Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, mengunjungi Posyandu Anggrek 2 di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Aurum sekaligus memimpin pelaksanaan lomba posyandu tingkat Kabupaten Kupang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan posyandu di tingkat desa. Lebih dari sekadar perlombaan, penilaian tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aurum menegaskan, kehadiran pemerintah dalam kegiatan penilaian itu bukan untuk mencari kesalahan para kader atau mama-mama yang selama ini menjalankan pelayanan posyandu. Sebaliknya, kegiatan tersebut harus dipahami sebagai kesempatan untuk belajar, membenahi kekurangan dan memperkuat peran posyandu ke depan.

Dengan menggunakan bahasa Kupang, Aurum menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka bukan untuk mencari kesalahan para kader, melainkan agar melalui proses penilaian tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui apa yang perlu dikembangkan sehingga posyandu semakin baik.

Pesan tersebut menempatkan penilaian bukan sebagai ruang untuk menghakimi, melainkan sebagai sarana membangun kesadaran bersama. Sebab, pelayanan masyarakat tidak akan bertumbuh hanya dengan menunjukkan kekurangan, tetapi membutuhkan pendampingan, evaluasi dan kemauan untuk terus memperbaiki diri.

Bagi Aurum, posyandu mempunyai makna yang lebih besar daripada sekadar kegiatan pelayanan rutin. Ia menegaskan bahwa posyandu merupakan bentuk pengabdian yang besar bagi masyarakat.

Pengabdian itu tercermin dalam kesediaan para kader meluangkan waktu, memberikan pelayanan, serta mengambil bagian dalam menjaga kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing. Di balik kegiatan yang mungkin terlihat sederhana, terdapat tanggung jawab sosial yang menyentuh kehidupan keluarga, terutama ibu dan anak.
Karena itu, keberadaan posyandu perlu terus diperkuat agar mampu menjalankan perannya secara berkelanjutan.

Posyandu bukan hanya tempat masyarakat memperoleh pelayanan, melainkan juga salah satu ruang penting bagi tumbuhnya kepedulian, kebersamaan dan partisipasi warga dalam mendukung pembangunan kesehatan.

Melalui lomba posyandu tingkat Kabupaten Kupang, proses penilaian diharapkan dapat mendorong setiap posyandu untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanannya.

Hasil evaluasi menjadi penting agar hal-hal yang masih perlu dibenahi dapat diketahui, sementara praktik pelayanan yang sudah berjalan baik dapat terus dipertahankan dan dikembangkan.

Aurum juga menekankan pentingnya posyandu menjadi mitra pemerintah yang kuat. Kemitraan tersebut membutuhkan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Di sisi lain, posyandu membutuhkan dukungan, perhatian dan pembinaan agar pengabdian para kader dapat berjalan semakin baik. Ketika keduanya saling menguatkan, pelayanan di tingkat desa memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan.

Kunjungan Aurum ke Posyandu Anggrek 2 di Baumata Barat pun membawa pesan bahwa kemajuan pelayanan masyarakat tidak semestinya diukur hanya dari hasil perlombaan.

Hal yang tidak kalah penting ialah bagaimana evaluasi dapat melahirkan perbaikan, menumbuhkan semangat para kader dan memperkuat kemitraan antara posyandu dengan pemerintah.

Pada akhirnya, merawat kehidupan dari desa berarti memberikan perhatian kepada pekerjaan-pekerjaan yang sering berlangsung dalam kesunyian, tetapi memiliki arti besar bagi masyarakat.

Melalui pengabdian para kader dan dukungan pemerintah, posyandu diharapkan terus tumbuh menjadi ruang pelayanan yang semakin baik serta mitra yang kuat dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, di Aula Kantor Desa Nunsaen ini berjalan tertib, partisipatif, dan merefleksikan praktik tata kelola pemerintahan desa yang semakin matang.

Sebanyak 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp900.000 per keluarga untuk periode Januari hingga Maret 2026, atau setara dengan Rp300.000 per bulan.

Program ini bersumber dari Dana Desa, yang secara normatif diposisikan sebagai instrumen fiskal negara dalam memperkuat perlindungan sosial serta menopang ketahanan ekonomi masyarakat desa, khususnya kelompok rentan.

Kepala Desa Nunsaen, Litherheart Niuflapu, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kebijakan penyaluran BLT harus dimaknai melampaui aspek administratif semata, sebagai wujud konkret keberpihakan negara terhadap masyarakat.

“BLT ini bukan sekadar angka yang berpindah dari kas desa ke tangan masyarakat. Ini adalah representasi kehadiran negara di tingkat paling dasar. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan dalam situasi sulit. Pemerintah desa harus berdiri di garis terdepan dalam menjaga martabat sosial masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa menuntut tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga etis dan moral.

“Setiap rupiah dari Dana Desa adalah amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa seluruh proses penyaluran BLT dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data yang ketat, agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Kesalahan dalam distribusi bukan hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnya.

Dalam refleksi yang lebih substantif, Litherheart Niuflapu menggarisbawahi bahwa pembangunan desa tidak boleh direduksi semata pada dimensi fisik, tetapi harus menyentuh aspek kesejahteraan dan kemanusiaan.

“Pembangunan desa bukan hanya soal membangun jalan atau gedung. Pembangunan sejati adalah ketika masyarakat merasa hadirnya negara dalam kehidupan mereka—merasa diperhatikan, dilindungi dan memiliki harapan. BLT ini mungkin terbatas secara nominal, tetapi memiliki makna sosial yang besar karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa BLT Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal, terutama di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu berpihak pada masyarakat kecil.

“Di tengah keterbatasan yang dihadapi masyarakat, bantuan ini menjadi penyangga yang penting. Ini adalah bentuk intervensi negara agar masyarakat tetap memiliki daya tahan. Karena itu, kami berkomitmen menjaga kesinambungan program ini dengan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Secara akademis, implementasi BLT Dana Desa di Desa Nunsaen mencerminkan praktik responsive governance, di mana kebijakan publik dirumuskan dan dijalankan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Pendekatan ini menempatkan desa tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Validasi data penerima yang dilakukan secara berjenjang dan partisipatif menjadi indikator penting dalam menjaga legitimasi sosial, sekaligus meminimalisir potensi konflik horizontal di tingkat masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola desa yang baik tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada proses yang adil dan transparan.

Bagi masyarakat penerima, bantuan ini tidak sekadar bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial. Ia menjadi simbol kepastian di tengah ketidakpastian, penopang dalam keterbatasan, serta bukti nyata bahwa negara tetap hadir hingga ke ruang-ruang paling dasar kehidupan warga desa.

Momentum ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak semata diukur dari capaian infrastruktur, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat rasa keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Desa Nunsaen telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mengedepankan empati, integritas dan tanggung jawab publik.

Dengan demikian, penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Tahun 2026 di Desa Nunsaen bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan representasi dari praktik baik tata kelola desa yang layak menjadi rujukan.

Ia menegaskan bahwa di tengah keterbatasan, kebijakan yang tepat sasaran mampu menjelma menjadi sumber harapan kolektif.

Pada akhirnya, langkah ini menyampaikan pesan yang jernih dan kuat: bahwa harapan akan selalu menemukan jalannya, selama pemerintah tetap hadir—bekerja bukan hanya dengan kewenangan, tetapi dengan hati nurani.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Aurum Obe Titu Eki ke Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Selasa (10/3/2026), dengan fokus utama pada penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung berbagai intervensi penanganan stunting di tingkat desa.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengevaluasi implementasi program penanganan stunting yang telah dijalankan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kupang meninjau secara langsung kegiatan posyandu yang menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi balita serta ibu hamil di desa tersebut.

Selain melakukan peninjauan, Aurum Obe Titu Eki juga berdialog dengan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, kader kesehatan, hingga para orang tua.

Dialog tersebut dimaksudkan untuk mendengar secara langsung berbagai kendala, kebutuhan, serta dinamika yang dihadapi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Dalam arahannya kepada masyarakat, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa upaya penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah semata.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama dalam proses tumbuh kembang anak.

Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran sosial dan budaya saling mengingatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, langkah sederhana seperti saling berbagi informasi dan saling mengingatkan mengenai pola hidup sehat, gizi anak, serta perawatan ibu hamil dapat menjadi kontribusi nyata dalam upaya menekan angka stunting.

“Ada tanggung jawab kita secara sosial untuk saling mengingatkan. Hal ini sebenarnya sederhana, tidak perlu sesuatu yang rumit. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bertemu atau saling berkunjung, kita dapat saling mengingatkan tentang hal-hal baik yang mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak,” ujar Aurum Obe Titu Eki di hadapan warga.

Lebih lanjut, Wakil Bupati juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah yang hadir, baik dari unsur puskesmas maupun perangkat daerah terkait, agar tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan semata.

Menurutnya, bantuan dalam berbagai bentuk memang penting, namun harus disertai dengan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Ia menilai bahwa perubahan pola pikir masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya jangka panjang untuk menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, setiap program bantuan yang diberikan hendaknya dibarengi dengan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pola makan sehat, perawatan ibu hamil, serta pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.

“Memberikan bantuan memang penting, tetapi tanggung jawab kita juga adalah menyampaikan hal-hal baik agar masyarakat dapat berubah pola pikirnya. Pemimpin yang bijak bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga mendorong perubahan pemahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan paket makanan tambahan serta alat kesehatan pendukung bagi keluarga yang memiliki risiko stunting. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan asupan gizi anak serta memperkuat upaya pencegahan stunting di tingkat keluarga.

Selain itu, disepakati pula pembentukan tim pendamping khusus yang akan bertugas membantu mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program terkait penanganan stunting, seperti pemberian suplementasi gizi, penyuluhan pola makan sehat, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala.

Kunjungan kerja Wakil Bupati Kupang di Desa Nunkurus turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Imelda Sudarmadji, Sekretaris Camat Kupang Timur Yahya Letmani, Kepala Puskesmas Naibonat drg. Anak Agung Ayu Swandewi, serta Kepala Desa Nunkurus Ardyzed Nalle bersama sejumlah unsur masyarakat setempat.

Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, sehingga generasi masa depan daerah dapat tumbuh sehat, kuat dan berkualitas.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kupang yang berlangsung pada Rabu (18/2/2026) di Ruang Utama Gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kupang bersama jajaran pimpinan perangkat daerah, antara lain Sekretaris Daerah Teldi Sanam, Asisten I Guntur Taopan, serta Asisten III Pieter Sabaneno.

Forum dipimpin oleh Ketua DPRD Daniel Taimenas didampingi Wakil Ketua I Tome Da Costa dan Wakil Ketua II Sofia De Haan, serta diikuti anggota dewan Kabupaten Kupang.

Dalam pemaparannya, Bupati Yosef Lede menegaskan bahwa kebijakan mutasi dan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas aparatur sipil negara.

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan implementasi sistem merit yang menempatkan kompetensi, latar belakang pendidikan dan kebutuhan organisasi sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Penegasan tersebut berkaitan dengan pelantikan sejumlah pejabat struktural, termasuk 24 camat dan 17 lurah yang memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan.

Menurutnya, penempatan pejabat yang sesuai kompetensi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem kerja birokrasi yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Bupati juga menyoroti bahwa setiap perubahan dalam struktur jabatan tentu memiliki konsekuensi organisatoris. Oleh karena itu, pemerintah daerah tetap memastikan perlindungan hak-hak kepegawaian bagi aparatur yang mengalami pergeseran jabatan, termasuk melalui penempatan pada posisi lain yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi masing-masing.

Dalam konteks administrasi kepegawaian, ia menegaskan bahwa koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara, terus dilakukan melalui sistem resmi yang berlaku. Dengan demikian, informasi mengenai adanya pemblokiran sistem dinyatakan tidak benar.

Selain membahas aspek penataan birokrasi, Bupati turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Kabupaten Kupang secara berkelanjutan.

Ia menyampaikan bahwa komunikasi yang terbuka dan konstruktif merupakan fondasi utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara sistematis dan berkeadilan.

Terkait kesejahteraan aparatur, Bupati menegaskan bahwa hak-hak pegawai, termasuk gaji dan tunjangan, tidak boleh terganggu oleh dinamika kebijakan organisasi.

Setelah penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, seluruh mekanisme pembayaran hak pegawai dan pelaksanaan program pembangunan telah berjalan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, ia mengakui adanya keterbatasan kapasitas fiskal daerah, namun pemerintah tetap berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai skema, seperti Dana Alokasi Khusus, Instruksi Presiden dan sumber bantuan lainnya.

Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, Danial Taimenas menyampaikan bahwa RDP dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas aspirasi dan laporan sejumlah aparatur sipil negara terkait penataan jabatan.

Forum tersebut dinilai penting untuk memperoleh penjelasan langsung dari pemerintah sekaligus memastikan adanya langkah penyelesaian yang transparan dan akuntabel.

Rapat dengar pendapat berlangsung dalam suasana dialogis dan substantif, mencerminkan komitmen bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam memperkuat reformasi birokrasi yang berintegritas, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Melalui sambungan telepon, Gledi mengakui kesalahan dalam tindakannya dan menjelaskan bahwa kejadian tersebut dipengaruhi kondisi kesehatan yang sedang menurun pada saat itu.

“Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada rekan-rekan wartawan. Saat itu saya sedang sakit dan sudah diberitahu Pak Wakil Bupati serta Pak Kabag Humas. Sekali lagi saya mohon maaf dan siap bertemu langsung dengan rekan wartawan,” ujarnya pada Jumat (24/10/2025).

Wakil Bupati TTS, Jhony Army Konay, menyesalkan peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut duduk persoalan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

“Kita belum mendapatkan informasi lengkap mengenai kejadian itu. Nanti akan kami panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi,” jelas Wakil Bupati Army di Kantor Bupati TTS.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda TTS, Jhon Asbanu, juga menyampaikan permohonan maaf. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi di luar dugaan dan tanpa sepengetahuannya.

“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Saat itu saya tidak mengetahui ada peristiwa seperti itu di lapangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah wartawan melaporkan adanya tindakan tidak kooperatif dari oknum staf Humas yang diduga membentak dan menghalangi pengambilan gambar saat kegiatan berlangsung.

Seorang wartawan menuturkan bahwa salah satu rekannya bahkan dimarahi ketika mencoba mengambil foto.

Wartawan lain, Mega Ngefak dari SpektrumNTT, menyoroti sikap arogan staf Humas yang kerap menghambat proses peliputan di lapangan.

“Kami hanya meminta fotografer Humas untuk memberi ruang, tapi malah dimarahi. Sikap ini jelas tidak profesional,” ujarnya.

Para jurnalis berharap agar Kabag Humas dan Protokol Setda TTS melakukan pembinaan internal sehingga hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers tetap harmonis, profesional dan saling menghargai.

Mereka tidak menerima beras yang dijanjikan, melainkan hanya diarahkan berpose dengan karung kosong berisi pasir, jagung, atau jerigen kosong. Potret memilukan itu kemudian dijadikan dokumentasi resmi, seakan-akan bantuan pangan telah tersalurkan.

Tragedi sosial ini bukan sekadar soal beras yang hilang, tetapi soal harga diri rakyat kecil yang diinjak dengan praktik manipulasi.

Foto karung kosong itu menjadi bukti paling telanjang betapa lemahnya integritas birokrasi di tingkat desa, sekaligus memperlihatkan jarak yang kian lebar antara rakyat miskin dengan pemimpin yang seharusnya melindungi mereka

Antoneta Poli, salah satu warga penerima bantuan, mengisahkan bagaimana ia pada 6 September 2025 diminta datang ke rumah Sekretaris Desa.

