Bagi sebagian atlet, pertandingan mungkin berakhir bersama peluit terakhir. Bagi yang lain, malam penutupan justru menjadi awal untuk kembali menata mimpi, memperbaiki kekurangan dan menguatkan tekad agar suatu hari nanti mampu berdiri di panggung olahraga yang lebih tinggi.

Di Auditorium Bahtera Artha Wacana, Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Kamis (15/10/2026) malam, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, secara resmi menutup Turnamen SMSI Cup I Tahun 2026.

Penutupan tersebut bukan sekadar penanda berakhirnya sebuah kompetisi. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa perjalanan membangun prestasi olahraga membutuhkan kesabaran, kedisiplinan, kerja sama, serta keberanian untuk terus berjuang meskipun kemenangan belum selalu berpihak.

Di tengah harapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, SMSI Cup I menjadi salah satu ruang bagi atlet untuk mengukur kemampuan, belajar dari pertandingan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar.

Dalam sambutannya, Mateldius Sanam menyampaikan apresiasi kepada Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, PBVSI NTT, panitia pelaksana, Universitas Kristen Artha Wacana, para sponsor, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen tersebut.

Menurut Mateldius, kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan olahraga, termasuk pembinaan bola voli di NTT.

Ia menegaskan bahwa Turnamen SMSI Cup I tidak sekadar menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga bagian dari upaya membangun pembinaan atlet secara terarah dan berkelanjutan.

“Melalui kompetisi yang terukur, atlet dapat dievaluasi dan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan pada tingkat yang lebih tinggi, termasuk persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028,” ujarnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa prestasi tidak lahir hanya dari satu pertandingan atau kemenangan yang dirayakan di atas lapangan. Prestasi tumbuh melalui proses panjang yang terkadang sunyi, ketika para atlet harus kembali berlatih setelah mengalami kekalahan, memperbaiki teknik setelah melakukan kesalahan dan menjaga semangat ketika hasil yang diharapkan belum tercapai.

Di balik setiap bola yang dipukul melewati net, ada latihan yang harus diulang berkali-kali. Di balik setiap lompatan untuk menghadang serangan lawan, ada kekuatan fisik yang dibangun melalui disiplin. Dan di balik setiap kemenangan, ada perjuangan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh penonton.

Karena itu, berakhirnya SMSI Cup I seharusnya tidak menjadi akhir dari semangat para atlet. Sebaliknya, kompetisi ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kemampuan yang telah dicapai sekaligus kekurangan yang masih harus diperbaiki.

Sebab, perjalanan menuju PON 2028 tidak dapat ditempuh hanya dengan mengandalkan harapan. Dibutuhkan latihan yang konsisten, pembinaan yang terencana, kompetisi yang berkesinambungan, serta dukungan yang nyata dari berbagai pihak.

Mateldius menambahkan bahwa pencapaian prestasi olahraga membutuhkan lebih dari sekadar bakat. Disiplin latihan, pelatih yang kompeten, kompetisi berkelanjutan, serta dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas atlet.

Pesan tersebut menjadi penting dalam perjalanan olahraga NTT. Bakat seorang atlet merupakan titik awal, tetapi bakat membutuhkan pembinaan agar dapat berkembang menjadi kemampuan yang matang dan kompetitif.

Seorang atlet tidak cukup hanya memiliki keberanian menghadapi lawan. Ia harus mampu mengendalikan emosi, memahami strategi permainan, menghargai keputusan wasit, bekerja sama dengan rekan satu tim dan menerima hasil pertandingan dengan lapang dada.

Dalam olahraga, kekalahan bukanlah akhir dari segala kemungkinan. Kekalahan dapat menjadi cermin yang memperlihatkan bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki.

Sementara kemenangan bukanlah alasan untuk berhenti berlatih, melainkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan.

Pemerintah Kabupaten Kupang, lanjut Mateldius, mendukung kegiatan olahraga yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang secara positif.

Menurutnya, olahraga tidak hanya meningkatkan kemampuan fisik, tetapi juga membentuk disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan sportivitas.

Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda, bukan hanya ketika berada di lapangan, tetapi juga ketika menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Lapangan olahraga mengajarkan bahwa tidak seorang pun dapat memenangkan pertandingan sendirian. Sebuah tim membutuhkan kepercayaan, komunikasi dan kesediaan untuk saling menopang. Ketika satu pemain melakukan kesalahan, pemain lain harus tetap memberikan dukungan. Ketika satu serangan gagal, seluruh tim harus kembali menyusun strategi.

Di situlah olahraga mengajarkan arti kebersamaan: bahwa perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu mudah, tetapi menjadi lebih mungkin ketika setiap orang bersedia berjalan bersama.

Mateldius juga mengapresiasi peran insan pers melalui SMSI yang tidak hanya menyebarluaskan informasi olahraga, tetapi turut mengambil bagian dalam penyelenggaraan kompetisi dan pengembangan potensi atlet daerah.

Keterlibatan SMSI NTT dalam penyelenggaraan turnamen tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan olahraga dapat menjadi ruang kolaborasi lintas sektor.

Pers tidak hanya hadir untuk mencatat siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam memperluas kesempatan bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan.

Sementara berita tentang kemenangan dapat menjadi kebanggaan, pemberitaan mengenai proses pembinaan juga penting agar masyarakat memahami bahwa prestasi tidak hadir secara tiba-tiba.

Ada atlet yang harus menempuh perjalanan panjang untuk mengikuti pertandingan. Ada pelatih yang mencurahkan waktu untuk membangun kemampuan pemain. Ada panitia yang bekerja di balik layar, sponsor yang memberikan dukungan, serta berbagai pihak yang memastikan kompetisi dapat berlangsung.

Semua memiliki peran dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih kuat.
Mateldius mengajak SMSI, PBVSI, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama agar kompetisi bola voli dapat terus diselenggarakan sebagai bagian dari pembinaan atlet menuju prestasi nasional.
Ajakan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan menjadi salah satu kunci.

Sebuah turnamen akan memberikan manfaat lebih besar apabila tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan yang terarah, terukur dan berkesinambungan.

Bagi atlet muda NTT, keberadaan kompetisi yang berkelanjutan dapat membuka kesempatan untuk menguji kemampuan, memperluas pengalaman dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Kepada para atlet, Mateldius menyampaikan selamat kepada tim yang berhasil meraih juara. Ia juga mendorong tim lainnya untuk terus berlatih dan menjadikan hasil pertandingan sebagai bahan evaluasi.

Pesan itu mengandung makna bahwa setiap tim memiliki perjalanan masing-masing. Ada yang malam itu merayakan kemenangan, mengangkat piala dan menerima tepuk tangan. Ada pula yang harus pulang dengan membawa kekalahan, menyimpan kekecewaan dan bertanya dalam hati tentang apa yang belum dilakukan dengan baik.

Namun, kekalahan tidak menghapus nilai perjuangan. Tidak semua atlet yang pulang tanpa piala berarti gagal, sebagaimana tidak setiap kemenangan menjamin perjalanan berikutnya akan selalu mudah.

Kadang-kadang, pelajaran paling berharga justru lahir dari pertandingan yang tidak berakhir sesuai harapan. Dari sana, seorang atlet belajar menerima kenyataan, mengakui kekurangan dan menemukan alasan untuk kembali berdiri.

Di dalam olahraga, air mata kekalahan tidak harus menjadi tanda menyerah. Ia dapat menjadi bagian dari perjalanan seseorang untuk memahami bahwa keberhasilan membutuhkan waktu, kesabaran dan kesediaan untuk terus memperbaiki diri.

Karena itu, para atlet yang belum berhasil meraih gelar juara tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh. Selama mereka bersedia belajar dan berlatih, jalan menuju prestasi belum tertutup.

PON 2028 masih menjadi tujuan yang membutuhkan persiapan panjang. Untuk mencapainya, para atlet memerlukan lebih dari sekadar semangat pada malam final. Mereka membutuhkan pembinaan yang konsisten, pelatih yang berkualitas, kesempatan bertanding, serta dukungan yang tidak terputus ketika sorak-sorai penonton telah lama menghilang.

Sementara itu, Reginal Christian Nelwan, selaku Kepala Bidang Kompetisi Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) sekaligus Technical Delegate KONI Pusat untuk asesmen venue PON, mengapresiasi langkah SMSI NTT yang mengambil peran langsung dalam penyelenggaraan turnamen olahraga.

Menurut Reginal, keterlibatan insan pers dalam menggelar kompetisi merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan olahraga daerah.

Ia berharap SMSI Cup dapat berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi wadah bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan serta menembus kompetisi tingkat nasional.
Harapan tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun kesinambungan kompetisi. Sebab, kemampuan atlet tidak dapat berkembang secara maksimal apabila kesempatan bertanding hanya datang sesekali.

Kompetisi yang berkelanjutan memberi ruang bagi atlet untuk mengukur perkembangan, menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda dan membangun pengalaman bertanding yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat lebih tinggi.

Dengan demikian, SMSI Cup berpotensi menjadi salah satu ruang pembinaan yang mempertemukan semangat insan pers, organisasi olahraga, pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha dalam mendukung atlet daerah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua SMSI NTT, Beni Djahang, menegaskan bahwa SMSI Cup I Tahun 2026 merupakan bentuk kontribusi insan pers dalam mendukung pembangunan daerah melalui olahraga.

“Turnamen ini menjadi ruang untuk menjaring bibit atlet bola voli potensial dari NTT agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, khususnya dalam persiapan menuju PON 2028,” jelasnya.

Beni juga menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana, Pemerintah Kabupaten Kupang, PBVSI NTT, para sponsor, pihak keamanan, serta rekan-rekan media yang mendukung penyelenggaraan turnamen sejak pembukaan hingga pertandingan final.

Ia berharap SMSI Cup dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan sebagai agenda pembinaan olahraga yang memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet daerah untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi.

keberlanjutan sebagai pekerjaan bersama. Menjaring atlet potensial merupakan langkah awal, tetapi potensi itu perlu diikuti dengan pembinaan, pendampingan, evaluasi dan kesempatan berkompetisi agar dapat berkembang menjadi prestasi yang membanggakan.

Bagi NTT, perjalanan menuju panggung nasional membutuhkan ruang yang memberi kesempatan kepada atlet daerah untuk tumbuh tanpa kehilangan keyakinan terhadap kemampuan mereka sendiri.

Sebab, mungkin saja di antara pemain yang malam itu belum berhasil membawa pulang piala, tersimpan potensi yang suatu hari akan menjadi kebanggaan daerah. Potensi itu membutuhkan kesempatan, arahan dan dukungan agar tidak berhenti sebagai mimpi yang hanya tumbuh di lapangan sederhana.

Penutupan Turnamen SMSI Cup I Tahun 2026 turut dihadiri Ketua Umum Pengurus PBVSI NTT Winston Rondo, Direktur Utama Perumda Kabupaten Kupang, Direktur Kawasan Industri Bolok (KIB), Ketua Program Studi PJKR UKAW Kupang, Kepala Dinas PKO Kabupaten Kupang, Camat Kupang Tengah, Ketua Panitia SMSI Cup I, para wasit, ofisial dan atlet.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan olahraga membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak ada satu organisasi yang dapat bekerja sendirian apabila tujuan yang hendak dicapai adalah membangun pembinaan atlet yang kuat dan berkelanjutan.

Malam penutupan itu akhirnya menjadi penanda berakhirnya satu babak perjalanan SMSI Cup I. Namun, bagi para atlet, pekerjaan yang lebih panjang justru menunggu setelah lampu pertandingan dipadamkan.

Mereka harus kembali berlatih, memperbaiki kekurangan, menjaga disiplin, dan mempersiapkan diri menghadapi kesempatan berikutnya. Para pelatih harus terus mendampingi, organisasi olahraga perlu memperkuat pembinaan, sementara pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan menjaga dukungan agar jalan menuju prestasi tidak terputus di tengah perjalanan.

Di antara lapangan yang perlahan sepi dan piala yang telah dibawa pulang para pemenang, tersisa satu pertanyaan penting: apakah semangat yang tumbuh selama turnamen akan tetap hidup setelah seluruh tepuk tangan berhenti?
Jawabannya akan ditentukan oleh kesediaan semua pihak untuk melanjutkan kerja, bukan hanya merayakan hasil.

Sebab, piala dapat menyimpan kenangan tentang siapa yang menang, tetapi hanya perjuangan yang berkelanjutan yang dapat menentukan seberapa jauh mimpi sebuah generasi mampu berlayar; dan ketika peluit terakhir telah lama sunyi, bahtera prestasi tidak boleh karam sebelum anak-anak NTT memperoleh kesempatan untuk mencapai pelabuhan impian mereka.

Namun, nilai pengabdian tersebut menjadi sorotan setelah sebuah video viral memperlihatkan enam oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kupang yang diduga bermain judi dan merokok saat jam dinas dengan mengenakan seragam dinas.

Peristiwa itu mendapat perhatian serius dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam.

Pemerintah Kabupaten Kupang telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan memanggil keenam PPPK untuk dimintai keterangan.

Mereka juga telah menyampaikan permohonan maaf dan menerima teguran keras yang ditegaskan sebagai peringatan pertama sekaligus terakhir.

Dalam keterangannya di ruang kerja Sekda Kabupaten Kupang, Senin, 13 Oktober 2026, Mateldius menyampaikan penyesalan atas kejadian tersebut.

Ia menegaskan bahwa perilaku aparatur yang diduga bermain judi dan merokok pada jam kerja merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menjaga disiplin dan tanggung jawab sebagai ASN.

“Tentu kami sangat menyesal dengan kejadian kemarin bahwa ASN ke depan di jam dinas diduga bermain judi dan rokok. Berdasarkan informasi dan video yang kami peroleh, kami sudah minta Kepala BKPSDM dan rekan kerjanya memanggil mereka, kemudian sudah mengambil keterangan,” ungkap Mateldius.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang telah mengambil langkah awal untuk menindaklanjuti video yang beredar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama pihak terkait telah diminta memanggil keenam PPPK tersebut guna memperoleh keterangan atas peristiwa yang menjadi perhatian publik.

Menurut Mateldius, dalam proses pengambilan keterangan itu, keenam PPPK yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf.

Meski demikian, kejadian tersebut tetap menjadi pengingat bahwa setiap aparatur memiliki kewajiban menjaga perilaku, menaati ketentuan kedinasan, serta menghormati kepercayaan yang melekat pada jabatan yang diemban.

Pemerintah daerah pun telah memberikan teguran keras kepada keenam PPPK tersebut. Mateldius menegaskan, teguran itu merupakan peringatan pertama sekaligus terakhir.

Ia menyampaikan bahwa pengulangan perbuatan serupa akan berujung pada pemberhentian sebagai ASN PPPK, sebagaimana ditegaskannya dalam keterangannya.

“Kepada mereka sudah kita berikan teguran keras pertama dan terakhir dan apabila mereka mengulangi perbuatan yang sama maka mereka diberhentikan langsung dari ASN PPPK tanpa di-BAP,” tegas Mateldius.

Pernyataan tersebut menjadi pesan tegas mengenai pentingnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Jam dinas bukan sekadar hitungan waktu dalam administrasi kepegawaian, melainkan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.

Di balik setiap meja pelayanan, ada masyarakat yang datang membawa kebutuhan dan harapan. Ada warga yang menunggu urusan administrasinya diselesaikan, keluarga yang membutuhkan kepastian pelayanan, serta masyarakat yang menggantungkan kepercayaan pada aparatur pemerintah.

Karena itu, perilaku ASN selama jam kerja tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi semata ketika berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Setiap tindakan yang dilakukan dalam seragam dinas berpotensi memengaruhi citra institusi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Seragam memang dapat menunjukkan identitas seseorang sebagai aparatur negara, tetapi kehormatan seragam itu sesungguhnya ditentukan oleh perilaku orang yang mengenakannya.

Pengabdian tidak cukup ditampilkan melalui atribut kedinasan, tetapi harus dibuktikan melalui kedisiplinan, integritas dan kesungguhan dalam menjalankan tanggung jawab.

Lebih lanjut, Mateldius Sanam berharap kejadian yang melibatkan enam PPPK tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Ia mengingatkan agar setiap aparatur menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sikap dan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.

Ia juga berharap tidak ada lagi aparatur yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam menjalankan jabatan sebagai ASN di Kabupaten Kupang.

Menurut pesan yang disampaikannya, setiap pegawai harus mampu menjaga kehormatan profesi dan memahami bahwa jabatan pemerintahan mengandung kewajiban untuk memberikan pelayanan secara bertanggung jawab.

“Sekda juga berharap untuk semua PNS dan ASN Kabupaten Kupang untuk mengambil hikmah dari kejadian untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji dalam jabatan sebagai ASN di Kabupaten Kupang,” demikian pesan yang disampaikan dalam keterangannya.

Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada enam PPPK yang menjadi sorotan, tetapi juga kepada seluruh aparatur agar menjaga perilaku dan menjadikan disiplin sebagai bagian dari budaya kerja. Sebab, satu peristiwa dapat menjadi cermin bagi banyak orang untuk menilai kembali arti tanggung jawab dalam pengabdian kepada masyarakat.

Bagi seorang ASN, jabatan bukan semata-mata sumber penghasilan dan seragam bukan sekadar pakaian kerja. Keduanya melekat dengan tanggung jawab yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh.

Ketika seseorang menerima kepercayaan untuk menjadi bagian dari pelayanan publik, ia juga menerima kewajiban untuk menjaga kepercayaan tersebut melalui tindakan nyata.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat dibangun melalui proses panjang, tetapi dapat terganggu oleh tindakan yang tidak mencerminkan tanggung jawab. Karena itu, kedisiplinan harus hadir bukan hanya ketika ada pengawasan, melainkan juga ketika setiap aparatur menyadari bahwa tugasnya merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat.

Pada akhirnya, kehormatan seragam tidak ditentukan oleh warna, lambang, atau atribut yang melekat padanya. Kehormatan itu tumbuh dari kesadaran untuk bekerja dengan jujur, menghargai waktu, menaati aturan dan tidak melupakan masyarakat yang menaruh harapan pada pelayanan pemerintah.

Di balik seragam yang terhormat, selalu ada amanah yang harus dijaga. Dan ketika amanah itu dipertaruhkan, teguran seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum kepercayaan masyarakat semakin terluka.

Kekayaan alam, keanekaragaman budaya, serta karakter geografis Kabupaten Kupang dinilai membutuhkan kapasitas manusia yang mampu mengelola, menginterpretasikan, sekaligus mempromosikannya secara profesional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Pemandu Wisata Lokal Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Hotel Timore, Kota Kupang, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Kupang Yosef Lede yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam.

Pelatihan berlangsung selama dua hari, hingga 11 September 2026, dan diikuti 16 peserta yang merupakan perwakilan dari 10 kecamatan di Kabupaten Kupang.

Pariwisata Membutuhkan SDM Berkualitas
Sekda Kabupaten Kupang Mateldius Sanam mengatakan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor andalan yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Kupang untuk dikembangkan.

Menurutnya, pengembangan sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan daerah, pariwisata tidak dapat diposisikan hanya sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan kelembagaan.

Karena itu, pengelolaan pariwisata membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Infrastruktur destinasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, serta strategi promosi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Salah satu komponen penting dalam ekosistem tersebut adalah pemandu wisata.
Mateldius Sanam menjelaskan bahwa salah satu langkah pemerintah dalam mendorong pengembangan pariwisata adalah menyiapkan SDM pemandu wisata yang berkualitas.

Pemandu wisata diharapkan mampu memberikan pelayanan pariwisata yang baik, profesional dan berkualitas kepada para wisatawan.

Peran pemandu wisata juga tidak terbatas pada penyampaian informasi mengenai sebuah destinasi. Pemandu memiliki fungsi strategis dalam memperkenalkan budaya, sejarah, serta berbagai potensi lokal kepada wisatawan.

Dengan demikian, pemandu wisata dapat menjadi salah satu representasi daerah dalam membangun pengalaman wisata yang informatif, edukatif dan berkesan.

Mateldius Sanam menegaskan bahwa Kabupaten Kupang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar.

Potensi tersebut ditopang oleh keanekaragaman budaya, kondisi geografis, serta keindahan alam yang menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata.

Namun, potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang memadai agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

“Kita memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Keanekaragaman budaya, kondisi geografis, dan keindahan alam kita adalah modal penting untuk mengembangkan sektor pariwisata. Potensi yang kita miliki harus dikelola dan dipromosikan dan dengan adanya Pemandu Wisata Lokal yang profesional, akan menjadi bagian penting dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Kupang,” ujar Mateldius Sanam.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak cukup berhenti pada identifikasi potensi. Dibutuhkan kapasitas institusional dan kapasitas manusia agar potensi tersebut dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi tanpa menghilangkan nilai sosial dan kebudayaannya.

Dalam kerangka human capital development, peningkatan kompetensi pemandu wisata merupakan bentuk investasi terhadap manusia yang secara langsung berinteraksi dengan wisatawan.

Pemandu wisata berada pada posisi penting dalam membangun persepsi wisatawan terhadap suatu destinasi. Cara menyampaikan informasi, kemampuan memahami sejarah dan budaya, etika pelayanan, serta kemampuan berkomunikasi menjadi bagian dari kualitas pengalaman wisata.

Karena itu, profesionalisme pemandu dapat berkontribusi terhadap pembentukan citra destinasi dan daya saing pariwisata daerah.
Pemandu sebagai Penjaga Identitas Lokal
Kabupaten Kupang memiliki karakter sosial dan budaya yang beragam. Kekayaan tersebut merupakan aset penting dalam pengembangan pariwisata berbasis identitas lokal.

Dalam konteks tersebut, pemandu wisata lokal memiliki keunggulan berupa pengetahuan kontekstual mengenai wilayahnya.

Mereka dapat menjelaskan suatu destinasi bukan hanya berdasarkan informasi umum, tetapi juga melalui perspektif masyarakat yang hidup dan berinteraksi langsung dengan lingkungan tersebut.

Hal ini menjadikan pemandu wisata sebagai bagian dari knowledge ecosystem dalam industri pariwisata.

Informasi mengenai sejarah, tradisi, kebiasaan masyarakat, nilai budaya, serta karakter lingkungan dapat disampaikan secara lebih kontekstual sehingga wisatawan tidak hanya melihat objek, tetapi juga memahami makna di balik objek tersebut.

Pendekatan demikian penting dalam membangun pariwisata yang tidak menghilangkan identitas lokal.

Pariwisata yang berkembang tanpa memperhatikan karakter masyarakat dan kebudayaan berpotensi menghasilkan komersialisasi yang kehilangan substansi.

Sebaliknya, pengembangan yang berbasis pengetahuan lokal dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, dan kepentingan masyarakat.

Selain penguatan kompetensi teknis, Mateldius Sanam meminta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang agar memfasilitasi peserta pelatihan untuk memperdalam pengetahuan mengenai promosi pariwisata melalui media sosial.

Menurutnya, media sosial merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata Kabupaten Kupang.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dalam industri pariwisata. Informasi mengenai destinasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara cepat melalui berbagai platform digital.

Karena itu, kemampuan menggunakan media sosial menjadi bagian dari digital literacy yang relevan bagi pelaku pariwisata.

Pemandu wisata lokal yang memiliki kemampuan digital dapat memperluas perannya. Selain memberikan pelayanan secara langsung kepada wisatawan, mereka dapat membantu membangun narasi destinasi melalui konten yang informatif, autentik dan berbasis pengetahuan lokal.

Strategi tersebut dapat memperluas jangkauan promosi sekaligus memperkuat identitas destinasi Kabupaten Kupang di ruang digital.

16 Peserta dari 10 Kecamatan
Pelatihan Pemandu Wisata Lokal Tahun Anggaran 2026 diikuti 16 peserta dari 10 kecamatan di Kabupaten Kupang.

Keterlibatan peserta dari berbagai kecamatan menunjukkan upaya memperluas basis SDM pariwisata di tingkat wilayah.

Setiap kecamatan memiliki karakter geografis, sosial, budaya, serta potensi lokal yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dalam sebuah ekosistem pariwisata yang terintegrasi.

Dengan peningkatan kompetensi, pemandu wisata diharapkan mampu menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata yang tidak hanya mendukung peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang Marthen Timate, para tim instruktur, serta peserta pelatihan.

Pada akhirnya, kekayaan alam dan budaya merupakan modal awal yang diberikan sebuah daerah. Namun, modal tersebut tidak akan memiliki daya transformasi apabila tidak dikelola oleh manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas dan kesadaran terhadap keberlanjutan.

Pariwisata bukan sekadar tentang seberapa indah sebuah tempat, melainkan tentang bagaimana keindahan itu dirawat, dijelaskan dan diwariskan.

Laut tidak hanya menjadi bentang biru di hadapan mata. Gunung tidak hanya menjadi siluet di kejauhan. Kampung tidak hanya menjadi ruang tempat manusia tinggal. Di dalamnya terdapat sejarah, kebudayaan, ingatan dan kehidupan yang membentuk identitas sebuah daerah.

Sebab wisatawan mungkin datang karena tertarik pada keindahan alam, tetapi mereka akan mengingat sebuah daerah karena cerita yang mereka dengar, manusia yang mereka temui dan makna yang mereka bawa pulang.

Pariwisata yang sejati bukan hanya membuat orang datang untuk melihat sebuah tempat, tetapi membuat mereka pulang dengan membawa pemahaman tentang jiwa tempat itu.

Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, saat membuka secara resmi pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati Kupang, Sabtu (13/6/2026).

Bagi Mateldius Sanam, pelaksanaan uji kompetensi bukan sekadar agenda rutin dalam siklus manajemen aparatur sipil negara. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan momentum strategis untuk memastikan bahwa setiap jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ditempati oleh figur yang tepat, memiliki kapasitas yang memadai, integritas yang teruji, serta kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan implementasi nyata dari sistem merit dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem merit pada instansi pemerintah.

Menurutnya, kebijakan penataan organisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penggabungan sejumlah perangkat daerah merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, perubahan struktur kelembagaan tersebut juga membawa konsekuensi besar terhadap pola kerja birokrasi, pembagian tugas, fungsi kelembagaan, tanggung jawab organisasi, hingga target-target kinerja yang harus dicapai.

“Penggabungan perangkat daerah bukan hanya soal menyatukan struktur. Di dalamnya terdapat perubahan peran, perubahan fungsi, perubahan tanggung jawab dan perubahan ekspektasi kinerja yang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Mateldius, proses penataan jabatan tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif ataupun pendekatan nonprofesional.

Penempatan pejabat harus dilandaskan pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan mengedepankan rekam jejak, kompetensi, kinerja, integritas, serta potensi yang dimiliki oleh setiap aparatur.

Menurutnya, sistem merit hadir untuk memastikan bahwa setiap jabatan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan mampu menjalankan amanah organisasi. Sebab birokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika kompetensi menjadi ukuran utama, bukan kedekatan, bukan kepentingan dan bukan pula faktor-faktor di luar profesionalisme.

“Yang menjadi dasar dalam penempatan jabatan adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak, integritas, serta potensi pengembangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat. Semua harus dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip sistem merit,” tegasnya.

Dalam pandangannya, tantangan birokrasi modern menuntut hadirnya pemimpin-pemimpin organisasi yang tidak hanya memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir strategis, kapasitas kepemimpinan yang kuat, serta kecakapan dalam membaca perubahan zaman.

Seorang pejabat, kata dia, tidak cukup hanya menjadi administrator yang menjalankan rutinitas birokrasi. Lebih dari itu, pejabat publik harus mampu menjadi motor penggerak perubahan, jembatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, serta penjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, pelaksanaan uji kompetensi memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar proses evaluasi administratif. Uji kompetensi merupakan instrumen ilmiah dan objektif untuk memetakan kapasitas kepemimpinan serta potensi aparatur secara lebih akurat.

“Uji kompetensi ini bukan untuk mencari kelemahan peserta. Yang ingin kita bangun adalah pemetaan kompetensi dan potensi kepemimpinan secara objektif agar organisasi memperoleh gambaran yang tepat dalam menempatkan pejabat sesuai kebutuhan kelembagaan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti seluruh rangkaian uji kompetensi sebagai bagian dari proses penataan organisasi pasca penggabungan perangkat daerah.

Kepada para peserta, Mateldius mengajak agar mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh, jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab.

Ia berharap seluruh peserta mampu menunjukkan pengalaman, kapasitas kepemimpinan, gagasan inovatif, serta komitmen nyata dalam membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurutnya, kualitas birokrasi pada akhirnya akan tercermin dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia aparatur merupakan investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

“Pada hakikatnya, birokrasi dibangun bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kualitas pejabat yang memimpin organisasi menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda berharap hasil uji kompetensi dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai profil kompetensi masing-masing peserta. Hasil tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, profesional, objektif dan akuntabel dalam penataan jabatan pasca restrukturisasi organisasi.

Di penghujung sambutannya, Mateldius Sanam menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi dan tim penguji atas dedikasi, profesionalisme, serta komitmen yang telah diberikan dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan.

Ia meyakini proses uji kompetensi akan berlangsung secara independen, transparan, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Birokrasi yang kuat lahir dari keberanian menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ketika kompetensi, integritas, rekam jejak dan kinerja menjadi fondasi utama dalam penataan jabatan, maka pelayanan publik akan semakin berkualitas, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat, dan pembangunan daerah akan bergerak menuju arah yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semy Tinenti, Ketua Panitia Alfonsus Theodorus, serta jajaran panitia dan tim pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, di ruang kerjanya pada Jumat (12/6/2026), menjelaskan bahwa hingga saat ini pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 baru dapat mengakomodir kebutuhan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sementara itu, hak yang sama bagi PPPK belum dapat diakomodir dalam dokumen APBD tahun berjalan.

Menurut Mateldius Sanam, kondisi tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Kupang mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

“Gaji THR dan gaji 13 hingga saat ini dalam APBD Tahun 2026 baru mengakomodir untuk PNS, sedangkan untuk PPPK belum diakomodir di dalam APBD,” ujar Mateldius Sanam.

Ia menjelaskan bahwa berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat menyebabkan terjadinya kekurangan anggaran yang cukup besar pada pos belanja pegawai.

“Hal ini menurut telah dikarenakan kita mengalami pengurangan dana transfer dimana belanja pegawai kita mengalami kekurangan Rp130 miliar dari yang ditransfer oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Akibat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang untuk sementara waktu belum dapat mengalokasikan anggaran Gaji ke-13 bagi PPPK dalam APBD Tahun 2026.

“Sehingga untuk sementara dalam APBD Tahun 2026 kami belum alokasikan untuk gaji 13 untuk PPPK,” tegas Sekda.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kupang tidak tinggal diam. Berbagai langkah koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terhadap keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi daerah.

“Dan sementara juga telah Pemerintah Kabupaten Kupang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kemudian kami menyampaikan daftar belanja pegawai dan mohon dukungan untuk dapat dialokasikan di APBD Perubahan terkait hak-hak PPPK yang hingga saat ini baru dialokasikan gajinya sampai bulan Juni 2026,” ungkap Mateldius Sanam.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang untuk tetap memperjuangkan hak-hak PPPK meskipun ruang fiskal daerah sedang mengalami tekanan yang cukup berat.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting agar kebutuhan pembiayaan pegawai dapat memperoleh perhatian dan dukungan yang memadai.

Lebih lanjut, Mateldius Sanam mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan dan kerja sama sehingga proses pengusulan tambahan anggaran dapat berjalan dengan baik demi menjamin hak-hak para PPPK di Kabupaten Kupang.

“Pemerintah Kabupaten Kupang memohon dukungan dan kerja sama agar proses ini dapat berjalan dengan baik sehingga kemampuan fiskal Kabupaten Kupang mampu mengakomodir hak-hak PPPK di Kabupaten Kupang,” pungkasnya.

Permohonan dukungan tersebut menjadi cerminan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi daerah bukan semata persoalan administrasi anggaran, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur yang selama ini turut menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kupang.

Pemerintah Kabupaten Kupang berharap melalui APBD Perubahan Tahun 2026 nantinya, hak-hak PPPK dapat memperoleh alokasi yang memadai sehingga prinsip keadilan dan kepastian bagi seluruh aparatur pemerintah dapat terwujud secara berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah penguatan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman berbasis rumah ibadah sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh, responsif dan siap menghadapi berbagai potensi bencana.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Workshop Penguatan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Berbasis Rumah Ibadah yang dibuka oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Senin (8/62026).

Dalam sambutannya, Mateldius Sanam menekankan bahwa rumah ibadah memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat.

Selain berfungsi sebagai pusat pembinaan spiritual dan moral, rumah ibadah juga memiliki kapasitas sosial yang besar dalam menyebarkan informasi, membangun kesadaran publik, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, pengembangan sistem peringatan dini yang berbasis rumah ibadah merupakan sebuah pendekatan inovatif yang mengintegrasikan aspek teknologi, komunikasi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam satu kerangka mitigasi bencana yang efektif.

“Rumah ibadah memiliki kekuatan besar sebagai pusat penyebaran informasi, edukasi kebencanaan, serta penguatan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu ketika sistem peringatan bencana dibangun berbasis rumah ibadah, maka informasi tentang potensi bahaya bencana dapat lebih cepat diterima masyarakat dan mendorong tindakan penyelamatan yang lebih cepat dan tepat,” ujar Mateldius Sanam.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah sistem peringatan dini tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama.

“Sistem peringatan ini bukan hanya tentang alat dan teknologi, tetapi menyangkut bagaimana informasi dapat sampai kepada penerima pesan pada waktu yang tepat dan mudah dipahami. Apalagi melalui rumah ibadah selalu diajarkan ajaran-ajaran nilai untuk peduli kepada sesama, kasih, solidaritas dan semangat membantu sesama,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan penguatan modal sosial yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian dan gotong royong yang hidup di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Mateldius Sanam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana.

Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.

“Pemerintah Kabupaten Kupang sendiri terus berkomitmen untuk mendorong kolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat Kabupaten Kupang termasuk lembaga keagamaan, agar pembangunan daerah tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga aman, tangguh dan melindungi seluruh masyarakat,” katanya.

Komitmen tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan modern yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam konteks daerah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana alam, kesiapsiagaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan daerah.

Melalui workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap terjadi peningkatan kapasitas dan pemahaman para pemuka agama, pengelola rumah ibadah, serta komunitas keagamaan dalam menghadapi situasi darurat kebencanaan.

“Dari workshop ini diharapkan akan memperkuat kapasitas rumah ibadah sebagai mitra pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana, meningkatkan pemahaman para pemuka agama dan pengelola rumah ibadah tentang langkah-langkah mitigasi dan respon awal terhadap bencana, serta membangun jaringan komunikasi yang cepat dan efektif antar pemerintah, masyarakat dan komunitas keagamaan,” jelas Mateldius Sanam.

Workshop tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini yang lebih inklusif dan menjangkau hingga ke tingkat komunitas.

Keberadaan rumah ibadah yang tersebar luas di berbagai wilayah dinilai mampu menjadi simpul komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat dan tepat kepada masyarakat.

Penguatan sistem peringatan dini berbasis rumah ibadah juga diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi, mengurangi risiko korban jiwa, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Sekda Kabupaten Kupang Guntur Subu Taopan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang Noflianto Amtitan, Manager Obor Berkat Adelia Simatupang sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Kupang dalam penyelenggaraan workshop, perwakilan BMKG Provinsi NTT Helny Willa, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Kupang Elvrid Saneh, Camat Kupang Barat, Camat Takari, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta para tokoh agama dari berbagai denominasi dan komunitas keagamaan di Kabupaten Kupang.

Melalui inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Kupang menunjukkan komitmen nyata dalam membangun sistem perlindungan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan perangkat teknologi, tetapi juga memanfaatkan kekuatan sosial dan spiritual yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keagamaan dan masyarakat, Kabupaten Kupang diharapkan semakin tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang.

Temuan tersebut mencakup aspek rekrutmen relawan, pembayaran upah, tata kelola distributor, hingga belum terpenuhinya persyaratan administrasi penting berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Temuan tersebut terungkap dalam hasil evaluasi dan pertemuan yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, menegaskan bahwa berbagai persoalan yang ditemukan harus segera dibenahi agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai ketentuan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku.

Saat diwawancarai di ruang kerjanya, Mateldius Sanam mengungkapkan bahwa evaluasi yang dilakukan menemukan sejumlah hal yang membutuhkan perhatian serius.

“Memang ditemukan banyak hal-hal yang perlu dibenahi dari SPPG di Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Untuk yang pertama masalah rekrutmen relawan, yang kedua masalah pembayaran upah, yang ketiga masalah distributor. Jadi tadi didapati bahwa mitra merangkap sebagai supplier,” ungkapnya.

Menurut Sekda, Pemerintah Kabupaten Kupang telah memberikan kesempatan kepada pihak pengelola untuk melakukan pembenahan dan menyesuaikan seluruh proses operasional sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami sudah menunggu agar ke depan ini dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan arahan dan juknis yang berlaku,” tegas Mateldius Sanam.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga meminta yayasan dan mitra pengelola memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses rekrutmen tenaga relawan maupun penyusunan rantai pasok bahan baku dapat melibatkan masyarakat sekitar.

“Kemudian kepada yayasan dan mitra kami minta untuk mereka juga berkoordinasi dengan pihak camat, pihak desa, dan juga tokoh masyarakat di sekitar sini agar dalam proses rekrutmen maupun persiapan untuk rantai pasok supplier ini dibicarakan. Untuk ke depan ini diambil dari pelaku-pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar sehingga masyarakat di sekitar itu tidak lagi menjadi penonton, tetapi mereka juga menjadi penerima manfaat daripada bahan baku yang bisa mereka pasok,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan SPPG harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal melalui keterlibatan mereka dalam penyediaan bahan baku.

“Jadi misalnya dari sekarang mereka mulai dipersiapkan, disosialisasi dan diberikan pemahaman untuk mempersiapkan pengadaan bahan baku, karena untuk telur, daging dan juga sayur-mayur itu bisa mereka pasok ke SPPG,” ujarnya.

Sekda juga meminta agar masyarakat yang belum memiliki perizinan usaha mendapat pendampingan sehingga dapat memenuhi syarat sebagai pemasok resmi.

“Jika masyarakat belum memiliki izin maka mitra kami minta untuk bisa menjadi semacam bapak asuh untuk memayungi mereka sehingga mereka bisa mengurus izin untuk bisa menjadi supplier SPPG,” katanya.

Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa juga diminta mulai mempersiapkan peran Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari rantai pasok bahan baku program makan bergizi.

“Termasuk juga dengan komunikasi dengan pihak camat dan desa agar mulai dari sekarang mempersiapkan Koperasi Merah Putih untuk bisa mengambil peran dalam memasok bahan baku ke SPPG,” lanjutnya.

Distribusi Makanan Harus Tepat Waktu
Dalam aspek distribusi makanan, Mateldius Sanam menekankan pentingnya ketepatan waktu pengiriman agar kualitas makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi oleh siswa penerima manfaat.

“Terkait dengan distribusi makanan ke siswa, kami juga minta untuk diperhatikan agar paling lambat jam 11.00 sudah ada di sekolah sehingga siswa sudah bisa menikmati sesuai dengan ketentuan. Paling lama empat jam setelah makanan itu disiapkan sudah harus dinikmati oleh siswa sehingga tidak memiliki efek samping misalnya basi atau lain-lain yang tidak kita inginkan bersama,” tegasnya.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh SPPG Sillu.

Menurut Sekda, hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sejumlah dokumen administrasi telah dipersiapkan, persyaratan utama tersebut belum terpenuhi.

“Terkait dengan pemenuhan persyaratan, kami tadi sudah bersepakat bahwa SPPG ini dihentikan sementara sampai dengan seluruh persyaratan administrasinya dipenuhi, dalam hal ini SLHS. Dari hasil yang diketahui bahwa SPPG belum memiliki SLHS walaupun secara administrasi semuanya sudah disiapkan,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pihak pengelola untuk segera menyelesaikan proses administrasi karena bahan baku untuk distribusi makanan berikutnya telah tersedia.

“Tadi disepakati karena mereka sudah melakukan pengadaan bahan untuk makanan besok. Jadi kalau sampai dengan besok mereka tidak menyampaikan administrasi untuk pengurusan SLHS, maka per hari Sabtu kegiatan distribusi makanan SPPG akan dihentikan dan akan dilakukan kembali setelah seluruh administrasi terpenuhi dan SLHS-nya diterbitkan,” tegas Mateldius Sanam.

Pengawasan Ketat oleh Pemerintah
Selama proses pembenahan berlangsung, Pemerintah Kabupaten Kupang akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan melalui pemerintah kecamatan, Dinas Kesehatan, dan puskesmas untuk memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai standar keamanan pangan.

“Sambil menunggu itu, teman-teman dari kecamatan, dinas kesehatan dan puskesmas akan secara continue melakukan pengawasan untuk pengendalian bagaimana manajemen dan pengelolaan SPPG mulai dari menyiapkan bahan baku sampai dengan pendistribusian kepada siswa penerima manfaat maupun kepada sasaran 3B,” ujarnya.

Sekda menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi SPPG Sillu, tetapi juga untuk seluruh SPPG di Kabupaten Kupang yang belum memenuhi persyaratan administrasi, khususnya kepemilikan SLHS.

“Ini sekaligus bukan saja berlaku untuk SPPG yang ada di sini, tetapi untuk semua SPPG yang ada di Kabupaten Kupang yang belum memiliki SLHS. Hentikan, dibekukan sampai dengan administrasinya dipenuhi,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera menyelesaikan proses administrasi demi menjamin keberlangsungan program dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

“Untuk pengelola-pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS, saya harap segera menyelesaikan administrasi untuk proses penerbitan SLHS,” katanya.

Menutup keterangannya, Mateldius Sanam mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.

“Dukungan kita semua agar para siswa kita benar-benar menerima makanan bergizi yang akan memiliki dampak dalam tumbuh kembangnya menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui pengukuhan Pengurus Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Kupang Masa Bakti 2026–2030 yang berlangsung di Balai Penyuluh KB Kecamatan Kupang Timur, Kelurahan Babau, Jumat (29/5/2026).

Pengukuhan pengurus IPeKB Kabupaten Kupang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, setelah sebelumnya para pengurus dilantik oleh Ketua IPeKB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nikodemus, dalam rangkaian kegiatan yang sama.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para penyuluh keluarga berencana sebagai ujung tombak pembangunan keluarga yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

Dalam sambutannya, Mateldius Sanam menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang menaruh perhatian serius terhadap keberadaan dan peran strategis Penyuluh Keluarga Berencana dalam mendukung agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, peran Penyuluh KB saat ini tidak lagi terbatas pada sosialisasi program keluarga berencana semata, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari upaya pembangunan keluarga secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Kupang menyadari bahwa peranan seorang Penyuluh KB sangatlah besar. Karena itu pemerintah turut mengambil bagian dalam pelantikan dan pengukuhan IPeKB Kabupaten Kupang ini. Peran Penyuluh KB kini telah mencakup pembangunan keluarga dalam perspektif yang lebih luas sebagai upaya membentuk keluarga ideal yang menjadi miniatur dari masyarakat Kabupaten Kupang,” ujar Mateldius.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit sosial paling mendasar dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas keluarga yang ada di dalamnya.

Dalam konteks tersebut, Penyuluh KB memiliki posisi yang sangat strategis sebagai agen edukasi, pendamping sosial, sekaligus fasilitator perubahan perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat, harmonis, produktif dan sejahtera.

Mateldius juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Penyuluh KB, termasuk melalui penguatan kelembagaan organisasi profesi seperti IPeKB.

Ia berharap para pengurus yang baru dikukuhkan mampu menjalankan amanah organisasi dengan penuh integritas, profesionalisme, dedikasi dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

“Kami mendukung seluruh kegiatan Penyuluh KB di Kabupaten Kupang, termasuk pelantikan dan pengukuhan pengurus IPeKB ini. Kiranya para pengurus yang telah dipercaya dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, berdedikasi, serta mengabdi secara tulus kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Mateldius, keberadaan Penyuluh KB memiliki nilai strategis yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keluarga. Selain menyampaikan berbagai program pemerintah, para penyuluh juga berperan sebagai garda terdepan dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, memperluas akses informasi kesehatan reproduksi, serta mendorong terciptanya keluarga yang mandiri secara sosial dan ekonomi.

“Penyuluh KB memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, bukan hanya menyampaikan Program KB, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun kualitas keluarga, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendampingi masyarakat menuju kehidupan yang lebih sehat, sejahtera dan berkualitas,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mateldius Sanam juga secara khusus mengajak seluruh Penyuluh KB di Kabupaten Kupang untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang masih menjadi tantangan bersama.

Ia menilai bahwa pendekatan pembangunan yang berpusat pada keluarga merupakan salah satu strategi paling efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara berkelanjutan.

Beberapa isu prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah, lanjutnya, meliputi percepatan penurunan angka stunting, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pencegahan pernikahan usia dini, penguatan ekonomi keluarga, hingga pembentukan karakter generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

“Peran aktif Penyuluh KB sangat dibutuhkan untuk bekerja bersama pemerintah daerah. Kita harus bahu-membahu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Kupang, mulai dari tingginya angka stunting, kualitas kesehatan ibu dan anak, pernikahan dini, penguatan ekonomi keluarga, hingga pembangunan karakter generasi muda,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IPeKB Provinsi NTT, Nikodemus, menjelaskan bahwa pembentukan IPeKB bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme para Penyuluh Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan keluarga di tengah masyarakat.

Menurutnya, organisasi profesi tersebut memiliki fungsi strategis sebagai wadah pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan solidaritas profesi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“IPeKB dibentuk untuk meningkatkan kesadaran sikap dan mutu para Penyuluh KB, sekaligus mengembangkan standar profesionalisme Penyuluh KB dalam bidang pembangunan keluarga,” jelas Nikodemus.

Ia menambahkan bahwa keberadaan IPeKB diharapkan mampu mendorong lahirnya kultur kerja yang semakin akuntabel, adaptif, inovatif, kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam perspektif pembangunan modern, lanjut Nikodemus, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek pendidikan dan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas institusi keluarga yang menjadi lingkungan pertama dalam proses pembentukan karakter individu.

Oleh sebab itu, peran Penyuluh KB menjadi semakin relevan dalam mendukung agenda pembangunan nasional maupun daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas keluarga sebagai fondasi utama pembangunan manusia.

“Melalui IPeKB, diharapkan seluruh Penyuluh KB semakin memperkuat semangat solidaritas, pelayanan, inovasi dan kolaborasi yang diwujudkan dalam tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Pengukuhan Pengurus IPeKB Kabupaten Kupang Masa Bakti 2026–2030 tersebut turut dihadiri Sekretaris BKKBN Provinsi NTT Michael Yance Gamin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dr. Desemiyeti Ngatriany, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kupang Richard Benu, Camat Kupang Timur Marina Ludji, serta para pengurus IPeKB Kabupaten Kupang yang baru dikukuhkan.

Melalui penguatan organisasi profesi Penyuluh KB ini, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap terbangun sinergi yang semakin kokoh antara pemerintah, tenaga penyuluh dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, berketahanan dan sejahtera.

Dengan keluarga yang kuat sebagai fondasi pembangunan, cita-cita menghadirkan Kabupaten Kupang yang maju, sehat, inklusif dan berdaya saing diyakini akan semakin mudah diwujudkan secara berkelanjutan.

Momentum nasional tersebut dipandang bukan sekadar kegiatan ceremonial annual event, melainkan sebuah reflective national momentum untuk merekonstruksi kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya nation building, social cohesion, serta penguatan kualitas sumber daya manusia di tengah lanskap global yang semakin kompetitif dan disruptif.

Dalam amanatnya, Mateldius Sanam menekankan bahwa Hari Kebangkitan Nasional memiliki historical value dan philosophical substance yang sangat mendalam dalam perjalanan nation-state Indonesia.

Menurutnya, momentum 20 Mei tidak dapat dilepaskan dari lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908 yang menjadi titik awal awakening of national consciousness atau kebangkitan kesadaran kebangsaan di kalangan kaum terpelajar pribumi pada masa kolonialisme.

Ia menjelaskan bahwa berdirinya Boedi Oetomo merupakan turning point dalam transformasi pola perjuangan bangsa Indonesia.

Jika sebelumnya pola perjuangan lebih bersifat fragmented resistance dan berbasis kedaerahan, maka era kebangkitan nasional menghadirkan paradigma baru berupa intellectual movement yang menempatkan pendidikan, organisasi, diplomasi, serta collective awareness sebagai instrumen utama perjuangan bangsa.

“Peristiwa tersebut menjadi fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar mulai menyatukan gagasan, semangat dan kekuatan melalui organisasi serta pemikiran yang melampaui sekat-sekat kedaerahan,” ujarnya.

Menurut Mateldius, semangat nasionalisme yang diwariskan para founding fathers harus terus direaktualisasikan dalam konteks pembangunan Indonesia kontemporer.

Ia menilai bahwa tantangan bangsa pada abad ke-21 telah mengalami shifting paradigm yang sangat signifikan seiring perkembangan teknologi, arus globalisasi, artificial intelligence, digital ecosystem, serta perubahan sosial-ekonomi yang berlangsung sangat cepat dan kompleks.

Ia menyampaikan bahwa apabila pada masa lampau perjuangan bangsa berfokus pada territorial sovereignty dan physical independence, maka tantangan bangsa saat ini lebih berorientasi pada information sovereignty, technological mastery, digital resilience, dan penguatan human capital sebagai fondasi utama daya saing nasional.

Dalam perspektif pembangunan modern, kata Mateldius, kualitas generasi muda menjadi determinan utama keberhasilan pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan generasi muda tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral dan parsial, melainkan harus menggunakan multidimensional development approach yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, penguatan karakter, civic literacy, digital literacy, social responsibility, hingga pembangunan national identity.

Ia menilai bahwa generasi muda Kabupaten Kupang harus dipersiapkan menjadi adaptive generation yang mampu berkompetisi dalam era global competition tanpa kehilangan akar budaya dan identitas kebangsaannya.

Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus memiliki critical thinking, leadership capacity, innovation mindset, serta moral integrity yang kuat.

Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.” Menurut Mateldius Sanam, tema tersebut memiliki substantive meaning yang sangat relevan dengan tantangan pembangunan bangsa saat ini karena menempatkan generasi muda sebagai strategic asset sekaligus future pillar of national sovereignty.

“Tunas bangsa yang tumbuh dengan baik akan menjadi kekuatan besar bagi kemajuan negara di masa mendatang. Karena itu, menjaga generasi muda berarti menjaga masa depan bangsa,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan kualitas generasi muda harus dimulai dari pembangunan sistem sosial yang inklusif dan equitable development policy yang mampu menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara merata.

Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong berbagai strategic national programs yang berorientasi pada peningkatan kualitas human resources Indonesia melalui pendekatan sustainable development dan social welfare strengthening.

Beberapa program strategis tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap child development dan nutritional improvement, pemerataan akses pendidikan di wilayah afirmasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui capacity building, pemberian scholarship program, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat melalui free medical check-up program.

Selain penguatan sumber daya manusia, Mateldius juga menyoroti pentingnya economic empowerment di tingkat desa sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ia menilai bahwa desa harus diposisikan sebagai center of economic growth yang memiliki daya tahan ekonomi, produktivitas lokal dan kemandirian sosial-ekonomi.

Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis community empowerment dan local economic resilience yang diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

“Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan kuat sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada pihak luar,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Mateldius Sanam juga memberikan perhatian serius terhadap fenomena digital transformation yang saat ini memengaruhi kehidupan generasi muda secara luas.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital memang membuka ruang besar bagi kemajuan pendidikan, komunikasi dan ekonomi kreatif, namun pada saat yang sama juga menghadirkan berbagai tantangan serius seperti cybercrime, disinformation, cyber bullying, moral degradation, hingga paparan konten negatif terhadap anak dan remaja.

Karena itu, menurutnya, diperlukan collective responsibility seluruh elemen bangsa dalam menciptakan healthy digital ecosystem yang aman, edukatif, dan beretika bagi generasi muda.

Ia menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan semata tugas pemerintah, tetapi membutuhkan collaborative governance antara keluarga, sekolah, komunitas sosial, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat secara luas.

“Kita harus memastikan bahwa anak-anak sebagai tunas bangsa memperoleh ruang digital yang sehat, aman, beretika, dan sesuai dengan tahap tumbuh kembang mereka,” jelasnya.

Pada bagian akhir sambutannya, Mateldius Sanam mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kupang untuk menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai collective movement dalam memperkuat solidaritas sosial, memperluas digital literacy, meningkatkan civic engagement, serta memperkokoh semangat persatuan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individualistik dan sektoral semata, tetapi membutuhkan collaborative participation dari seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, akademisi, civil society, tokoh adat, tokoh agama, praktisi, hingga generasi muda sebagai agen perubahan sosial.

“Mari kita jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai kesempatan untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, memperkokoh semangat persatuan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selalu diarahkan bagi kemajuan bersama,” ajaknya.

Turut hadir dalam upacara tersebut para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda Kabupaten Kupang, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kabupaten Kupang menjadi simbol bahwa kebangkitan bangsa pada era modern tidak lagi hanya ditentukan oleh military power ataupun kekuatan fisik semata, melainkan oleh kualitas human capital, intellectual capacity, technological capability, serta kemampuan bangsa dalam menjaga persatuan sosial di tengah era disruption dan global uncertainty.

Di tengah kompetisi global yang semakin kompleks, generasi muda Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menjadi passive audience dalam arus perubahan zaman, tetapi mampu tampil sebagai transformational generation yang memiliki kapasitas intelektual, kemampuan inovatif, semangat nasionalisme dan integritas moral untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia di masa depan.

Hal ini diimplementasikan melalui penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), optimalisasi sektor pariwisata berbasis sumber daya pesisir, serta pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat luas.

Prinsip dasar kebijakan pembangunan tersebut kembali ditekankan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, dalam agenda penyambutan dan pendampingan kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto, di wilayah administratif Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, pada Jumat (15/5/2026) lalu.

Agenda kunjungan kerja pejabat tinggi negara tersebut memiliki makna yang sangat substansial bagi Pemerintah Kabupaten Kupang, sekaligus menjadi momentum penguatan konsolidasi kebijakan dan sinergitas antar-tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dalam rangka memacu laju pembangunan di kawasan pedesaan.

Selain melakukan kajian lapangan dan peninjauan karakteristik geografis serta potensi wilayah pesisir, fokus utama dari kunjungan ini juga diarahkan untuk menelaah keberhasilan manajemen dan operasional BUMDes Damai, milik Pemerintah Desa Lifuleo.

Lembaga usaha desa tersebut dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta berhasil melakukan transformasi potensi sumber daya lokal menjadi nilai ekonomi yang produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam paparan dan diskusi yang berlangsung pada kesempatan tersebut, Mateldius Sanam mengemukakan bahwa kehadiran langsung Menteri Desa di wilayah Kabupaten Kupang merupakan suatu kehormatan besar sekaligus menjadi dorongan motivasi yang sangat signifikan bagi seluruh elemen masyarakat pedesaan.

Kehadiran ini dipandang sebagai bentuk legitimasi dan dukungan nyata agar desa-desa di wilayah ini terus bergerak maju menuju kemandirian, mampu berinovasi dengan pendekatan kreatif, serta memiliki daya saing yang tangguh di tengah dinamika ekonomi regional maupun nasional.

Menurut analisis dan pandangan yang dikemukakan Mateldius, BUMDes Damai di Desa Lifuleo telah memberikan bukti empiris mengenai kapasitas dan kapabilitas sebuah komunitas pedesaan dalam memacu pertumbuhan wilayahnya.

Hal ini tercermin dari strategi pengelolaan destinasi unggulan berupa kawasan wisata Pantai Oelsina, yang dikombinasikan dengan pengembangan komoditas unggulan berupa budidaya rumput laut.

Seluruh aktivitas ekonomi tersebut dijalankan melalui semangat gotong royong dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat setempat.

Model pembangunan terpadu yang diterapkan di desa ini dinilai menjadi kerangka dasar dan fondasi strategis yang krusial dalam membangun struktur ekonomi pedesaan yang kokoh, tangguh dan berkesinambungan.

“BUMDes Damai Lifuleo telah menjalankan fungsi optimalisasi potensi wilayah secara komprehensif, mulai dari pengelolaan daya tarik wisata Pantai Oelsina yang memiliki kekayaan keindahan lanskap pesisir yang luar biasa, hingga pemberdayaan sektor kelautan melalui budidaya rumput laut yang terbukti memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan prospektif. Kami meyakini sepenuhnya bahwa pengembangan dan penguatan institusi BUMDes akan menjadi penggerak utama sekaligus tulang punggung yang vital bagi pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah pedesaan,” urai Mateldius Sanam dalam penjelasannya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ekosistem pemerintahan Kabupaten Kupang secara konsisten akan terus mendorong agenda penguatan kapasitas kelembagaan dan manajemen BUMDes yang tersebar di seluruh wilayah yurisdiksi daerah ini.

Langkah strategis ini ditempuh mengingat kedudukan BUMDes sebagai salah satu pilar utama penyangga pembangunan ekonomi makro masyarakat pedesaan. Berdasarkan perspektif pembangunan wilayah, kemajuan yang kokoh di tingkat desa akan menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya struktur daerah yang maju, mandiri dan sejahtera.

“Adanya dukungan kebijakan, pendanaan, dan fasilitasi yang menyeluruh dari Pemerintah Pusat akan memberikan dampak percepatan yang sangat signifikan, sehingga seluruh rencana strategis pembangunan desa dapat terealisasi secara lebih nyata, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Kupang,” imbuhnya untuk mempertegas pernyataan sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Yandri Susanto, menyampaikan pandangan kebijakannya bahwa proses pembangunan di kawasan pedesaan tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal jika dilaksanakan secara terpisah-pisah atau parsial.

Sebaliknya, keberhasilan pembangunan desa menuntut adanya mekanisme kolaborasi yang integratif dan sinergis, yang menjembatani peran serta tanggung jawab lintas tingkatan pemerintahan, mulai dari satuan kerja di tingkat desa hingga institusi kementerian di tingkat pusat.

Bagi Yandri Susanto, wilayah Kabupaten Kupang menyimpan cadangan potensi sumber daya yang sangat besar dan bernilai strategis. Hal ini secara khusus teridentifikasi pada sektor pariwisata berbasis pesisir serta beragam aktivitas ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam lokal.

Seluruh kekayaan tersebut, menurutnya, memiliki kapasitas untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menjadi pengungkit utama peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat luas.

Lebih jauh diuraikan bahwa Desa Lifuleo merupakan salah satu entitas wilayah yang memiliki prospek pengembangan yang sangat cerah dan menjanjikan.

Potensi tersebut akan teraktualisasi secara maksimal apabila didukung oleh pola kerja sama yang menyeluruh dan berkesinambungan antara berbagai pemangku kepentingan, mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Kupang, hingga Pemerintah Desa dan elemen masyarakat setempat.

“Kekayaan potensi daya tarik wisata bahari dan pesisir yang dimiliki oleh wilayah Lifuleo sangatlah unggul dan berdaya saing. Apabila aset ini dikelola dan dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan, maka dampak nilai tambah ekonominya akan dapat dirasakan secara langsung, merata, dan menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut,” jelas Yandri Susanto terkait strategi pengembangan potensi wilayah.

Agenda kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural dan tokoh masyarakat, antara lain Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa serta Daerah Tertinggal, Tabrani; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yakni Absalom Buy dan Rudi Rildy Amtiran; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) baik dari lingkup Provinsi NTT maupun Kabupaten Kupang; Camat Kupang Barat; para pemimpin pemerintahan tingkat desa dan kelurahan; serta masyarakat setempat yang antusias menyambut rombongan kunjungan.

Penting untuk dicatat bahwa agenda strategis ini tidak sekadar bersifat seremonial atau prosedural semata dalam birokrasi pemerintahan. Lebih dari itu, kegiatan ini telah memberikan gambaran jelas mengenai pergeseran paradigma dan arah kebijakan baru pembangunan pedesaan di Kabupaten Kupang.

Arah kebijakan tersebut kini semakin berlandaskan pada penguatan struktur ekonomi lokal, penerapan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang berakar pada karakteristik, keunggulan dan potensi spesifik setiap wilayah.

Di tengah dinamika tantangan yang kompleks dalam upaya pengembangan kawasan pesisir dan wilayah pedesaan, keberadaan Desa Lifuleo memberikan gambaran nyata dan bukti konseptual bahwa kedudukan desa kini telah mengalami transformasi mendasar.

Desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pasif penerima program pembangunan, melainkan telah tegak berdiri sebagai subjek utama yang dinamis dan kreatif. Desa memiliki kapasitas intrinsik untuk melahirkan perubahan sosial-ekonomi yang signifikan, terutama ketika diberikan ruang partisipasi yang memadai, dukungan sumber daya yang cukup, serta kepercayaan penuh untuk berkembang dan bergerak menuju kemandirian yang utuh.