Seruan ini muncul bukan semata sebagai respons politik, melainkan sebagai panggilan moral dari seorang pemimpin daerah yang menyadari bahwa persatuan sosial adalah fondasi yang tak boleh dikorbankan di altar opini liar dan praduga yang belum terbukti.

“Kepada masyarakat, saya minta untuk tetap bersabar. Masalah ini telah dilaporkan oleh DPRD kepada Polda NTT. Kita sebaiknya menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian,” ujar Yosef Lede dalam pernyataan resminya, Kamis (16/10).

Bupati Yosef mengingatkan bahwa dalam era digital yang sarat dengan disinformasi dan fragmentasi opini, dibutuhkan kedewasaan kolektif untuk memilah informasi berdasarkan fakta, bukan sekadar viralitas.

Ia mengajak masyarakat Kupang untuk tidak terpancing narasi provokatif yang bisa mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.

“Silakan menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai ada tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau memecah belah masyarakat. Mari kita jaga Kabupaten Kupang tetap aman dan damai,” tegasnya.

Seruan ini mengandung makna lebih dalam: bahwa hak untuk berekspresi dan hak atas rasa aman bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua pilar demokrasi yang harus saling menopang dalam semangat konstitusional dan kesantunan publik.

Dalam konteks dugaan penyimpangan dana bantuan Seroja, Bupati Yosef menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menghormati jalannya proses hukum dan menjaga transparansi.

Namun ia juga mengingatkan bahwa keadilan tidak bisa ditegakkan melalui tekanan publik yang didasarkan pada emosi sesaat, melainkan melalui jalur hukum yang independen dan objektif.

Pernyataannya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak fundamental warga negara. Tetapi ia juga menekankan bahwa hak tersebut harus dilaksanakan secara tertib, damai dan tidak destruktif, agar tidak menjadi bumerang yang merugikan masyarakat itu sendiri.

Menutup imbauannya, Bupati Yosef mengajak semua pihak — dari tokoh agama, pemuda, tokoh adat, akademisi, hingga warganet — untuk mengambil peran aktif dalam menjaga suasana kondusif di Kabupaten Kupang.

Dalam suasana seperti ini, solidaritas sosial dan kebijaksanaan kolektif menjadi lebih penting dari sekadar saling menyalahkan.

“Ini saatnya kita bersatu, bukan saling curiga. Proses hukum sedang berjalan. Mari kita kawal bersama dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab,” pungkas Yosef.

Seleksi terbuka untuk jabatan strategis Sekretaris Daerah (Sekda) resmi berlangsung dan hingga hari keenam masa pendaftaran, sebanyak lima nama telah mengajukan diri sebagai kandidat.

Proses ini tidak hanya menjadi ajang rotasi jabatan, melainkan juga ujian nyata terhadap komitmen daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Lima figur birokrat dari berbagai latar belakang wilayah telah masuk dalam bursa calon Sekda. Mereka berasal dari instansi yang berbeda—baik dari internal Pemkab Kupang maupun dari luar daerah.

Hal ini mencerminkan terbukanya ruang kompetisi yang sehat, lintas daerah, dan berlandaskan pada meritokrasi.

Plt Sekda Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw, yang juga turut mencalonkan diri, menegaskan bahwa proses seleksi ini dilandasi oleh prinsip akuntabilitas publik.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung secara objektif, transparan, dan bebas dari intervensi,” tegasnya dalam konferensi pers yang digelar Jumat lalu di ruang kerjanya seperti yang di lansir dari media Kupang Berita . Com,Selasa 27 Mei 2025

Berikut nama – nama yang saat ini telah terdaftar adalah:

Screning Yosmar Dano – pejabat aktif di Bawaslu DIY.

Lagabus Pian – birokrat dari Kabupaten Sabu Raijua.

Zulhadi – ASN dari Pemerintah Kota Batam.

Robert Alen J. Amaheka – dari lingkungan Pemkab Kupang.

Marthen A. Rahakbauw – Plt Sekda dan ASN senior Pemkab Kupang.

Para kandidat ini akan menjalani serangkaian tahapan seleksi, termasuk asesmen kompetensi, penulisan makalah, dan presentasi gagasan birokrasi.

Jadwal yang telah ditetapkan menunjukkan keseriusan panitia seleksi dalam menguji integritas dan visi kepemimpinan setiap calon.