Ia diberi karung beras 20 kilogram hanya untuk difoto, lalu beras tersebut ditarik kembali dengan janji akan diserahkan esok hari di kantor desa. Namun janji itu tak pernah ditepati.

“Saya sudah keluarkan uang transportasi Rp30 ribu, tapi berasnya tidak pernah sampai ke tangan saya. Yang tersisa hanya foto untuk laporan mereka,” tutur Antoneta dengan suara lirih.

Aranci Kase, warga lain bahkan lebih dipermalukan. Ia diminta membawa KTP serta dua jerigen kosong untuk dimasukkan ke dalam karung lalu difoto. Dokumentasi itu dijadikan bukti seolah ia menerima beras susulan.

“Mereka suruh saya berdiri dengan karung kosong itu. Katanya nanti ada bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada,” ujarnya getir.

Lebih ironis lagi, Mama Aranci Saekoko menyebut dirinya dijemput langsung oleh Sekretaris Desa. Namun setibanya di rumah aparat, ia malah diarahkan untuk berpose di depan dua karung berisi jagung, bukan beras.

“Saya diminta memegang KTP, lalu difoto dengan karung jagung itu. Katanya bantuan tahap berikut. Sampai hari ini hanya tinggal kata-kata,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Riko Bees, Pendamping Bantuan Pangan tingkat kecamatan, mengakui adanya praktik dokumentasi manipulatif ini. Ia menyebut alasannya karena batas penyaluran hanya lima hari.

Menurutnya, saat itu masih ada sisa 22 karung beras untuk 12 KK. Namun ketika ia mengecek kembali ke kantor desa, beras itu sudah lenyap tanpa jejak.

“Awalnya memang masih tersisa. Tapi ketika dicek ulang, beras itu sudah tidak ada lagi,” katanya singkat.

Peristiwa ini mencerminkan wajah gelap birokrasi desa: alih-alih menjadi pelayan rakyat, aparatur justru menjadikan rakyat miskin sebagai alat pencitraan. Rakyat yang lapar bukan hanya kehilangan beras, tetapi juga kehilangan martabat.

Foto dengan karung kosong bukan hanya simbol kebohongan administratif, melainkan juga simbol pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan.

Pemerintah desa yang seharusnya menjadi garda terdepan kesejahteraan justru menambah luka dan memperdalam jurang ketidakpercayaan.

Kasus Desa Salbait harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah di semua level. Bantuan sosial bukanlah kemurahan hati pejabat, tetapi hak konstitusional rakyat. Aparatur yang mempermainkan hak rakyat sama dengan melukai jantung demokrasi dan mengkhianati sumpah jabatan.

Investigasi yang transparan dan tegas perlu dilakukan, bukan sekadar klarifikasi dangkal. Hanya dengan langkah konkret, kepercayaan publik bisa dipulihkan.

Karung kosong di Desa Salbait kini menjadi simbol luka dan pengkhianatan. Yang ditunggu masyarakat bukan lagi janji kosong, melainkan keberanian pemerintah untuk mengisi karung itu dengan kebenaran, keadilan dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.

Di antara wajah-wajah penuh harapan itu, hadir Sania Ndun, putri asal Rote Ndao, yang membawa senyum tulus, keteguhan hati serta cinta mendalam bagi UMKM.

Bagi Sania, keterlibatannya dalam kegiatan ini bukan sekadar hadir sebagai penjual atau pelaku UMKM, melainkan sebuah kehormatan besar.

Kepada media ini, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT yang telah memberi ruang partisipasi.

“Kami bersyukur diberi kesempatan, kepercayaan dan ruang untuk tampil. Terima kasih kepada pemerintah karena melibatkan kami dalam kegiatan mulia ini,” tuturnya penuh ketulusan.

Senyum Sania, yang tetap terjaga meski panas menyengat, menjadi gambaran semangat yang tak tergoyahkan. Ia bagaikan puisi yang ditulis dengan tinta kasih:

sederhana, namun mampu meneduhkan hati banyak orang. Senyumnya tidak hanya menyapa hadirin, tetapi juga mengajarkan bahwa UMKM adalah cermin kesabaran, ketekunan dan cinta kepada kehidupan.

Lebih jauh, Sania mengibaratkan UMKM sebagai bunga kecil yang tumbuh di tanah kering. Bunga itu mungkin rapuh, namun dengan perhatian dan dukungan, ia mampu mekar indah dan memberi manfaat bagi banyak orang.

“UMKM bukan sekadar dagangan. UMKM adalah kehidupan, harapan, dan masa depan. Anak-anak kita tumbuh bersama UMKM yang sehat dan kuat,” ungkapnya dengan suara penuh kehangatan.

Acara Bulan Bhakti Karang Taruna ini pun menjadi saksi nyata bagaimana semangat kebersamaan, cinta dan perjuangan ekonomi rakyat dapat bertemu dalam satu ruang.

Karang Taruna, sebagai wadah pemuda, memberi panggung bagi pelaku UMKM untuk memperlihatkan karya, sekaligus menjadi simbol solidaritas sosial yang membumi.

Meski panas menyengat membuat sebagian orang terlihat lelah, Sania tetap tersenyum, seakan ingin menghapus penat dengan cahaya hatinya.

Senyum itu adalah doa, langkahnya adalah perjuangan dan ucapannya adalah janji bahwa UMKM, bila dirawat dengan cinta, akan tumbuh menjadi cahaya yang menerangi keluarga, desa bahkan daerah.

Ia berharap pemerintah terus memperluas perhatian, tidak hanya memberi ruang, tetapi juga dukungan nyata. Fasilitasi pemasaran, pelatihan, dan akses modal menjadi kebutuhan mendesak agar UMKM dapat berkembang lebih kokoh.

“Kami ingin produk kami bukan hanya dilihat, tapi juga dibeli, dihargai, dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi rakyat,” pungkas Sania penuh harapan.

Bulan Bhakti Karang Taruna di Kupang Timur akhirnya menjadi lebih dari sekadar acara. Ia menjelma menjadi panggung cinta, di mana senyum seorang Sania Ndun menyalakan harapan dan UMKM tampil sebagai cahaya yang menuntun langkah masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Sejak hari pertama menjabat, Jhoni langsung turun ke lapangan—bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mulai mengubah sistem yang sudah terlalu lama stagnan.

Langkah awal yang diambil pria yang dilantik pada 26 Mei 2025 ini bukan basa-basi. Dengan membawa semangat reformasi total, ia mengusung tiga pilar utama: evaluasi menyeluruh, ekspansi cerdas dan peneguhan etos kerja petugas lapangan.

Jhoni menegaskan, PDAM tidak boleh hanya duduk di balik meja menerima laporan yang kerap tak merefleksikan kondisi riil di lapangan.

“Kami harus melihat sendiri, menilai sendiri, dan bergerak berdasarkan fakta,” ujarnya tegas dalam wawancara eksklusif, Rabu 28 Mei 2025
Salah satu fokus utama dalam 100 hari

pertamanya adalah membenahi sistem pencatatan meter air dan penagihan yang selama ini dikeluhkan pelanggan.

Ia menyebut sistem lama sebagai “lemah secara teknis dan rawan manipulasi”, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik.

Tak hanya mengevaluasi sistem internal, Jhoni juga mulai membangun peta ekspansi sumber air baru.

Wilayah Semau menjadi titik awal survei potensi air bersih yang dapat dikembangkan sebagai sumber utama bagi wilayah yang masih kekurangan pasokan.

“Kalau air tersedia, tetapi tak dikelola dan didistribusi dengan baik, itu kegagalan manajerial. Kami tidak akan biarkan itu terjadi lagi,” kata Jhoni  sambil menggarisbawahi rencana integrasi ekspansi dengan sistem distribusi pintar yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Baginya, reformasi PDAM bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal mentalitas dan integritas. Ia menyebut penguatan sikap dan disiplin petugas lapangan sebagai salah satu misi utamanya.

“Kami butuh tim yang loyal terhadap tugas, bukan sekadar hadir di lapangan tapi abai terhadap masalah pelanggan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, manajemen baru mulai mengkaji penerapan sistem meter pintar yang mampu meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kecurangan dalam pencatatan pemakaian air.

Tanpa menunggu waktu lama, Jhoni memulai inspeksi ke salah satu sumber air utama di Tarus, dan langsung melakukan pendataan terhadap 2.100 rumah di sekitarnya.

Aksinya tersebut menjadi simbol bahwa perubahan bukan dimulai dari rapat, tetapi dari aksi nyata di lapangan.

“Saya tidak datang untuk membuat janji politik. Saya datang untuk bekerja. Kami tidak akan menunggu waktu untuk mulai memperbaiki. Filosofi kami sederhana: mengubah keluhan menjadi senyuman,” ungkapnya lugas.

Langkah-langkah tegas Jhoni Sulaiman ini menunjukkan bahwa PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang memasuki babak baru: era kerja keras, pengawasan ketat, dan pelayanan yang lebih akuntabel.

Ia tidak segan menyebut bahwa ketidaktegasan masa lalu akan dikubur bersama sistem lama yang tak lagi relevan.

“Kami tidak akan menyalahkan siapa pun, tapi kami akan perbaiki semuanya. Profesionalisme adalah harga mati,” pungkasnya.

Di tengah tantangan daerah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan air bersih, kepemimpinan baru ini menjadi angin segar.

Dengan pendekatan yang berbasis data, terjun langsung ke lapangan, dan sistem kerja yang disiplin, PDAM Kabupaten Kupang menegaskan diri: mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi.

Acara pembekalan ini digelar di Aula El Tari Kupang dan dihadiri langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede yang turut memberikan materi dan motivasi kepada para peserta,Rabu 28 Mei 2025

Dalam sambutannya, Bupati Kupang menegaskan pentingnya kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat sebagai wujud nyata dari pengabdian akademik dan sosial.

Menurutnya, mahasiswa KKN bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan aktor perubahan yang membawa ilmu pengetahuan ke ruang-ruang sosial yang membutuhkan.

“Kami tunggu kehadiran mahasiswa UPG di Kabupaten Kupang. Pemerintah akan memfasilitasi, dan saya telah instruksikan camat, kepala desa, serta lurah untuk membantu proses adaptasi dan pengabdian adik-adik mahasiswa. Berikan yang terbaik, dan jadilah bagian dari pembangunan masyarakat,” tegas Yosef Lede.

Lebih lanjut, Bupati Yosef menyampaikan bahwa UPG 1945 merupakan institusi pendidikan yang telah melahirkan banyak tokoh daerah, termasuk dirinya sendiri.

Ia menilai UPG adalah rumah besar bagi generasi intelektual yang siap berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Yosef Lede juga menekankan pentingnya mahasiswa datang ke lokasi KKN dengan paradigma baru, semangat belajar, dan kesediaan untuk berbaur dengan masyarakat.

“Kalian akan menjumpai kondisi yang jauh berbeda dari ruang kuliah. Dibutuhkan adaptasi, disiplin, dan komitmen untuk belajar dari masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata. Ini momentum emas bagi UPG 1945 untuk menunjukkan kualitas akademiknya di tengah masyarakat,” ungkapnya

Sementara itu, Ketua Yayasan UPG 1945 Kupang, Dr. Samuel Haning, menyatakan bahwa UPG telah menjalankan fungsi pendidikan dan pelayanan kemasyarakatan dengan konsisten.

Ia menegaskan bahwa lulusan UPG terbukti memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

“KKN ini bukan hanya program rutin, tapi wujud nyata kolaborasi antara kampus dan masyarakat. Ilmu yang diperoleh mahasiswa harus memberi manfaat langsung dan jangka panjang bagi masyarakat di lokasi KKN,” ujarnya.

Dr. Haning menambahkan bahwa keberhasilan alumni UPG yang kini menjabat sebagai kepala daerah, seperti Bupati Kupang Yosef Lede dan Bupati Belu Willy Lay, adalah bukti bahwa UPG memiliki fondasi akademik yang kokoh dan relevan.

Kegiatan pembekalan ini juga menghadirkan Wakil Gubernur NTT, Irjen. Pol. (Purn.) Johni Asadoma, Rektor UPG Davud Selan, dan para narasumber lainnya.

KKN kali ini melibatkan mahasiswa dari 11 program studi, dan akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Kupang serta kawasan sekitar Kampus UPG.

Dengan semangat pengabdian, kegiatan KKN UPG 1945 Kupang diharapkan menjadi ruang strategis untuk mentransformasikan ilmu menjadi aksi nyata, serta menumbuhkan karakter kepemimpinan, empati, dan partisipasi aktif dalam pembangunan lokal.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di T-More Hotel, Rabu (28/5/2025)

Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki menegaskan bahwa penanganan stunting tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan lama yang stagnan dan reaktif.

Mengusung semangat “transformasi digital untuk generasi sehat,” pemerintah daerah resmi meluncurkan strategi baru yang berpijak pada pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat akar rumput, serta penguatan sistem monitoring berbasis data real-time.

“Stunting bukan sekadar urusan angka, ini soal masa depan anak-anak kita. Jika kita abai hari ini, kita menciptakan generasi yang rapuh besok. Maka, semua pihak wajib bergerak dan tidak bisa lagi setengah hati,” tegas Wabup Aurum dalam sambutannya.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten Kupang dari 38,4% menjadi 39,5%. Angka ini bukan hanya statistik, melainkan alarm nyata bahwa upaya konvensional telah mencapai titik jenuh dan memerlukan langkah revolusioner.

Wabup Aurum menegaskan bahwa solusi kini harus bersifat sistemik dan adaptif, bukan sporadis. Maka dari itu, Pemkab Kupang mulai menggulirkan pelatihan digital bagi tenaga kesehatan dan perangkat kecamatan/desa untuk mengoperasikan aplikasi pemantauan tumbuh kembang anak berbasis mobile dan Web-BANDA—sistem data yang dirancang untuk integrasi lintas sektor.

Sebanyak 142 peserta dari berbagai sektor hadir dalam rakor ini, terdiri dari 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 24 camat, 24 kepala puskesmas, operator kecamatan, awak media, serta perwakilan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana tingkat kecamatan.

Mereka bukan sekadar peserta, tetapi aktor utama dalam perubahan. Melalui pelatihan berbasis teknologi, mereka akan mengelola data spasial dan longitudinal untuk mendiagnosis akar persoalan stunting di wilayah masing-masing, sekaligus merancang intervensi yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Pendekatan baru ini tidak hanya soal “gadget dan aplikasi.” Lebih dari itu, transformasi digital mencerminkan perubahan mendasar dalam budaya kerja pemerintahan—yang kini dituntut untuk lebih transparan, cepat tanggap, dan berbasis bukti ilmiah.

Sistem Web-BANDA menjadi tulang punggung pelaporan stunting, yang memungkinkan pemerintah mengakses data secara konsolidatif dan real-time. Dengan ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, bukan berdasarkan asumsi atau laporan manual yang rawan bias.

“Digitalisasi bukan tujuan, melainkan alat untuk memastikan setiap anak tumbuh sehat dan cerdas. Kita perlu data yang akurat agar bisa menyusun kebijakan yang efektif,” ujar Aurum, yang juga mengingatkan agar keberhasilan menurunkan angka stunting tidak membuat aparat berpuas diri

Dalam nuansa yang sarat refleksi dan tekad, Wabup Aurum menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, tenaga medis, tokoh masyarakat, media, hingga keluarga—untuk menjadikan misi ini sebagai tanggung jawab bersama.

“Menurunkan stunting bukan proyek instan. Ini marathon kebijakan, yang membutuhkan integritas, kesabaran, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.

Dengan semangat ini, Kabupaten Kupang menegaskan langkahnya menuju cita-cita besar: generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi masa depan.