Melalui WhatsApp kepada media ini pada Senin 14 Juli 2p25 sore, Ayub menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Oelamasi atas keberanian dan integritas dalam menegakkan keadilan.

“Terima kasih kepada Tuhan yang Mahakuasa. Karena berkat dan campur tangan-Nya, Gasper Tipnoni akhirnya mendapatkan keadilan yang layak. Saya juga hormat dan berterima kasih kepada para hakim di Pengadilan Negeri Oelamasi yang telah membuat putusan yang benar dan adil,” kata ayub

“Ini bukan hanya kemenangan bagi Gasper Tipnoni, tetapi juga kemenangan bagi hukum, nurani dan masyarakat kecil yang kerap menjadi korban ketidakadilan,” ujar Ayub Titu Eki.

Ayub Titu Eki juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan moril dan hukum kepada Gasper dan keluarganya.

“Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kuasa hukum dari LBH Surya Kabupaten Kupang yang telah bekerja keras dan berdiri teguh membela kebenaran,dan juga kepada media yang terus menyuarakan kasus ini,” tambahnya.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan unsur tekanan terhadap Gasper untuk melindungi pihak-pihak berkepentingan. Namun, dengan putusan bebas ini, publik menilai bahwa keadilan akhirnya ditegakkan.

Gasper Tipnoni, yang sempat menjalani proses hukum yang melelahkan, kini kembali ke keluarganya dengan nama baik yang telah dipulihkan.

Dukungan masyarakat terus mengalir dan putusan ini dipandang sebagai simbol harapan bahwa hukum masih bisa berpihak pada rakyat kecil.

Masyarakat luas menaruh perhatian serius pada perkara ini, yang dinilai menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Di tengah ketidakpastian tersebut, publik hanya bisa berharap bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan hukum yang objektif dan bukan berdasarkan kekuasaan atau tekanan politik. Tidak sedikit pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa Gasper sedang menanggung beban kesalahan yang bukan sepenuhnya miliknya.

Dalam proses persidangan yang telah berjalan, muncul sejumlah nama lain yang disebut dalam kesaksian dan pemberitaan, di antaranya Ruben Masneno, Amin Juriah, Rudy Salukh dan Andi Suryono.

Keempat nama tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang menjerat Gasper, namun sejauh ini tidak terlihat adanya upaya penegakan hukum terhadap mereka.

Hal ini menimbulkan spekulasi dan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Gasper Tipnoni tampak sendirian dalam proses hukum, sementara dugaan keterlibatan pihak lain tidak diusut tuntas. Sebagian masyarakat menilai bahwa kondisi ini mencerminkan ketimpangan hukum yang masih terjadi di daerah.

“Apakah hukum akan adil kepada Gasper, atau ia hanya dijadikan simbol pelampiasan dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kebenaran?” ungkap salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya kepada media ini pada Minggu 13 Juli 2025 sore

Secara hukum, setiap warga negara memiliki hak atas peradilan yang jujur, transparan dan setara. Namun, ketika fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan, maka muncul pertanyaan yang mendasar: Apakah hukum telah dijalankan dalam kerangka keadilan substantif atau hanya sekadar prosedural?

Dalam kajian ilmu hukum, keadilan substantif menekankan pada nilai dan moralitas yang mendasari penerapan hukum, bukan hanya pada formalitas aturan.

Maka dalam konteks ini, sidang vonis terhadap Gasper Tipnoni bukan hanya menjadi peristiwa hukum biasa, tetapi juga momen evaluasi terhadap integritas peradilan di tingkat daerah.

Harapan besar digantungkan pada majelis hakim agar mampu memutus perkara dengan mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif: bukti, motif, peran pelaku, serta keberimbangan hukum.

Kasus Gasper Tipnoni bukan hanya tentang beberapa tandan pisang. Ini adalah ujian moral bagi sistem hukum di Kabupaten Kupang—apakah hukum akan bersifat inklusif dan adil, atau hanya menjadi alat penghukuman bagi mereka yang lemah?

Di tengah segala pertanyaan dan tekanan, publik hanya bisa berkata: Hanya Tuhan dan Hukum yang Tahu. Dan kini, semua mata tertuju ke PN Oelamasi besok tanggal 14 Juli 2025

Kedua unsur ini merupakan fondasi dari suatu perbuatan pidana dalam sistem hukum Indonesia.

“Jika tidak ada perbuatan mengambil barang (actus reus) dan tidak ada niat jahat (mens rea), maka unsur delik tidak terpenuhi. Itu artinya, tidak dapat dijatuhkan pidana,” tegas Manafe dalam persidangan

Menurut Manafe, dakwaan terhadap Gasper Tipnoni cacat secara hukum karena tidak terbukti adanya perintah atau persekongkolan untuk mengambil barang sebagaimana dituduhkan dalam Pasal 362 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, unsur tipu muslihat yang dituduhkan melalui Pasal 378 KUHP juga tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

“Tanpa bukti tindakan nyata dan niat jahat, tidak ada dasar hukum untuk menghukum seseorang. Prinsip geen straf zonder schuld berlaku di sini — tidak ada pidana tanpa kesalahan,” lanjutnya.

Ahli hukum juga mengidentifikasi tiga kesalahan serius dalam struktur dakwaan JPU:
Tidak menggunakan pasal penghubung seperti Pasal 64 KUHP untuk menjelaskan keterkaitan antarperbuatan.
Mencampuradukkan dua delik berbeda, yakni pencurian dan penipuan, tanpa menjelaskan apakah itu bentuk concursus idealis atau concursus realis.
Berlawanan dengan asas sistematika hukum pidana, di mana struktur delik pencurian dan penipuan sejatinya tidak bisa disatukan karena sifatnya saling menegasi.

Dalam kesimpulan akhirnya, Deddy R. Ch. Manafe menyatakan dengan tegas bahwa:
Tidak ada dua alat bukti sah sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 183 KUHAP.
Dakwaan JPU tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Maka dari itu, terdakwa Gasper Tipnoni harus dibebaskan demi hukum dan keadilan.

Tim penasihat hukum Gasper, yang diketuai Ferdianto Boimau, S.H., M.H., menilai dakwaan JPU mengandung kekeliruan logika hukum yang serius. Ia mendesak majelis hakim agar mempertimbangkan keterangan ahli dan fakta persidangan secara objektif.

“Kami meminta majelis hakim membebaskan klien kami karena sistem dakwaan ini cacat hukum dan tidak memenuhi asas keadilan,” ujarnya.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Oelamasi, ahli hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) mengandung cacat yuridis yang signifikan, baik secara formil maupun materil.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Dr. Deddy R. Ch. Manafe, S.H., M.Hum., dosen hukum pidana Universitas Nusa Cendana, pada persidangan tanggal 26 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa dakwaan primer, subsidiair, dan lebih subsidiair tidak memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi unsur formil dan materil, serta gagal menunjukkan hubungan logis antara perbuatan dan pasal yang dikenakan, tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara pidana,” jelas Dr. Manafe di depan majelis hakim.

Ahli hukum pidana menilai bahwa ketiga tingkat dakwaan yang diajukan JPU terhadap terdakwa tidak memiliki landasan yuridis yang kuat, dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Dakwaan Primer – Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke–5 KUHP)
Tidak terbukti terdakwa mengambil barang secara langsung.
Tidak ditemukan adanya masuk secara melawan hukum ke lokasi, seperti memanjat, merusak, atau menipu.
Tidak ada mens rea (niat jahat) yang dapat dibuktikan secara hukum.
2. Dakwaan Subsidiair – Penyertaan dalam Pencurian (Pasal 362 jo. 55 KUHP)
Tidak ada bukti adanya perintah atau persekongkolan dari Gasper untuk menyuruh orang lain mencuri.
Unsur doenpleger (pelaku intelektual) tidak dapat dibuktikan secara faktual maupun yuridis.
3. Dakwaan Lebih Subsidiair – Penipuan (Pasal 378 KUHP)
Unsur muslihat, kebohongan, atau pemalsuan jabatan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.
Bahkan, korban menyatakan tidak merasa tertipu oleh terdakwa, yang berarti unsur delik tidak terpenuhi.

Ahli juga menyoroti cacat struktural dalam surat dakwaan JPU, antara lain:
Tidak mencantumkan pasal penghubung seperti Pasal 64 KUHP, yang diperlukan dalam kasus tindak pidana berkesinambungan.
Menggabungkan delik pencurian dan penipuan dalam satu rumusan dakwaan tanpa penjelasan konstruksi concursus idealis atau realis.
Bertentangan dengan asas sistematik hukum pidana, di mana dua jenis delik yang berbeda tidak dapat digabungkan sembarangan karena masing-masing memiliki struktur unsur delik yang tidak kompatibel.
“Green straf zonder schuld – tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ini asas fundamental dalam hukum pidana modern,” tegas ahli.

Berdasarkan seluruh fakta, Dr. Manafe menyimpulkan bahwa:
Tidak cukup dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Dakwaan JPU tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.
Maka secara hukum, Gasper Tipnoni harus dibebaskan demi keadilan dan kepastian hukum.

Kasus ini menegaskan pentingnya kecermatan logika hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas legalitas dan due process of law, surat dakwaan merupakan fondasi utama dalam pemeriksaan perkara pidana.

Ketidakjelasan atau kekeliruan dalam dakwaan bukan hanya merugikan terdakwa, tetapi juga mencederai prinsip keadilan substantif.

Dalam sidang tersebut, saksi kunci Anika Oematan secara tegas menyatakan bahwa terdakwa Gasper Eson Tipnoni tidak pernah berada di tempat kejadian perkara (TKP) saat peristiwa pengangkutan anakan pisang milik Yohanis Yap di Desa Manusak terjadi pada 13 Januari 2023.

Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi narasi Jaksa Penuntut Umum yang sejak awal menempatkan Gasper sebagai pelaku.

Di bawah sumpah, Anika — yang merupakan penjaga kebun — menegaskan bahwa Gasper hanya dua kali datang ke lokasi kebun, yakni pada 21 Juli 2022 dan 23 Desember 2022, jauh sebelum kejadian dugaan pencurian.

Penasehat hukum terdakwa, Ferdianto Boimau, S.H., M.H., menilai bahwa proses penetapan tersangka terhadap kliennya melanggar prinsip dasar hukum pidana. Ia menegaskan bahwa dalam perkara ini:

Tidak terpenuhi unsur niat jahat (mens rea) dalam diri terdakwa.

Tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Gasper memerintahkan, menyuruh, atau mengetahui adanya pengangkutan anakan pisang.

Penetapan tersangka bertentangan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld).

Bertentangan pula dengan Pasal 183 KUHAP yang mewajibkan hakim menjatuhkan putusan hanya atas keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Kalau orang yang jelas-jelas tak berada di TKP bisa dijadikan tersangka, sementara yang terlibat langsung justru bebas berkeliaran, maka ada yang sangat keliru dalam proses penegakan hukum ini,” tegas Ferdianto.

Berikut beberapa poin kunci dalam kesaksian Anika Oematan yang memperjelas posisi hukum terdakwa:
Tidak ada bukti bahwa Gasper memerintahkan siapa pun mengambil pisang.
Gasper dikenal sebagai pribadi sopan dan berniat baik, bahkan diperkenalkan kepada pemilik lahan.
Pengangkutan dilakukan secara tergesa dan menyebut nama pejabat publik, mengindikasikan potensi penyalahgunaan wewenang.
Anika tak pernah mendapat perintah resmi dari atasan, dan saat mencoba menghubungi Kepala Dinas Pertanian, panggilannya tak direspons.

Pernyataan saksi kunci justru mengungkap dugaan bahwa kasus ini tidak semata-mata pencurian biasa, melainkan berpotensi melibatkan kelalaian institusi. Gasper Tipnoni, seorang warga biasa, ditarik dalam pusaran hukum tanpa bukti langsung yang mengaitkannya dengan peristiwa.

“Kami minta semua pihak, terutama aparat penegak hukum, menilai kasus ini dengan serius dan profesional. Ini bukan sekadar soal pisang, ini soal keadilan,” lanjut Ferdianto.

Kesaksian Anika Oematan adalah elemen kunci dalam pembelaan Gasper Tipnoni. Dengan mengedepankan asas hukum due process of law, tim penasehat hukum berharap majelis hakim dapat memutus perkara ini dengan adil, berdasarkan fakta dan bukan asumsi.