Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, S.I.K., menyatakan bahwa pihaknya terbuka menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan keberadaan mafia BBM. 

Hal ini disampaikan dalam wawancara pada Kamis (17/10/2024) di Mapolda NTT.

Kombes Ariasandy menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap informasi yang masuk, dengan syarat disertai bukti-bukti yang valid.

“Polda NTT membuka ruang bagi siapa saja yang memiliki informasi terkait kasus mafia BBM untuk melapor. Kami berkomitmen untuk menyelidiki setiap laporan yang disampaikan dengan serius,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa jika ditemukan ada oknum Polri yang terlibat atau membekingi aktivitas ilegal tersebut, mereka akan diproses sesuai aturan Kode Etik Profesi Polri (KKEP) maupun hukum pidana umum. 

“Setiap anggota Polri terikat pada aturan kode etik. Jika ada yang terlibat dalam aktivitas yang mencoreng institusi, akan kami tindak tegas sesuai disiplin, kode etik, maupun hukum pidana,” tegas Ariasandy.

Kombes Ariasandy menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang turut aktif dalam upaya pemberantasan mafia BBM, termasuk melalui aksi demonstrasi yang digelar di Mapolda NTT. 

Ia menegaskan bahwa Polda NTT sangat menghargai setiap aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat dan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti berbagai isu yang meresahkan publik.

“Kami mendukung penuh semangat masyarakat dalam memberantas mafia BBM. Polda NTT akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kombes Ariasandy juga mengungkapkan informasi mengenai pemecatan Ipda Rudi Soik. Pemecatan tersebut merupakan bagian dari langkah tegas Polda NTT dalam menjaga integritas institusi. 

Ariasandy menjelaskan bahwa proses pemecatan anggota Polri tidak dilakukan dengan mudah, dan dalam kasus Ipda Rudi Soik, ia terlibat dalam 12 pelanggaran disiplin dan kode etik.

“Pemecatan Ipda Rudi Soik menunjukkan bahwa Polri tidak akan mentolerir pelanggaran yang mencoreng nama baik institusi. Setiap anggota Polri yang terbukti melanggar, terutama dalam jumlah kasus yang besar, akan dikenakan sanksi tegas,” jelasnya.

Langkah ini semakin memperkuat komitmen Polda NTT dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Polda NTT menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi mafia BBM maupun oknum yang mencoba merusak institusi penegak hukum.

Dengan langkah-langkah tegas ini, Polda NTT menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, transparan, dan bebas dari kejahatan mafia BBM. 

Kombes Ariasandy kembali mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam melaporkan setiap indikasi kejahatan mafia BBM yang terjadi di wilayah NTT.

“Masyarakat adalah mitra penting dalam penegakan hukum. Kami meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan, terutama terkait mafia BBM, demi menjaga ketertiban dan keamanan bersama,” tutup Kombes Ariasandy.

Apel tersebut dilaksanakan pada Selasa (17/9) di halaman Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Dalam sambutannya, Sabneno menegaskan bahwa kewajiban harus dipenuhi sebelum hak pegawai diberikan. Ia menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi, seperti laporan kinerja dan absensi, sebagai syarat utama sebelum hak-hak seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dapat diterima. 

“Harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Pegawai harus melengkapi laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kinerja serta absensi kehadiran sebagai bukti pertanggungjawaban. Hak seperti TPP baru bisa dibayarkan jika kewajiban-kewajiban tersebut telah dipenuhi,” ungkap Sabneno dalam arahannya.

Sabneno juga mengingatkan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tengah melakukan audit atas pemanfaatan anggaran Pemerintah Kabupaten Kupang. 

Ia meminta agar pihak terkait segera melaporkan pemanfaatan anggaran dengan tepat waktu dan akurat, guna mendukung kelancaran proses audit.

Selain itu, Sabneno juga menginformasikan bahwa evaluasi kinerja Penjabat Bupati Kupang oleh Kementerian Dalam Negeri akan segera dilakukan. 

Ia berharap kerjasama dari seluruh pihak terkait agar kelengkapan berkas evaluasi kinerja dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

“Kedisiplinan bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga tanggung jawab administratif. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” tambah Sabneno.

Apel Kesadaran ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kupang untuk membina integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, melalui apel ini, para pegawai diingatkan untuk senantiasa menjaga wawasan kebangsaan, memupuk kecintaan pada tanah air, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Dengan dorongan kedisiplinan yang kuat dari Sabneno, diharapkan seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang dapat bekerja lebih optimal, memenuhi kewajiban mereka, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.