Sasaran kritiknya jelas: isu provokatif tentang dana Rp51 miliar dalam APBD 2026 yang dituduhkan sengaja tidak dibayarkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kupang.

Bagi Yosef Lede, isu tersebut bukanlah kekeliruan teknis anggaran, melainkan produk narasi yang disusun dengan kesadaran penuh untuk menyesatkan, menggiring emosi PPPK, dan meretakkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam kerangka akademik, ini bukan sekadar misinformasi, melainkan disinformasi yang dirancang dengan tujuan politik tertentu.

“Isu Rp51 miliar ini tidak lahir dari ketidaktahuan, tetapi dari niat yang tidak jujur. Publik digiring untuk percaya bahwa uangnya ada, namun sengaja ditahan. Ini skenario politik busuk—kebohongan yang dipelihara, diulang, dan dipertontonkan,” tegas Yosef Lede.

Bupati Kupang secara tajam menyoroti fenomena pergeseran ruang publik digital—ketika kanal YouTube dan media sosial tidak lagi difungsikan sebagai wahana literasi kebijakan, melainkan diperalat sebagai panggung agitasi. Data dicabut dari konteksnya, regulasi dibaca sepotong dan opini dibangun di atas asumsi, bukan verifikasi.

Dalam perspektif etika komunikasi publik, Yosef Lede menilai praktik semacam ini sebagai pengkhianatan terhadap akal sehat kolektif.

“Alih-alih menempuh dialog institusional, mereka memilih berteriak di YouTube. Fakta dipelintir, data dipermainkan, lalu disebar untuk membakar emosi PPPK. Ini bukan perilaku mitra pemerintah. Ini adalah ciri khas provokator,” ujarnya dengan nada yang dingin namun menusuk.

Kritik ini sekaligus menjadi koreksi moral: bahwa popularitas digital tidak identik dengan kebenaran, dan banyaknya penonton tidak serta-merta mengubah hoaks menjadi fakta.

Lebih jauh, Yosef Lede mengungkap indikasi bahwa aksi-aksi PPPK yang sempat terjadi tidak sepenuhnya lahir dari spontanitas kegelisahan, melainkan menyimpan jejak pengaturan.

Dugaan adanya penyediaan kursi dan fasilitas aksi disebut sebagai penanda klasik dari sebuah gerakan yang telah dikoreografikan.

“Keresahan yang murni biasanya lahir apa adanya. Ia tidak datang dengan logistik yang rapi. Ketika semuanya tersedia, kita patut bertanya: siapa yang mengatur dan untuk kepentingan siapa?” katanya.

Pernyataan ini secara halus namun memalukan membuka tabir kemunafikan pihak-pihak yang mengklaim membela PPPK, padahal sesungguhnya menjadikan PPPK sebagai instrumen politik, bukan subjek perjuangan.

Bagian paling tajam dari pernyataan Yosef Lede adalah kritiknya terhadap oknum yang mengklaim diri sebagai mitra strategis pemerintah, namun justru memilih jalur provokasi ketimbang dialog.

Dalam filsafat pemerintahan, kemitraan adalah relasi yang dibangun atas dasar itikad baik, kejujuran dan tanggung jawab moral—bukan atas dasar sensasi dan tekanan opini.

“Mitra sejati itu memanggil, duduk bersama, dan mencari solusi. Bukan menyebar hoaks lalu menuduh pemerintah menahan hak pegawai. Itu bukan kemitraan, itu pembusukan ruang publik,” tegasnya.

“Mereka kerap menyerukan agar kemitraan dihargai, namun justru mereka sendiri yang pertama kali melanggarnya,” tambah Yosef Lede.

Dalam kalimat ini, kemunafikan tidak diteriakkan, tetapi dibiarkan runtuh oleh kontradiksinya sendiri.

Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kebisingan
Pernyataan Bupati Kupang menjadi penegasan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kebisingan yang dibangun dari kebohongan.

Politisasi isu PPPK, jika terus dibiarkan, bukan hanya melukai pegawai, tetapi juga mengikis fondasi kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Dengan pendekatan yang tegas namun rasional, Yosef Lede menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang berpijak pada hukum, data fiskal, dan tanggung jawab konstitusional, bukan pada tekanan opini yang lahir dari manipulasi informasi.

Dalam demokrasi yang matang, kritik adalah energi korektif. Namun ketika kritik menjelma hoaks yang direkayasa, maka ia berubah menjadi racun.

Diam terhadap racun adalah pengkhianatan terhadap akal sehat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kupang memilih bersuara—bukan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga kebenaran tetap bernapas di tengah hiruk-pikuk provokasi.

Kolaborasi ini menjadi langkah besar menuju kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah Kabupaten Kupang.

Dalam acara yang penuh semangat kebersamaan ini, enam pihak strategis terlibat, yakni:

1. BPJS Kesehatan Cabang Kupang: Mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka universal health coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kupang.

2. PT Samator Gas Industri: Membangun Depo N2 cair di Kabupaten Kupang, membuka peluang baru untuk sektor industri dan lapangan kerja.

3. Perum Bulog Wilayah NTT: Menjamin penyediaan dan penyaluran beras lokal untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), mendukung ketahanan pangan lokal.

4. BPJS Ketenagakerjaan NTT: Menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Kupang.

5. Lembaga Keagamaan: Bersama GMIT, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bimas Islam, dan Keuskupan Agung Kupang, membangun keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

6. LPP RRI Kupang: Mengoptimalkan platform rri.co.id untuk menyebarluaskan informasi pembangunan dan mempromosikan potensi daerah.

Penjabat Bupati Kupang, Alexon Lumba, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait.

Ia menekankan bahwa setiap pihak harus menjalankan komitmen dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk memastikan keberhasilan program.

“Setiap tahapan kerja sama ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Kolaborasi ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, tetapi dengan semangat kebersamaan, hasil maksimal pasti tercapai,” ujar Alexon.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kupang.

Dengan semangat kerja sama dan inovasi, pemerintah optimis bahwa visi untuk mewujudkan Kabupaten Kupang yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi dapat terwujud.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting, termasuk Plt. Sekda Kabupaten Kupang Marthen Rahakbauw, Asisten III Sekda Novita Foenay, serta perwakilan dari masing-masing mitra yang terlibat.

Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa kemajuan Kabupaten Kupang adalah hasil kerja bersama, dengan visi besar menuju kesejahteraan untuk semua.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Pertemuan strategis diadakan di Kabupaten Kupang yang dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), serta media lokal,pada Jumat 22 November 2024

Kepala BP4D Kabupaten Kupang, Juhardi Selan, memimpin diskusi yang fokus pada upaya penguatan fungsi tim pemantau program inklusi-GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).

Juhardi Selan menyampaikan bahwa kolaborasi adalah elemen utama untuk memastikan program berjalan optimal.

“Kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama. Kehadiran mitra, media, dan pemerintah menjadi pondasi kuat untuk melihat dan menyelesaikan isu inklusi dan GEDSI di Kabupaten Kupang,” ujar Juhardi.

Ia menambahkan bahwa koordinasi yang baik memungkinkan PKH berjalan secara efektif dan langsung menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, terutama kelompok rentan, seperti perempuan miskin dan marjinal.

Dalam pertemuan tersebut, tim pemantau diminta mempersiapkan kebutuhan administratif dan teknis untuk menghadiri workshop pada 25 November 2024. Workshop ini dirancang untuk memperkuat peran tim dalam melaksanakan tugas pemantauan di lapangan.

“Dengan adanya workshop ini, saya berharap tim pemantau dapat memahami perannya dengan lebih baik dan mampu mengatasi tantangan di lapangan. Tugas dan fungsi kita adalah memastikan program berjalan sesuai harapan,” jelas Juhardi.

Media juga menjadi pilar penting dalam kolaborasi ini. Dengan perannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, media membantu meningkatkan pemahaman publik tentang PKH, termasuk akses dan manfaat yang tersedia.

Juhardi mengakui bahwa keberadaan media memperkuat transparansi pelaksanaan program.

“Kami sangat mengapresiasi peran media dalam membantu pemerintah menyebarluaskan informasi penting kepada masyarakat,” tambahnya.

Juhardi berharap sinergi antara pemerintah, mitra, dan media dapat terus terjalin erat demi keberlanjutan program perlindungan sosial di Kabupaten Kupang.

Ia optimis bahwa kolaborasi ini mampu menciptakan perubahan positif bagi kelompok rentan dan masyarakat luas.

“Harapan saya, dengan sinergi ini, kita dapat memastikan bahwa PKH benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Bersama, kita bisa mengatasi setiap tantangan,” tutup Juhardi.

Melalui kolaborasi ini, Kabupaten Kupang membuktikan komitmennya dalam membangun pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, program ini diharapkan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan.