Penyaluran bantuan ini berlangsung pada hari Selasa, 22 Juli 2025, bertempat di kantor desa Nonbaun.

Kepala Desa Nonbaun, Zet Koib, dalam keterangannya kepada media menyatakan bahwa program BLT ini merupakan bagian dari implementasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, sesuai regulasi yang berlaku dari pemerintah pusat hingga daerah.

“Pembagian BLT ini bersumber dari Dana Desa tahun 2025 dan telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat,” ujar Zet Koib.

Program BLT Dana Desa bertujuan untuk membantu masyarakat desa yang tergolong rentan secara ekonomi, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi pascapandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah desa memastikan bahwa proses penyaluran dilakukan secara transparan, adil dan tepat sasaran.

Selain itu, Kades Zet Koib juga menegaskan pentingnya penggunaan bantuan tersebut secara bijak. Ia mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga seperti bahan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Penyaluran BLT ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah desa terhadap warganya. Proses distribusi dilakukan di hadapan aparat desa, BPD dan perwakilan masyarakat guna menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

“Kami berkomitmen agar Dana Desa benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambah Zet Koib

Dengan penyaluran BLT ini, Desa Nonbaun kembali menunjukkan bahwa program Dana Desa dapat menjadi instrumen efektif dalam mendorong pemulihan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput.

Program BLT Dana Desa menjadi salah satu strategi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Pemerintah pusat mendorong agar setiap desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk bantuan langsung tunai yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Pemerintah Desa Nonbaun, di bawah kepemimpinan Zet Koib, terus berupaya menyalurkan anggaran dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian demi kesejahteraan bersama.

Dari Desa Nonbaun, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, tersiar kabar pilu tentang jalan rusak yang tak kunjung mendapat kepedulian.

Sudah belasan tahun, warga desa ini menunggu jawaban dari negara—namun yang datang hanya satu kata: “Nanti.”

Nehemia Tfuakan, warga asli sekaligus mantan Kepala Desa Nonbaun selama tiga periode, menyuarakan isi hati warganya yang selama ini merasa terpinggirkan.

“Kami bukan minta istana, kami cuma minta jalan. Tapi setiap tahun, hanya kata ‘nanti’ yang kami dapat,” kata Nehemia dengan suara tertahan, sambil menunduk menahan tangis,Selasa 24 Juni 2025 sore

Jalan utama yang menghubungkan Desa Passi dan Nonbaun kini lebih mirip kubangan lumpur di musim hujan, dan berdebu parah di musim kemarau.

Tak hanya menyulitkan mobilitas warga, tapi juga menghambat akses anak-anak ke sekolah, mengancam keselamatan ibu hamil, dan menyulitkan petani menjual hasil kebun ke pasar.

Ironisnya, jalan tersebut berstatus jalan kabupaten, sehingga tak bisa diperbaiki menggunakan dana desa. Padahal, usulan demi usulan telah berkali-kali dilayangkan dalam forum resmi.

Bahkan, jalan Nonbaun pernah tercatat sebagai peringkat pertama usulan infrastruktur Musrenbang Kabupaten Kupang.

“Kami ibarat ikan menanti air. Hidup, tapi sekarat. Kami punya semangat gotong royong—bawa semen, bawa pasir—asal jalan ini bisa dilewati. Tapi kami hanya rakyat biasa, kami tak punya APBD,” ujar Nehemia getir.

Lebih menyakitkan lagi, Nehemia mengenang saat ia bersama tokoh adat datang menghadap Bupati Kupang periode 2019–2024 secara adat, menyerahkan permohonan pembangunan jalan. Sebuah tradisi yang sarat penghormatan, namun dibalas dengan janji yang kosong.

“Waktu itu, Bupati hanya jawab: ‘Nanti kita atur’. Tapi sampai masa jabatannya selesai, tidak ada satu pun alat berat masuk desa kami,” kenang Nehemia, dengan mata berkaca-kaca.

Kini, warga Nonbaun menatap satu-satunya harapan yang tersisa: pasangan Bupati Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki. Mereka berharap kepemimpinan baru ini bukan hanya datang dengan janji, tapi benar-benar hadir di tengah penderitaan rakyat.

“Kami tidak butuh baliho, tidak butuh janji manis. Kami hanya butuh jalan. Itu saja. Biar anak kami tidak lumpur-lumpuran ke sekolah, biar ibu-ibu bisa selamat melahirkan, biar petani bisa bawa hasil panen dengan layak,” ujar Nehemia dengan suara penuh harap.

Ia menambahkan, selama ini nama Nonbaun selalu disebut dalam perencanaan, tapi pelaksanaannya selalu berpindah ke desa lain.

“Desa ganti desa. Kami dijadikan angka, tapi tidak dijadikan nyata. Kami sudah lelah dibohongi.”

Kisah ini bukan hanya tentang satu desa, tapi tentang ribuan desa lain yang mungkin bernasib serupa—yang hanya jadi catatan prioritas di atas kertas, namun tak pernah disentuh oleh kaki pembangunan.

“Kami tidak minta istana. Kami cuma ingin jalan. Supaya hidup kami tak selamanya jadi penantian,” tutup Nehemia, kali ini dengan nada berat yang menggambarkan luka mendalam yang belum juga sembuh.