Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperkuat komitmennya dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, saat membuka secara resmi pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati Kupang, Sabtu (13/6/2026).

Bagi Mateldius Sanam, pelaksanaan uji kompetensi bukan sekadar agenda rutin dalam siklus manajemen aparatur sipil negara. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan momentum strategis untuk memastikan bahwa setiap jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang ditempati oleh figur yang tepat, memiliki kapasitas yang memadai, integritas yang teruji, serta kompetensi yang selaras dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan implementasi nyata dari sistem merit dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem merit pada instansi pemerintah.

Menurutnya, kebijakan penataan organisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penggabungan sejumlah perangkat daerah merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, perubahan struktur kelembagaan tersebut juga membawa konsekuensi besar terhadap pola kerja birokrasi, pembagian tugas, fungsi kelembagaan, tanggung jawab organisasi, hingga target-target kinerja yang harus dicapai.

“Penggabungan perangkat daerah bukan hanya soal menyatukan struktur. Di dalamnya terdapat perubahan peran, perubahan fungsi, perubahan tanggung jawab dan perubahan ekspektasi kinerja yang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Mateldius, proses penataan jabatan tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif ataupun pendekatan nonprofesional.

Penempatan pejabat harus dilandaskan pada prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan mengedepankan rekam jejak, kompetensi, kinerja, integritas, serta potensi yang dimiliki oleh setiap aparatur.

Menurutnya, sistem merit hadir untuk memastikan bahwa setiap jabatan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak dan mampu menjalankan amanah organisasi. Sebab birokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika kompetensi menjadi ukuran utama, bukan kedekatan, bukan kepentingan dan bukan pula faktor-faktor di luar profesionalisme.

“Yang menjadi dasar dalam penempatan jabatan adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak, integritas, serta potensi pengembangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat. Semua harus dilakukan secara transparan dan sesuai prinsip sistem merit,” tegasnya.

Dalam pandangannya, tantangan birokrasi modern menuntut hadirnya pemimpin-pemimpin organisasi yang tidak hanya memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir strategis, kapasitas kepemimpinan yang kuat, serta kecakapan dalam membaca perubahan zaman.

Seorang pejabat, kata dia, tidak cukup hanya menjadi administrator yang menjalankan rutinitas birokrasi. Lebih dari itu, pejabat publik harus mampu menjadi motor penggerak perubahan, jembatan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, serta penjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, pelaksanaan uji kompetensi memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar proses evaluasi administratif. Uji kompetensi merupakan instrumen ilmiah dan objektif untuk memetakan kapasitas kepemimpinan serta potensi aparatur secara lebih akurat.

“Uji kompetensi ini bukan untuk mencari kelemahan peserta. Yang ingin kita bangun adalah pemetaan kompetensi dan potensi kepemimpinan secara objektif agar organisasi memperoleh gambaran yang tepat dalam menempatkan pejabat sesuai kebutuhan kelembagaan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti seluruh rangkaian uji kompetensi sebagai bagian dari proses penataan organisasi pasca penggabungan perangkat daerah.

Kepada para peserta, Mateldius mengajak agar mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh, jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab.

Ia berharap seluruh peserta mampu menunjukkan pengalaman, kapasitas kepemimpinan, gagasan inovatif, serta komitmen nyata dalam membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Menurutnya, kualitas birokrasi pada akhirnya akan tercermin dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia aparatur merupakan investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

“Pada hakikatnya, birokrasi dibangun bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, kualitas pejabat yang memimpin organisasi menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda berharap hasil uji kompetensi dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai profil kompetensi masing-masing peserta. Hasil tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat, profesional, objektif dan akuntabel dalam penataan jabatan pasca restrukturisasi organisasi.

Di penghujung sambutannya, Mateldius Sanam menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi dan tim penguji atas dedikasi, profesionalisme, serta komitmen yang telah diberikan dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan.

Ia meyakini proses uji kompetensi akan berlangsung secara independen, transparan, objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Birokrasi yang kuat lahir dari keberanian menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ketika kompetensi, integritas, rekam jejak dan kinerja menjadi fondasi utama dalam penataan jabatan, maka pelayanan publik akan semakin berkualitas, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat, dan pembangunan daerah akan bergerak menuju arah yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang, Semy Tinenti, Ketua Panitia Alfonsus Theodorus, serta jajaran panitia dan tim pelaksana yang terlibat dalam penyelenggaraan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026.

Capaian tersebut tidak hanya memiliki makna administratif dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga merepresentasikan kualitas manajerial birokrasi daerah dalam mengelola sumber daya fiskal secara transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam paradigma administrasi publik modern, opini WTP merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas sistem pengendalian internal, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, serta kesesuaian pengelolaan anggaran dengan prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Aurum Obe Titu Eki bersama Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas menerima langsung dokumen hasil pemeriksaan dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Triyantoro.

Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam siklus konstitusional pengawasan pengelolaan keuangan negara, di mana pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menjalankan program pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilaksanakan secara tertib, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral kepada masyarakat.

Kegiatan itu turut dihadiri para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT Triyantoro menjelaskan bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada empat parameter utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah.

Menurutnya, keempat aspek tersebut merupakan instrumen fundamental dalam mengukur kualitas tata kelola fiskal daerah dan kapasitas kelembagaan birokrasi dalam mengelola keuangan publik secara profesional.

“Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa opini yang diberikan kepada 15 kabupaten/kota se-NTT yang hadir pada penyerahan LHP BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Triyantoro.

Ia menambahkan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, tertib administrasi dan berbasis pada prinsip akuntabilitas publik.

Menurut Triyantoro, opini WTP tidak boleh dipahami semata-mata sebagai simbol prestise birokrasi, melainkan sebagai refleksi dari kualitas tata kelola pemerintahan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu membangun mekanisme pengawasan internal yang relatif efektif, memperkuat disiplin anggaran, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah.

Ia juga menegaskan bahwa BPK RI tetap memberikan sejumlah catatan strategis terkait aspek pengendalian dan kepatuhan yang wajib segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah paling lambat 60 hari setelah LHP diterima, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20.

“Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengendalian dan kepatuhan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” jelasnya.

Triyantoro turut mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar semakin disiplin dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah, termasuk belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, maupun honorarium, sehingga seluruh kebijakan fiskal tetap berada dalam koridor regulasi, efisiensi dan prinsip kehati-hatian anggaran.

“Kepada seluruh pemerintah daerah agar segera melakukan pembenahan serta menyesuaikan kebijakan dengan regulasi terbaru sehingga tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Keberhasilan Kabupaten Kupang mempertahankan opini WTP dipandang sebagai representasi dari konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan modernisasi sistem administrasi pemerintahan daerah.

Dalam perspektif akademik administrasi negara, kualitas tata kelola keuangan daerah memiliki hubungan erat dengan efektivitas pembangunan, kualitas pelayanan publik, stabilitas birokrasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Pemerintah daerah yang mampu menjaga integritas pengelolaan keuangan secara konsisten umumnya memiliki kapasitas kelembagaan yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, capaian opini WTP juga menunjukkan adanya sinergi kelembagaan yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan internal pemerintah, serta seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD secara kolektif.

Mewakili para kepala daerah se-NTT yang menerima LHP BPK, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas proses pemeriksaan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah, bukan sekadar penilaian administratif yang bersifat formalistik.

“Hasil pemeriksaan ini harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi terhadap transparansi penggunaan anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan, melainkan energi moral dan administratif untuk terus memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Predikat WTP bukan hanya penghargaan, tetapi juga pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.

Secara substantif, capaian opini WTP Tahun Anggaran 2025 menjadi sinyal positif bahwa arah pembangunan Kabupaten Kupang semakin bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas kebijakan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah berkelanjutan, tata kelola keuangan yang sehat merupakan fondasi utama bagi terciptanya stabilitas fiskal daerah, optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, keberhasilan mempertahankan opini WTP perlu dipandang bukan hanya sebagai capaian administratif tahunan, melainkan sebagai bagian dari proses institusionalisasi budaya birokrasi yang profesional, bersih dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Mateldi Sanam, Plt. Asisten Administrasi Umum Juhardi Selan, Kepala Bapperida Paulus Liu, Inspektur Inspektorat Daerah Joppy Nau, Kepala BPKAD Messak Foeh, Sekretaris DPRD Kabupaten Kupang Novita Foenay, serta Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi Edward Hede.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan mampu terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, memperdalam budaya integritas aparatur, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan, inklusif, transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam suasana yang penuh semangat, Lumba menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kantor sebagai cerminan profesionalisme dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Lumba menekankan bahwa kebersihan lingkungan kantor tidak hanya mencerminkan citra organisasi, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan pegawai.

“Kebersihan kantor bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab bersama kita semua. Kita harus menjaga kebersihan dan kerapihan tempat kita bekerja,” ujar Lumba.

Selain itu, Lumba juga memberikan apresiasi kepada pegawai atas peningkatan kinerja yang telah terlihat dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya bangga melihat semangat dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Peningkatan kinerja ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Dalam upaya meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, Lumba mengumumkan berbagai langkah konkret yang akan diambil, termasuk pengaturan jam masuk yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan.

“Saya akan terus memperjuangkan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kupang. Ini bukan hanya tanggung jawab saya sebagai Pj. Bupati, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai pelayan masyarakat,” tegas Lumba.

Turut hadir dalam apel tersebut adalah para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kupang, serta jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang. Dengan semangat yang sama, mereka berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kupang.