Nuansa haru itu terasa ketika Kenzo, wartawan senior Kabupaten Kupang yang lahir dan tumbuh besar di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, kembali menyapa kampung halaman dan keluarga besarnya di tengah suasana duka pascagempa bumi yang melanda wilayah Flores beberapa waktu lalu.

Kepulangan Kenzo kali ini bukan semata-mata untuk bernostalgia dengan tanah tempat ia dibesarkan.

Ia datang membawa amanah kemanusiaan dari Pemerintah Kabupaten Kupang untuk keluarganya dan masyarakat yang terdampak bencana.

Bantuan berupa sembako tersebut diserahkan kepada keluarga di RT 07, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, yang merupakan bagian dari keluarga besar Kenzo.

Bagi Kenzo, peristiwa tersebut memiliki makna emosional yang jauh lebih dalam.

Nangaroro bukan sekadar sebuah tempat di peta. Di tanah itulah sebagian perjalanan hidupnya bermula. Di sana ia tumbuh, mengenal keluarga, merasakan kehangatan kampung halaman dan menyimpan begitu banyak kenangan masa kecil.

Karena itu, ketika bencana datang dan menyisakan kesedihan bagi keluarganya, kepulangan tersebut seakan menjadi pertemuan antara masa lalu dan kenyataan hari ini.

Di satu sisi, Kenzo hadir sebagai seorang wartawan senior yang selama ini menjalankan tugas jurnalistiknya di Kabupaten Kupang. Namun di sisi lain, di hadapan keluarga besarnya di Nangaroro, ia hanyalah seorang anak kampung yang pulang melihat keadaan keluarganya setelah bencana.

Atas nama Bupati dan Wakil Bupati Kupang, bantuan sembako tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap masyarakat Flores yang terdampak gempa.

Bantuan itu mungkin sederhana jika dilihat dari bentuknya. Namun bagi keluarga yang sedang berada dalam situasi sulit, perhatian tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar.

Bantuan itu menjadi tanda bahwa penderitaan mereka diketahui, diingat dan turut dirasakan oleh saudara-saudara mereka di daerah lain.

Di tengah suasana haru tersebut, Kenzo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Kupang.

Dengan suara penuh penghargaan, ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang, Wakil Bupati Kupang, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang yang telah memberikan perhatian kepada keluarganya di Nangaroro.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekda dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang yang dengan tulus telah memberikan bantuan kepada keluarga kami di Flores yang terdampak bencana gempa,” ujar Kenzo.

Menurutnya, bantuan tersebut bukan hanya persoalan sembako atau bantuan material. Lebih dari itu, terdapat nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang begitu besar di balik perhatian tersebut.

“Bagi saya pribadi, bantuan ini memiliki arti yang sangat dalam. Saya lahir dan tumbuh besar di Nangaroro. Keluarga besar saya ada di sini. Karena itu, ketika saya pulang dan melihat keluarga dalam situasi seperti ini, tentu ada rasa sedih dan haru. Tetapi di tengah kesedihan itu, saya juga merasa bersyukur karena ada kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Kupang,” katanya.

Kenzo mengaku bahwa dirinya tidak pernah membayangkan harus kembali ke tanah kelahiran dalam suasana seperti itu.
Tanah yang dahulu menjadi tempat bermain, bertumbuh dan membangun kenangan masa kecil, kini ia datangi dengan membawa amanah bantuan untuk keluarga yang sedang menghadapi dampak bencana.

“Saya pulang bukan dalam suasana suka cita seperti biasanya. Saya pulang karena ada keluarga yang sedang mengalami musibah. Ketika melihat langsung keadaan mereka, tentu hati saya tersentuh.Tetapi saya ingin keluarga saya tahu bahwa mereka tidak sendiri,” ungkapnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban keluarga dan masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus menjadi penguat moral agar mereka tetap memiliki harapan untuk bangkit.

“Saya berharap bantuan ini dapat meringankan sedikit beban keluarga kami. Mungkin nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka alami, tetapi perhatian dan ketulusan inilah yang sangat berarti. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kupang atas kepedulian ini,” tutur Kenzo.

Kepedulian itu terasa semakin menyentuh ketika Kenzo menyaksikan langsung kondisi sanak saudaranya.

Ada kesedihan yang sulit diterjemahkan dengan kata-kata ketika seseorang kembali ke tanah kelahirannya bukan dalam suasana pesta, bukan pula untuk merayakan keberhasilan, melainkan untuk menemui keluarga yang sedang berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana.

Di hadapan keluarga besarnya, identitas Kenzo sebagai wartawan senior seolah menjadi bagian yang sementara ia tinggalkan.

Ia kembali menjadi seorang anak kampung.
Seorang anak yang pernah tumbuh di jalan-jalan kecil Nangaroro, mengenal wajah-wajah keluarga dan menyimpan kenangan tentang rumah masa kecilnya.

Kini ia kembali dengan membawa amanah dari Kabupaten Kupang.
Ia membawa sembako.
Tetapi sesungguhnya, ia juga membawa sesuatu yang jauh lebih besar: pesan bahwa keluarga di tanah kelahirannya tidak dilupakan.

Solidaritas yang Melampaui Batas Wilayah
Bagi Kenzo, perhatian Pemerintah Kabupaten Kupang menjadi gambaran bahwa solidaritas kemanusiaan tidak semestinya berhenti pada batas administratif pemerintahan.

Ketika bencana terjadi, penderitaan manusia tidak mengenal batas kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan batas wilayah.
Karena itu, kepedulian menjadi bahasa yang dapat dipahami siapa saja.

Bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan sosial dan emosional masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki akar persaudaraan yang jauh lebih kuat daripada sekadar batas geografis.
Ada keluarga di Kupang yang mengingat keluarga di Flores.

Ada seorang anak kampung yang kembali ketika tanah kelahirannya sedang berduka.
Dan ada pemerintah yang hadir melalui sebuah bantuan sederhana, tetapi memiliki makna kemanusiaan yang mendalam.

Kisah kepulangan Kenzo ke Nangaroro pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar cerita tentang seorang wartawan yang kembali ke kampung halaman.

Ini adalah cerita tentang ingatan, keluarga, bencana, kepedulian dan kemanusiaan.

Seorang anak yang pernah tumbuh di tanah Nangaroro itu kini kembali dengan membawa amanah dari tempat ia menjalankan pengabdiannya sebagai wartawan.

Namun yang jauh lebih penting, ia membawa pesan bahwa keluarga di tanah kelahirannya tidak sendiri.

Di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh, ada tangan yang datang membantu.
Ada saudara yang masih mengingat.
Ada pemerintah yang menunjukkan kepedulian.

Dan ada seorang anak kampung yang pulang, menatap keluarganya dengan mata berkaca-kaca.

Sebab pada akhirnya, rumah bukan hanya tempat seseorang dilahirkan. Rumah adalah tempat hati selalu kembali, terutama ketika orang-orang di dalamnya sedang terluka.

Kepulangan Kenzo ke Nangaroro menjadi pengingat sederhana bahwa di tengah bencana, manusia tidak hanya membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Mereka juga membutuhkan keyakinan bahwa masih ada orang yang peduli, masih ada saudara yang mengingat dan masih ada tangan yang bersedia mengulurkan pertolongan.

Dari seorang anak kampung, sebuah kepedulian kembali disampaikan kepada keluarganya. Dan dari sebuah bencana, lahir kembali pesan tentang arti persaudaraan yang melampaui batas wilayah.

Sebab dalam keadaan paling sulit sekalipun, kepedulian kecil yang diberikan dengan ketulusan dapat menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berjalan di tengah gelapnya penderitaan.

Aser meninjau langsung kondisi Bendungan Poto, Sabtu (8/8/2026), yang selama ini menjadi salah satu sumber air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat Desa Poto dan Desa Kalali.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi representasi dan pengawasan anggota DPRD terhadap berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Bagi masyarakat setempat, Bendungan Poto memiliki arti strategis karena berkaitan dengan pengairan persawahan Poto dan Manunoak. Ketersediaan air dari bendungan memungkinkan masyarakat mengembangkan pertanian hingga dua musim tanam, sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi rumah tangga dan ketahanan pangan.

Aser mengatakan, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat penting untuk memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui secara langsung dan kemudian diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan.

“Bendungan ini merupakan urat nadi ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, kita perlu turun melihat kondisinya secara langsung sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat kita perjuangkan, terutama untuk kepentingan ekonomi dan ketahanan pangan,” kata Aser kepada wartawan, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Aser, keberadaan bendungan tidak semata-mata berkaitan dengan bangunan fisik, tetapi memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan produksi pertanian masyarakat.

Ia menilai, pembangunan ketahanan pangan harus ditopang oleh infrastruktur dasar yang mampu menjamin ketersediaan air bagi petani.

“Kita tidak boleh melihat bendungan hanya sebagai infrastruktur. Di balik bendungan ini ada sawah, ada petani, ada keluarga yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian. Karena itu, fungsi bendungan harus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dinding Bendungan Tergerus Banjir
Dalam peninjauan tersebut, Aser melihat adanya persoalan pada bagian dinding bendungan yang menurut informasi masyarakat terus mengalami pengikisan akibat banjir yang terjadi setiap tahun.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar kerusakan tidak berkembang dan mengganggu fungsi bendungan sebagai sumber pengairan pertanian.

Namun, Aser menekankan bahwa tingkat kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi harus ditentukan melalui pemeriksaan serta kajian teknis oleh instansi yang berwenang.

“Kita melihat ada bagian yang terkikis akibat banjir. Karena itu, saya berharap dinas teknis segera turun melakukan pemeriksaan. Kita membutuhkan data dan kajian yang objektif agar penanganannya tepat dan tidak menunggu sampai kerusakan menjadi lebih berat,” katanya.

Selain kondisi dinding bendungan, saluran air menuju persawahan juga disebut mengalami penyumbatan akibat tanah dan kerikil. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi air menuju lahan pertanian belum berjalan secara optimal.

Aser menilai, pembenahan sistem pengairan harus dilakukan secara menyeluruh, karena fungsi bendungan dan saluran distribusi merupakan satu kesatuan.

“Bendungan bisa memiliki sumber air, tetapi kalau salurannya tersumbat, manfaatnya tidak akan maksimal. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya bendungannya, tetapi juga jaringan saluran sampai air benar-benar dapat mengalir ke persawahan masyarakat,” ujarnya.

Aser menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan bagian dari representasi masyarakat. Karena itu, persoalan yang ditemukan di lapangan perlu disampaikan kepada pemerintah sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, fungsi representasi tidak boleh berhenti pada menerima aspirasi, tetapi harus dilanjutkan dengan upaya memperjuangkan agar persoalan tersebut masuk dalam agenda kebijakan.

“Kita ini perpanjangan tangan masyarakat. Kalau masyarakat menyampaikan persoalan, maka tugas kita adalah mendengar, melihat kondisi di lapangan, kemudian menyampaikannya melalui lembaga dan pemerintah sesuai kewenangan yang ada,” kata Aser.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi Bendungan Poto dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat apabila kebutuhan penanganannya membutuhkan dukungan yang lebih besar.

“Kalau memang berdasarkan kajian teknis Bendungan Poto membutuhkan rehabilitasi dan dukungan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah harus memiliki data yang kuat untuk menyampaikannya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita harus memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.

Aser memandang persoalan Bendungan Poto memiliki keterkaitan dengan agenda yang lebih luas, yakni penguatan ketahanan pangan.

Menurut dia, kemampuan masyarakat untuk mengelola pertanian dua musim sangat bergantung pada kepastian ketersediaan air.

“Ketahanan pangan tidak cukup hanya dibicarakan melalui target produksi. Petani membutuhkan air agar dapat terus berproduksi. Kalau infrastruktur pengairannya baik, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ekonomi keluarganya,” katanya.

Karena itu, ia meminta agar perhatian terhadap Bendungan Poto tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan masyarakat di satu wilayah, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga infrastruktur pertanian dan sumber daya air yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang.

“Kita ingin pembangunan benar-benar memberikan manfaat. Jangan menunggu bendungan rusak total baru dilakukan penanganan. Kalau kita bisa melakukan langkah antisipatif berdasarkan kajian yang benar, maka kita sedang menjaga infrastruktur, menjaga pertanian dan sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat,” ujar Aser.

Aspirasi dari Poto untuk Pemerintah
Peninjauan Bendungan Poto menjadi bagian dari upaya Aser Tafetin menyerap persoalan masyarakat secara langsung.

Ia menegaskan akan terus menyuarakan kebutuhan masyarakat melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang.

Bagi Aser, keberadaan wakil rakyat bukan sekadar menjalankan fungsi kelembagaan di ruang sidang, tetapi juga memastikan suara masyarakat dari wilayah pemilihan dapat hadir dalam proses pengambilan kebijakan.

Persoalan Bendungan Poto kini menjadi salah satu aspirasi yang diharapkan memperoleh perhatian pemerintah, terutama karena berkaitan dengan keberlanjutan pengairan sawah, produktivitas petani, ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan.

Penanganan teknis terhadap kondisi bendungan dan saluran irigasi tentu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang. Namun, suara masyarakat melalui wakilnya di DPRD menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus senantiasa berorientasi pada keberlanjutan manfaat.

Sebab, bagi petani di Poto dan sekitarnya, air bukan sekadar aliran. Air adalah prasyarat produksi, sumber penghidupan dan bagian penting dari masa depan ketahanan pangan masyarakat.

Dari sesuatu yang tampak sepele—sehelai asap yang melampaui batas—lahir refleksi tentang integritas, disiplin dan tanggung jawab moral aparatur negara di Kabupaten Kupang.

Pada Senin, 13 April 2026, di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Charles Padja, berdiri dalam posisi yang tidak mudah: mengakui kesalahan di hadapan institusi yang ia layani.

Ia hadir bukan semata membawa kewajiban administratif berupa denda, melainkan juga memikul beban etik—sebuah penyesalan yang tidak kasat mata, namun terasa dalam.
Di ruang yang tenang itu, penyerahan denda atas pelanggaran Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi lebih dari sekadar prosedur.

Ia menjelma menjadi tindakan simbolik: pengakuan bahwa hukum tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga menuntut kesadaran batin. Di titik inilah, pelanggaran bertransformasi menjadi refleksi.

“Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kupang. Hal ini murni karena kekhilafan saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi di masa mendatang,” ujarnya dengan nada yang tertata, namun tak sepenuhnya mampu menyembunyikan beban batin yang ia rasakan.

Dalam perspektif etika publik, penyesalan bukan sekadar ekspresi emosional yang sesaat. Ia adalah titik balik—moral turning point—yang menghubungkan kesalahan dengan kesadaran, serta membuka kemungkinan bagi perbaikan diri.

Penyesalan yang otentik mengandung dimensi kontemplatif: ia mengajak individu untuk tidak hanya berhenti pada pengakuan, tetapi juga menata ulang komitmen terhadap nilai-nilai yang dilanggar.

Apa yang ditunjukkan oleh Charles, dalam kerangka ini, melampaui kewajiban administratif.

Ia menghadirkan contoh bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada sanksi, tetapi berlanjut pada keberanian untuk merefleksikan diri.

Sebab dalam setiap kekhilafan, selalu ada ruang sunyi tempat hati berbicara lebih jujur daripada kata-kata.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, menerima langsung pembayaran denda tersebut.

Ia mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan, namun secara tegas menegaskan supremasi aturan dalam tata kelola pemerintahan.

“Terima kasih atas itikad baiknya. Ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perbub kita. Namun, ini juga menjadi peringatan serius bagi seluruh ASN. Silakan merokok terus, tapi kami juga akan tetap mengejar dan menindak siapa pun yang melanggar. Disiplin adalah harga mati,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merepresentasikan prinsip good governance, khususnya dalam aspek rule of law dan konsistensi penegakan regulasi. Ketegasan yang disampaikan tidak lahir dari dorongan represif semata, melainkan dari kesadaran institusional bahwa disiplin adalah fondasi utama bagi kredibilitas pemerintahan. Tanpa disiplin, hukum kehilangan wibawanya; tanpa keteladanan, aturan hanya menjadi teks tanpa jiwa.

Pelaksanaan pembayaran denda secara terbuka mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Lebih dari itu, ia berfungsi sebagai instrumen edukatif—bahwa hukum hidup dan bekerja melalui tindakan nyata, bukan sekadar dokumen normatif.

Dalam praktik seperti inilah, masyarakat dan aparatur belajar bahwa setiap pelanggaran, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi yang tidak dapat diabaikan.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sendiri, dalam perspektif kebijakan publik, tidak semata-mata bersifat prohibitif. Ia mengandung dimensi protektif—melindungi kesehatan, menjaga kenyamanan ruang bersama, serta membangun budaya kerja yang lebih beradab.

Asap rokok mungkin hanya berumur sesaat di udara, tetapi nilai yang dilanggar dapat meninggalkan jejak yang lebih panjang dalam etika institusi.

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa integritas tidak selalu diuji dalam perkara besar yang mengguncang. Justru dalam hal-hal kecil—yang sering luput dari perhatian—integritas menemukan ujian sejatinya.

Pada pilihan sederhana antara patuh atau abai, antara sadar atau masa bodoh, di situlah kualitas moral seorang aparatur ditentukan.

Dan ketika hari beranjak senja, ketika ruang kerja kembali lengang, yang tersisa bukan lagi angka denda atau catatan pelanggaran. Yang tertinggal adalah resonansi batin: bahwa penyesalan yang tulus memiliki daya untuk memurnikan dan ketegasan yang adil memiliki kekuatan untuk menjaga.

Sebab pada akhirnya, sehelai asap akan lenyap bersama angin. Namun penyesalan yang lahir dari kesadaran akan tinggal lebih lama—mengendap dalam ingatan, menuntun langkah agar tidak kembali tersesat. Dan dari sanalah, perlahan, integritas dibangun kembali—bukan dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk mengakui dan memperbaiki.

Di salah satu rumah itu, tinggal seorang perempuan tua bernama Oma Marselina Benu, 72 tahun, seorang saksi hidup ketabahan yang setiap hari menenun harapan dari reruntuh sederhana kehidupan.

Pagi itu, langkah seorang aparat negara mendekat perlahan. Aiptu Ady Samadara, Bhabinkamtibmas Polres TTS, datang bukan membawa surat perintah atau berita duka, melainkan membawa berkat kecil dalam wujud beras, telur dan minyak goreng — sederhana, tapi sarat makna kemanusiaan.

Ia mengenakan seragam dinas lengkap, namun yang terpancar dari dirinya bukan ketegasan hukum, melainkan kelembutan nurani.

Di hadapan rumah berdinding bebak dan berlantai tanah itu, dua dunia bertemu: dunia yang berjuang di tengah keterbatasan dan dunia yang bertekad menjaga martabat kemanusiaan. Dalam pertemuan itu, kata-kata tidak banyak diucapkan, tetapi keheningan berbicara dengan bahasa yang lebih dalam daripada suara.

Oma Marselina menatap tamunya dengan wajah keriput yang memancarkan kelelahan dan kesabaran. Tatapan itu tidak sekadar pandangan mata seorang lansia kepada polisi, tetapi pandangan manusia kepada sesama manusia — sebuah pengakuan diam bahwa cinta dan kepedulian masih ada di tengah dunia yang sering lupa pada orang-orang kecil.

Aiptu Ady menundukkan kepala. “Saya hanya ingin berbagi, oma. Jangan lihat nilainya, lihat niatnya,” ujarnya dengan nada yang nyaris tenggelam di antara desir angin dan bunyi dedaunan kering. Kalimat itu sederhana, tapi memiliki bobot moral yang kuat.

Ia mengandung nilai empati sosial, etika pelayanan publik dan kesadaran moral yang menjadi inti dari pengabdian sejati seorang aparat negara.

Dalam perspektif sosial-humaniora, tindakan kecil seperti yang dilakukan Ady bukan sekadar amal individual, tetapi merupakan manifestasi moralitas publik — bentuk konkret dari ethos kemanusiaan yang menjembatani jarak antara kekuasaan dan kemiskinan, antara negara dan rakyat kecil. Ia menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir lewat hukum, tetapi juga lewat kasih.

Oma Marselina tak mampu berkata banyak. Bibir tuanya gemetar, matanya basah dan dari relung wajah yang keriput itu, mengalir doa yang begitu lembut: doa syukur yang lahir dari rasa dihargai. Air matanya jatuh perlahan ke tanah, menyatu dengan debu rumahnya yang sederhana — simbol ketulusan yang lebih berharga dari ucapan panjang mana pun.

Masyarakat sekitar yang menyaksikan pun terdiam. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, hanya diam panjang yang penuh makna. Karena di hadapan mereka, mereka menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bantuan sosial — mereka menyaksikan sentuhan moral dari hati manusia kepada hati manusia lain.

Kisah ini menjadi refleksi sosial atas pentingnya etika kepedulian dalam struktur pelayanan negara. Aparat seperti Aiptu Ady telah menunjukkan bahwa dalam ruang paling sepi dan rumah paling sederhana sekalipun, nilai-nilai luhur tentang justice with compassion dapat hadir.

Dari rumah daun itu, kita belajar bahwa kemanusiaan tidak memerlukan panggung besar. Ia hanya butuh ruang kecil di hati, dan keberanian untuk mengetuk pintu orang yang mungkin sudah lama dilupakan dunia.

Sore mulai turun di Hoibeti. Matahari memudar di balik bukit, meninggalkan rona keemasan yang lembut. Oma Marselina duduk di kursi kecil, memandangi bantuan yang baru diterimanya dengan mata sendu namun tenang. Ia tahu, hari itu bukan sekadar hari menerima beras dan telur, tapi hari di mana Tuhan datang berkunjung lewat seragam seorang polisi yang berhati manusia.

Dan di langit yang mulai gelap, doa itu pun terucap pelan — begitu pelan hingga hanya Tuhan yang mungkin mendengarnya:
“Terima kasih, Tuhan… karena Engkau masih mengirim orang baik untuk mengingat kami yang tersisa di sudut dunia ini.”

Fenomena seperti ini, jika ditinjau dari dimensi etika pelayanan publik dan studi sosial kemanusiaan, merupakan bentuk transformative empathy — suatu tindakan kecil yang memiliki daya sosial besar dalam memperkuat kohesi sosial antara aparatur dan masyarakat marginal.

Ketika kebijakan sering kali berjalan di atas kertas, tindakan seperti Ady menjadi praktik nyata moralitas publik yang menghidupkan makna sejati dari semboyan Polri Presisi — polisi yang humanis, melindungi dan melayani dengan hati.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PINTI dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dengan melibatkan lebih dari 1.000 anak dari berbagai daerah di NTT. Ribuan anak mendapat vitamin, susu, roti, telur, dan paket makanan bergizi, disertai layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Dalam sambutannya, Theresia Avila menekankan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, maupun eksploitasi. Menurutnya, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga.

“Sering kali anak-anak menjadi korban ketidakadilan. Ada yang tidak bisa sekolah, ada yang kekurangan gizi, ada yang menjadi korban kekerasan. Semua ini harus kita hentikan. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang,” ujarnya.

Theresia menegaskan, PINTI NTT siap menjadi bagian dari gerakan besar untuk memperjuangkan hak-hak anak. Baginya, generasi emas tidak akan tercapai tanpa keberanian semua pihak untuk melindungi anak sejak dini.

Acara yang juga dihadiri Ketua Umum PINTI Pusat, dr. Meta Agustina, MARS, dan Ketua Umum INTI Pusat, Teddy Sugianto, ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah.

Dari pemerintah, hadir Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M., yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. “Perlindungan anak adalah amanat undang-undang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Peran masyarakat sipil seperti INTI dan PINTI sangat penting,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius Replika Lega, yang hadir mewakili Wali Kota, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh inisiatif ini. “Anak-anak sehat dan terlindungi adalah kunci pembangunan. Kami berterima kasih atas kepedulian INTI dan PINTI,” ujarnya.

Salah satu fokus kegiatan adalah penanggulangan stunting yang masih menjadi persoalan serius di NTT. Melalui pembagian paket gizi dan pemeriksaan kesehatan, INTI-PINTI berharap dapat membantu anak-anak tumbuh lebih sehat.

“Gizi seimbang adalah pondasi utama untuk mencetak generasi hebat. Kalau sejak kecil anak sudah kekurangan gizi, mereka akan sulit berkembang secara maksimal,” kata dr. Meta Agustina.

Data menunjukkan, prevalensi stunting di NTT masih tinggi dibanding rata-rata nasional. Karena itu, aksi nyata seperti ini dinilai penting untuk mendukung target penurunan stunting menuju Indonesia Emas 2045.

Antusiasme terlihat jelas dari para orang tua yang hadir. Maria, seorang ibu dari Kecamatan Oebobo, menyampaikan rasa terima kasih. “Anak-anak saya dapat vitamin, susu, dan diperiksa kesehatannya secara gratis. Kami merasa diperhatikan,” katanya dengan wajah bahagia.

Sementara itu, anak-anak tampak gembira menikmati kegiatan, terutama saat menerima bingkisan makanan bergizi. Senyum mereka menjadi gambaran betapa sederhana namun berharganya perhatian bagi masa depan mereka.

Sebagai organisasi yang baru saja dideklarasikan di NTT, kegiatan ini menjadi momentum awal bagi PINTI untuk menunjukkan kepedulian dan kiprah nyata. Theresia Avila berkomitmen bahwa PINTI NTT akan terus bergerak dengan berbagai program sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk anak dan perempuan.

“Ini baru permulaan. Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang membutuhkan dukungan. Harapan kami, generasi muda NTT bisa bangkit, berdaya, dan menjadi bagian penting dari Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Bakti sosial INTI-PINTI di Kupang bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan investasi sosial yang nyata. Pesan yang menggema dari kegiatan ini jelas: anak adalah masa depan bangsa, dan melindungi hak mereka adalah tugas kita bersama.

Dengan komitmen kuat dari semua pihak, diharapkan anak-anak NTT, bahkan seluruh Indonesia, dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi emas pada 2045.

Dalam persidangan yang digelar pada Senin (20/5), saksi kunci Ruben Masneno mengakui bahwa dirinya bersama Rudi Saluk, serta satu sopir truk dan dua orang kernet, melakukan pengambilan anakan pisang dari kebun milik pelapor.

Lebih mengejutkan, aksi tersebut dilakukan atas nama Kepala Dinas Pertanian dan Bupati Kupang periode 2019–2024.

Dalam kesaksiannya di bawah sumpah, Ruben menyatakan bahwa mereka datang ke lokasi kebun dengan membawa dump truk berwarna kuning dan menyampaikan kepada penjaga kebun, Anika Oematan bahwa mereka mewakili pihak pemerintah.

“Kami sampaikan kepada penjaga kebun bahwa kami ambil anakan pisang milik Dinas Pertanian dan Bupati Kupang,” ujar Ruben di hadapan majelis hakim.

Pernyataan tersebut membuat penjaga kebun, Anika Oematan mempercayai mereka. Ia tidak merasa perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut.

Kejadian itu menimbulkan keyakinan bahwa Ruben dan rombongannya bertindak sah atas nama pemerintah.

Namun, fakta di persidangan justru mengarah pada ketidakterlibatan terdakwa Gasper Tipnoni, yang kini tengah menjalani proses hukum dalam kasus ini.

Anika Oematan menyampaikan bahwa pada saat pengambilan pisang, tidak ada komunikasi atau keterlibatan Gasper sama sekali.

“Saat mereka datang, saya tidak melihat Pak Gasper. Bahkan, tidak ada pembicaraan dengan beliau,” jelas Anika sambil meneteskan air mata di ruang sidang.

Dalam momen emosional tersebut, Anika bahkan memohon kepada majelis hakim agar membebaskan Gasper Tipnoni, yang menurutnya adalah pribadi yang baik dan tidak patut berada di kursi terdakwa.

“Tolong bebaskan dia, dia orang baik, mantan kepala desa,” pinta Anika dengan suara bergetar.

Sementara itu, penasihat hukum Gasper, Ferdianto Boimau menyatakan bahwa persidangan telah membuka fakta-fakta kunci yang secara terang benderang menunjukkan bahwa kliennya tidak memiliki keterlibatan dalam pengambilan anakan pisang tersebut.

“Kami meminta majelis hakim untuk melihat dengan jernih bahwa tindakan pidana dilakukan oleh orang lain, bukan oleh klien kami. Kesaksian para saksi sudah sangat jelas,” ujar Boimau tegas.

Kasus ini mencuat karena menyangkut pengelolaan aset pertanian yang bersumber dari program pemerintah daerah serta keterkaitan nama pejabat publik.

Dalam konteks hukum, penggunaan nama pejabat tanpa otorisasi merupakan pelanggaran serius yang dapat menyeret pelaku pada pidana lain, seperti penipuan atau penyalahgunaan nama institusi negara.

Dengan pengakuan dari Ruben Masneno dan kesaksian penjaga kebun, fokus peradilan kini bergeser pada validitas dakwaan terhadap Gasper Tipnoni, serta kemungkinan adanya pelaku utama lain yang sesungguhnya bertanggung jawab.

Hal ini terungkap dalam survei lapangan yang dipimpin langsung oleh Direktur Umum PDAM, Joni Sulaiman, pada Kamis, 27 Juni 2025.

Dalam kegiatan tersebut, tim teknis PDAM melakukan peninjauan terhadap sejumlah titik potensi sumber air yang tersebar di wilayah Kabupaten Kupang. Salah satu lokasi yang menjadi fokus adalah Mata Air Bonen, yang terletak di Kecamatan Taebenu.

Dari hasil pengukuran awal, debit air di lokasi ini tercatat sebesar 8 liter per detik. Namun, angka tersebut diyakini dapat meningkat hingga 16 liter per detik apabila perbaikan pada sistem pompa dan jaringan listrik berhasil diselesaikan.

Kendati demikian, posisi sumber air yang berada sekitar 30 meter di bawah permukaan tanah menghadirkan tantangan tersendiri. Medan yang curam dan sulit dijangkau menyulitkan proses pengerjaan, baik dari sisi teknis maupun logistik.

Padahal, pasokan air dari Bonen sangat dibutuhkan untuk memperkuat suplai di wilayah Kabupaen Kupang dan sebagian kawasan Kota Kupang yang kerap mengalami gangguan distribusi.

Sementara itu, di Kampung Alor, Kelurahan Oesao, debit air terpantau mencapai 5 liter per detik. Namun, jaringan pipa di kawasan ini mengalami kerusakan parah akibat terjangan badai Seroja beberapa waktu lalu.

Hingga kini, sekitar 150 hingga 200 warga calon pelanggan masih menunggu kepastian atas akses layanan air bersih.

“Kami masih terus berusaha memperbaiki jaringan yang rusak akibat bencana badai beberapa tahun silam. Upaya ini memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit,” jelas Joni Sulaiman dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat, 28 Juni 2025.

Survei juga menyasar wilayah Kotabes, Kecamatan Amarasi, yang memiliki dua titik sumber air dengan potensi debit sekitar 4 liter per detik. Sumber ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi ratusan warga yang hingga kini belum menikmati layanan PDAM secara memadai.

Namun, pemanfaatan sumber ini masih bergantung pada dukungan anggaran serta penyediaan infrastruktur teknis yang memadai.

Joni menegaskan bahwa kendala yang dihadapi PDAM tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan lebih luas, baik dalam bentuk kebijakan, penyediaan peralatan, material, maupun tenaga ahli.

“Kami menyadari keterbatasan yang ada, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih kian mendesak. Kami optimistis, dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif pelanggan, pelayanan air bersih dapat ditingkatkan secara signifikan,” ujar Joni.

Selain fokus pada perluasan jaringan, PDAM Tirta Lontar juga berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, sorotan publik kini mengarah pada lambannya realisasi proyek penyediaan air bersih, terutama di wilayah yang memiliki potensi wisata, seperti kawasan sekitar Mata Air Bonen.

PDAM Tirta Lontar berharap, dengan kolaborasi multipihak dan penguatan kebijakan publik, hak dasar masyarakat atas air bersih dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.

Sejak hari pertama menjabat, Jhoni langsung turun ke lapangan—bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk mulai mengubah sistem yang sudah terlalu lama stagnan.

Langkah awal yang diambil pria yang dilantik pada 26 Mei 2025 ini bukan basa-basi. Dengan membawa semangat reformasi total, ia mengusung tiga pilar utama: evaluasi menyeluruh, ekspansi cerdas dan peneguhan etos kerja petugas lapangan.

Jhoni menegaskan, PDAM tidak boleh hanya duduk di balik meja menerima laporan yang kerap tak merefleksikan kondisi riil di lapangan.

“Kami harus melihat sendiri, menilai sendiri, dan bergerak berdasarkan fakta,” ujarnya tegas dalam wawancara eksklusif, Rabu 28 Mei 2025
Salah satu fokus utama dalam 100 hari

pertamanya adalah membenahi sistem pencatatan meter air dan penagihan yang selama ini dikeluhkan pelanggan.

Ia menyebut sistem lama sebagai “lemah secara teknis dan rawan manipulasi”, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik.

Tak hanya mengevaluasi sistem internal, Jhoni juga mulai membangun peta ekspansi sumber air baru.

Wilayah Semau menjadi titik awal survei potensi air bersih yang dapat dikembangkan sebagai sumber utama bagi wilayah yang masih kekurangan pasokan.

“Kalau air tersedia, tetapi tak dikelola dan didistribusi dengan baik, itu kegagalan manajerial. Kami tidak akan biarkan itu terjadi lagi,” kata Jhoni  sambil menggarisbawahi rencana integrasi ekspansi dengan sistem distribusi pintar yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Baginya, reformasi PDAM bukan hanya soal infrastruktur, tetapi soal mentalitas dan integritas. Ia menyebut penguatan sikap dan disiplin petugas lapangan sebagai salah satu misi utamanya.

“Kami butuh tim yang loyal terhadap tugas, bukan sekadar hadir di lapangan tapi abai terhadap masalah pelanggan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, manajemen baru mulai mengkaji penerapan sistem meter pintar yang mampu meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kecurangan dalam pencatatan pemakaian air.

Tanpa menunggu waktu lama, Jhoni memulai inspeksi ke salah satu sumber air utama di Tarus, dan langsung melakukan pendataan terhadap 2.100 rumah di sekitarnya.

Aksinya tersebut menjadi simbol bahwa perubahan bukan dimulai dari rapat, tetapi dari aksi nyata di lapangan.

“Saya tidak datang untuk membuat janji politik. Saya datang untuk bekerja. Kami tidak akan menunggu waktu untuk mulai memperbaiki. Filosofi kami sederhana: mengubah keluhan menjadi senyuman,” ungkapnya lugas.

Langkah-langkah tegas Jhoni Sulaiman ini menunjukkan bahwa PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang memasuki babak baru: era kerja keras, pengawasan ketat, dan pelayanan yang lebih akuntabel.

Ia tidak segan menyebut bahwa ketidaktegasan masa lalu akan dikubur bersama sistem lama yang tak lagi relevan.

“Kami tidak akan menyalahkan siapa pun, tapi kami akan perbaiki semuanya. Profesionalisme adalah harga mati,” pungkasnya.

Di tengah tantangan daerah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan air bersih, kepemimpinan baru ini menjadi angin segar.

Dengan pendekatan yang berbasis data, terjun langsung ke lapangan, dan sistem kerja yang disiplin, PDAM Kabupaten Kupang menegaskan diri: mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi.

Imelda Fanggidae, guru muda asal NTT yang kini bertugas sebagai pendidik di Papua, resmi dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2025.

Namun, kebahagiaan itu berubah jadi luka setelah ibunya, Damaris Toulasik, diteror dan dicaci oleh sekelompok orang di kampung halamannya di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

Peristiwa memilukan itu terjadi pada Minggu malam, 11 Mei 2025. Beberapa orang yang diduga kerabat dari Kepala Desa Tuakau, Benyamin Ndun, mendatangi rumah ibu Damaris dengan nada tinggi dan kemarahan yang tidak beralasan.

Nama-nama seperti Alek Ndun, Heni Ndaomanu, Sen Beama, Jus Killa, dan Markus Ndun disebut hadir saat itu. Mereka mempertanyakan unggahan Imelda di Facebook, yang dianggap “menjatuhkan” kepala desa karena menyebut kekuatan doa ibunya.

“Mw main-main dengan Damaris Toulasik pu do’a, itu yang beda na,” tulis Imelda dalam unggahannya. Kalimat sederhana penuh cinta ini, yang ditujukan untuk mengenang perjuangan seorang ibu tunggal, justru memicu intimidasi terhadap sang ibu yang tak tahu-menahu soal politik desa.

“Saya hanya menulis ucapan terima kasih. Kenapa mama saya yang harus menanggung amarah orang-orang yang bahkan tidak tahu maksud saya?” ujar Imelda dengan suara terisak, melalui pesan WhatsApp kepada media ini,Rabu 13 Mei 2025

Tak berhenti di situ, kisah pilu ini juga menyentuh aspek ketidakadilan sosial. Ibu Damaris, yang pernah terdaftar sebagai penerima BLT dari pemerintah, tiba-tiba dihapus dari daftar hanya karena statusnya sebagai janda.
Padahal, ia dikenal sebagai sosok sederhana yang bekerja keras demi menyekolahkan anak-anaknya, hingga bisa menjadi guru di ujung negeri.

“Apakah janda tidak punya hak hidup? Apakah janda tidak berhak berharap dan bersyukur?” tegas Imelda. Ia tak kuasa membendung air mata saat menceritakan perlakuan yang diterima ibunya hanya karena berani membesarkan anaknya dengan bermartabat.

Kisah ini tidak sekadar menyayat, tetapi juga menjadi alarm bahaya bagi kebebasan berekspresi dan demokrasi desa. Saat seorang anak yang bersyukur atas keberhasilan hidupnya bisa menjadi alasan bagi teror dan makian terhadap seorang ibu, maka ada yang sedang sangat salah dalam sistem sosial kita.

“Postingan saya tidak menyebut nama siapa pun. Tapi kenapa keluarga kades merasa terhina? Apakah karena sedang dalam sorotan soal audit dana desa? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, ibu saya tidak pantas diperlakukan seperti itu,” tambah Imelda dengan nada tegas.

Imelda berharap pihak berwenang di Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT tidak diam. Ia meminta agar teror terhadap warga sipil, terutama perempuan dan janda, tidak dibiarkan menjadi budaya.

Ia juga menegaskan bahwa media sosial bukan tempat kriminal, melainkan ruang ekspresi yang dilindungi undang-undang.

Kegiatan penting ini berlangsung di Aula Korem 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (08/04/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi Korem Wirasakti Kupang serta unsur lintas instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan isu tapal batas antarnegara.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pihak terkait dan mempercepat penyelesaian permasalahan batas wilayah yang hingga kini masih menjadi perhatian serius.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Aurum Obe Titu Eki menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung penyelesaian batas negara secara damai, adil, dan sesuai ketentuan hukum internasional.

“Perbatasan bukan sekadar garis pemisah, melainkan titik temu kerja sama dan jembatan diplomatik antara dua bangsa. Kami di Kabupaten Kupang siap bersinergi dengan semua pihak demi menjaga stabilitas dan kedaulatan negara,” ujar Aurum.

Diketahui, wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Nusa Tenggara Timur, masih menyisakan beberapa titik yang belum tuntas secara administratif maupun teknis.

Rapat lanjutan ini menjadi bagian dari langkah konkret untuk memastikan kejelasan batas wilayah dan mendorong perdamaian jangka panjang.

Dengan hadirnya Wakil Bupati termuda dalam rapat strategis ini, diharapkan muncul semangat baru dari generasi muda pemimpin daerah dalam menyikapi isu strategis nasional dan regional, termasuk persoalan tapal batas yang memengaruhi stabilitas dan hubungan bilateral antarnegara.