Meskipun lima nama telah resmi mendaftar, pendaftaran masih terbuka hingga 4 Juni 2025. Artinya, kompetisi ini belum sepenuhnya mengerucut.

Masih ada peluang bagi figur – figur potensial lain untuk turut bertarung memperebutkan posisi birokrasi tertinggi di tingkat kabupaten tersebut. Kemungkinan munculnya “kuda hitam” masih terbuka lebar.

Jabatan Sekretaris Daerah tidak hanya berfungsi sebagai motor administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai penjaga etika birokrasi dan perumus arah strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu, proses seleksi ini harus dilihat sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi daerah.

Banyak pihak menilai bahwa keterbukaan seleksi kali ini menjadi preseden positif bagi peningkatan mutu kepemimpinan di lingkup ASN. Selain itu, ini merupakan sinyal bahwa Pemkab Kupang serius mendorong pelayanan publik yang adaptif dan inovatif, sejalan dengan tuntutan zaman.

Dalam konteks demokrasi lokal, publik berhak mengetahui siapa saja yang bertarung memperebutkan jabatan vital ini, serta bagaimana proses seleksi berlangsung.

Oleh karena itu, pelibatan masyarakat sipil dalam memantau jalannya seleksi menjadi elemen penting untuk mengawal integritas proses ini hingga tuntas.

Figur Sekda yang terpilih kelak diharapkan tidak hanya mumpuni secara administratif, tetapi juga mampu menjembatani kepentingan antara pemimpin daerah dan masyarakat, serta menjadi motor inovasi dalam pelayanan publik.

Dengan waktu pendaftaran yang masih tersisa sekitar delapan hari, satu hal yang pasti: dinamika seleksi ini masih jauh dari kata final.

Masih terbuka kemungkinan munculnya tokoh – tokoh baru yang siap memberikan kontribusi terbaik bagi Kabupaten Kupang

Bupati Kupang, Yosef Lede meluapkan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah ASN yang dinilai abai terhadap kewajiban dasar mereka sebagai abdi negara.

Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Kupang, Oelamasi dihadiri ratusan ASN dan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, absennya sebagian pegawai secara berulang memicu reaksi keras dari orang nomor satu di Kabupaten Kupang.

“Ada pegawai yang sampai hari ini tidak pernah ikut apel. Saya akan panggil mereka. Saya ingin tahu, apa sebenarnya yang mereka mau. Mungkin karena rumahnya terlalu dekat dengan kantor, jadi malah malas datang,” tegas Bupati dengan nada tinggi namun tetap terkendali seperti yang dilansir dari media Kupang Berita.Com

Menurut Bupati, ketidakhadiran dalam apel merupakan indikasi lemahnya budaya disiplin yang semestinya menjadi landasan etika profesi ASN. Ia menilai, keteladanan harus dimulai dari pimpinan OPD agar menjadi contoh bagi seluruh staf di bawahnya.

“Kalau pimpinannya abai, jangan heran kalau bawahan ikut-ikutan. Ini soal tanggung jawab, bukan sekadar rutinitas,” tambah Yosef Lede.

Selain masalah kedisiplinan, Bupati juga menyinggung persoalan lain yang tak kalah krusial: keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah berlangsung selama tiga bulan.

Ia menegaskan bahwa dirinya telah menandatangani surat edaran pembayaran sejak beberapa waktu lalu, namun implementasinya tak kunjung terealisasi.

“Saya sudah teken instruksi sejak bulan lalu, tapi TPP belum juga dibayarkan. Saya minta paling lambat besok harus dibayar untuk tiga bulan sekaligus,” ujarnya tegas kepada Kepala BKPSDM, Kepala Keuangan, dan Plt. Sekda.

Yosef menjelaskan, penyebab utama keterlambatan bukan berada di tangan Badan Keuangan atau Sekretariat Daerah, melainkan di OPD yang belum melengkapi administrasi pendukung seperti absensi dan dokumen kelengkapan lainnya.

“OPD yang lambat menyampaikan dokumen, itulah sumber masalahnya. Ini harus segera dibenahi. Jangan sampai kelalaian birokrasi merugikan hak pegawai,” tandasnya.

Sorotan ini menjadi peringatan serius bahwa kedisiplinan dan ketepatan administrasi merupakan kunci tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui sikap tegas namun humanis, Bupati Kupang menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel.