Dalam momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp700 juta kepada 14 klasis, masing-masing menerima Rp50 juta guna mendukung pelaksanaan Sidang Klasis. Kebijakan ini mencerminkan state support mechanism terhadap institusi keagamaan yang memiliki social embeddedness kuat dalam kehidupan masyarakat.

Namun, aspek yang paling menonjol dan sarat makna terletak pada keputusan pemerintah memberikan ruang kepada Melianus Alopada—jurnalis yang selama ini dikenal vokal mengkritisi kebijakan publik—untuk menyerahkan bantuan secara simbolis. Keputusan ini bukan sekadar seremoni, melainkan representasi dari strategi pemerintah dalam merangkul kritik sebagai bagian dari proses pembangunan.

Dalam perspektif democratic governance, langkah ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari adversarial relationship menuju collaborative engagement.

Kritik tidak lagi dipandang sebagai oposisi yang harus dijauhkan, tetapi sebagai constructive force yang diakomodasi dalam ruang publik.

Dengan kata lain, pemerintah tidak menghindari kritik, tetapi justru mengintegrasikannya dalam praktik simbolik kekuasaan.

Pelibatan Melianus Alopada menjadi indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang sedang membangun pola relasi yang lebih adaptif terhadap dinamika demokrasi lokal. Ini mencerminkan pendekatan embracing dissent, di mana suara kritis tidak direpresi, melainkan dirangkul sebagai bagian dari public accountability system.

Dalam kerangka checks and balances, media tetap menjalankan fungsi sebagai watchdog institution. Namun, melalui momentum ini, terlihat adanya upaya untuk membangun mutual recognition antara pemerintah dan media. Kepercayaan yang diberikan kepada jurnalis kritis dalam seremoni resmi menjadi simbol bahwa kritik memiliki legitimasi dalam tata kelola pemerintahan.

Kehadiran Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Bupati Kupang Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Obe Titu Eki, memperkuat legitimasi politik kegiatan ini sebagai bagian dari multi-level governance.

Ini menunjukkan bahwa pendekatan merangkul kritik bukan sekadar gestur lokal, tetapi bagian dari orientasi kepemimpinan yang lebih luas.

Respons publik terhadap momen ini menunjukkan penerimaan yang positif. Salah satu pengunjung menyebut bahwa pelibatan jurnalis kritis dalam penyerahan bantuan menghadirkan pesan kuat tentang rekonsiliasi sosial—bahwa perbedaan posisi antara kritik dan kekuasaan tidak harus berujung pada jarak, tetapi dapat dipertemukan dalam semangat kolaborasi.

Dalam perspektif good governance, langkah ini menegaskan penguatan prinsip participatory governance, transparency dan inclusivity. Pemerintah Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa ruang publik tidak eksklusif, melainkan terbuka bahkan bagi aktor yang selama ini berada dalam posisi kritis.

Di sisi lain, bantuan kepada klasis tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat social cohesion dan community resilience. Organisasi keagamaan berperan sebagai intermediate institutions yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat dalam pembangunan berbasis nilai.

Pelibatan Melianus Alopada dalam penyerahan bantuan Paskah 2026 menegaskan satu pesan kunci: pemerintah tidak hanya menerima kritik, tetapi mulai merangkulnya sebagai bagian dari energi pembangunan.

Dalam kerangka mature local democracy, relasi antara kritik dan kekuasaan bergerak menuju constructive partnership, di mana public trust dibangun bukan dengan meniadakan perbedaan, tetapi dengan mengelolanya secara terbuka, inklusif dan berkeadaban.

Tragedi itu hadir sebagai bayang-bayang yang mengiringi Zoom Meeting Strategis Pemberantasan Kemiskinan yang diikuti seluruh kepala daerah se–Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki mengikuti pertemuan tersebut dari Ruang Rapat Bupati Kupang, Lobi Lantai Dua Kantor Bupati Kupang di Oelamasi, didampingi sejumlah kepala dinas terkait.

Ruang rapat tampak senyap, seolah turut menundukkan kepala. Keheningan di dalamnya bukan sekadar jeda suara, melainkan cerminan beratnya persoalan yang dibicarakan—tentang kehidupan yang terpinggirkan, tentang anak-anak yang tumbuh di batas kemampuan dan tentang masa depan yang menggantung rapuh.

Zoom meeting ini menjelma menjadi ruang kontemplasi bersama, tempat wajah kemiskinan ekstrem di NTT ditatap tanpa tirai. Kemiskinan tidak lagi dimaknai sebagai sekadar ketiadaan materi, melainkan sebagai proses panjang yang perlahan mengikis martabat manusia.

Ia merampas rasa aman, mempersempit akses pendidikan dan menempatkan anak-anak pada persimpangan yang tak seharusnya mereka hadapi di usia belia.

Tragedi di Ngada tidak berdiri sebagai peristiwa tunggal. Ia adalah simbol dari kesenyapan panjang yang terlalu sering diabaikan.

Ia berkisah tentang pagi-pagi yang dimulai tanpa sarapan, tentang langkah kecil yang menempuh jarak jauh menuju sekolah dan tentang mimpi-mimpi sederhana yang gugur sebelum sempat bersemi. Dalam sunyinya, tragedi ini berbicara lebih lantang daripada kata-kata.

Kemiskinan, dalam lanskap ini, menjelma menjadi luka struktural—tak selalu kasatmata, namun nyata terasa. Ia merayap ke ruang-ruang kelas yang kekurangan fasilitas, ke rumah-rumah yang tak cukup kokoh melindungi penghuninya dan ke kehidupan keluarga yang bertahan dalam diam.

Ketika kemiskinan dibiarkan berlarut, ia berubah menjadi ancaman perlahan bagi keselamatan, kesehatan dan kemanusiaan itu sendiri.

Pertemuan virtual tersebut berlangsung dengan penekanan pada kesinambungan langkah dan penguatan koordinasi antardaerah. Kehadiran para kepala daerah dan perangkat teknis mencerminkan kesadaran bahwa persoalan ini tidak mengenal batas administratif.

Ia menuntut kerja kolektif, kesungguhan lintas sektor dan keberpihakan yang lahir dari empati, bukan semata kewajiban birokrasi.

Di ruang rapat Oelamasi, layar digital mempertemukan wajah-wajah dari berbagai penjuru NTT. Masing-masing membawa cerita daerahnya sendiri, namun disatukan oleh satu rasa yang sama: bahwa duka di satu tempat adalah peringatan bagi tempat lainnya.

Tidak ada riuh tepuk tangan, tidak ada ekspresi kemenangan. Yang hadir hanyalah kesenyapan yang sarat tanggung jawab.

Zoom meeting ini menjadi pengingat lirih bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan ekonomi atau berdirinya bangunan fisik.

Pembangunan sejati diukur dari kemampuan negara menjaga agar anak-anaknya tidak tumbuh dalam kelaparan, tidak berjalan dalam kelelahan dan tidak kehilangan harapan sebelum sempat mengenal arti masa depan.

Tragedi siswa SD di Ngada pun berdiri sebagai cermin sosial yang getir. Ia mengajarkan bahwa kemiskinan yang diabaikan dapat berubah menjadi duka bersama—duka yang seharusnya cukup sekali terjadi, agar tak ada lagi cahaya kecil yang padam sebelum sempat menyala sepenuhnya.

Mereka tidak menerima beras yang dijanjikan, melainkan hanya diarahkan berpose dengan karung kosong berisi pasir, jagung, atau jerigen kosong. Potret memilukan itu kemudian dijadikan dokumentasi resmi, seakan-akan bantuan pangan telah tersalurkan.

Tragedi sosial ini bukan sekadar soal beras yang hilang, tetapi soal harga diri rakyat kecil yang diinjak dengan praktik manipulasi.

Foto karung kosong itu menjadi bukti paling telanjang betapa lemahnya integritas birokrasi di tingkat desa, sekaligus memperlihatkan jarak yang kian lebar antara rakyat miskin dengan pemimpin yang seharusnya melindungi mereka

Antoneta Poli, salah satu warga penerima bantuan, mengisahkan bagaimana ia pada 6 September 2025 diminta datang ke rumah Sekretaris Desa.

Ia diberi karung beras 20 kilogram hanya untuk difoto, lalu beras tersebut ditarik kembali dengan janji akan diserahkan esok hari di kantor desa. Namun janji itu tak pernah ditepati.

“Saya sudah keluarkan uang transportasi Rp30 ribu, tapi berasnya tidak pernah sampai ke tangan saya. Yang tersisa hanya foto untuk laporan mereka,” tutur Antoneta dengan suara lirih.

Aranci Kase, warga lain bahkan lebih dipermalukan. Ia diminta membawa KTP serta dua jerigen kosong untuk dimasukkan ke dalam karung lalu difoto. Dokumentasi itu dijadikan bukti seolah ia menerima beras susulan.

“Mereka suruh saya berdiri dengan karung kosong itu. Katanya nanti ada bantuan, tapi sampai sekarang tidak ada,” ujarnya getir.

Lebih ironis lagi, Mama Aranci Saekoko menyebut dirinya dijemput langsung oleh Sekretaris Desa. Namun setibanya di rumah aparat, ia malah diarahkan untuk berpose di depan dua karung berisi jagung, bukan beras.

“Saya diminta memegang KTP, lalu difoto dengan karung jagung itu. Katanya bantuan tahap berikut. Sampai hari ini hanya tinggal kata-kata,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Riko Bees, Pendamping Bantuan Pangan tingkat kecamatan, mengakui adanya praktik dokumentasi manipulatif ini. Ia menyebut alasannya karena batas penyaluran hanya lima hari.

Menurutnya, saat itu masih ada sisa 22 karung beras untuk 12 KK. Namun ketika ia mengecek kembali ke kantor desa, beras itu sudah lenyap tanpa jejak.

“Awalnya memang masih tersisa. Tapi ketika dicek ulang, beras itu sudah tidak ada lagi,” katanya singkat.

Peristiwa ini mencerminkan wajah gelap birokrasi desa: alih-alih menjadi pelayan rakyat, aparatur justru menjadikan rakyat miskin sebagai alat pencitraan. Rakyat yang lapar bukan hanya kehilangan beras, tetapi juga kehilangan martabat.

Foto dengan karung kosong bukan hanya simbol kebohongan administratif, melainkan juga simbol pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan.

Pemerintah desa yang seharusnya menjadi garda terdepan kesejahteraan justru menambah luka dan memperdalam jurang ketidakpercayaan.

Kasus Desa Salbait harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah di semua level. Bantuan sosial bukanlah kemurahan hati pejabat, tetapi hak konstitusional rakyat. Aparatur yang mempermainkan hak rakyat sama dengan melukai jantung demokrasi dan mengkhianati sumpah jabatan.

Investigasi yang transparan dan tegas perlu dilakukan, bukan sekadar klarifikasi dangkal. Hanya dengan langkah konkret, kepercayaan publik bisa dipulihkan.

Karung kosong di Desa Salbait kini menjadi simbol luka dan pengkhianatan. Yang ditunggu masyarakat bukan lagi janji kosong, melainkan keberanian pemerintah untuk mengisi karung itu dengan kebenaran, keadilan dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan Asperindo memiliki peran vital dalam mempercepat laju perekonomian daerah, khususnya dalam mendukung arus distribusi barang di wilayah kepulauan.

“Kami mengapresiasi Asperindo sebagai mitra pemerintah yang telah berperan penting dalam kelancaran distribusi produk, baik lokal maupun nasional, terlebih di NTT yang terdiri dari banyak pulau. Sinergi ini adalah jalan penghubung produk lokal menuju pasar nasional hingga internasional,” ungkap Gubernur.

Melki Laka Lena menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi di NTT semakin mendukung ekosistem logistik. Saat ini, NTT telah memiliki 14 bandara aktif dan hampir seluruh wilayah telah memiliki pelabuhan yang berfungsi sebagai jalur vital distribusi.

“Konektivitas ini sangat membantu kelancaran distribusi dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan dukungan infrastruktur, maka produk masyarakat tidak hanya dapat bergerak cepat di tingkat lokal, tetapi juga bersaing di pasar nasional,” tambahnya.

Lebih jauh, Gubernur menekankan pentingnya program One Village One Product (OVOP) yang kini telah berkembang menjadi One Community One Product. Program ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap produk memiliki kualitas yang baik, izin edar dari BPOM, hingga sertifikasi halal. Semua ini adalah syarat utama agar produk NTT bisa masuk dan bertahan di pasar global,” tegasnya.

Dalam forum Muswil ini, Gubernur berharap lahir gagasan baru dan program kerja yang mampu memperkuat peran Asperindo sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem logistik yang sehat, aman dan berdaya saing.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo, Budi Paryanto, menegaskan bahwa Asperindo berkomitmen mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah melalui jasa pengiriman yang profesional.

“Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kami juga membutuhkan dukungan dan perlindungan pemerintah agar industri pengiriman tetap bertahan di tengah tantangan,” jelas Budi.

Hal senada disampaikan Ketua DPW Asperindo NTT, Anatji Efrolina Ratu Kitu Jan, yang menekankan pentingnya pengawasan distribusi logistik agar tidak disalahgunakan, sembari terus membangun kolaborasi dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Musyawarah Wilayah II Asperindo NTT tidak sekadar forum organisasi, melainkan wadah untuk merancang strategi bersama dalam menghubungkan produk unggulan NTT dengan pasar nasional dan internasional.

Dengan dukungan infrastruktur, regulasi dan sinergi yang solid, NTT diproyeksikan mampu melahirkan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global.

Dengan mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”, acara ini menjadi bukti nyata kepedulian INTI dan PINTI terhadap kesehatan anak-anak Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Panitia, Christofel Liyanto, yang juga Bendahara INTI NTT, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung suksesnya kegiatan ini. Ia menjelaskan bahwa INTI Pusat telah banyak menyalurkan bantuan sosial ke NTT sejak lama, mulai dari bencana badai Seroja hingga berbagai program kemanusiaan lainnya.

“Hari ini, giliran anak-anak yang mendapat perhatian. Ada 1.000 anak yang kami berikan vitamin, susu, telur, roti, biskuit, serta makan siang bergizi. Selain itu, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis. Ini semua demi mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Christofel.

Acara ini mendapat perhatian besar dari pemerintah dan organisasi pusat. Hadir Sekda Kota Kupang, Ignasius Replika Lega, mewakili Wali Kota Kupang Christian Widodo. Dari pemerintah pusat, hadir Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M., Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mewakili Menteri.

Turut hadir Ketua Umum INTI Pusat, Dedi Sugianto, serta dr. Meta Agustina, MARS., Ketua PINTI Pusat, yang menegaskan pentingnya gizi dan kesehatan anak sebagai pondasi generasi bangsa.

“Anak-anak kita harus sehat dan kuat. Melalui kegiatan ini, INTI dan PINTI ingin memastikan mereka mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam pemenuhan gizi seimbang. Generasi sehat adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Christofel

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Anak-anak tampak ceria saat menerima paket makanan dan vitamin, sementara orang tua merasa terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis.

Maria, salah seorang ibu dari Kecamatan Oebobo, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. “Kami sangat bersyukur. Anak-anak dapat makanan sehat, susu, dan juga diperiksa kesehatannya tanpa biaya. Ini sangat membantu kami,” ujarnya.

Momentum bakti sosial ini juga bertepatan dengan pembentukan PINTI NTT yang baru diresmikan sehari sebelumnya. Kehadiran PINTI di NTT diharapkan mampu memperkuat gerakan sosial perempuan INTI dalam berbagai bidang, terutama kesehatan dan kesejahteraan anak.

Ketua Panitia, Christofel menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjalankan program PINTI Pusat dengan berbagai program sosial. “INTI dan PINTI NTT akan terus hadir, karena anak-anak adalah masa depan bangsa,” katanya.

Sekda Kota Kupang, Ignasius Replika Lega, menyampaikan apresiasi atas kepedulian INTI dan PINTI. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Bakti sosial ini bukan hanya sekadar pembagian makanan atau vitamin, melainkan investasi sosial. Generasi sehat akan membawa masa depan bangsa yang lebih baik. Kami berterima kasih kepada INTI dan PINTI,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu. Ia menegaskan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sangat penting dalam mendukung program pemerintah. “Pemenuhan hak anak adalah tugas bersama. Apa yang dilakukan INTI dan PINTI hari ini sangat sejalan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

Acara ini tidak hanya menjadi perayaan Hari Anak Nasional, tetapi juga momentum penguatan komitmen bersama membangun generasi sehat, kuat, dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

Christofel Liyanto menutup acara dengan pesan penuh optimisme. “Kami percaya, anak-anak sehat dan bergizi baik akan menjadi motor penggerak bangsa. Semoga kegiatan ini berkesinambungan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat NTT,” pungkasnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembagian paket gizi dan pemeriksaan kesehatan massal. Senyum ceria anak-anak menjadi penanda bahwa harapan menuju Indonesia Emas 2045 bisa dimulai dari langkah sederhana: peduli terhadap kesehatan generasi penerus bangsa.

Rapat secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini menjadi forum penting untuk menyerap informasi terkini dari daerah sekaligus menghimpun pandangan kebangsaan dari pelaku usaha media dari Sabang hingga Merauke.

Dalam pemaparan sejumlah ketua SMSI provinsi, disampaikan bahwa kondisi daerah saat ini relatif kondusif meskipun masih terdapat aksi massa sebagai bentuk ekspresi aspirasi publik.

Demonstrasi yang sebelumnya berlangsung massif di beberapa kota besar, menurut laporan Ketua SMSI Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny Jahang, tidak memberikan dampak serius di wilayah kepulauan tersebut

Benny menegaskan, masyarakat NTT tidak mudah terpancing provokasi konflik maupun upaya memecah belah bangsa. Bahkan, aspirasi masyarakat masih cenderung mendukung langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola situasi nasional.

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua SMSI Papua, Hans, yang menilai masyarakat Kawasan Timur Indonesia tetap menjaga komitmen kebangsaan.

Isu yang mengemuka dalam Rakornas adalah penyebaran informasi yang tidak terkendali di media sosial, termasuk maraknya narasi provokatif oleh influencer.

Fenomena ini menimbulkan misinformation dan disinformation yang berpotensi memicu keresahan masyarakat. Oleh karena itu, media siber daerah dipandang memiliki peran strategis sebagai penyeimbang informasi, penyaring wacana publik, sekaligus benteng melawan hoaks.

Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, dalam kesempatan itu mengajak seluruh insan pers daerah untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif media daerah dalam menjaga persatuan nasional serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat mengganggu stabilitas.

Lebih lanjut, Bangun mengingatkan bahwa masyarakat daerah bukan sekadar penonton dalam dinamika politik nasional, tetapi juga pemilik aspirasi yang harus diperhatikan.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat lebih serius mendengarkan suara rakyat daerah yang telah menunjukkan komitmen menjaga ketertiban dan stabilitas.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat pers daerah akan diformulasikan dalam rekomendasi nasional SMSI untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Pers. Ia menegaskan pentingnya media siber menyampaikan informasi yang menyejukkan, arif dan konstruktif.

“Media daerah memiliki posisi strategis untuk menjaga suasana tetap kondusif. Kita harus memastikan informasi yang sampai kepada masyarakat benar, menenangkan dan tidak memperkeruh keadaan,” ujar Firdaus

Rakornas SMSI ini meneguhkan kembali peran media daerah sebagai instrumen strategis dalam memperkuat stability dan nation building.

Dengan kondisi sosial politik yang relatif stabil, SMSI berharap seluruh masyarakat pers daerah tetap menjaga semangat kebersamaan, karena stabilitas daerah merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Johanis Taek, S.Kom.,M,Si yang akrab disapa Joni Taek—resmi dilantik sebagai Dewas PDAM dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Lobi lantai 2 Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Jumat 20 Juni 2025

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki dan turut dihadiri oleh Bupati Kupang, Yosef Lede serta sejumlah pejabat struktural dan tokoh daerah.

Dalam kesempatan yang sama, dua staf khusus Bupati Kupang juga turut dilantik, menandai langkah baru dalam konsolidasi dan penguatan kinerja birokrasi lokal.

Sebagai figur publik yang memiliki rekam jejak sosial yang kuat, Joni Taek menyambut jabatan barunya dengan semangat pelayanan.

Dalam pernyataannya kepada awak media, ia mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

“Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini adalah berkat dan kemurahan-Nya, sehingga saya dipercaya menjadi Dewan Pengawas di Perumda Kabupaten Kupang,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar seremoni, pelantikan ini menjadi penanda kesediaan Joni untuk mengemban tanggung jawab pengawasan strategis di salah satu sektor vital pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa masa baktinya akan dijalani dengan loyalitas, akuntabilitas, dan dedikasi tinggi.

“Saya pastikan amanah ini saya jalani dengan integritas dan profesionalisme. Fungsi pengawasan bukan hanya formalitas, tetapi harus menjadi katalis untuk menghadirkan PDAM yang transparan, adaptif, dan berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Sebagai Dewan Pengawas, peran yang diemban oleh Joni Taek bersifat strategis dan berjangka panjang. Ia tidak hanya bertugas mengawasi manajemen, tetapi juga memastikan bahwa prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan secara konsisten, mulai dari efisiensi operasional hingga transparansi keuangan.

Pelantikan ini dinilai menjadi momentum penting dalam konteks reformasi pelayanan publik di Kabupaten Kupang, khususnya dalam menghadapi tantangan distribusi air bersih di berbagai wilayah, baik kawasan urban maupun pedesaan.

Pengawasan yang kuat diyakini akan memperkuat fondasi PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang tidak sekadar mencari keuntungan, tetapi hadir untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberadaan Dewas yang kompeten dan berintegritas akan sangat menentukan kualitas pelayanan.

Dengan pengawasan yang tepat, PDAM diharapkan dapat melakukan inovasi, memperbaiki jaringan distribusi, meningkatkan kualitas air, serta memperluas jangkauan pelayanan ke wilayah yang selama ini kurang terlayani.

Joni Taek membawa perspektif moral dalam jabatan yang diembannya. Ia percaya bahwa pelayanan publik tidak semata-mata tentang angka dan laporan, melainkan tentang kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Air adalah sumber kehidupan. Mengawasinya berarti memastikan bahwa setiap rumah tangga, sekolah, dan fasilitas publik mendapat hak dasar mereka. Ini bukan sekadar tanggung jawab teknis, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan,” tuturnya dengan nada reflektif.

Dengan pelantikan ini, harapan besar disematkan pada sosok Joni untuk ikut mendorong PDAM Kabupaten Kupang menjadi lembaga yang lebih modern, tanggap, dan terpercaya.

Pelayanan yang bermutu lahir dari pengawasan yang jujur dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai publik.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap ribuan warga yang mengungsi sejak erupsi terjadi pada 3 November 2024 lalu.

Gibran hadir didampingi sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BNPB Suharyanto, Pj. Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, serta Pj. Bupati Flores Timur Sulastri H.I. Rasyid.

Kehadiran mereka menunjukkan sinergi pemerintah pusat dalam penanganan bencana di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

Setelah tiba di Larantuka, Gibran langsung menuju Posko Lapangan Konga di SDK Konga. Di sana, ia berdialog dengan para pengungsi, mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung.

Mantan Wali Kota Solo ini juga menyempatkan diri mengunjungi area Trauma Healing untuk anak-anak, memberikan mainan, dan menyapa mereka dengan hangat.

Selain Posko Konga, Gibran melanjutkan kunjungan ke Posko Lapangan Kobasoma di SDK Pukaunu, serta Posko Lapangan Lewolaga dan Eputobi. Di tiap posko, Gibran memastikan kesiapan logistik, pelayanan kesehatan, dan kenyamanan warga yang berada di lokasi pengungsian.

Hal ini dilakukannya sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan Wakil Presiden Gibran ini dilakukan setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Makassar dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

“Kehadiran beliau di sini membawa harapan bagi kami. Kami senang karena pemerintah peduli dan langsung turun tangan membantu kami,” ujar salah seorang pengungsi di Posko Konga.

Menurut data pemerintah terbaru per 14 November 2024, terdapat sekitar 13.649 pengungsi yang tersebar di berbagai titik pengungsian di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka.

Beberapa titik utama meliputi Posko Lapangan Konga (1.748 pengungsi), Posko Bokang Wulumatang (595 pengungsi), Posko Lewolaga (2.343 pengungsi), Posko Duntana Lewoingu atau Eputobi (979 pengungsi), Posko Kabupaten Sikka (3.429 pengungsi), Posko Kobasoma (644 pengungsi), Posko Ile Gerong (350 pengungsi), serta Posko Pengungsian Mandiri dengan jumlah mencapai 3.561 pengungsi.

Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan bahwa distribusi bantuan terus dilakukan secara berkala agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

“Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh jajaran untuk memastikan logistik selalu tersedia bagi pengungsi,” ungkapnya.

Gibran dan tim berharap kunjungan mereka dapat memberikan dorongan moral bagi para korban dan memastikan pemerintah hadir dalam situasi darurat ini.

Pada kampanye akbar di Lapangan Sitarda, Kota Kupang,13/11 ribuan masyarakat hadir dengan antusias mendengarkan pidato SPK yang sarat makna dan semangat kebersamaan. 

Tema besar yang diusung yaitu “Komitmen Siaga untuk NTT – Pemimpin dari Rakyat, oleh Rakyat, untuk Rakyat” mencerminkan visi kuat SPK untuk mengedepankan kepentingan masyarakat NTT.

Dalam orasinya, Simon Petrus Kamlasi menyampaikan bahwa pasangan SIAGA terbentuk sejak lima bulan lalu dan telah menjalin kerja sama yang solid dengan tujuan membangun NTT lebih maju.

SPK mengungkapkan bahwa ia telah rela meninggalkan berbagai kenyamanan dan fasilitas demi fokus pada pengabdian kepada masyarakat NTT. 

“Saya rela melepaskan bintang, masa depan, jabatan, dan fasilitas demi masa depan rakyat NTT,” ungkap SPK dengan tegas di hadapan ribuan pendukung yang hadir.

SPK juga menghormati dan mengajak seluruh pendukungnya untuk sejenak berdoa bagi masyarakat Lewotobi yang sedang dilanda bencana. 

Hal ini menunjukkan kepedulian SPK yang tulus terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu program unggulan yang dipaparkan dalam kampanye ini adalah SIAGA Air Bersih,yang bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat NTT.

SPK menekankan bahwa air bersih merupakan kebutuhan pokok dan hak setiap warga. Dalam program ini, SIAGA berjanji untuk menyediakan peralatan bor air dan teknologi pencarian sumber air sehingga masyarakat dapat memiliki pasokan air bersih di rumah masing-masing. 

“Air adalah sumber kehidupan, dan jika SIAGA diberi mandat, kami akan memastikan setiap keluarga di NTT dapat menikmati air bersih dengan layak,” ujar SPK.

Terlahir dari keluarga sederhana, SPK mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan rakyat kecil.

Orang tuanya yang berprofesi sebagai guru mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati dan pengabdian kepada sesama. 

SPK menyatakan bahwa jika terpilih, ia akan tetap dekat dengan rakyat, siap turun ke kebun dan laut bersama masyarakat. 

“Kantor gubernur adalah kantor rakyat, rumah jabatan adalah rumah rakyat. Di manapun saya berada, di situlah kantor saya,” tegas SPK. 

SPK juga telah membuktikan dedikasinya sebelum mencalonkan diri, dengan membantu masyarakat dari dana pribadinya dan melakukan pelayanan sosial tanpa pamrih.

“Kami telah membantu dengan hati, memberi dari kekurangan kami, hingga negara mengakui bahwa ini perlu diperbesar,” ujar SPK.

Tidak hanya di tingkat nasional, SPK juga mendapatkan pengakuan internasional melalui penghargaan Lidorsin di ASEAN, yang menunjukkan kapabilitasnya sebagai pemimpin cerdas dan berbeda. 

Dengan pengalaman yang kaya dan pengakuan dari berbagai pihak, SPK percaya diri bahwa dirinya mampu membawa perubahan signifikan untuk NTT.

Kampanye akbar ini memberi harapan baru bagi masyarakat NTT. Ribuan masyarakat yang hadir menyambut hangat sosok SPK yang mereka percaya sebagai pemimpin yang mereka nantikan. 

Dengan visi “Komitmen Siaga untuk NTT – Pemimpin dari Rakyat, oleh Rakyat, untuk Rakyat”, SPK dan Andrianus Garu siap menghadirkan perubahan nyata untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di NTT.(Ob/Ab)

Dalam kunjungan kerjanya pada Jumat, 18 Oktober 2024, Pj. Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto hadir di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, untuk melihat langsung keberhasilan para petani yang terus produktif meski dalam kondisi cuaca yang kering. Turut hadir mendampingi, Pj. Bupati Kupang Alexon Lumba, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Joaz Bily Oemboe Wanda, dan Kadis Pertanian Kabupaten Kupang Amin Juariah.

Dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Andriko bersama para petani melakukan panen tomat di Poktan Mekar dan menanam tomat di Poktan Sejati Harapan Baru, serta panen jagung dan pisang. Kunjungan ini juga menjadi momen diskusi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas tantangan yang dihadapi petani, khususnya dalam pengelolaan air di tengah iklim yang tidak menentu.

Pj. Gubernur Andriko mengapresiasi semangat dan kerja keras para petani Kabupaten Kupang yang berhasil memanen komoditas pertanian di tengah musim kemarau.

“Ini luar biasa kinerja petani kita, semangat dan ada hasilnya. NTT tanahnya subur, namun yang dibutuhkan adalah air. Pemerintah terus memperhatikan kebutuhan ini dengan membangun bendungan dan embung untuk mencukupi ketersediaan air,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andriko menegaskan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan lokal agar NTT dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci dalam memperkuat sektor pertanian.

“Kabupaten Kupang memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan NTT, dengan dukungan dari APBN dan APBD,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur juga menyoroti pentingnya program ketahanan pangan dalam upaya penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat, seperti pemberian beras 10 kg per bulan dan bantuan ayam satu ekor untuk keluarga yang membutuhkan.

“Kita harus bersama-sama berjuang agar masyarakat NTT bisa sehat, aktif, dan produktif. Ketahanan pangan akan tercapai jika seluruh elemen masyarakat bekerja sama,” tambahnya.

Pj. Bupati Kupang Alexon Lumba juga menyampaikan optimisme atas potensi besar Kabupaten Kupang dalam sektor pertanian. Dengan lahan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah, Kupang diharapkan mampu menjadi lumbung pangan NTT.

“Kami terus berupaya mendukung para petani melalui penyuluhan, penyediaan bibit unggul, teknologi pertanian, dan akses pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Pada akhir kunjungan, Pj. Gubernur NTT menyerahkan bantuan peralatan pertanian, seperti mesin pompa air, benih jagung, dan benih holtikultura kepada beberapa kelompok tani, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kupang.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kabupaten Kupang diharapkan dapat terus berkembang menjadi lumbung pangan yang mendukung ketahanan pangan di NTT, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut.