Sidang ini berfokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2025.

Acara berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi,Senin 25/11/2024

Persidangan ini dihadiri oleh Penjabat Bupati Alexon Lumba, bersama Plt. Sekda Marthen Rahakbauw, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, serta Pimpinan Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Alexon Lumba menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kupang atas dedikasi dan komitmen dalam menjalankan tugas konstitusional, khususnya dalam pembahasan anggaran tahun 2025.

“Mari secara bersama kita hasilkan APBD Kabupaten Kupang yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar, dan alokasi anggarannya tetap diarahkan pada belanja wajib, pemenuhan target standar pelayanan minimal serta pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah,”ujar Alexon Lumba.

Alexon juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan.

Menurutnya, melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, pembangunan di Kabupaten Kupang dapat lebih optimal.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas rancangan APBD Tahun 2025 yang disusun Pemerintah Daerah.

Ia menilai bahwa rancangan ini telah mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, tantangan ekonomi global, serta kondisi sosial masyarakat.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses pembahasan APBD bukan sekadar prosedur formalitas.

“Pembahasan ini adalah proses yang menuntut kehati-hatian, keterbukaan, dan sinergi antara DPRD dan Pemda,” tegas Taimenas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025 ini akan menjadi tolok ukur untuk menentukan pendapatan, pengeluaran, dan kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang.

“Persidangan ini memerlukan tenaga dan pikiran kita semua. Dengan waktu yang efisien, mari kita pastikan setiap tahapan dan mekanisme sesuai dengan aturan dan tata tertib DPRD Kabupaten Kupang,” ujar Daniel Taimenas.

Ketua DPRD berharap, hasil persidangan ini dapat menghasilkan program dan kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kupang.

Sidang IV Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Kupang Tahun 2024 menjadi momentum strategis untuk membangun masa depan Kabupaten Kupang yang lebih baik, melalui APBD 2025 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., saat menerima audiensi dari jajaran pengurus HIPMI Kota Kupang di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Senin (11/11).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua HIPMI Kota Kupang, Yusak Viktor Benu, bersama pengurus lainnya menyampaikan tujuan kedatangan mereka untuk meminta dukungan Pemkot Kupang dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) HIPMI serta pengukuhan pengurus baru yang dijadwalkan pada 27 November 2024. 

Yusak juga menegaskan bahwa HIPMI memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai program kerja pemerintah, khususnya dalam menanggulangi stunting yang menjadi salah satu tantangan besar di Kota Kupang.

Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi, mengungkapkan dukungan penuhnya terhadap kegiatan HIPMI Kota Kupang.

Menurutnya, peran aktif pengusaha muda sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Saya berharap jajaran pengurus HIPMI yang baru nantinya dapat turut berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan di Kota Kupang, termasuk masalah stunting,” ujar Linus. 

Lebih lanjut, Linus menyatakan bahwa Pemkot Kupang siap memfasilitasi dan mendukung berbagai program yang direncanakan HIPMI. 

Sinergi antara pemerintah dan kalangan pengusaha muda diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pelaksana Muscab HIPMI Kota Kupang, Rakasafur, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan Pemkot Kupang.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi langkah konkret yang sangat berarti bagi HIPMI dalam berkontribusi pada pembangunan daerah. 

Para calon ketua umum HIPMI Kota Kupang yang turut hadir, yaitu Suzhy Da Conceicao, Randy Fransisco, Angga Pratama, Michael Tamara, Jason Pitoby, Guan Ghewa, dan Ryan Felixio, juga menekankan pentingnya program-program nyata yang dapat membantu mengatasi isu sosial dan ekonomi di Kota Kupang.

Yusak Viktor Benu menambahkan bahwa HIPMI akan turut serta mendukung upaya pemerintah dalam menangani stunting melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami siap untuk bersinergi dan menjalankan program-program yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, S.I.K., menyatakan bahwa pihaknya terbuka menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan keberadaan mafia BBM. 

Hal ini disampaikan dalam wawancara pada Kamis (17/10/2024) di Mapolda NTT.

Kombes Ariasandy menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap informasi yang masuk, dengan syarat disertai bukti-bukti yang valid.

“Polda NTT membuka ruang bagi siapa saja yang memiliki informasi terkait kasus mafia BBM untuk melapor. Kami berkomitmen untuk menyelidiki setiap laporan yang disampaikan dengan serius,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa jika ditemukan ada oknum Polri yang terlibat atau membekingi aktivitas ilegal tersebut, mereka akan diproses sesuai aturan Kode Etik Profesi Polri (KKEP) maupun hukum pidana umum. 

“Setiap anggota Polri terikat pada aturan kode etik. Jika ada yang terlibat dalam aktivitas yang mencoreng institusi, akan kami tindak tegas sesuai disiplin, kode etik, maupun hukum pidana,” tegas Ariasandy.

Kombes Ariasandy menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang turut aktif dalam upaya pemberantasan mafia BBM, termasuk melalui aksi demonstrasi yang digelar di Mapolda NTT. 

Ia menegaskan bahwa Polda NTT sangat menghargai setiap aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti berbagai isu yang meresahkan publik.

“Kami mendukung penuh semangat masyarakat dalam memberantas mafia BBM. Polda NTT akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kombes Ariasandy juga mengungkapkan informasi mengenai pemecatan Ipda Rudi Soik. Pemecatan tersebut merupakan bagian dari langkah tegas Polda NTT dalam menjaga integritas institusi. 

Ariasandy menjelaskan bahwa proses pemecatan anggota Polri tidak dilakukan dengan mudah, dan dalam kasus Ipda Rudi Soik, ia terlibat dalam 12 pelanggaran disiplin dan kode etik.

“Pemecatan Ipda Rudi Soik menunjukkan bahwa Polri tidak akan mentolerir pelanggaran yang mencoreng nama baik institusi. Setiap anggota Polri yang terbukti melanggar, terutama dalam jumlah kasus yang besar, akan dikenakan sanksi tegas,” jelasnya.

Langkah ini semakin memperkuat komitmen Polda NTT dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Polda NTT menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi mafia BBM maupun oknum yang mencoba merusak institusi penegak hukum.

Dengan langkah-langkah tegas ini, Polda NTT menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, transparan, dan bebas dari kejahatan mafia BBM. 

Kombes Ariasandy kembali mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam melaporkan setiap indikasi kejahatan mafia BBM yang terjadi di wilayah NTT.

“Masyarakat adalah mitra penting dalam penegakan hukum. Kami meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan, terutama terkait mafia BBM, demi menjaga ketertiban dan keamanan bersama,” tutup Kombes Ariasandy.

Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Perayaan Misa Perdana Thabisan Imam Baru, Pater Servus Agustinus Mere, di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Jumat (4/10).

Dalam sambutannya, Alexon Lumba menekankan bahwa Pemerintah tidak dapat bergerak sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

“Berat yang berat akan menjadi ringan jika dipikul bersama. Oleh karena itu, kami meminta Gereja untuk membantu mensukseskan program-program Pemerintah,” ungkapnya. 

Ia juga memastikan bahwa setiap upaya Gereja dalam mendukung kesejahteraan masyarakat akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

Alexon Lumba juga menggarisbawahi peran penting Gereja dalam membangun iman masyarakat.

“Gereja adalah mitra utama Pemerintah. Dalam setiap langkah, Pemerintah selalu menganggap Gereja sebagai bagian yang tak terpisahkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Alexon Lumba juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong anak-anak mereka dalam memilih jalan hidup religius. Ia menekankan pentingnya menanamkan bibit panggilan religius di keluarga, mengingat krisis panggilan rohani di era milenial ini. 

“Kita semua harus memotivasi generasi muda untuk menjadi imam, biarawan/wati, dan pelayan di Gereja, karena kita sedang menghadapi krisis panggilan religius,” jelasnya.

Sementara itu, Pater Servus Agustinus Mere dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

Ia juga mengungkapkan bagaimana perjalanan hidupnya sebagai anak yatim yang penuh tantangan hingga akhirnya mencapai penthabisan menjadi Imam.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Provincial SVD Timor, Bruder Salomon Leki, serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dan tokoh masyarakat setempat.

Dengan kehadiran pemimpin daerah di acara keagamaan ini, semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah dan Gereja dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, baik dari sisi spiritual maupun sosial-ekonomi.

Kegiatan sosialisasi yang digelar KPU Kabupaten Kupang berlangsung di SDN 1 Camplong,Kecamatan Fatuleu,Kabupaten Kupang NTT.Jumat 06/09/2024

Untuk mencakup berbagai aspek penting terkait pemilu, seperti tata cara pencoblosan, peran pemilih dalam menjaga integritas proses pemilu, serta penjelasan mengenai pentingnya menghindari politik uang. 

KPU juga menggandeng berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta media lokal, untuk membantu menyebarluaskan informasi yang relevan kepada masyarakat.

Ketua KPU Kabupaten Kupang,Nichson Manggoa melalui anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan,Samsul Gole menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Kupang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga masa depan bangsa,” ujar Samsul

Selain itu, pendidikan pemilih juga difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat yang sering kali kurang terlibat dalam pemilu, seperti pemilih muda, perempuan, dan kelompok difabel. KPU Kabupaten Kupang berusaha untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dengan program-program yang inklusif dan mudah diakses.

Melalui sosialisasi yang intensif dan edukatif ini, diharapkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kupang akan meningkat secara signifikan, serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Dengan demikian, Pemilu 2024 dapat menjadi momen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkualitas di Kabupaten Kupang.

KPU Kabupaten Kupang adalah lembaga independen yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kupang. Melalui berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Kupang berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang hendak mengurus surat-surat penting dan pengaduan merasa kecewa. Pelayanan yang diharapkan menjadi akses utama untuk kebutuhan administratif, terhenti tanpa pemberitahuan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kuimasi, Maksen Lifu, mengungkapkan alasan di balik penutupan kantor desa tersebut. 

“Kantor terpaksa saya kunci karena staf masuk terlambat. Saya sudah menunggu hingga pukul setengah 10, namun tidak ada satu pun yang hadir. Sementara itu, saya harus menghadiri pelatihan di Hotel Neo Kupang,” jelasnya.

Menurutnya, di dalam kantor terdapat berkas-berkas penting dan bantuan beras untuk masyarakat yang belum tersalurkan, sehingga demi keamanan, ia memutuskan untuk mengunci pintu kantor. “Jika terjadi kehilangan, siapa yang bertanggung jawab?” imbuhnya.

Kepala Desa juga menyatakan bahwa ia telah melaporkan masalah ini ke pihak kecamatan dan kabupaten. Harapannya ke depan, tidak ada lagi staf yang terlambat, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai jadwal. 

Masyarakat Kuimasi kini berharap agar pelayanan di kantor desa dapat segera normal kembali, sehingga kebutuhan administratif mereka tidak lagi terhambat.