Camat Fatuleu Tengah, Amli Bait saat ditemui pada Kamis, 12 Juni 2025, di ruang kerjanya menjelaskan bahwa empat desa yang tergabung di antara adalah Desa Nunsaen, Oelbiteno, Passi, dan Nonbaun.

Saat ini, prosesnya telah masuk tahap final, yakni menunggu penerbitan akta notaris sebagai syarat legalitas koperasi.

“Proses musyawarah dan sosialisasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang sudah selesai. Sekarang kita tinggal tunggu akta notaris,dan lounching lalu koperasi ini bisa mulai berjalan,” jelas Amli.

Koperasi Merah Putih bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga representasi nyata dari gotong royong dan partisipasi masyarakat desa.

Menurut Camat Amli, pengurus koperasi ini berasal dari masyarakat lokal itu sendiri, yang memahami kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.

“Yang terlibat adalah masyarakat sendiri, dari desa itu sendiri. Ini yang membuat kami optimis koperasi ini akan bermanfaat besar ke depannya,” ujar Amli penuh harap.

Pembentukan Koperasi Merah Putih ini juga merupakan bentuk konkret pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan koperasi dan ekonomi kerakyatan.

Melalui instruksi ini, pemerintah pusat mendorong terbentuknya koperasi berbasis komunitas sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Camat Amli menyambut baik kebijakan tersebut dan berkomitmen mendukung penuh agar koperasi ini tidak hanya sekadar terbentuk, tetapi juga berfungsi aktif dan produktif.

Dengan terbentuknya koperasi ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengelola hasil pertanian, usaha mikro, serta kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat secara lebih efisien dan berkeadilan.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi tentang kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya sendiri,” kata Amli menutup keterangannya.

Koperasi Merah Putih di Fatuleu Tengah merupakan simbol kebangkitan ekonomi desa berbasis partisipasi aktif masyarakat.

Dengan legalitas yang hampir rampung, koperasi ini diharapkan segera beroperasi dan membawa manfaat konkret bagi ribuan warga di empat desa.

Ini adalah bukti nyata bahwa kemajuan desa bisa dimulai dari niat tulus dan kerja kolektif masyarakatnya sendiri.

Acara ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Marthen Rahakbauw, Plt. Asisten I Sekda Kabupaten Kupang Piter Sabneno, beberapa pimpinan OPD, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Lousje Merlinda Funay – Pellokila.

Dengan mengusung tema “Penguatan Pondasi Transformasi Organisasi Dharma Wanita Persatuan Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkokoh peran DWP dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.

Pembina DWP Kabupaten Kupang, Sorta Lumba-Turnip, menekankan bahwa istri ASN sebagai anggota DWP memiliki tanggung jawab besar sebagai mitra tangguh suami dalam melayani masyarakat.

“Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita perlu memastikan organisasi yang kuat dan adaptif dengan perkembangan zaman. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kupang harus mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan di daerah,” ujar Sorta.

Senada dengan itu, Ketua DWP Kabupaten Kupang, Antoneta Rahakbauw, menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas.

“Kami berkomitmen memperkuat peran Dharma Wanita dalam bidang sosial dan ekonomi, sekaligus menjadi pelopor pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kupang,” tegasnya.

HUT ke-25 ini juga menjadi refleksi perjalanan panjang Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi pendukung pembangunan.

Dengan terus berinovasi dan menjaga nilai pengabdian terhadap bangsa, DWP Kabupaten Kupang siap menghadapi tantangan zaman untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas anggota, serta kegiatan sosial, DWP Kabupaten Kupang terus menjadi motor penggerak perubahan di tingkat daerah.

Dalam peringatan ini, DWP menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi organisasi yang adaptif dan inovatif.

Dengan semangat 25 tahun pengabdian, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kupang optimis mampu menjadi teladan dan inspirasi dalam mendukung pembangunan daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa kebijakan ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang ingin memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk bergabung di Polri.

“Ini menjadi bukti atas komitmen Bapak Kapolri yang memberikan ruang kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas untuk mengabdi di Polri,” ujarnya.

Polri menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) dalam proses perekrutan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk jalur Perwira, tetapi juga Bintara, sehingga lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi kepolisian.

Brigjen Trunoyudo juga menegaskan bahwa sosialisasi mengenai rekrutmen penyandang disabilitas akan terus ditingkatkan. Informasi mengenai pendaftaran bisa diakses melalui website resmi Polri, media sosial, serta media mainstream. Polri berharap, personel difabel yang lolos seleksi nantinya dapat memberikan kontribusi di bidang-bidang seperti kesehatan, administrasi, dan laboratorium.

Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri. Selain itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo, menambahkan bahwa Polri sudah terlebih dahulu merekrut penyandang disabilitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2023. Keberhasilan ini semakin memantapkan keputusan untuk menerima difabel sebagai anggota penuh Polri di tahun 2024.

Dengan kebijakan ini, Polri membuktikan bahwa institusi kepolisian siap memberikan kesempatan emas bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam mengabdi kepada negara.

Berikut 18 personel penyandang disabilitas yang telah menjadi anggota Polri yang tersebar di Polda Polda:

1. Hemriadi – Polda Sulbar
   2. Damara Prisma Suganda – Polda Jateng
   3. Gibran Jayoga Maulana – Polda Aceh
   4. Rendi Arif Pratama – Polda Sumut
   5. M Pangestu Dirgantara – Polda Sumsel
   6. Bagus Kurniawan – Polda Lampung
   7. Valyano Boni Raphael – Polda Jabar
   8. Afifatul Ngaliyah – Polda Jateng
   9. M Rayyan Khoirul Huda – Polda Jateng
   10. Dimas Ade Saputra – Polda Jateng
   11. M Kresna Dutayana – Polda DIY
   12. Ilzar Zulfano Febriyanta – Polda Jatim
   13. Novita Fajrin – Polda Jatim
   14. Achmad Fikri Octavian – Polda Jatim
   15. Warhana Nandyu – Polda Kaltim
   16. Bayu Satya Amanah – Polda Sulteng
   17. I Komang Alvin Pramudita – Polda Papua Barat
   18. Nur Fatia Azzahra – Polda Kep. Babel

Dalam upacara pelantikan tersebut, para anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik ini mengucapkan sumpah/janji di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai bentuk komitmen mereka untuk mengabdi dan menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang. Tekad untuk mengawal aspirasi masyarakat serta mendorong pembangunan di wilayah ini menjadi fokus utama mereka selama lima tahun ke depan.

Setelah prosesi pelantikan, rapat dilanjutkan dengan penetapan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kupang, yang akan bertugas hingga terbentuknya pimpinan definitif. Tugas ini sangat krusial, mengingat pimpinan sementara akan mengarahkan proses pembentukan alat kelengkapan dewan serta peraturan-peraturan yang akan menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD.

Para anggota DPRD yang dilantik kali ini merupakan perwakilan dari berbagai daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Kupang. Mereka adalah hasil Pemilu Legislatif 2024 yang sukses meraih kursi DPRD. 

Dengan latar belakang yang beragam, para anggota DPRD diharapkan mampu bersinergi dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan ini menjadi awal dari perjalanan panjang mereka sebagai wakil rakyat untuk periode 2024 – 2029. Tekad dan komitmen para anggota DPRD ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Kupang, yang menanti realisasi janji-janji pembangunan dan kemajuan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang sementara Danial taimenas,mengingatkan para anggota dewan yang baru dilantik untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat. “Ini adalah awal dari pengabdian kita. Mari bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kupang yang lebih baik, maju, dan sejahtera,” ujarnya

Dengan dilantiknya 35 anggota DPRD Kabupaten Kupang ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif semakin solid dalam menyusun program-program pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Periode 2024-2029 akan menjadi saksi apakah para wakil rakyat ini mampu membawa perubahan nyata bagi Kabupaten Kupang.

Berikut nama – nama anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2024 – 2029:

1. Yoyarib Mau (Golkar)

2. Deasy Ballo (PDIP)

3. Yakobis Dethan (Hanura)

4.Obeth Laha (PKB)

5.David Daud (PSI)

6.Tome Da Costa (Gerindra)

7.Mesak Nikedomus Mbura (Perindo)

8.Felsiano Amaral (Demokrat)

9. Dominggus Atimeta (PAN)

10. Sofia Malelak De Haan (Nasdem)

11. Agustinus Maboi (Golkar)

Dapil 2 meliputi Kecamatan Fatuleu, Fatuleu Barat, Fatuleu Tengah, Takari,Sulamu dan Amabi Oefeto Timur

1.Feteaser Demitrius Tafetin (PSI)

2. Yermias Pellokila (Gelora)

3.Johanes Mase (PDIP)

4. Benediktus Humau (Nasdem)

5.Habel Nickson Mbate (Golkar)

6.Yusuf Bernadus Tanu (Gerindra)

7.Arnolus Mooy (PKB)

8.Linden Otris Sanam (PAN)

9.Hengky Febrianus Loden (PBB)

Dapil 3 Meliputi Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Tengah, Amfoang Utara, Amfoang Timur, Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut:

1. Abi Yerusa Sobeukum (PKB)

2.Rudi Elim (Gerindra)

3.Oktavianus La’a (Golkar)

4.Ferdianus Lafu Daos (Nasdem)

5.Yudi Lima (Hanura)

Dapil 4 meliputi Kecamatan Amarasi, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur, Kupang Barat, Nekamese, Semau, Semau Selatan:

1.Daniel Taimenas (Golkar)

2.Absalom Buy (PSI)

3.Yorim Christophel Banu (Gerindra)

4.Ham Anton Nenosiam Subu Taopan (Nasdem)

5.Natam Salomo Minfini (PDIP)

6.Saktico Masneno (PBB)

7.Salomiel Arinus Buraen (Perindo)

8.Rudin Amtiran (PAN)

9.Anton Natun (Hanura)

10.Yohanis Munah (Demokrat