolektif secara lebih dalam. Ia tidak datang dengan gemuruh, melainkan dalam keheningan yang sarat makna. Dari sesuatu yang tampak sepele—sehelai asap yang melampaui batas—lahir refleksi tentang integritas, disiplin dan tanggung jawab [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://buserbindo.com/tag/buserbindo"><strong>KUPANG ,BBC</strong></a> — Dalam lanskap birokrasi yang kerap dipenuhi ritme kerja yang mekanis dan berulang, sesekali hadir sebuah peristiwa kecil yang justru menggugah kesadaran kolektif secara lebih dalam. Ia tidak datang dengan gemuruh, melainkan dalam keheningan yang sarat makna.</p>
<p>Dari sesuatu yang tampak sepele—sehelai asap yang melampaui batas—lahir refleksi tentang integritas, disiplin dan tanggung jawab moral aparatur negara di Kabupaten Kupang.</p>
<p>Pada Senin, 13 April 2026, di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Charles Padja, berdiri dalam posisi yang tidak mudah: mengakui kesalahan di hadapan institusi yang ia layani.</p>
<p>Ia hadir bukan semata membawa kewajiban administratif berupa denda, melainkan juga memikul beban etik—sebuah penyesalan yang tidak kasat mata, namun terasa dalam.<br />
Di ruang yang tenang itu, penyerahan denda atas pelanggaran Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi lebih dari sekadar prosedur.</p>
<p>Ia menjelma menjadi tindakan simbolik: pengakuan bahwa hukum tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga menuntut kesadaran batin. Di titik inilah, pelanggaran bertransformasi menjadi refleksi.</p>
<p>“Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kupang. Hal ini murni karena kekhilafan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi di masa mendatang,” ujarnya dengan nada yang tertata, namun tak sepenuhnya mampu menyembunyikan beban batin yang ia rasakan.</p>
<p>Dalam perspektif etika publik, penyesalan bukan sekadar ekspresi emosional yang sesaat. Ia adalah titik balik—moral turning point—yang menghubungkan kesalahan dengan kesadaran, serta membuka kemungkinan bagi perbaikan diri.</p>
<p>Penyesalan yang otentik mengandung dimensi kontemplatif: ia mengajak individu untuk tidak hanya berhenti pada pengakuan, tetapi juga menata ulang komitmen terhadap nilai-nilai yang dilanggar.</p>
<p>Apa yang ditunjukkan oleh Charles, dalam kerangka ini, melampaui kewajiban administratif.</p>
<p>Ia menghadirkan contoh bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada sanksi, tetapi berlanjut pada keberanian untuk merefleksikan diri.</p>
<p>Sebab dalam setiap kekhilafan, selalu ada ruang sunyi tempat hati berbicara lebih jujur daripada kata-kata.</p>
<p>Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, menerima langsung pembayaran denda tersebut.</p>
<p>Ia mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan, namun secara tegas menegaskan supremasi aturan dalam tata kelola pemerintahan.</p>
<p>“Terima kasih atas itikad baiknya. Ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perbub kita. Namun, ini juga menjadi peringatan serius bagi seluruh ASN. Silakan merokok terus, tapi kami juga akan tetap mengejar dan menindak siapa pun yang melanggar. Disiplin adalah harga mati,” tegasnya.</p>
<p>Pernyataan tersebut merepresentasikan prinsip good governance, khususnya dalam aspek rule of law dan konsistensi penegakan regulasi. Ketegasan yang disampaikan tidak lahir dari dorongan represif semata, melainkan dari kesadaran institusional bahwa disiplin adalah fondasi utama bagi kredibilitas pemerintahan. Tanpa disiplin, hukum kehilangan wibawanya; tanpa keteladanan, aturan hanya menjadi teks tanpa jiwa.</p>
<p>Pelaksanaan pembayaran denda secara terbuka mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Lebih dari itu, ia berfungsi sebagai instrumen edukatif—bahwa hukum hidup dan bekerja melalui tindakan nyata, bukan sekadar dokumen normatif.</p>
<p>Dalam praktik seperti inilah, masyarakat dan aparatur belajar bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi yang tidak dapat diabaikan.</p>
<p>Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sendiri, dalam perspektif kebijakan publik, tidak semata-mata bersifat prohibitif. Ia mengandung dimensi protektif—melindungi kesehatan, menjaga kenyamanan ruang bersama, serta membangun budaya kerja yang lebih beradab.</p>
<p>Asap rokok mungkin hanya berumur sesaat di udara, tetapi nilai yang dilanggar dapat meninggalkan jejak yang lebih panjang dalam etika institusi.</p>
<p>Peristiwa ini memperlihatkan bahwa integritas tidak selalu diuji dalam perkara besar yang mengguncang. Justru dalam hal-hal kecil—yang sering luput dari perhatian—integritas menemukan ujian sejatinya.</p>
<p>Pada pilihan sederhana antara patuh atau abai, antara sadar atau masa bodoh, di situlah kualitas moral seorang aparatur ditentukan.</p>
<p>Dan ketika hari beranjak senja, ketika ruang kerja kembali lengang, yang tersisa bukan lagi angka denda atau catatan pelanggaran. Yang tertinggal adalah resonansi batin: bahwa penyesalan yang tulus memiliki daya untuk memurnikan dan ketegasan yang adil memiliki kekuatan untuk menjaga.</p>
<p>Sebab pada akhirnya, sehelai asap akan lenyap bersama angin. Namun penyesalan yang lahir dari kesadaran akan tinggal lebih lama—mengendap dalam ingatan, menuntun langkah agar tidak kembali tersesat. Dan dari sanalah, perlahan, integritas dibangun kembali—bukan dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk mengakui dan memperbaiki.<br />
<del datetime="2026-04-15T09:49:48+00:00"></del></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menuju Birokrasi Adaptif 2026: Pemkab Kupang Percepat Gaji ASN dan Perkuat Sistem Keuangan</title>
		<link>https://buserbindo.com/regional/menuju-birokrasi-adaptif-2026-pemkab-kupang-percepat-gaji-asn-dan-perkuat-sistem-keuangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aminadab Bones]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[ASN dan Perkuat Sistem Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Mateldius sanam]]></category>
		<category><![CDATA[Menuju Birokrasi Adaptif 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Percepat Gaji]]></category>
		<category><![CDATA[Pppk]]></category>
		<category><![CDATA[Sekda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buserbindo.com/?p=8033</guid>

					<description><![CDATA[KUPANG, BBC — Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas tata kelola birokrasi dan kesejahteraan aparatur di tengah proses penataan organisasi yang sedang berlangsung. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan komitmennya mempercepat realisasi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat mengalami keterlambatan pada awal tahun anggaran 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, menjelaskan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://buserbindo.com/tag/buserbindo"><strong>KUPANG, BBC</strong> </a>— Pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas tata kelola birokrasi dan kesejahteraan aparatur di tengah proses penataan organisasi yang sedang berlangsung. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan komitmennya mempercepat realisasi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat mengalami keterlambatan pada awal tahun anggaran 2026.</p>
<p>Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bulan Januari bukan disebabkan oleh keterbatasan fiskal daerah, melainkan murni karena dinamika administratif pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).</p>
<p>Hal ini terutama berkaitan dengan proses penyelesaian dokumen keuangan yang harus memenuhi standar verifikasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.</p>
<p>Menurutnya, hingga pertengahan Februari 2026, pembayaran gaji ASN bulan Januari telah mulai direalisasikan secara bertahap. Proses pencairan bahkan tetap berlangsung meskipun bertepatan dengan hari libur, karena petugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap menjalankan tugas secara intensif guna memastikan percepatan penyelesaian administrasi.</p>
<p>Secara teknis, keterlambatan terjadi akibat belum rampungnya dokumen model C di tingkat OPD sebelum disampaikan untuk verifikasi. Dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap tahapan harus dipastikan memenuhi prinsip ketelitian dan kepatuhan administratif.</p>
<p>Hingga 19 Februari 2026, pemerintah mencatat hanya dua instansi yang masih dalam tahap penyelesaian administrasi, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, pembayaran dipastikan dapat segera diproses tanpa hambatan lanjutan.</p>
<p>Selain menuntaskan gaji Januari, pemerintah daerah juga telah menetapkan jadwal pembayaran gaji Februari 2026 yang direncanakan dimulai pada 23 Februari.</p>
<p>Setelah tahapan tersebut, pencairan akan dilanjutkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. Langkah percepatan ini dipandang sebagai strategi menjaga kesinambungan kesejahteraan ASN sekaligus menjamin stabilitas pelayanan publik.</p>
<p>Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Sekda menekankan bahwa dinamika administrasi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari penerapan struktur organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.</p>
<p>Penyesuaian ini menyebabkan sejumlah OPD mengalami perubahan nomenklatur maupun penggabungan kelembagaan.<br />
Untuk OPD yang mengalami perubahan tersebut, pemerintah daerah masih menunggu persetujuan teknis (PERTEK) dari Badan Kepegawaian Negara sebelum melakukan pelantikan pejabat administratif definitif.</p>
<p>Sebagai langkah transisional, pejabat pelaksana tugas telah ditunjuk agar pelaksanaan anggaran dan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.<br />
Pemerintah daerah menegaskan bahwa proses penyesuaian struktur organisasi tidak menghambat pelaksanaan APBD maupun dokumen pelaksanaan anggaran 2026.</p>
<p>Justru, penataan birokrasi tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan menuju sistem pemerintahan yang lebih adaptif, efisien dan akuntabel.</p>
<p>Keterlambatan pembayaran gaji ASN di awal tahun ini dipandang sebagai momentum evaluasi sistem administrasi keuangan daerah. Upaya percepatan yang dilakukan menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga profesionalisme birokrasi sekaligus memastikan hak aparatur terpenuhi secara tepat waktu.</p>
<p>Dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan serta percepatan penyelesaian PERTEK, pemerintah optimistis hambatan serupa tidak akan kembali terjadi pada bulan-bulan berikutnya.</p>
<p>Langkah ini sekaligus mempertegas arah transformasi birokrasi Kabupaten Kupang menuju tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik di tahun 2026.***</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saat Dikonfirmasi Media, Oknum Pol PP Minta Waktu Lalu Menghilang</title>
		<link>https://buserbindo.com/regional/saat-dikonfirmasi-media-oknum-pol-pp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aminadab Bones]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 11:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz bait]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu Menghilang]]></category>
		<category><![CDATA[Minta Waktu]]></category>
		<category><![CDATA[Oknum Pol PP]]></category>
		<category><![CDATA[Pppk]]></category>
		<category><![CDATA[Saat Dikonfirmasi Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buserbindo.com/?p=7896</guid>

					<description><![CDATA[Kupang, BBC – Dugaan penipuan yang melibatkan oknum Polisi Pamong Praja (Pol PP) Fritz Bait dari Kabupaten Kupang kembali menjadi sorotan publik. Pasangan suami istri asal Desa Nunsaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, melaporkan janji palsu terkait pengangkatan guru PPPK yang diklaim bisa dilakukan tanpa mengikuti proses seleksi resmi. Menurut korban, Fritz Bait menjanjikan mereka dapat menjadi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kupang, BBC</strong> – Dugaan penipuan yang melibatkan oknum Polisi Pamong Praja (Pol PP) Fritz Bait dari Kabupaten Kupang kembali menjadi sorotan publik.</p>
<p>Pasangan suami istri asal Desa Nunsaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, melaporkan janji palsu terkait pengangkatan guru PPPK yang diklaim bisa dilakukan tanpa mengikuti proses seleksi resmi.</p>
<p>Menurut korban, Fritz Bait menjanjikan mereka dapat menjadi guru PPPK dengan dalih memiliki koneksi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kupang dan memiliki jatah 20 orang. “Kami diminta percaya kalau semua bisa diurus tanpa tes,” kata korban singkat kepada tim media.</p>
<p>Upaya Konfirmasi dan Penghindaran<br />
Tim media langsung mencoba menghubungi Fritz Bait melalui telepon WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun, yang bersangkutan tampak menghindar dan meminta waktu. Ia mengatakan:</p>
<p>“Aduh, kaka, sebentar. Beta mau jalan. Kaka rumah di mana? Nanti sekitar satu atau dua jam baru saya telpon. Jangan marah, saudara.”</p>
<p>Janji tersebut tidak ditepati. Komunikasi dari Fritz Bait kemudian terputus, dan hingga saat ini ia belum kembali menghubungi tim media.</p>
<p>Dugaan Penyalahgunaan Kedudukan<br />
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas oknum Pol PP yang kini bertugas di Kecamatan Amfoang Utara. Dugaan penyalahgunaan kedudukan untuk keuntungan pribadi ini menimbulkan keresahan warga.</p>
<p>Banyak pihak menilai tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara dan prosedur resmi pengangkatan guru PPPK.</p>
<p>Kasus ini juga menyoroti potensi modus penipuan dengan mengatasnamakan koneksi internal di BKD Kabupaten Kupang. Dugaan jatah 20 orang yang diklaim oleh Fritz Bait jelas melanggar aturan dan etika aparatur sipil negara, jika terbukti.</p>
<p>Tim media menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berupaya menghadirkan pernyataan resmi dari Fritz Bait.</p>
<p>Masyarakat diminta tetap waspada terhadap janji-janji palsu terkait pengangkatan guru PPPK tanpa proses resmi, karena dapat menimbulkan kerugian materiil maupun psikologis.</p>
<p>Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik lebih luas, khususnya bagi warga Kabupaten Kupang yang memiliki kepentingan dalam penerimaan PPPK.</p>
<p>Dugaan penipuan yang melibatkan oknum Pol PP seharusnya mendapat perhatian serius dari instansi terkait demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengaku Pol PP Kabupaten Kupang, Pria Ini Diduga Tipu Pasutri Calon Guru PPPK</title>
		<link>https://buserbindo.com/regional/mengaku-pol-pp-kabupaten-kupang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aminadab Bones]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Guru PPPK]]></category>
		<category><![CDATA[Elifas babi]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Kupang]]></category>
		<category><![CDATA[Mengaku Pol PP]]></category>
		<category><![CDATA[Pol pp]]></category>
		<category><![CDATA[Pppk]]></category>
		<category><![CDATA[Pria Ini Diduga]]></category>
		<category><![CDATA[Tipu Pasutri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buserbindo.com/?p=7864</guid>

					<description><![CDATA[Kupang, BBC – Seorang pria yang mengaku sebagai anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Kupang, sebut saja Frit Bait diduga melakukan penipuan terhadap sepasang suami istri calon guru PPPK asal Fatuleu Tengah, Desa Nunsaen, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban bernama Yon Elifas Bani, warga Desa Nunsaen, kepada media ini pada Jumat, 23 Januari [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://buserbindo.com/tag/buserbindo"><strong>Kupang, BBC</strong> </a>– Seorang pria yang mengaku sebagai anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Kupang, sebut saja Frit Bait diduga melakukan penipuan terhadap sepasang suami istri calon guru PPPK asal Fatuleu Tengah, Desa Nunsaen, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.</p>
<p>Korban bernama Yon Elifas Bani, warga Desa Nunsaen, kepada media ini pada Jumat, 23 Januari 2026, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023, saat dirinya dan sang istri, Serliyati Elmada Tampani, memiliki keinginan untuk menjadi guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p>
<p>Menurut pengakuan Elifas, Frit Bait datang menemui mereka dan menyampaikan bahwa dirinya merupakan anggota Pol PP Kabupaten Kupang. Ia juga mengaku memiliki kedekatan dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kupang, sehingga mampu “mengurus” kelulusan PPPK tanpa harus mengikuti tes resmi.</p>
<p>“Elifas mengatakan bahwa Frit Bait menyampaikan kepada mereka bahwa ia memiliki kuota sekitar 20 orang yang bisa diurus menjadi PPPK karena memiliki orang dalam,” ungkap Elifas kepada media.</p>
<p>Atas dasar janji tersebut, Elifas dan istrinya mengaku diminta menyerahkan sejumlah uang. Total uang yang diberikan sebesar Rp6.000.000, dengan rincian Rp3.000.000 per orang. Uang tersebut diserahkan pada 21 Maret 2023, bertempat di depan Rumah Sakit Naibonat.</p>
<p>“Waktu itu kami kasih uang enam juta, karena saya dan istri. Satu orang tiga juta,” kata Elifas.</p>
<p>Elifas juga menegaskan bahwa dirinya dan sang istri tidak pernah mengikuti seleksi atau tes PPPK sama sekali. Hal tersebut dikarenakan Frit Bait meyakinkan mereka bahwa proses tersebut tidak diperlukan karena menggunakan jalur orang dalam.</p>
<p>“Kami tidak pernah ikut tes, karena dia bilang tidak perlu tes. Katanya nanti tinggal setor saja,” jelasnya.</p>
<p>Dalam pertemuan saat pengambilan uang, Elifas menyebut bahwa Frit Bait datang menggunakan pakaian dinas Pol PP. Namun demikian, korban mengaku tidak sempat melihat secara jelas nama yang tertera di dada seragam tersebut.</p>
<p>“Dia pakai baju dinas Pol PP, tapi nama di dada kami tidak sempat lihat,” ujarnya.</p>
<p>Seiring berjalannya waktu, janji untuk menjadi guru PPPK tersebut tidak pernah terealisasi. Hingga kini, Elifas menyebut bahwa nomor telepon Frit Bait sudah tidak bisa dihubungi, dan yang bersangkutan tidak pernah lagi menemui mereka.</p>
<p>Lebih memprihatinkan, Elifas mengungkapkan bahwa uang Rp6 juta tersebut sebagian merupakan hasil pinjaman dari koperasi. Akibatnya, hingga saat ini ia dan istrinya harus menanggung kewajiban membayar cicilan setiap bulan, meskipun tidak memperoleh pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan.</p>
<p>“Kami berharap uang kami bisa dikembalikan. Karena uang itu kami pinjam dari koperasi, sekarang kami harus bayar setiap bulan,” ungkap Elifas dengan nada kecewa.</p>
<p>Terkait bukti transaksi, Elifas mengatakan bahwa hanya sebagian uang yang sempat dibuatkan kwitansi, sementara sisanya tidak sempat dibuatkan tanda terima karena alasan pengurusan lain yang disampaikan oleh terduga pelaku.</p>
<p>Frit Bait sendiri, menurut keterangan korban, berulang kali menegaskan bahwa dirinya adalah anggota Pol PP Kabupaten Kupang dan beberapa kali datang menemui korban dengan mengenakan atribut dinas tersebut.<br />
Hingga berita ini diturunkan, status dan identitas Frit Bait masih dalam proses investigasi tim media.</p>
<p>Media masih berupaya memastikan apakah yang bersangkutan benar merupakan anggota Pol PP Kabupaten Kupang atau justru oknum yang mengaku sebagai Pol PP untuk melancarkan aksi dugaan penipuan.</p>
<p>Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat, khususnya calon pelamar PPPK, agar tidak mudah percaya pada janji kelulusan instan, jalur orang dalam, maupun permintaan sejumlah uang di luar mekanisme resmi pemerintah.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dianiaya Karena Cemburu, Gadis Oe’Ekam Laporkan Kekasih PPPK ke Polisi</title>
		<link>https://buserbindo.com/hukum-kriminal/dianiaya-karena-cemburu-gadis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aminadab Bones]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hukum Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[aniaya pacar]]></category>
		<category><![CDATA[arnol manes]]></category>
		<category><![CDATA[Dianiaya Karena Cemburu]]></category>
		<category><![CDATA[dinas kesehatan tts]]></category>
		<category><![CDATA[Gadis Oe’Ekam]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan polisi]]></category>
		<category><![CDATA[Laporkan Kekasih]]></category>
		<category><![CDATA[Nmds]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[Pppk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buserbindo.com/?p=7359</guid>

					<description><![CDATA[SoE, BBC — Di balik lembutnya kisah cinta, tersimpan rapuhnya hati yang dikhianati. Kasus dugaan penganiayaan oleh seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi cermin getir tentang bagaimana api cemburu dapat menjelma menjadi luka. Arnol Manes, seorang sopir yang baru diangkat sebagai PPPK di Dinas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://buserbindo.com/tag/buserbindo"><strong>SoE, BBC</strong></a> — Di balik lembutnya kisah cinta, tersimpan rapuhnya hati yang dikhianati. Kasus dugaan penganiayaan oleh seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas K<a href="http://Kesehatan">esehatan</a> Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi cermin getir tentang bagaimana api cemburu dapat menjelma menjadi luka.</p>
<p><a href="http://Arnol">Arnol </a><a href="http://Arnol Manes">Manes,</a> seorang sopir yang baru diangkat sebagai PPPK di Dinas Kesehatan TTS, kini resmi dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan terhadap kekasihnya, N.M.D.S — gadis 25 tahun asal Oe’Ekam, Kecamatan Amanuban Timur — yang datang membawa cinta, namun pulang membawa perih.</p>
<p>Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 8 November 2025 di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan.</p>
<p>Menurut penuturan YS, kerabat dekat korban, hari yang seharusnya diisi pertemuan kasih justru berubah menjadi malam penuh tangis dan luka.</p>
<p>“Hari Sabtu 08 November 2025, N.M.D.S (korban) tiba di rumah Arnol Manes sekitar pukul 17.00 Wita dari Oe’Ekam Amanuban Timur. Saat masuk ke rumah Arnol Manes di Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan, korban mendapati seorang gadis yang sedang berada di dalam kamar tidur Arnol Manes,” ungkap YS kepada media</p>
<p>Kehadiran perempuan lain di ruang yang seharusnya menjadi saksi keintiman dua insan, memantik bara dalam dada.</p>
<p>“Mendapati seorang perempuan dalam kamar tidur, menjadi awal musibah bagi <a href="http://N.M.D.S,">N.M.D.S,</a>dimana korban sempat mempertanyakan siapa perempuan yang berada di kamar tidur Arnol Manes hingga berujung percekcokan antara korban dan Arnol Manes,” jelas YS.</p>
<p>Pertengkaran yang lahir dari rasa ingin tahu itu, berakhir dengan kepalan tangan dan hentakan kaki.</p>
<p>Dalam cerita yang disampaikan kepada keluarganya, korban menggambarkan bagaimana cinta yang dulu hangat kini berubah menjadi serangan fisik yang menorehkan luka tak hanya di tubuh, tapi juga di jiwa.</p>
<p>“Sesuai cerita dari N.M.D.S, cekcok yang terjadi berakhir dengan korban dianiaya. Dipukul di bagian mulut menggunakan kepalan tangan, ditendang di bagian paha dan Arnol Manes mengakhiri pukulannya di bagian punggung korban,” tutur YS lirih.</p>
<p>Setelah mengalami kekerasan itu, N.M.D.S memilih jalur hukum — langkah berani di tengah trauma dan rasa malu yang kerap membungkam banyak perempuan.</p>
<p>Ia mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Timor Tengah Selatan dan melaporkan peristiwa tersebut agar hukum berbicara di atas luka.</p>
<p>Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan <a href="http://Polisi">Polisi</a>Nomor: STTLP/B/478/XI/2025/SPKT/POLRES TTS tertanggal 08 November 2025, Arnol Manes kini resmi berstatus terlapor atas dugaan tindak pidana penganiayaan.</p>
<p>Arnol Manes bukan sosok asing di lingkungan kerjanya. Ia baru saja diangkat menjadi <a href="http://PPPK">PPPK </a>di Dinas Kesehatan TTS — sebuah amanah publik yang seharusnya menjadi simbol pengabdian, bukan pelanggaran.</p>
<p>Karena itu, keluarga korban berharap agar pemerintah daerah, khususnya Kepala Dinas Kesehatan, dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.</p>
<p>“Atas kejadian ini, kami keluarga korban meminta kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atas perbuatannya,” tegas YS, kerabat dekat korban.</p>
<p>Kasus ini menambah catatan kelam tentang kekerasan terhadap perempuan di Timor Tengah Selatan — sebuah wilayah yang kaya budaya kasih, namun masih sering dipenuhi kisah luka yang lahir dari tangan-tangan yang seharusnya melindungi.</p>
<p>Dalam sunyi, di antara luka dan rasa malu, N.M.D.S kini menanti keadilan. Sebab cinta yang tulus tak seharusnya berakhir dengan pukulan dan kesetiaan tak patut dibalas dengan kekerasan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
